Aceh
WASPADA Rabu 19 Mei 2010
C5 Pastikan Bantuan Tersalur, Walikota Sidak
Tonggak Listrik Di Jalan Kaki Gunung Sibao Bertumbangan SIMEULEU (Waspada): Radar: Tonggak Beton Perusahaan Listrik Negara (PLN) di sepanjang jalan Kaki Gunung Sibao, persisnya dari simpang Sibao Desa Kuala Makmur menuju ke arah hulu Sungai Kuala Makmur, bertumbangan. Warga sekitar, seperti disampaikan Jalilludin, mengharapkan supaya anggota DPRK dan Lembaga Eksekutif Simeulue memperhatikan masalah itu. “Jangan sampai ada korban warga yang ditimpa tiang beton PLN, baru ada perhatian,” kata Abdul Razak. Soalnya menurut Julinar, tiang-tiang beton milik PLN sudah lama kali dipancangkan di situ. Sejak zaman BRR namun hingga hari ini jangan arus listrik dimasukkan ke rumahrumah penduduk. Kata Suharta, mantan Kadus Sibao, kabel listrik diantara tiang, belum dipasangkan.
SUBULUSSALAM (Waspada): Pastikan bantuan ekonomi kerakyatan tepat sasaran dan sesuai ketentuan, Walikota Subulussalam gelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi perkebunan masyarakat. Sidak dilakukan pekan silam ke Kec. Longkib, Subulussalam didampingi Kabag Humas dan Protokol Setdako, Anharuddin, SH. Kepada Waspada, Jumat (14/5) Anharuddin mengatakan, selain ingin memastikan kalau sejumlah bantuan pemerintah setempat tepat sasaran dan tidak menyimpang dari aturan, Walikota Sakti juga ingin memberikan motivasi kepada masyarakat penerima bantuan agar tidak menyia-nyiakan meski bantuan yang diterima tidak sepenuhnya sesuai keinginan penerima. “Intinya, walikota ingin melihat langsung bagaimana sikap dan tindakan masyarakat terhadap bantuan yang ada dan tidak ingin bantuan itu tidak dimanfaatkan apalagi diselewengkan petugas terkait,” tandas Anharuddin menyebutkan bantuan yang bergulir ke sana , seperti kelapa sawit, ternak sapi dan transportasi sungai (baca: robin). Menyoal kantor Badan Penyuluhan dan Pertanian (BPP) di Kec. Longkib, Anharuddin menyebutkan kalau saat sidak digelar perkantoran itu terlihat sepi dan tanpa kehadiran pegawai terkait. Terhadap hal ini, lanjut Anharuddin, Walikota Merah Sakti minta kepada pegawai setempat agar mengedepankan sikap pengabdian sebagai abdi negara. (b33)
Padahal dijanjikan oleh pihak penanam tiang PLN saat pemancangan, sesegera mungkin dipasang. Anggota DPRK Simeulue, yang juga masyarakat Desa Kuala Makmur, Rahmad menyatakan bahwa perlakuan PLN di Simeulue memang sangat keterlaluan dan seakan mereka tidak peduli dengan konsumen. Untuk itu melalui media ini dia meminta kepada pihak pemerintah kiranya segera menegaskan kepada PLN untuk melakukan penanggulangan. Jika memang tidak dipasangkan kabel dan dialirkan arus ke lokasi itu, sebaiknya tiang-tiang itu dicambut saja. “ Soalnya kondisi sekarang ini sudah sangat mengancam jiwa masyarakat. Jangan jatuh korban jiwa baru dilakukan penanganan,” kata Abdul Razak.(cmr)
Listrik Di Abdya Kembali Sakit BLANGPIDIE (Waspada): Sejumlah pengusaha dan pekerja usaha rumah tangga di Aceh Barat Daya (Abdya) melontarkan kekecewaannya terhadap kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dinilai belum memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para pelanggannya. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan kepada pelanggan dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang sangat merugikan serta menimbulkan keresahan bagi pengusaha yang menggunakan listrik. “Di Abdya saat ini proses pemadaman sangat semena-mena, tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba listrik langsung mati, bahkan jadwal pemadamannya juga asal-asalan. Jika kemarin bergilir seminggu sekali sekarang malah tidak menentu, dalam sehari bisa terjadi beberapa kali,” keluh Hj.Nurbaiti, salah seorang pemilik usaha jahitan rumahtangga dari kecamatan Manggeng yang menghubungi Waspada pada Selasa (18/5). Hal senada juga dilontarkan Mus Mulyadi Lingga dari Forda-UKM Abdya. Akibat ulah PLN Ranting Blangpidie yang memiliki wilayah kerja se-Abdya hingga ke Meukek – Aceh Selatan tersebut, dinilai telah merugikan para peng-
usaha kecil dan menengah. Selain itu juga sangat berdampak terhadap iklim usaha yang selama ini memiliki ketergantungan yang sangat kuat dengan suplai listrik, “Ada ratusan usaha dan industri baik skala menengah maupunrumahtanggayangtergangguakibatkondisi ini. PLN semestinya segera melakukan upaya agar permasalahan yang dari dulu itu-itu terus bisa segera selesai,”ujar Mus Mulyadi Lingga. Mus Mulyadi juga mempertanyakan komitmen PLN terhadap pelanggannya yang mengalami dampak dari pemadaman tersebut. Sebab selama ini PLN masih bersikap semena-mena dalam memberikan jawaban terhadap keluhan pelanggan dan bahkan cenderung mendiamkan diri.Komunikasi yang dianggap tidak positif tersebut dapat memicu munculnya permasalahan baru berupa polemik sosial di masyarakat. “Komunikasi yang dibangun manajer PLN Blangpidie kita lihat masih cenderung sangat pasif. Mestinya pemadaman yang terjadi harus bisa dijelaskan ke pelanggan, apakah memang karena faktor teknis ataupun hal lainnya. Sehingga pelanggan memiliki tingkat kesiapan yang cukup sebelum pemadaman tersebut terjadi,” sebutnya. (sdp)
Ketua Fraksi PA DPRK Abdya Diganti BLANGPIDIE (Waspada): Pergantian Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) yang diumumkan secara resmi didalam rapat paripurna DPRK Abdya Senin (17/5) oleh M.Najib.Z,S.Pdsempatmendapatkanperlawanan dari kubu Hakiman (Mantan Ketua Fraksi PA). Pergantian Hakiman dengan keputusan dari DPP Partai Aceh dinilai oleh kubu pendukungnya harus ditunda dengan terlebih dahulu mendengarkan aspirasi dari bawah. Namun permintaan kubu Hakiman yang dilontarkan oleh salah seorang anggota KPA yang bernama Laisa tidak digubris oleh M.Najib.Z yang langsung meneruskan pembacaan surat keputusan DPW PA Abdya tersebut. Hal ini membuat susasana di gedung DPRK menjadi menegang. Para pendukung Hakiman terlihat mulai merangsek masuk dan mencoba mendekati M. Najib. Z. Hingga sidang paripurna usai, M. Najib. Z sendiri sempat mendapat pengawalan khusus dari beberapa personil Polres Abdya yang berada di areal gedung. Suasana baru kembali reda setelah pengurus PA Abdya dan kubu Hakiman dibawa ke ruang BKD DPRK Abdya yang ada dilantai bawah. “Keputusan pergantian posisi Hakiman sebagai ketua Fraksi Partai Aceh telah mendapat persetujuan dari Pusat, proses pergantiannya juga melalui mekanisme musyawarah dengan dasar yang kuat, namun memang terjadi sedikit miskomunikasi dan saat ini sudah bisa mereka terima,” jelas Ketua DPW Partai Aceh M.Nazier
kepada Waspada. Keputusan penggantian Hakiman sebagai ketua Fraksi menurut M.Nazier dilakukan akibat adanya pelanggaran yang cukup berat yang dilakukan Hakiman. Selain itu Hakiman dinilai tidak mengindahkan aspirasi serta keputusan Partai di DPRK, akibatnya komunikasi partai di DPRK sempat menjadi kemacetan dan mengecewakan para konstituen. “Surat keputusan dari DPP telah kita terima dan bisa dilihat langsung. Jadi, mekanisme yang kita lakukan sudah sangat jelas dan berdasarkan pertimbangan yang cukup, ini menyangkut nama baik partai juga,” ujar M.Nazier. M. Nazier juga memberikan sinyalemen akan membawa masalah intimidasi yang dilakukan ke M. Najib.Z ke ranah hukum. Apalagi jika intimidasi yang dilakukan sudah mengarah ancaman dan tindakan kriminal. “Jika memang mereka mencoba melakukan upaya intimidasi dan mengarah ancaman maka kita akan tempuh jalur hukum, karena ini sudah menyangkut upaya keselamatan dan tindakan kriminal,” katanya. Hakiman yang sempat ditemui Waspada disela-sela acara sidang paripurna menyatakan kesiapan pergantian dirinya sebagai ketua Fraksi di DPRK Abdya. Dia bersikeras melakukan “perlawanan” dengan apa yang diamanahkan oleh partai semata-mata demi aspirasi warga yang telah mendukung dirinya pada pemilu kemarin. (sdp)
Wali Murid Di Minta Pro Aktif Awasi Siswa BLANGKEJEREN,(Waspada). Tingginya potensi siswa sekolah dasar (SD) yang tidak naik kelas, para guru SD meminta agar wali murid turut mengawasi cara belajar siswa di luar sekolah. “Tidak sedikit siswa yang tak bisa membaca, sementara tahun ini salah satu pertimbangan guru agar siswa bisa naik kelas harus bisa membaca,” Kata Salimudin, salah seorang guru kepada Waspada. Senin,(17/5) di SDN Cinta Maju. Dikatakannya, jika wali murid tidak ikut serta mengawasi cara belajar siswa bukan mustahil banyak siswa yang tak bisa naik kelas. Untuk itu mereka mengharapkan kerjasama antara guru dan wali murid terus terjalin. Bahkan kata Salimudin, Sebahagian wali murid saat disampaikan perihal kelemahan
GAMBA TANYO
> Kirim foto dari kamera handphone ke 08192
anaknya, hanya mengatakan soal pendidikan anaknya diserahkan sepenuhnya kepada guru. “Sementara jika perihal itu diserahkan kepada guru, waktu kami mengawasi siswa hanya saat jam sekolah saja. Selebihnya tentunya pengawasan wali murid,” pungkasnya. Bagi Dia, demi kebaikan siswa sebaiknya siswa yang tak bisa membaca itu mengulang kembali (tinggal kelas). Namun saat siswa itu tidak dinaikkan kelaskan tidak sedikit wali murid yang datang menemui guru agar anaknya dinaikkan karena alasan malu dan mental anak-anak terganggu. “ Agar hal ini tidak terjadi, guru dan wali murid harus memiliki tanggungjawab yang sama,” Demikian dikatakannya.(cb01
11 01 47
Waspada/Muhammad Rapyan
TIANG TUMBANG: Seorang warga Kaki Gunung Sibao, Desa Kuala Kecamatan Simeulue Timur melintas dekat sebuah tiang beton PLN yang roboh di sekitar lingkungan mereka. Foto direkam kemarin.
5 UU Bukti Gugatan JR-UUPA Di MK Besok Resmi Didaftar Ke MK JAKARTA (Waspada): Sedikitnya lima UndangUndang menjadi bukti gugatan Judicial Review Undang-Undang Pemerintah Aceh (JR-UUPA) yang direncanakan resmi didaftar ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis 20 Mei (besok—red) di Jakarta. “Lima UU akan menjadi bukti gugatan JR-UUPA ke MK,” ujar Juru Bicara Tim Pengacara JR UUPA, Safaruddin, SH (foto) kepada Waspada, Selasa (18/5) di Jakarta. Menurutnya, persiapan pendaftaran gugatan JRUUPA ke MK telah rampung. Kata dia, tim JR-UUPA yang mengantasnamakan Masyarakat Sipil Aceh (MSA), itu, dalam tiga hari terakhir tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti dari beberapa Undang-Undang yang akan diajukan nanti ke MK untuk keperluan persidangan. Alat bukti nantinya, sebut Kuasa Hukum Wakil Gubernur Aceh, itu, diantaranya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004). “Keduanya kita ambil langsung salinan aslinya secara resmi di Sekretaris Negara (Sekneg) di Jakarta,” katanya. Selain itu, lanjut Safaruddin, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Ini kita diambil resmi juga dari Sekretaris Kabinet RI,” tambahnya. “Tdak hanya itu, alat bukti lainnya di MK juga dipersiapkan UUD 1945 yang salinan resmi
diambil di MPR-RI di Jakarta”. Untuk melengkapi gugugatannya, tim JR-UUPA juga mengambil secara resmi putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 tahun 2007 yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon Lalu Ranggalawe, untuk maju sebagai calon independen dalam Pemilihan kepala daerah dengan menyatakan bahwa pasal 56 ayat (2), pasal 59 Ayat (1)(2) dan (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Safaruddin mengatakan, dalam permohonan yang diajukan nanti ke MK di Jakarta, yang menjadi termohon nantinya diantara lain adalah Presiden RI, DPR RI, DPD, Gubernur Aceh, dan DPR Aceh serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aceh Ketika disinggung pasal mana yang diutamakan dari 20 pasal UUPA yang dianggap tidak sesuai dengan butir-butir Mou Helsinki? Dengan tegas Safaruddin mengaku, tahap awal pihaknya akan menggugat pasal 256 tentang Pembatasan Calon Independen. “Pasal 256 paling mendesak, karena ini Pilkada sudah diambang pintu,” tandasnya. (cmad)
Sejumlah kenderaan roda dua diangkut dengan rakit melintasi Kuala Unga, Kecamatan Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Rabu (12/5). Inilah alat transportasi ini menjadi alternatif karena tak ada jembatan. Pengirim: T Mansyursyah
BLANGKEJEREN,(Waspada). Sebanyak 470 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Gayo Lues terima Surat Keputusan (SK). Sementara SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Gayo Lues, H. Ibnu Hasim Senin (17/5) di halaman kantor Bupati Gayo lues Setempat. Dari 470 SK yang dibagikan itu, 360 dari jalur formasi umum, jalur honorer 86 orang, dan formasi khusus (tenaga dokter) 8 orang. Selebihnya untuk sekretaris desa 16 orang. Usai menyerahkan SK, Bupati Gayo Lues H Ibnu Hasim menegaskan kepada calaon pegawai negeri sipil yang baru menerima sk tersebut harus mematuhi tufoksi pegawai negeri seperti disiplin. “ Disamping itu, selama delapan tahun tidak diperbolehkan untuk pindah tugas dari tempat penempatan semula, walaupun ada memo dari Gubernur atau pejabat penting lainya,” tegas bupati. Juga di jelaskan,kepada calon CPNS yang baru menerima SK jangan terlalu berbesar hati dulu. Soalnya banyak tugas yangharus dikerjakan dan utama tunaikan kewajiban sebagai abdi negara dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. “Arti dari abdi negara yakni mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Berarti tugas dan tanggungjawab pns itu tidak mudah,” Kata bupati mengingatkan. Ibnu Hasim berharap, fenomena yang terjadi selama ini terhadap pns yakni senang sebelum jadi pns dan malas setelah jadi pns hendaknya dihilangkan dari daerah tersebut.(cb01)
STTP Medan Gelar Seminar Di Jambo Aye PANTONLABU, Aceh Utara (Waspada): Sekolah Tinggi Teknik Poliprofesi (STTP) Medan, menggelar seminar nasional tentang cara mengatasi serangan virus, spam dan spyware pada perangkat komputer, di komplek SMP Muhammadiyah Pantonlabu, Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Minggu (16/5) siang. Seminar diikuti 200an peserta dari berbagai kalangan dengan pemateri ahli dari Wahana Komputer Semarang. Pantauan Waspada, seminar dibuka secara resmi Pembina Yayasan STTP Medan, Sinek Mehuli Boru Bangun SE MM. Turut hadir, Ketua Yayasan STTP Medan, Dafid JM Sembiring M.Kom. Sementara pemateri ahli masing-masing Yohanes Budi Santoso dan Edi S Mulianta, keduanya berasal dari Yogyakarta. Ketua Panitia Seminar, Misrin MPd dalam sambutannya mengatakan, pada era globalisasi dewasa ini komputer sudah menjadi perangkat penting dalam kehidupan manusia. Tak ayal, jika sistem kerja komputer terganggu dengan virus, spam atau spyware, maka aktivitas pun terkendala. “Itu sebabnya, kita berharap para peserta tekun menyimak ulasan dari pemateri, supaya memahami apa itu virus, spam dan spyware, dan bagaimana cara mengatasinya,” tandas Misrin MPd.(cmus)
Kapal Berbadan Besar Tak Dapat Singgah Di Pelabuhan Abdya BLANGPIDIE (Waspada): Pelabuhan Laut yang ada di Aceh Barat Daya (Abdya) hingga saat ini belum dapat disandarkan kapal-kapal yang berukuran besar. Bahkan untuk muatan kapasitas medium saja beberapa kapal harus melakukan bongkar muatan di tengah laut melaui pemindahan ke kapal ukuran boat biasa. Akibat kondisi tersebut Abdya dipastikan mengalami kerugian yang sangat besar dengan ketiadaan aktifitas di beberapa dermaga yang dinilai memiliki dampak ekonomis yang sangat besar bagi daerah. Mus Mulyadi Lingga dari Forda-UKM kepada Waspada Senin (17/5) membeberkan agar pemerintah daerah Abdya harus segera melakukan upaya untuk dapat mengaktivasi keberadaan beerapa dermaga / pelabuhan laut yang ada di Abdya sehingga bisa dirapati oleh kapal-kapal berukuran besar. Dengan adanya peningkatan kapasitas dermaga maka dipastikan ekonomi dibidang kelautan akan mempengaruhi pemasukan daerah dan dampak perekonomian lainnya.
“Abdya sebenarnya telah memiliki beberapa pelabuhan laut yang cukup bagus baik yang diangun oleh daerah maupun hasil rekon BRR terdahulu, namun sangat disayangkan saat ini dermaga tersebut belum berfungsi maksimal dan bahkan dapat dikatakan muazir alias tidak dapat berfungsi samasekali,” ulas Mus Mulyadi Lingga yang akrab disapa Cek Mus. Terkait hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Abdya Ir.H.Zuriat kepada Waspada mengakui disfungsinya pelabuhan laut di Abdya untuk didarati kapal ukuran besar. Hal itu menurutnya karena standar kedalaman untuk sebuah dermaga dengan kapasitas kapal ukuran besar belum dimiliki Abdya, seperti dermaga Pulau Kayu Susoh dan Juga Pelabuhan Lhok Pawoh Manggeng yang dinilai masih sangat dangkal. Bahkan disaat air surut untuk pelabuhan Manggeng nyaris tidak bisa disinggahi oleh kapal ukuran biasa. “Kita telah ajukan ke dinas provinsi agar bisa dilakukan pengerokan pendalaman, karena
memang sangat dangkal sehingga tidak bisa disinggahi untuk kapal ukuran besar. Semoga usulan tersebut dapat direspon dan terealisasi di tahun ini juga,” jelas Zuriat. Pantauan Waspada, di dermaga Lhok Pawoh Manggeng, kapal boat nelayan enggan merapat ke dermaga karena kedangkalan di dermaga yang tidak aman bagi kapal. Pengaturan posisi dermaga yang berlawanan dengan arus laut, juga dinilai oleh sebahagian nelayan sangat tidak lazim dan memiliki kesulitan yang sangat besar ketika harus disandarkan. “Batu karang saja masih banyak diseputar area itu (pelabuhan) bagaimana kita bersandar. Selum lagi gelombang yang memang sangat terarah ke kapal jika disandarkan kesana sehingga resikonya sangat besar sekali. Semestinya dibangun dulu alur pemecah ombaknya kearah dermaga ini sehingga gelombangnya tidak langsung menghantam kapal jika kita rapatkan ke dermaga,” tutur Mahyudin, pemilik boat Siwah Puteh. (sdp)
Pasar Hewan Terbengkalai Di Aceh Tengah
NAIK RAKIT
470 CPNS Terima SK
TAKENGON (Waspada): Pasar hewan, tempat transaksi jual beli ternak yang dibangun Pemda sejak tahun 2006, berlokasi di Belang Bebangka Pegasing, Aceh Tengah, kini terbengkalai. Pasalnya , karena minimnya pembeli, para agen penjual ‘ogah’ memanfaatkan tempat tersebut untuk berdagang. Padahal pembuatan sarana itu, diperkirakan telah menghabiskan biaya ratusan juta rupiah, bersumber dari dana APBK Aceh Tengah. Demikian ungkap Kadis Peternakan Aceh Tengah, Ir.Absardi, AR. MM, ketika menjawab Waspada, terkait terbengkalainya pasar hewan tersebut, Selasa(18/5) pagi di kantornya.” Benar, pasar hewan itu kondisinya terbengkalai. Selain itu juga ada beberapa hal lain menyebabkan sarana itu belum oftimal keberadaannya.” lanjutnya“ Jual beli hewan ternak di
pasar hewan, saat ini belum menjadi budaya bagi warga di Aceh Tengah. Karena mereka masih mempertahankan tradisi lama, yakni mengadakan transaksi langsung di rumah masing-masing, tanpa perlu membawa hewan ternak kepasar. “Sehingga kondisi pasar hewan yang pernah beroperasi selama satu bulan di tahun 2008 itu, akhirnya bubar akibat tidak ada pembeli, hewan jual tidak laku dan pedagang juga jadi ngacir,” terang Absardi. Disebutkan, Berbagai upaya telah ditempuh dinas untuk mengembalikan geliat pasar hewan yang telah terbengkalai selama tiga tahun belakangan di sana. Namun belum membuahkan hasil. Padahal selain melakukan sosialisasi kepelaku ternak, dinas juga telah mempromosikan keberadaan pasar itu untuk dijadikan sarana jual beli hewan.
“Pada umumnya pelaku dagang ternak telah dinas temui. Kami berupaya membujuk mereka untuk kembali bersamasama “menghidupkan” keberadaan pasar hewan itu. Namun kami akui hal itu butuh proses, karena kita juga harus memberi pemahaman kepada mereka tentang man faat dan pentingnya pasar bila difungsikan sebagaimana mestinya,” jelas Absardi, yang juga merupakan dosen di salah satu fakultas di Dataran Tinggi Gayo itu. Kendati butuh waktu untuk kembali memperbaiki keberadaan pasar hewan yang terbengkalai di Aceh Tengah. Namun Absardi menyebutkan keoftimisannya, bahwa pasar yang telah menguras dana APBK Aceh Tengah itu suatu saat akan berfungsi sebagai sarana transaksi jual beli hewan yang degemari warga di sana. (cir/b18)
Waspada/Musyawir
VIRUS KOMPUTER: Ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, staf perkantoran dan kalangan umum, mengikuti seminar nasional tentang cara mengatasi serangan virus, spam dan spyware pada perangkat komputer, di komplek SMP Muhammadiyah Pantonlabu, Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Minggu (16/5) siang.
Animo Warga Urus KTP Tinggi Di Aceh Timur IDI RAYEUK, Aceh Timur (Waspada): Animo masyarakat di Kabupaten Aceh Timur untuk mengurus atau membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) kian tinggi. Hal ini ditandai dengan ratusan warga dalam setiap harinya membuat dokumen kependudukan dimaksud. “Sedikitnya ada 150 orang yang membuat KTP untuk setiap hari, sementara untuk pembuatan akte hanya berkisar sekitar 25 lembar perhari,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Aceh Timur, Najmuddin SE MAP, kepada wartawan, Rabu (12/5). Dia merincikan, jumlah masyarakat atau penduduk Aceh Timur saat ini berkisar sekitar 402.000, sementara warga yang ingin atau membuat KTP berkisar 150 orang perhari dan yang membuat akte kelahiran hanya 25 lembar setiap harinya. Dikatakan Najmuddin, tingginya minat atau kemauan masyarakat untuk pembuatan KTP didasari beberapa hal diantaranya adanya KTP warga yang rusak atau hilang, terjadinya perubahan status seseorang, atau adanya warga yang sudah berusia 17 tahun.(b23)
STIKes Cut Nyak Dhien Donor Darah LANGSA (Waspada): Menyambut hari perawat se-Dunia, 12 Mei, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Cut Nyak Dhien Langsa, menggelar kegiatan donor darah dan sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap masyarakat pedesaan, Rabu (12/5). Ketua BEM STIKes Cut Nyakdhien Langsa, M. Husaini, diselasela kegiatan itu menerangkan, peringatan hari perawat se-dunia itu dipusatkan di kampus setempat jalan Perumnas Gampong PB. Seuleumak, Langsa Baroe. “Kegiatan yang dipusatkan di kampus yaitu donor darah bagi mahasiswa dan staf akademika STIKes Cut Nyakdhien. Sementara sosialisasi tentang PHBS kita lakukan langsung kemasyarakat dengan mendatangi beberapa gampong seperti Alur Beurawe, Langsa Kota, Suka Rakyat dan Gampong Kloneng, Langsa Baroe,” sebutnya. Ketua Prodi D.III Keperawatan STIKes Cut Nyak Dhien Langsa, NS . Edy Mulyadi menambahkan, pihaknya selaku biro kampus sangat menyambut baik kegiatan yang dilakukan BEM setempat. (cmad)