Medan Metropolitan
WASPADA Rabu 26 Mei 2010
Wanita Bakar Diri Tewas
Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Pajak Reklame
MEDAN (Waspada): Setelah beberapa jam menjalani perawatan intensif, wanita yang membakar diri akhirnya tewas di RS Haji Adam Malik Medan, Selasa (25/5) siang. Jenazah M, 23, dibawa keluarganya ke rumah duka di kawasan Binjai Timur untuk dikebumikan. Sedangkan teman prianya S, 41, yang ikut terbakar karena berusaha menolong korban dipindahkan perawatannya ke Klinik Wina Lestari Jalan Mesjid, Dusun III, Desa Purwodadi, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang dari RS Sundari Jalan TB Simatupang, Medan Sunggal. “Korban M, yang nasih berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta di Binjai masuk ke RS Haji Adam Malik langsung menjalani perawatan intensif, namun akibat luka yang dideritanya nyawanya tidak tertolong lagi,” kata sumber Waspada di lapangan. Sementara, putri sulung korban S kepada Waspada di Klinik Wina Lestari mengatakan, perbuatan ayahnya itu memalukan keluarga. “Semua ini kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan,” katanya. Perisitiwa bakar diri itu terjadi, Minggu (23/5) malam pukul 23.30, S bersama M selingkuhannya terjadi pertengkaran masalah sepele di rumah kontrakan mereka Jalan Medan-Binjai Km 12, Blok II, Desa Purwodadi, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang. Dari pertengkaran itu, korban M nekat membakar dirinya dengan menyiramkan minyak lampu ke tubuhnya lalu menyulutkan api sehingga terbakar. S melihat selingkuhannya membakar diri langsung memberikan pertolongan dan percikan minyak lampu mengenai tubuhnya sehingga mereka berdua terbakar. Warga setempat melihat kejadian itu mencoba memberikan pertolongan memadamkan api yang membakar kedua korban lalu melarikannya ke rumah sakit. Namun, setelah menjalani perawatan M tewas, sedangkan S kondisinya masih kritis. (m31)
MEDAN (Waspada): Kejatisu secara intensif terus melakukan penyelidikan dugaan korupsi dari restribusi pajak papan reklame di Kota Medan Tahun 2006-2009. Untuk mendapatkan keterangan dan data yang akurat, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap para mantan kepala Dinas Pertamanan Kota Medan. Pihaknya akan mengkonfrontir keterangan yang sudah didapat dari pemeriksaan sebelumnya. “Ini langkah awal yang sudah kita lakukan,” kata Asisten Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu Erbindo Saragih, Senin (24/5). Hingga saat, selain para pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Dinas Pertamanan Kota Medan, pihaknya juga telah melakukan pemanggilan terhadap para pengusaha papan reklame di Medan. Hal ini untuk mengetahui secara langsung dana restribusi pajak reklame yang tidak masuk ke kas daerah, apakah memang sengaja tidak disetorkan atau ada permainan antara aparat pemerintah dengan pemasang iklan. “Untuk mengetahui kerugian negara, masih menunggu audit yang dilakukan oleh BPKP,” terangnya. Menurut Saragih, untuk ketiga mantan pejabat Dinas Pertamanan Kota Medan Randiman Tarigan, Chairulsyah dan Idham, akan terus diambil keterangannya secara maraton. Saragih mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hasil laporannya ditemukan ada sekitar 121 perusahaan yang tidak membayar retribusi pajak reklame kepada Pemko, khususnya Dinas Pertamanan. (h05)
Target Uang, Dapat Surat-Surat MEDAN (Waspada): Mobil Isuzu Fanther BK 1871 GF milik Armen, 60, dirusak penjahat dengan memecahkan kaca pintu mobil tersebut saat parkir di salah satu kantor di Jalan TB Simatupang persis di belakang Terminal Pinang Baris Medan, Senin (24/5). Menurut informasi di lapangan, pelaku menyikat tas berisi surat-surat berharga milik korban warga Jalan Bakti Luhur, Kel. Sei Sikambing II Medan tersebut. Pelaku mengira di dalam tas tersebut terdapat uang karena korban sempat dibuntuti saat melakukan transaksi di sebuah bank. Lalu, korban memarkirkan mobilnya di tempat kejadian perkara. Korban yang menemukan mobilnya dirusak, membuat pengaduan ke Polsekta Medan Sunggal. Kapolsekta Medan Sunggal AKP Faisal F Napitupulu mengaku masih melakukan penyelidikan. Sedangkan pelaku masih berkeliaran. (m31)
9 Siswa SMP YPSA Lolos Ke OSN Provinsi MEDAN (Waspada): 9 Siswa SMP Internasional Mandiri YP. Shafiyyatul Amaliyyah berhasil lolos dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tingkat kabupaten/kota yang digelar Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Demikian diungkapkan Kepala SD Internasional Mandiri YP. Shafiyyatul Amaliyyah Rudi Sumarto, SSi kepada wartawan, Selasa (25/5). “Kesembilan siswa ini nantinya akan mengikuti OSN tingkat provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan di Hotel Novotel Soechi, Senin (31/5) mendatang,” katanya. Mereka adalah Fakhri Syahnaufal (Matematika) rangking 11, Nasrullah Dahlan Lubis (Matematika) rangking 17, Rheihani Herliani (Fisika) rangking 6, Syifa Aulia (Fisika) rangking 11, Nur’ainun (Fisika) rangking 31, Siti Rahmah Butar-butar (Fisika) rangking 33, Salwa Nadhira (Biologi) rangking 16, Madihah Yasmine Rangkuti (Biologi) rangking 18, Nisa Nurjannah (IPS) rangking 15. Sedangkan seorang siswa M. Solih Nasution (Matematika) masuk dalam daftar pewakilan kabupaten/kota seleksi olimpiade sains tingkat kabupaten/kota mendapat rangking 7. Dikatakan Rudi, lolosnya kesembilan siswa ini sesuai surat Dinas Pendidikan Sumut No. 421.2/2345/Dikans/22/ 2010 bahwa sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Mendikdasmen, nilai setiap peserta telah dituang dalam bentuk nilai akhir dan nilai final serta dibuat dalam urutan tertinggi. Selanjutnya berdasarkan nilai itu ditentukan peserta yang lolos ke OSN SMP ke tingkat provinsi. “Passing grade provinsi terdiri dari 33 peserta dengan nilai terbaik urutan 1-33 setiap mata pelajaran. Sedangkan utusan kabupaten/kota adalah 2 orang peserta per mata pelajaran yang diambil dari peserta dengan nilai/skor tertinggi selain passing grade pada angka 1 di atas,” sebut Rudi. Menanggapi keberhasilan siswanya itu Rudi mengaku, sangat bersyukur atas prestasi yang diraih paserta didiknya. “Keberhasilan ini tidak terlepas dari pembinaan yang telah kita lakukan di sekolah, baik itu motivasi yang selalu diberikan Pembina YPSA Drs. H. Sofyan Ras, AK. MM, juga dewan guru yang selalu membimbing siswa agar bisa berprestasi dengan baik,” pungkas Rudi. (m43)
Pengedar Ganja Diringkus MEDAN (Waspada): Seorang pengedar ganja diringkus petugas Polsekta Medan Area yang menyaru sebagai pembeli narkoba di Jalan Denai, Minggu (23/5) sekira pk 23:00. Selanjutnya tersangka HMY alias Kiwir, 33, warga Jalan Pertiwi Medan, bersama barang bukti 74 amplop daun ganja kering diboyong ke Mapolsekta Medan Area. Informasi yang diperoleh wartawan di kepolisian menyebutkan, petugas yang menyaru sebagai pembeli narkoba memesan sejumlah daun ganja kering kepada tersangka. Setelah sepakat, transaksi dilakukan di Jalan Denai tepatnya di areal sekolah dasar. Saat transaksi tengah berlangsung, petugas langsung menyergap tersangka bersama barang bukti 74 amplop ganja kering. Tersangka mengaku menjual ganja itu tiap amplopnya seharga Rp5000. “Aku beli ganja itu dari temanku seharga Rp4000 dan aku jual kembali dengan harga Rp5000, jadi tiap amplopnya, aku untung Rp1000,” aku Kiwir. Kapolsekta Medan Area AKP Juliani P melalui kanit Reskrim Iptu Eka Ariandi Putra ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (25/5) mengatakan, tersangka mengaku baru sebulan ini menjadi pengedar daun ganja kering. “Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112ayat2sub114ayat2,tentangmemiliki,mengedarkan,menyalah gunakan narkoba. Tersangka diancam dengan hukuman maksimal 10 hingga 12 tahun penjara,” tegas Iptu Eka.(cat)
Waspada/Surya Efendi
TITI GANTUNG BOLONG: Pengendara sepeda motor melintas di depan lubang di tengah jalan Titi Gantung Medan, Senin (24/ 5). Jembatan Titi Gantung yang bernilai sejarah dan dilindungi serta dibangun sejak 1885 itu, kurang perawatan.
Pemenuhan HAM Masih Prihatin Angka HDI Sumut Rendah MEDAN (Waspada): Pemprovsu dinilai belum dapat menunjukkan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di daerahnya dan masih memprihatinkan. Hal itu terlihat dari rendahnya angka Human Development Indeks (HDI) dengan indikator, seperti minimnya pemenuhan kesehatan, pendidikan, prasarana perumahan, aksebilitas sosial dan ekonomi lainnya. Namun, HDI untuk Kota Medan lebih baik tetapi di luar Medan tingkat HDI masih kurang baik. “Kita prihatin dengan kondisi ini,” kata Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Ifdal Kasim kepada wartawan seusai acara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) HAM bertajuk “Pembangunan Berbasis HAM” yang diselenggarakan Pusat Studi HAM (Pusham) Universitas Negeri Medan di Gedung Lembaga Penelitian kampus itu, Selasa (25/5). Acara yang berlangsung selama dua hari itu, 25-26 Mei, dibuka oleh Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj. Diklat ini diikuti lebih kurang 30 peserta, yakni pengurus Pusham, dosen-dosen muda, Humas dan Satuan Pengamanan di lingkungan Unimed yang dipandu oleh fasilitator Wina Khairina dari KontraS Sumut. Ketua Komnas HAM RI turut sebagai narasumber dalam acara itu dengan mengangkat materi “Hak atas Pembangunan dan Pembangunan Berbasis HAM”. Kemudian, materi “Akuntabilitas & Penganggaran APBD Berbasis HAM” disampaikan Sekretaris Eksekutif Fitra Indone-
sia Elfenda; “RPJM Sumatera Utara & Implementasi Pembangunan Sumatera Utara Berbasis HAM disampaikan Kepala Bappedasu Riadil Akhir Lubis; “Perlindungan HAM Anak dalam Pembangunan Berbasis HAM disampaikan Direktur Eksekutif PKPA Ahmad Sofian dan “Perlindungan HAM Narapidana dalam Reformasi Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Utara” disampaikan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut Mashudi. Menurut Ifdal, pemenuhan indikator di atas dapat menunjukkan bagaimana suatu daerah memenuhi HAM. “HDI bisa dijadikan alat ukur pemenuhan HAM.” Ifdal mengatakan, secara nasional, daerah yang baik memenuhi indikator HDI adalah Jakarta, Surabaya dan Makassar. Sedangkan Indonesia sendiri masih di urutan 113 atau di bawah Vietnam. Komnas HAM mencatat kasus pelanggaran HAM di Tanah Air masih tinggi. 50 persen kasus pelanggaran HAM didominasi kekerasan dengan penangkapan dan penembakan. Kasus ini terjadi di hampir seluruh daerah, termasuk penembakan terhadap pelaku diduga terorisme. Ifdal menyesali Polri melakukan penembakan langsung dalam penangkapan teroris. Kasus kekerasan yang terjadi juga dalam kaitan kebebasan beragama; pengrusakan rumah ibadah,
tetapi persentasinya kecil. Kasus ini juga ada terjadi di Sumut tetapi tidak sebanyak yang terjadi di Jawa. Dilakukan Polri Komnas HAM RI, menurut Ifdal, masih menemukan pelanggaran HAM dilakukan Polri. Hal ini disebabkan Polri belum sepenuhnya menerapkan sistem berbasis HAM dalam segala kebijakannya. Kemudian, koreksi di tubuh Polri belum berjalan secara baik. Polisi menjalankan tugas diawasi kode etik profesi yang diatur sebuah badan yang disebut Propam. Namun karena kultur kepolisian masih dengan cara depresif, maka caracara polisi untuk mendapatkan alat bukti masih melakukan kekerasan. Sementara sistem kontrol tidak efektif, sehingga kasus kekerasan yang dilakukan Polri terus terjadi. Terkait penegakkan dan pelanggaran HAM di Sumut masih memprihatinkan, Komnas HAM, ujar Ifdal, terbuka untuk mendirikan kantor perwakilan, seperti yang sudah berdiri di Aceh, Papua, Sumbar, Kalbar, Palu dan Ambon. Perwakilan Komnas HAM Sumut Dia mengajak masyarakat Sumut berinisiatif untuk mendirikan kantor perwakilan Komnas HAM di daerah ini, tentunya harus didukung komunitas politik seperti DPRD. Pengalaman selama ini, ujar Ifdal, berdirinya kantor perwakilan Komnas HAM di daerah atas dasar kebutuhan. “Komnas HAM di Jakarta selalu menunggu dan menyambut baik jika masyarakat Sumut bersama DPRD berinisiatif mendirikan kantor
perwakilan di Sumut. Kami siap menampung aspirasi tersebut,” ujarnya seraya menambahkan seperti Riau, masyarakatnya telah mengajukan permohonan pembentukan kantor perwakilan kepada Komnas HAM di Jakarta. Lebih jauh Ifdal mengatakan, pembangunan yang terintegrasi dengan HAM dapat mencegah pelanggaran HAM. Pembangunan berbasis HAM adalah promosi penegakkan HAM. Diseminasi HAM Sebelumnya, Kepala Pusham Unimed Majda El Muhtaj saat membuka Diklat mengatakan, kegiatan ini sangat strategis untuk mendiseminasi HAM atas pembangunan melalui Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan Tahun 1986. Diklat ini yang perdana dilakukan Pusham Unimed setelah dua tahun Pusham bergerak secara swadana. Dengan kegiatan ini, lanjutnya, peserta dari berbagai disiplin ilmu diharapkan dapat memahami HAM secara holistik. “Kegiatan ini dilaksanakan setelah terinspirasi dari lokakarya yang dilaksanakan Komnas HAM RI,” ujarnya. Dalam konteks Indonesia, ujar penulis berbagai buku tentang HAM ini, kita patut mencermati jejak sistemik pembangunan nasional Indonesia melalui rencana-rencana pembangunan. Hal ini menjadi dasar logis bagi Pusham untuk merespon dan memberikan materi muatan HAM yang aplikatif dalam meningkatkan kontribusi masyarakat sipil perguruan tinggi, khususnya Unimed, bagi terwujudnya pembangunan Indonesia berbasis HAM. (m15)
Indikasi Permainan Penanganan Dugaan Korupsi Bupati Tobasa MEDAN (Waspada): Penanganan dugaan korupsi Bupati Tobasa Monang Sitorus terindikasi ada ‘permainan’. Pasalnya, penyidikan kasus dugaan korupsi kas daerah Pemkab Tobasa senilai Rp3 miliar itu, tidak kunjung tuntas. “Wah, itu sudah terindikasi ada ‘permainan’. Masak, BAPnya nggak kunjung lengkap. Bolak balik terus,” kata praktisi hukum Julheri Sinaga di Medan, Senin (24/5). Menurut Sinaga, bolakbaliknya (enam kali) BAP Bupati Tobasa terjadi karena dua unsur,
yakni indikasi ‘permainan’ dan ketidakprofesionalan penyidik kepolisian. Karenanya, Sinaga berharap, penyidik untuk serius menuntaskan kasus dugaan korupsi Bupati Tobasa Monang Sitorus yang telah ditangani sejak 2006 lalu. “Yang kita harap cuma satu, penyidik harus benar-benar serius dan sesuai hati nurani untuk menuntaskan kasus itu, karena itukan sudah lama mereka (Polda Sumut) tangani,” kata Sinaga. Direktur Reskrim Polda Sumut, Kombes Pol Agus An-
drianto melalui Kasat III Tipikor AKBP Endri Prastiono dikonfirmasi melalui telepon seluler, kemarin, mengatakan, pihaknya telah kembali melimpahkan BAP dugaan korupsi Bupati Tobasa, Drs Monang Sitorus ke kejaksaan, dua pekan lalu. “Sekarang kita tinggal menunggu keputusan jaksa. Berkasnya sudah dikirim dua pekan yang lalu,” kata Prastiono. Sebelumnya, dugaan korupsi itu terjadi karena Bupati Tobasa Drs Monang Sitorus menarik uang sebesar Rp3 miliar dalam dua tahap; masing-ma-
sing Rp1,5 miliar dari pemegang kas tanpa persetujuan DPRD setempat. Terkait kasus ini, penyidik Tipikor Polda Sumut terpaksa mendatangkan pengacara kondang dari Jakarta, OC Kaligis, untuk diambil keterangannya sebagai saksi ahli pada Senin (26/4) lalu. Sebab, dalam BAP Monang Sitorus, penyidik pernah mengutip isi buku karya OC Kaligis. Sedangkan pihak kejaksaan tidak menginginkan kutipan, melainkan keterangan langsung.(m39)
“Dokter Sudah Tak Mampu Obati Anak Saya”
Waspada/Andi Aria Tirtayasa
Tersangka HMY alias Kiwir, pengedar 74 amplop daun ganja kering diinterogasi Kanit Reskrim Polsekta Medan Area, Iptu Eka Ariandi Putra sebelum dijebloskan ke dalam sel.
B3
SAAT ditemui di rumahnya yang sederhana di kawasan Pasar 4 Timur Gang Pertama Lingkungan 27, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Armaini, 44, ibu kandung Kiranti Indiani, 10, terlihat murung. Suara yang agak berat ketika memulai pembicaraan dengan Waspada, Senin (4/ 5), tentang kondisi terakhir penyakit anaknya yang sudah 10 tahun menderita penyakit kepala membesar. “Anakku sudah sepuluh tahun sakit seperti ini dan sepertinya dokter Indonesia sudah tidak mampu mengobatinya,” kata Armaini kecewa sambil mengelus kepala anaknya.
Perjalanan Armaini untuk mencari penyembuhan atas derita anaknya sudah berlangsung 10 tahun. Bahkan, beberapa rumah sakit dan dukun sudah didatangi. Berobat di RSU Pirngadi telah dilakukan sebanyak lima kali dan di RSU Adam Malik tiga kali. Namun derita anaknya tidak kunjung berakhir bahkan kian parah. Terakhir Kiranti keluar dari RSU Pringadi, Sabtu (15/5), setelah sembilan hari berada di kamar 9 rumah sakit Pemko Medan itu tanpa pengobatan yang berarti, sebab tidak ada seorang dokter di rumah sakit itu yang tahu bagaimana cara mengobati penyakit Kiranti. Anehnya, wacana pengobatan Kiranti yang awalnya
direncanakan dengan cara operasi tidak disinggung lagi dan semua dokter RSU Pirngadi dan RSU Adam Malik terkesan menghindar dari masalah penyakit yang tergolong langka itu. “Waktu aku mau pulang kemarin, setelah melihat hasil scaning, dokter tidak ada menganjurkan untuk dilakukan operasi terhadap sakit anakku. Akibatnya aku bingung dan tidak tahu harus berbuat apa karena selama ini pengobatan dengan cara operasi telah ditawarkan,” ucap Armaini. Dengan perasaan kecewa yang amat dalam dan tetesan air mata, Armaini didampingi keluarganya keluar dari RSU Pirngadi Medan. “Perasaanku sakit sekali ketika mau pu-
lang kemarin. Petugas administrasi kesannya menyindir dengan nada seolah-olah mengejek,” kata Armaini sambil menyekat air matanya. Saat ini Kiranti hanya bisa terbaring di kamar rumah orang tuanya. Kondisi kesehatan Kiranti kian parah, badanya semakin hari semakin kurus karena selera makannya sangat sedikit. Bahkan kaki dan tangannya mulai kaku dan selalu terlipat. “Aku sudah pasrah dan bantuan dermawan serta mukzijat dari Tuhan sangat kuharapkan demi kesembuhan anaku ini,” pungkas Armaini. * Rustam Effendi
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Di Pemprovsu MEDAN (Waspada): Sebanyak 12.000 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprovsu, Senin (24/5), ditawarkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemprovsu Cq Korpri Sumut dengan PT Askes pada 2009. Sekretaris Korpri Sumut Nurdin Pane menjelaskan, program medical check up gratis itu berupa pemeriksaan laboratorium untuk fungsi hati, asam urat, ginjal, kolesterol, kadar gula, air urine, EKG (rekam jantung) dan photo thorax (rontagen paru). “Program ini berlangsung dari 24 Mei sampai 24 Juni, mulai pukul 08:00 sampai 16:00. Lokasinya di Sekretariat Korpri Sumut Lantai VI Kantor Gubernur Sumut atau di Laboratorium Klinik Prodia Jalan S Parman Medan,” jelas Pane. Pemeriksaan kesehatan ini berlaku untuk PNS aktif (bukan istri atau suami), berusia di atas 35 tahun, belum pernah mendapatkan pelayanan serupa dari PT Askes pada 2008 dan 2009. “Bagi PNS yang ingin memeriksakan kesehatannya, cukup menunjukkan kartu Askes asli bagi yang memiliki atau Nomor Induk Pegawai (NIP) yang baru atau yang lama,” ujarnya. Selain medical check up, program pemeriksaan kesehatan gratis berupa pemeriksaan Pap Smear juga diberikan kepada istri PNS aktif atau PNS wanita berusia 30 tahun ke atas. Di kesempatan itu, Pane mengimbau seluruh PNS Pemprovsu untuk memanfaatkan program dimaksud. Sebab, surat edaran untuk hal ini dilengkapi dengan jadwal pemeriksaan sudah dikirim ke seluruh unit-unit kerja di Pemprovsu. (m19)
Waspada/Ist
PERIKSA KESEHATAN: Sekretaris Korpri Sumut, Nurdin Pane, Senin (24/5) melakukan medical chek up di Sekretariat Korpri Sumut Lantai VI Kantor Gubernur Sumut.
Jadwal Penerbangan Di Bandara Polonia No. Penerbangan Ke Flight
Pukul
Tiba Dari
Flight
Pukul
GARUDA INDONESIA 1 Jakarta GA-181 2 Jakarta GA-183 3 Jakarta GA-185 4 Jakarta GA-187 5 Jakarta GA-189 6 Jakarta GA-191 7 Jakarta GA-193 8 Jakarta GA-147 9 Jakarta GA-195 10 Banda Aceh GA-146
06.25 09.05 10.55 12.25 13.45 15.45 17.10 18.10 19.10 14.45
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Banda Aceh
GA-180 GA-182 GA-184 GA-186 GA-148 GA-188 GA-190 GA-192 GA-196 GA-147
06.10 08.00 09:30 10.50 11.50 12.50 14.10 16.15 19.35 18.10
AIR ASIA 1 Kuala Lumpur AK- 937 2 Kuala Lumpur QZ- 8054 3 Kuala Lumpur AK- 457 4 Kuala Lumpur AK-939 5 Penang QZ-8074 6 Jakarta QZ-7497 7 Jakarta QZ-7503 8 Jakarta QZ-7505 9 Phuket (3,5,7) FD-3991
08.50 09.40 18.00 20.10 16.05 12.20 13.30 18.40 17.45
Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur Penang Jakarta Jakarta Jakarta Phuket (3,5,7)
AK-936 QZ-8055 AK-456 AK-938 QZ-8075 QZ-7496 QZ-7502 QZ-7504 FD-3990
08.25 11.55 17.40 19.40 18.05 19.15 13.05 15.40 17.15
MANDALA AIRLINES 1 Padang RI 089
17.20
Padang
RI-088
15.45
LION AIR 1 Jakarta 2 Jakarta 3 Jakarta 4 Jakarta 5 Jakarta 6 Jakarta 7 Jakarta 8 Jakarta 9 Jakarta 10 Jakarta 11 Jakarta 12 Batam/S.baya 13 Banda Aceh 14 Penang 15 Penang
06.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.45 15.35 17.05 18.35 21.15 22.25 12.55 19.35 09.10 12.30
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Batam/S.baya Banda Aceh Penang Penang
JT-380 JT-398 JT-394 JT-302 JT-398 JT-382 JT-384 JT-396 JT-306 JT-386 JT-308 JT-971 JT-397 JT- 8289 JT-8287
08.20 09.20 10.20 11.20 10.45 13.05 14.55 16.25 19.35 21.35 23.20 12.20 08.20 11.35 15.00
MALAYSIA 1 Kuala Lumpur MH-861 2 Kuala Lumpur MH-865
09.05 15.25
Kuala Lumpur MH-860 08.25 Kuala Lumpur MH-864 14.45
SILK AIR 1 Singapura 2 Singapura
MI-233 MI-237
08.40 20.35
Singapura Singapura
MI-232 MI-238
07.50 19.50
VALUAIR 1 Singapura (4,7) VF-582 2 Singapura (1,3,6) VF-584
08.30 20.45
Singapura (4.7) VF-581 Singapura (1,3,6) VF-583
07.50 20.00
BATAVIA AIR 1 Jakarta 2 Jakarta 3 Jakarta 4 Jakarta 5 Batam
7P-592 7P-598 7P-594 7P-596 7P-568
10.10 12.50 15.50 19.10 13.00
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Batam
7P-591 7P-597 7P-593 7P-595 7P-567
09.35 12.15 15.15 18.25 11.05
SRIWIJAYA AIR 1 Jakarta 2 Jakarta 3 Jakarta 4 Batam 5 Pekanbaru 6 Banda Aceh 7 Penang 8 Padang
SJ-015 SJ-011 SJ-017 SJ-035 SJ-041 SJ-010 SJ-102 SJ-021
10.20 15.30 19.10 15.05 15.20 11.30 07.20 16.00
Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Pekanbaru Banda Aceh Penang Padang
SJ-010 SJ-016 SJ-014 SJ-034 SJ-140 SJ-140 SJ-103 SJ-020
11.50 18.35 20.15 14.30 15.25 14.20 09.35 14.45
JT- 381 JT- 397 JT- 301 JT- 395 JT- 303 JT- 399 JT- 383 JT- 385 JT- 387 JT- 305 JT-309 JT-972 JT-396 JT-8288 JT-8286