Waspada, Rabu 27 Februari 2013

Aceh

WASPADA Rabu 27 Februari 2013

Kondisi Panti Asuhan Tunas Murni Memprihatinkan

Zikir Diminta Tuntaskan Lima Janji SUBULUSSALAM (Waspada): Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) Kota Subulussalam meminta Gubernur Aceh dan Wakilnya, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir) menuntaskan lima janji pada 2013 ini.

Koordinator KMPA Ardhiyanto Ujung, Selasa (26/2) meminta Zikir menjaga marwah Memorandum of Understanding (MoU) Helsinky dan UU Pemerintahan Aceh (UUPA).

Pemerintah pusat dan Aceh harus serius memperjuangkan turunanUUPAdandijadikanpedomandalammenyusundanmembuat kebijakan/aturan sehingga antar keduanya tidak saling tuding.

Zikir diminta bangun industri baru di wilayah tengah tenggara Aceh, perusahaan kopi bertaraf internasional di Gayo, kawasan industri coklat di wilayah Aceh Tenggara serta pelabuhan CPO dan pabrik minyak curah di Subulussalam-Singkil.

Penekanan ini, sejalan dengan wacana Pemda setempat yang akan membangun sarana terkait sehingga PA hanya memberikan dorongan.

PA diminta memperbaiki infrastruktur jalan wilayah tengah tenggara, karena rusak parah, terlebih di saat musim penghujan acap terjadi longsor. Jalan berkualitas di jalur Gayo-KutacaneSubulussalam-Singkil pun harus dibangun. (b28)

Jumlah Kursi DPRK Dipertanyakan SUBULUSSALAM (Waspada): Menanggapi wacana kursi DPRK Subulussalam pada 2014 tidak berubah, khusus di daerah pemilihan (dapil) III Kecamatan Penanggalan dipertanyakan masyarakat setempat.

Pasalnya, peningkatan jumlah penduduk di kecamatan itu lebih tinggi dibanding kecamatan lain.

Syahril Tinambunan, tokoh LSM dan Ketua DPD PAN Subulussalam, Selasa (26/2) mengaku heran jika jumlah kursi dapil III tetap atau tidak berubah untuk Pemilu 2014.

“Sebagai masyarakat, saya protes jika jumlah kursi dapil III tetap,” ujar Syahril.

Menurut Syahril, saat menghadiri pertemuan sejumlah pimpinan partai dengan KIP setempat disebutkan bahwa ada teknis pembulatan yang menjadi ketentuan dalam penentuan jumlah kursi per dapil.

Sependapat terjadi pertambahan penduduk di semua kecamatan, Syahril menilai kalau Kec. Penanggalan (dapil III) lebih tinggi.

Dikatakan Syahril, Kec. Simpang Kiri 8,1 dibulatkan menjadi 8. Lalu, Sultan Daulat dan Penanggalan, yakni 3,68 dan 3,62 menjadi 4 serta Kec. Rundeng dan Longkib 4,1 menjadi 4. (b28)

Kantor Wali Kota Subulussalam Ditempati 4 Maret SUBULUSSALAM (Waspada): Dinilai telah rampung, Kantor Wali Kota Subulussalam di Lae Oram, Kec. Simpang Kiri dan sejumlah kantor yang selokasi di sana dijadwalkan mulai difungsikan, Senin (4/3).

Wali Kota Subulussalam Merah Sakti saat melantik Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Belegen Mulia, Adnan, Selasa (26/ 2) mengatakan, kantor yang dinilai sangat representatif itu akan segera difungsikan dan berharap jalan roda pemerintahan semakin lebih baik.

Adnan, staf Setcam Simpang Kiri dilantik menjadi Pjs Kades Belegen Mulia, Kec. Simpang Kiri, Subulussalam diharapkan mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat setempat. (b28)

Alumni SMA Beureunuen Peringati Maulid BANDA ACEH ( Waspada): Sekitar 500 alumni SMA Beureunueun/SMA Negeri 1 Mutiara, Pijay dari berbagai angkatan sejak 1975 dan dari berbagai profesi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Minggu (24/2) di gedung AAC Dayan Dawood Darussalam Banda Aceh.

Kegiatan maulid juga dirangkai dengan penyantunan kepada 20 anak yatim dari panti asuhan Nirmala, Banda Aceh. Ikut hadir M Nasir Djamil, anggota DPR-RI yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Mutiara, dan ikut memberikan pengarahan kepada alumni sekolah itu.

Masrul Aidi, LC sebagai penceramah mengatakan, dalam sosok seorang yatim sejak kecil, Rasulullah tidak pernah merepotkan orang lain. Rasul sejak kecil sangat mandiri dan giat berusaha.

Sementara Basri A. Bakar, mewakili Ketua Alumni dan Hj Zakiah Hasan Basri sebagai ketua panitia maulid, secara senada mengatakan, perlunya perekatan yang kuat antara alumni agar berbagai karya yang ingin disumbangkan kepada masyarakat mendapat nilai maksimal.

Ketua Umum Alumni SMA Beureunueun Nurdin F Joes secara terpisah mengisyaratkan dirinya akan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepengurusan alumni dalam musyawarah besar alumni mendatang. Nurdin merupakan ketua umum pertama alumni itu. (b06)

DSI Aceh Berlakukan Pengajian Rutin BANDA ACEH (Waspada): Untuk memaksimalkan penerapan Syariat Islam dalam kalangan aparatur pemerintah, Dinas Syariat Islam Aceh melakukan program pengajian rutin yang diselenggarakan pada mushalla As-Salam, komplek keistemewaan Aceh Demikian disampaikan Kadis Syariat Islam Aceh Syahrizal Abbas saat membuka pengajian rutin tentang khazanah Agama di Mushala As-Salam, Selasa (26/2).

Kadis menambahkan, program pengajian ini dilakukan semata-mata untuk menambahkan ilmu pengetahuan aparatur negara dalam melaksanakan tugas di Dinas Syariat Islam Aceh “Pengajian ini terbuka untuk umum, bila ada masyarakat untuk menambahkan wawasan keIslaman dan ilmu pengetahuan silahkan saja mengikuti,” papar Syahrizal Abbas. (cb01)

Satpol PP Tertibkan Papan Reklame Toko Di Jalan Hasan Saleh BANDA ACEH(Waspada): Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemko Banda Aceh Edi Syahputra, SH mengatakan penertiban terhadap papan reklame toko atau neon box di Jalan Hasan Saleh yang dilakukan pihaknya sudah disosialisasikan sebelumnya kepada pemilik toko.

“Ini sudah kita komunikasikan dengan Kepala KPTSP Kota Emila Sofayana, dan memang harus dibersihkan karena telah menyalahi aturan,” ujar Edi Syahputra, Selasa (26/2) di selasela penertiban.

Kata dia, penertiban ini dilakukan karena papan reklame dan neon box di sepanjang Jalan Hasan Saleh teleh melebihi batas yang telah ditetapkan. Penertiban ini sekaligus untuk melebarkan ruas jalan dan memberi akses bagi para pejalan kaki yang saat ini haknya sudah terganggu dengan tiang-tiang papan reklame, jelasnya.

Selain papan reklame, Edi juga mengisyaratkan akan menertibkan emperan toko yang telah dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk menempatkan barang. Bahkan ada emperan yang telah dipagari dengan jeruji besi dan memakai pintu rolling door.

“Emperan kan tidak boleh untuk menempatkan barang, bahkan kita lihat ada emperan yang sudah dipagari hingga empat meter dari pintu toko, ini jelas menyalahi aturan,” terang Edi. Terkait dengan kanopi, Edi mengatakan dalam waktu dekat juga akan ditertibkan, namun terlebih dulu akan diberikan sosialisasi selama dua bulan kepada pemilik toko. “Kanopi yang diizinkan adalah 2,5 meter tidak boleh pakai tiang penyangga, harus digantung. Ini juga sudah kita sosialisasikan,” paparnya.

Sekira 50 petugas Satpol PP dibantu aparat TNI dan kepolisian tidak menemui kesulitan dalam melakukan penertiban. Papan reklame berhasil dirubuhkan tanpa perlawanan dari pemilik toko karena telah di sosialisasikan sebelumnya oleh petugas. (b02)

B11 KUTACANE (Waspada) : Kondisi bangunan hunian 76 anak –anak di Pantai Asuhan Tunas Murni Aceh Tenggara sangat memprihatikan. Ruang tidur berikut perlengkapan yang tersedia sangat memprihatikan.

Dalam kunjungan kerja Drs Baharudin, Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Yransmigrasi ke Panti Asuhan Tunas Murni, Selasa (26/2), didampingi Addin, Kepala UPT Panti Asuhan, tampak 4 ruang tidur anak – anak penghuni panti sebagian besar dalam kondisi reot.

Demikian juga kondisi bangunan papan yang ditempati, merupakan bangunan kayu tahun 1970, telah rusak dimakan usia.

Addin mengatakan, sebelumnya melalui dinas sosial telah diusulkan pembangunan ge-

Waspada/Mahadi Pinem

KONDISI Panti Asuhan Tunas Murni cukup memprihatinkan.Foto direkam, Selasa (26/2)

Kas Pemerintah Aceh Bocor Rp33,58 Miliar BANDA ACEH (Waspada) : Berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Aceh, ditemukan kebocoran Kas Pemerintah Aceh senilai Rp33,58 miliar yang terjadi sepanjang 2011.

Kebocoran itu hingga saat ini belum dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, Rinaldi mengungkapkan hal itu kepada wartawan, Senin (25/2). Temuan kebocoran itu terangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, yang menemukan ada selisih sebanyak Rp33,58 miliar antara penerimaan dan pengeluaran dalam kas daerah tersebut.

Selain itu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, BPK juga merekomendasikan agar Gubernur Aceh memerintahkan kuasa Bendahara Umum Anggaran (BUA) mempertanggungjawabkan selisih dana kas

tersebut. Rinaldi mengungkapkan, dalam LHP BPK tahun 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Aceh ke Gubernur Aceh dan Ketua DPRA untuk menelusurinya sehingga diketahui penyebab kebocoran. Namunsetelah ditunggu, sampai saat ini belumadapenjelasandariGubernur Aceh ke BPK terkait selisih kurang kas daerah Rp33,58 miliar itu,” ungkap Rinaldi.

Disebutkan Rinaldi, BPK telah meminta Gubernur Aceh memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) atau Majelis Pertimbangan untuk menagih kepada BUA atau pihak lain yang harus bertanggungjawab. “Sampai saat ini kami belum mendapatkan hasilnya. Jika memang tak ada pertanggungjawaban, tak ada jalan lain ini harus ditindaklanjuti dan harus diselesaikan secara hukum,” jelas Rinaldi.

Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani yang mengomentari kasus ini, mengatakan, jika tak ada kejelasan, pihaknya pada Maret 2013 nanti akan melaporkan kasus kebocoran anggaran Rp33.58 miliar itu ke Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita akan laporkan kasus kebocoran Kas Daerah Pemerintah Aceh tersebut ke KPK. Karena, sepertinya kalau dilapor ke kepolisian dan kejaksaan di Aceh, kasus ini tak akan jalan sesuai harapan. Harapan kami adalah KPK untuk mengusut kasus dengan tuntas,” kata Askhalani.

Berdasarkan hasil penelaahan sementara dilakukan GeRAK Aceh, kebocoran kas daerah itu terkait permainan dalam pelaporan upah pungutan pajak dan bunga bank yang diperoleh dari penyimpanan kas daerah di sejumlah bank pemerintah.

“Pelaporan atas penerimaan daerah sebanyak Rp1,8 triliun pada saat itu tak sesuai prosedur. Ini bentuk permainan terhadap PAD (Pendapatan Aslli Daerah) dari pajak kendaraan, retribusi dan lain sebagainya, yang dari tahun ke tahun ditetapkan hampir sama,” jelasnya.

Dikatakan, Pemerintah Aceh terkesan sengaja tak menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Inspektorat Aceh yang bertugas menelusuri kebocoran tersebut tak pernah memberikan laporan. (b09)

Pidie Berlakukan BBM Non Subsidi Mobil Dinas SIGLI (Waspada): Pemerintah Kabupaten Pidie masih menunggu surat Gubernur Aceh untuk memberlakukan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi bagi seluruh kendaraan dinas.

“Bila surat gubernur sudah datang, kita langsung laksanakan kebijakan tersebut,” papar Sekda Pidie Said Mulyadi, Selasa (26/2).

Said Mulyadi mengungkapkan kendati sat ini kebijakan itu belum dilaksanakan, namun ia selaku Sekda Pidie selalu mengarahkan aparat pemerintah di jajarannya untuk menggunakan BBM non bersubsidi ketika menggunakan kendaraan dinas. Hal ini paling tidak un-

Said Mulyadi Sekda Pidie tuk memberi contoh kepada masyarakat mampu.

Diakuinya ketika menggunakan BBM non subsidi, berarti anggarannya harus lebih banyak. Namun Pemkab Pidie akan melakukan penyesuaian anggaran biaya operasional pada perubahan anggaran 2013 dengan mengacu pada upaya penghematan.

“Kami sedang merumuskan bersama staf, tetapi saya mengarah paling tidak aparat pemerintah memberi contoh penghematan karena arahnya tentu kami ingin menganjurkan jajaran kami menggunakan BBM yang nonsubsidi. Ketika menggunakan BBM nonsub-sidi, berarti anggarannya harus lebih banyak,” jelas Said Mulyadi. (b10)

Pelaksanaan UN 2013 Makin Ketat BANDA ACEH (Waspada): Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2012/2013 makin ketat, setiap peserta akan mendapatkan naskah soal yang berbeda. “Kalau dalam satu ruangan ujian 20 peserta, maka mereka mendapat soal yang berbeda,” kata Laisani.

Ketua panitia UN Aceh 2013 ini mengatakan, penambahan paket soal yang berbeda untuk peserta jenjang SMA/MA, SMK, dan SMP/MTS merupakan hal yang membedakan dengan UN tahun 2012 lalu. “UN 2012 lalu hanya ada lima paket soal,” ungkapnya.

Sedangkan untuk peserta SMALB, SMPLB, Paket C Kejuruan dan Paket B/Wustha, kata Laisani, tiap lokal lima paket soal.“Khusus Paket A/Ula hanya ada satu paket soal,” ujarnya pada pelatihan tim sosialisasi dan penyelenggara UN 2013, Selasa (26/2) di Banda Aceh.

Pada sisi lain, pengawasan UN 2013 ini juga makin ditingkatkan. “Pelaksanaan UN untuk Paket C sekarang jadi tanggungjawab pengawasan perguruan tinggi, di mana Kemendikbud menunjuk Universitas Syiah Kuala sebagai koordinator untuk Aceh.

Hal lain yang membedakan kebijakan UN tahun 2013 dengan 2012 lalu, tambahnya, terkait dengan guru pengawas. Di mana untuk tahun ini guru pengawas diatur secara silang.

“Jadi semua kebijakan UN itu, tujuannya untuk meminimalisir kecurangan,” papar Laisani.

Sementara untuk nilai kelulusan siswa, ujarnya, masih seperti UN tahun lalu yaitu gabungan antara hasil UN dengan US (ujian sekolah). “Nilai kelulusan itu gabungan hasil UN 60 persen dan US 40 persen,” ungkap Laisani yang juga Kabid Dikmenjur Disdik Aceh. (b06)

Kamiliah Wardani, Juara II Olimpiade Matematika Nasional TAKENGEN (Waspada): Kamiliah Wardani, 13, pelajar SMPN 1 Takengen menyabet prestasi di kancah nasional. Pelajar kelas 3 ini meraup Juara II Olimpiade Matematika dan sains tingkat nasional yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Brawijaya di Malang Jawa timur, 1-4 Februari 2013 lalu.

Kamiliah menjadi juara seleksi di tingkat kabupaten, selanjutnya dia diundang ke Olimpiade Sains dan Matematika itu.

Bersaing dengan 20 ribu peserta dari seluruh Indonesia baik tingkat SD, SMP dan SMA, ia sukses masuk nominasi 50 finalis tingkat SMP. Dari 50 soal yang diselesaikan, ia mengungguli peserta dari Palembang dan kalah tipis dengan peserta dari

Jambi.

Didampingi ibunya, Wirda, Selasa (26/2) Kamilia berkisah, prestasinya tak terlepas dari keinginannya jadi ilmuan dan tekun belajar. Pelajar yang jadi langganan juara umum di sekolahnya ini mengaku tak terlalu memaksa diri dalam belajar, namun saat belajar ia sangat tekun menyelesaikan soal-soal matematika.

“Gaya belajar saya sih biasa saja, tidak bisa dipaksakan, kalo dipaksakan malah tidak bisa.

Ada waktu luang saya manfaatkan untuk belajar. Jika tidak, sama seperti pelajar lainnya, saya juga suka nonton televisi dan bermain bersama teman,” katanya.

Ibunya mengakui bahwa di

rumah anak ini juga sangat tekun, meski tak dipaksakan oleh orangtuanya untuk belajar. Jika dipaksa, materi pelajaran justru sukar masuk ke benaknya.

Kamiliah menuturkan, ia sudah menyukai ilmu hitungmenghitung dan biologi sejak kelas 3 SD. Dalam belajar, sulung empat bersaudara ini dibimbing beberapa gurunya, Kasmiati, Fitri Nasution, Sukaryati dan Rakinem.

Kepala SMPN 1 Takengen Amna mengaku bangga dan berharap ada Kamilia lainnya akan muncul mewakili Aceh Tengah. Prosesi pemberian plakat, tropi dan medali beberapa waktu lalu dilakukan Sekjen Universitas Brawijaya DR Ir Maftuch. (b33/b32)

dung huni yang layak untuk menampung anakanak di panti asuhan, melalui dana otsus senilai Rp2,4miliar,namunbelumdiketahui tindak-lanjut usulan pada dana otsus tersebut. Dikatakan, saat ini jumlah anak panti asuhan di bawah binaan pantiTunas Murni ini berdasarkan jenis kelamin, perempuan 17 orang, dan pria 59 orang.

Kecuali kondisi ruang tidur yang memprihatikan, juga tampak sumpek, dimana satu ruang diisi 20 orang, juga kondisi lemari dan dipan maupun tilam yang dipakai selama ini, tampak sebagian rusak.

Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigras Agara Baharudin menyampaikan, dengan dilakukan kunjungan ini akan dijadikan kajian untuk perbaikan ke depan. (b25)

Bangunan SD Terancam Amblas BLANGPIDIE (Waspada) : Bangunan Sekolah Dasar (SD) Swasta di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya terancam amblas ke sungai. Pasalnya, aliran Sungai Kreung Beukah semakin mendekat ke fasilitas pendidikan itu, hanya berjarak 10 meter dari bangunan tanpa tanggul pengaman.

Kepada Waspada, Selasa (26/2) Jasman, warga Seunaloh menginginkan supaya pemerintah segera turun ke lokasi untuk melihat kondisi tebing sungai yang lambat laun terus mengikis dan membuat bangunan sekolah tersebut akan terjun ke sungai. “Sangat dikhawatirkan andai pemerintah tidak menanggapinya dengan serius, kita menyayangkan anak-anak yang masihdudukdibangkukelassatusekolahtersebut, bilagurunyalengahpastiakanmengancamnyawa

siswa di sekolah itu,” ungkapnya.

Bila dibiarkan seperti itu, lanjut Jasman, bangunan sekolah yang baru saja difungsikan pada 2012 itu akan hancur. Pernyataan yang sama juga ditanggapi anggota Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Abdya Ivandi Akmal.

Dia mengatakan, kalau kondisi bangunan sekolah sama sekali tidak strategis di lokasi tersebut karena Sungai Krueng Beukah yang mengalir ratusan meter tersebut akan menghantam tebing sungai, apalagi keadaan sekarang curah hujan sangat tinggi.

“Solusinya, tebing sungai itu perlu pengaman, untuk itu pihak sekolah dan juga masyarakat segera membuat permohonan kepada pihak terkait supaya ada tindak lanjut,” ujarnya. (b08)

Anggota POM Tewas Ditikam Adik Ipar BANDA ACEH (Waspada): Seorang anggota Polisi Militer (POM) Kodam Iskandar Muda, Sersan Mayor (Serma) Supriono tewas ditikam adik iparnya sendiri di rumah mertuanya di Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, Senin (25/2) sekira pukul 18:30.

Menurut keterangan yang dihimpun di TKP, kejadian berawal dari permasalahan keluarga.

Supriono yang sebelumnya tinggal serumah dengan mertua dan istrinya, pulang untuk berpamitan kepada keluarga sekaligus mengambil barang-barang yang masih berada di rumah, karena korban telah menyewa sebuah rumah.

Namun saat di rumah terjadi cek-cok, kedua pelaku berinisial Ms dan Kh, mantan anggota TNI yang sudah disersi langsung membogem korban. Dalam waktu yang bersamaan Kh mengambil sebilah pisau di dapur dan menikam korban hingga lima tusukan di bagian dada dan perut hingga korban tewas di tempat.

Setelah menusuk korban, Kh naik ke lantai dua (rumah TKP) untuk mengambil helm dan langsung kabur. Namun Ms langsung ke Polsek untuk menyerahkan diri dan kemudian dibawa

ke Polresta Banda Aceh sekira pukul 20:30 dan saat ini sudah dipindahkan ke Polda Aceh.

Setelah kejadian, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Bunda, namun tidak tertolong, akhirnya jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) untuk keperluan otopsi. Sementara di tempat kejadian perkara bekas ceceran darah korban masih tercecer di ambal ruang tamu dan barang bukti berupa sebilah pisau dapur stainless sudah diamankan pihak POM. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Iskandar Muda, Kolonel Subagio Irianto menjelaskan, kasus ini telah ditangani pihak kepolisian, karena pelakunya adalah warga sipil.“Kita serahkan penyelesaian kasus ini kepada polisi,” terangnya.

Kabid Humas Polda Aceh Gustav Leo menjelaskan, kasus ini ditangani Polresta Banda Aceh karena wilayah hukum Polresta, sementara satu orang diduga pelaku inisial Ms sudah diamankan di Mapolda Aceh karena faktor keamanan, sedangkan satu orang lagi kabarnya sudah menyerahkan diri. (cb01)

Puskesmas Di Abdya Kekurangan Obat BLANGPIDIE (Waspada) : Sejumlah Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat Daya dilaporkan kekurangan obat-obatan, meski begitu pelayanan kesehatan masyarakat masih tetap dilakukan, namun bila kekurangan obat berlangsung lama, maka dikhawatirkan berdampak pada lumpuhnya aktivitas puskesmas.

Kadis Kesehatan Abdya Martunis, Selasa (26/2) mengungkapkan, minimnya obat-obatan yang tersedia di masing-masing puskesmas di wilayah itu berdasarkan laporan para Kepala Puskesmas (Kapus).

“Selasa (26/2) kita telah turun ke 2 puskesmas di pantai timur Abdya yakni Lembah Sabil

dan Manggeng, dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan menunjukkan obat-obatan di 2 puskesmas itu memang kurang dan perlu banyak penambahan,” ungkap Martunis.

Kekurangan obat-obatan di masing-masing puskesmas, menurut Martunis, sangat tidak disayangkan, di mana puskesmas merupakan sarana yang sangat vital dalam melayani kesehatan masyarakat sebelum dilanjutkan ke layanan kesehatan yang lebih tinggi yakni rumah sakit.“Bila obat-obatan kurang, ini akan berdampak pada tidak optimalnya layanan terhadap pasien,” katanya. (b08)

Walhi Aceh Pertanyakan Kasus Perusakan Lingkungan BLANGPIDIE (Waspada) : Penandatanga- saat ituyang menggunakan pasal tentang nan bersama Nota Kesepahaman Tujuh Pilar lingkungan dan menjerat para pelaku, namun Polmas Plus Perlindungan Lingkungan dan anehnya kasus tersebut kini sudah tidak diketahui Sumberdaya Alam oleh Kapolda Aceh Irjen Pol lagi perkembangannya, apalagi para pelaku yang Herman Effendi bersama sejumlah lembaga sudah berstatus tersangka, sejauh ini belum di Mapolda Aceh (Rabu, 20/2) lalu, kini mulai diketahuiperkembanganterhadapkasustersebut,” dipertanyakan komitmen dan tindaklanjutnya. kata Zulfikar.

Hal itu berkenaan dengan sejumlah kasus Zulfikar juga menilai proses hukum terhaperusakan lingkungan serta perambahan hutan dap para pelaku perusak lingkungan sampai yang masih terjadi di beberapa daerah yang saat ini masih mengambang dan belum ada sejauh ini dianggap belum ditangani secara yang sampai ke meja hijau. serius, namun demikian sejumlah kalangan Oleh karenanya Walhi Aceh mendesak Katetap memberikan apresiasi atas sikap Kapolda polda dan jajaran yang ada dibawahnya untuk dalam upaya penegakan hukum terkait pena- memberikan bukti nyata kepada publik sehingnganan kasus lingkungan seperti dalam kasus ga kasus perusakan lingkungan dapat diseret rawa tripa yang sudah menetapkan 4 tersangka. ke pengadilan sehingga memberikan dampak “Sikap Kapolda Aceh dalam kasus rawa tripa positif dalam penegakan hukum khususnya serta penandatanganan nota kesepahaman di bidang lingkungan hidup di daerah Aceh. bersama kita apresiasi, namun demikian kita Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Gusjuga patut mempertanyakan komitmennya ter- tav Leo menyarankan agar menghubungi secara hadap sejumlah kasus di daerah yang sejauh langsung pihak Polres Abdya yang telah menguini tidak ditangani serius dan cendcerung terli- sut kasus tersebut, apalagi dalam kasus perusahat sudah dipetieskan oleh para penyidik di kan lingkungan dan perambahan hutan lindung lapangan,” ungkap DirekturWahana Lingku-ngan di kawasan Babahrot itu sudah memiliki terHidup (Walhi) Aceh, TM Zulfikar, dalam siaran sangka dan sampai kini masih mengambang. persnya kepada Waspada, Selasa (26/2).

Kapolres Abdya AKBP Eko Budi Susilo melaMenurut TM Zulfikar, dalam kasus perusa- lui Kasat Reskrim Iptu Marzuki membantah kan lingkungan dan perambahan hutan lindung telah mempetieskan kasus tersebut. Menurutyang sangat mencolok dan telah ditangani sebe- nya, kasus yang telah menyeret Kadis Kehutanan lumnya oleh pihak kepolisian adalah penetapan dan beberapa pelaku lain sebagai tersangka tersangka terhadap perusakan hutan lindung itu masih terus dikembangkan. (cb05) di kawasan Babahrot, Aceh Barat Daya.

Kasus tersebut sempat menyedot perhatian banyak kalangan, karena Kapolres Abdya saat itu menggunakan UU Lingkungan Hidup dan menjerat para pelaku perusakan hutan lindung, kasus tersebut menyedot perhatian banyak pihak ketika itu karena Kapolres secara tegas melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup dengan menggunakan UU Lingkungan yang disebut oleh Walhi Aceh sebagai bentuk tindakan yang paling luarbiasa Waspada/Dokumentasi Walhi Aceh pada saat itu.

DALAM foto yang dirilis Walhi Aceh terlihat kondisi hutan lindung “Kita patut acungi jem- di kawasan pegunungan Babahrot, Abdya, rusak parah. Kasus pol dan berikan apresiasi perusakan lingkungan yang sempat diusut Polres Abdya masih terhadap Kapolres Abdya mengambang.