Sumatera Utara
WASPADA Kamis 8 Desember 2011
C3
Dinas Pertamanan P.Sidimpuan Dilapor Ke Poldasu P.SIDIMPUAN (Waspada): Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran Kota Padangsidimpuan dilaporkan ke Polda Sumatera Utara (Poldasu), terkait dugaan proyek fiktif dan mark up anggaran kegiatan proyek tahun 2010. Laporan tersebut dibuat LSM Pemantau Birokrasi Pemerintahan (PBP) Kota Padangsidimpuan diketuai Ammar Goozali Lubis dan Sekretaris MuhammadSukurNasutionSPd,melalui surat No: 350/L/PBP/XI/2011 tertanggal 16 November 2011 dengan tujuan langsung ke Kapoldasu. “Kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Dalam laporan ini kita lampirkan sejumlah data pembuktian terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di dinas tersebut,” kata
Ammar dan Sukur di Padangsidimpuan, Rabu (7/12). Pada APBD Kota Padangsidimpuan TA 2010 terdapat kode rekening1.08.02.01.24.05.5.2.2.20.03 dengan item Belanja Pemeliharaan LPJU Rp360.000.000. Kemudian kode rekening 1.08.02.01.24. 06.5.2.3.24.01denganitemBelanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan Rp315.000.000. Hasil investigasi dan analisa LSM PBP Kota Padangsidimpuan, kegiatan yang ditampung dalam kode rekening 1.08.02.01. 24.05.5.2.2.20.03 berbiaya
Rp360.000.000, sama sekali tidak dikerjakan alias fiktif. “Kode rekening 1.08.02.01. 24.05.5.2.2.20.03 berbiaya Rp360.000.000 kami duga fiktif. Hal ini berdasarkan pada kondisi LPJU di wilayah Padangsidimpuanyangmasihrusakdantanpa pemeliharaan sampai sekarang. Dalam laporan itu juga kami lampirkan dokumen Foto sebagai bukti,” sebut Ammar Disebutkan, pelaksanaan kegiatankoderekening1.08.02.01. 24.06.5.2.3.24.01 berbiaya Rp315.000.000 dengan nama kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), diduga telah terjadi penggelembungan atau mark up harga barang hingga totalnya mencapai Rp166.761.500. “Untuk pembuktiannya, kita
juga melampirkan data perbandingan harga satuan barang yang dibuatpanitialelangdenganharga satuanbarangsejenisditokoyang ada di Kota Padangsidimpuan,” tambah Sukur sembari menyebut jumlah penggelembungan itu cukup fantastis. Dalam proyek tersebut LSM PBP juga menemukan pelanggaran berupa pemiktifan kerja di lapangan. Karena sesuai SPP kontrak No.602/07/SPP/2010, total lampu jalan yang dikerjakan 165 titik dan 15 tiang. Di lapangan hanya 106 titik dan 10 tiang. Bantah Kadis Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Dra Syahraini Lubis, yang dikonfirmasi melalui Kasi Penataan Lingkungan,MSaidzal,membantah tudingan yang ada pada laporan tersebut.
“Sebelum ini kami juga telah diperiksa di Kejatisu terkait laporan yang sama dan oleh lembaga yang sama pula. Kita telah dimintai keterangan dan dinyatakan tidak ada ditemukan pelanggaran,” katanya. M Saidzal yang terlibat langsung dalam pelaksaanaan kegiatansebagaimanayangtercantum pada APBD TA 2010 dengan kode rekening 1.08.02.01.24.05. 5.2.2.20.03 dan 1.08.02.01.24.06. 5.2.3.24.01, menyatakan tidak ada yangdifiktifkanataupunanggaran yang digelembungkan. “Saya rasa mereka saja yang kurang teliti dan kurang menguasainya. Karena apa yang dilaporkan tersebut sama sekali tidak pernah ditanyakan pada kami,” ujarnya sembari menyatakan pihaknyasiapuntukmenghadapi laporan tersebut. (a27)
80 Persen Sekolah Di Madina Belum Dimasuki Listrik PANYABUNGAN(Waspada): Sekitar 80 persen sekolah di KabupatenMandailingNatalbelum dimasuki aliran listrik, padahal arus tersebut sangat vital dalam menunjang proses belajar siswa dan tenaga pendidik. Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Madina Drs. H. Musaddad Daulay, MM saat hearing dengan Badan Legislasi (Baleg) DPRD dipimpin H. Binsar Nasution terkait Rencana PembangunanJangkaMenengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-
2016 yang salah satu program prioritasnya yakni kegiatan pendidikan gratis. Menurutnya, salah satu faktor pendukung pendidikan adalahkelengkapanfasilitas(media pendidikan).Fasilitaspendi-dikan merupakan sesuatu yang bisa membantu kelancaran pendidikan, baik proses belajarmengajar, administrasi, pengelolaan pendidikan dan mediamedia pendidikan yang bersifat elektrik (menggunakan listrik). Dikatakan,dizamansekarang pengelolaan pendidikan yang
Kompor Gas Meledak SIDIKALANG (Waspada): Hamonangan Sihotang, 37, Sekretaris Desa Sileuleu Kec. Sumbul, Kab. Dairi mengalami luka bakar di sekujur tubuh akibat tabung gas 3 kg yang digunakan untuk memasak, Senin (5/12) sore meledak. Korban kemudian dilarikan ke RSUD Sidikalang. Menurut keterangan, Selasa (6/12), peristiwa itu terjadi saat Nolesta br Silalahi, istri Sihotang, memasak di dapur. Penyebab ledakan diduga akibat ada kebocoran di selang kompor. Ledakan sempat membuat warga terkejut dan panik. “Tadinya sempatkukiraadabom,”ujarSihombing,wargaSileuleu.Hamonangan yang mengalami luka bakar di kaki, tangan dan wajah kemudian dilarikan dan dirawat di RSUD Sidikalang.(a20)
Pelayanan e-KTP Tapsel 65,56 Persen P.SIDIMPUAN (Waspada): Pemkab Tapanuli Selatan sudah melayani penerbitan 118.378 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau 65,56 persen dari 180.575 target wajib KTP yang harus dicapai hingga 31 Desember nanti. Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi pelayanan e-KTP dipimpin Bupati H. Syahrul M Pasaribu, didampingi Wakil Bupati H. Aldinz Rapolo Siregar, bersama Plt Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil, H. Hotma Dalid Harahap S.Sos.MAP, dan 14 Camat se-Tapsel, Selasa (6/12) sore. Evaluasi pelayanan e-KTP ini sangat penting, karena selain merumuskan cara pencapaian target juga sebagai sarana tukar informasi sesama camat dalam mengejar target layanan 180.575 wajib KTP hingga akhir 2011. “Target harus tercapai, karena ini menyangkut ’marwah’ daerah kita. Saya ingatkan kepada Camat dan Dinas Dukcapil, sebelum ayam berkokok masuk tahun 2012, pelayanan e-KTP sudah terekam semua dan jangan amburadul dalam mengerjakannya,” pesan Bupati Tapsel. Syahrul M Pasaribu menekankan, target kinerja harus dapat terselesaikan sebagaimana amanat undang-undang kependudukan dan komitmen Pemkab Tapsel dalam pelayanan e-KTP ini. Disebutkannya, pencapaian target pelayanan yang diperoleh Tapsel saat ini termasuk kategori terbaik dibanding 14 dari 33 kab/ kota di Sumatera Utara yang tahun ini melaksanakan program pelayanan e-KTP. “Rentang waktu pencapaian target 100 persen tinggal 3 pekan lagi. Saya berlakukan reward and punishment kepada aparatur pelaksana pelayanan yang mampu mencapai target di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan,” ujarnya. Dalam rapat itu Wakil Bupati, Aldinz Rapolo Siregar, bersama Plt. Kadis Dukcapil, Hotma Dalid Harahap, dan Camat se-Tapsel menyimpulkan beberapa langkah strategis yang akan ditempuh antara lain memaksimalkan target layanan setiap harinya dengan cara menambah undangan dan waktu pelayanan. (a27)
bersifat administrasi pembukuan (penulisan) hampir rata-rata menggunakan komputer, sebab itumudahdilakukan,lebihpraktis dan hasilnya pun bangus, sehinggajikaadalistrik,pihaksekolah bisa mengerjakan administrasi denganmenggunakankomputer dan database siswa dan alat elektronik lainnya. “Memang pendidikan bisa dijalankan dalam situasi apapun. Tetapi kita bisa membayangkan bagaimana pendidikan tersebut bisa berkembang dan berjalan dengan baik tanpa ada listrik,” ungkapnya. Menyangkut aplikasi pendidikan gratis di Madina, katanya, amat sangat visioner dengan program wajib belajar 12 tahun yang dirintis oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional. “Di saat pemerintah pusat masih menggagas wajib belajar 12 tahun, Pemkab
Madina sudah membuat program pendidikan gratis guna peningkatan akses pendidikan berkualitasdidaerahini,”jelasnya. Ia berharap, untuk meletakkan pendidikan gratis sebagai bidang prioritas, ada baiknya Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Madina duduk satu meja, agar tidak ada perbedaan sekolah negeri dan swasta. Artinya, perlu ada tatanan dan kalaborasi dari stakeholder agar semua menikmati program pendidikan gratis itu. “Untuk mewujudkan program pendidikan gratis sebagai salah satu program kerja utama Bupati Hidayat Batubara dan Wabup Dahlan Hasan Nasution limatahunkedepan,pemerintah, komite sekolah dan orangtua diharapkan dapat berkalaborasi, apalagi kulitas guru mendukung sepenuhnya program ini dengan adanya sertifikasi,” tambahnya.
UPTD Permanen Selain masalah sarana listrik, duniapendidikandiMadinasebut Musaddad Daulay, juga masih dihadapkan kepada persoalan peran UPTD Pendidikan di kecamatan-kecamatan, karena hingga saat ini tidak ada yang permanen. “Sentra pendidikan itu ada di sana, karena peran UPTD sangat penting dalam menyusun program kerja, pembinaan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pelayanankegiatanpendidikanditingkat kecamatan,” terangnya. UPTD kecamatan lanjutnya juga berfungsi melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi pelaksanaan pendidikan yang meliputi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan danpengurusanpendidikankhususnyaPraSekolahyangmerupakan penentu keberhasilan pendidikan ke depan. (a28)
Kantor Pemerintah Ulupungkut Numpang Di Rumah Warga PANYABUNGAN(Waspada): Meski sudah hampir lima tahun dimekarkan dari kecamatan induk Kotanopan, sarana fasilitas perkantoran di Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal masih minim. Hampir semua kantor pemerintah di kecamatan itu menumpang, menyewa serta menempati rumah penduduk. Tokoh masyarakat Ulupungkut, Syafruddin Lubis, Rabu (7/ 12)mengatakan,akibatminimnya fasilitas perkantoran itu, otomatis mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat utamanya di bidang administrasi. “Kantor Camat Ulupungkut hinggasaatinimasihmenumpang dibangunan sekolah dasar (SD) yang ada di ibukota kecamatan
itu. Ironis rasanya, suatu kecamatan tidak ada kantor camatnya yang permanen,” ungkapnya. Selainitu,katanya,jikamelihat kantor UPTD-UPTD dan kelurahan yang saat ini masih menumpang. Begitu juga dengan kantor KUAyangmasihmemamfaatkan rumah penduduk. “Sarana dan prasarana yang memadai sangat perluuntukmenunjangterwujudnya pemerintahan yang baik dan bisamemberikanpelayananyang maksimal kepada masyarakat luas,” jelasnya. Hal sama juga disampaikan Andi Hakim. Disebutkan, setelah mekar dan berpisah dari kecamatanindukKotanopan,pemerintah Ulupungut terus berbenah diri, namun di lapangan ditemukan kendala akibat kurangnya sarana
dan prasarana perkantoran. “Pembenahan untuk peningkatan pembangunan terus dilakukan kendati untuk mencapainya memiliki tantangan dan hambatan. Kami memang kekurangansaranadanprasarana dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, agar proses pemerintahan di Ulupungkut tetap berjalan, aman dan terkendali,” tuturnya. Untuk itu, keduanya berharap agar Pemkab Madina di bawah komando Bupati Hidayat Batubara dan Wabup Dahlan Hasan Nasution dapat sesegera mungkin membangun sarana kantor pemerintahan di Kecamatan Ulupungkut guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat setempat.(a28)
Waspada/Sarmin Harahap
PULUHAN massa GEMPUR saat unjukrasa, Selasa (6/12) di Kantor Kajari, Pertamben, dan DPRD.
Warga Khawatir Longsor Susulan ANGKOLA SELATAN (Waspada): Sejumlah orangtua dan siswa SMA Negeri 1 Angkola Selatan khawatir terjadi longsor susulan dari bukit ke kawasan gedung sekolah ketika anak mereka di kelas mengikuti pelajaran. Hal itu diutarakan orang tua siswa Jamangasi Harahap, 45, di Desa Simarpinggan kepada Waspada di rumahnya. Dia kecewa, perhatian dari pemerintah tak kunjung tiba untuk memperbaiki ruang kelas yang jebol dihantam longsor kemarin dan harapannya pemerintah segera membangun penahan tanah di atas perbukitan lokasi gedung sekolah. ‘’Anak saya dan sejumlah kawan-kawannya mengeluh akibatnya mereka tidak dapat berkonsentrasi belajar di ruangan laboratorium komputer seperti biasanya di ruangan kelas sebelumnya, mereka takut longsor susulan terjadi dan merenggut nyawa mereka. Bea nomahita on pak (Bagaimana lagi kita ini pak) apalagi anak saya itu nantinya mau Ujian Nasional (UN),’’ keluh Jamangasi, Selasa (6/12). Menurut Jamangasi, bukit yang ada di atas perbukitangedungsekolahitusudahmengancam keselamatan para guru yang mengajar serta siswa di ruangan kelas. Jangan sampai ada korban jiwa seperti yang terjadi di Pulau Nias baru-baru ini yang telah menelan korban jiwa puluhan orang
Waspada/Syarif Ali Usman
BUPATI Padang Lawas H. Basyrah Lubis bersama Muspida saat memberikan bantuan secara simbolis kepada ribuan fakir miskin dan anak yatim, khatib dan bilal dalam perayaan Hari Raya Asyura di lapangan Merdeka Sibuhuan.
Bubur Asyura Ala Padang Lawas SIBUHUAN (Waspada): Perayaan hari Asyura atau hari ke10 dalam bulan Muharram terus menjadi tradisi di Kab. Padang Lawas. Perayaan ditandai dengan pembuatan ribuan porsi bubur asyura yang dirangkai dengan penyerahan bantuan dan pawai diiringi drum band dari sejumlah sekolah. PantauanWaspada,Selasa(7/ 11)pukul10:00,LapanganMerdeka Sibuhuan yang terletak persis di depan Pendopo Pemkab Palas telah ramai dihadiri kaum ibu untuk bergotong royong menyiapkan ribuan porsi bubur tersebut. Pembuatan bubur asyuro yang diiringi dengan penampilan irama gambus dari group gambus Pemkab, menarik perhatian warga dan sempat memacetkan Jalinsum Sibuhuan –Riau
Pada pukul 14:00, perayaan kembali digelar dengan acara pawai diiringi drum band dari sejumlahsekolahtingkatSD,SMP dan SMA. Pawai dilaksanakan di sekitar jalan protokol Sibuhuan kemudian berahir di Lapangan Merdeka. Puncakacaraditandaidengan pelaksanaan pengajian dihadiri ribuan anggota pengajian Amaliah Akbar se-Kab Padang Lawas, kemudian penyerahan bantuan kepada 2.085 KK fakir miskin dan anak yatim, 390imammasjid,358 khatib, 312 bilal mayit laki-laki dan 312 bilal mayit perempuan dan 415 orang penyandang cacat. Bupati Padang Lawas H. BasyrahLubisdalamkesempatan itu mengatakan Hijrah sebagai proses perubahan merupakan keharusan yang harus dilakukan
terus-menerus. Berpindah dari yang tidak baik menuju ke yang lebihbaikatauberpindahdariyang diharamkan Allah menuju yang dihalalkan harus dilaksanakan. Melalui peringatan tersebut dia berharap kepada warga agar tetap menjalin silaturrahmi antar muslim dan meningkatkan kerjasama dalam segala bidang untuk mencapaipembangunanPadang Lawas dengan kebersamaan. Puncakacaradiakhiridengan pencerahan disampaikan AlUstadz Muhammad Hasbi AlMawardi Lubis S.Ag. Hadir dalam acara tersebut Kapolres Tapsel AKBP Subandriya, SH, MH, Ketua Pengadilan Agama Tapsel H. Aspan Pulungan,Wakil Bupati H. Ali Sutan Harahap (TSO). Ketua DPRD Palas H.M Ridho Harahap serta ribuan warga. (a34)
siswa salah satu murid SMA akibat longsoran tanah. AmatanWaspada, jarak bukit sekira 20 meter dari dinding gedung SMA tersebut ke lokasi tanah yang sudah gembur dan rawan longsor di Kelurahan Napa, Kecamatan Angkola Selatan Kab. Tapanuli Selatan (Tapsel), kemarin satu ruangan kelas jebol oleh longsoran dari atas bukit di antara tiga ruangan kelas yang ada di bawah perbukitan itu. Kepala Sekolah Darazad Daulay SPd menjelaskan, ruangan kelas yang telah jebol akibat longsoran tanah sudah dibuat permohonan kepada pemerintah agar segera diperbaiki. ‘’Kita sudahmembuatpermohonankepadapemerintah agar ruangan kelas segera diperbaiki. Kemudian perbukitan di bawah lokasi gedung sekolah sudah kita buat juga permohonannya agar tanah yang sudah gembur itu tidak mengalami longsor jika sudah dibangun penahan terbuat dari beton,’’ ungkap Daulay. Anggota DPRD Tapsel yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat membidangi pendidikan, H Darwis Sitompul SE mengatakan akan memantau penanganan perbaikan sekolah tersebut. ‘’Kita sebagaiwakilrakyattetapproterhadappenderitaan rakyat,SMANegeri1AngkolaSelatankitaharapkan sebagai ‘PR’ bersama,’’ tegas Darwis. (c13)
Pelayanan Puskesmas 24 Jam Di Simalungun Disambut Positif SIMALUNGUN (Waspada): Kalangan DPRD Simalungun mengapresiasi operasional Puskesmas 24 jam di Kab. Simalungun, sebagai salah satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah daerahdalammeningkatkanpelayanankesehatan kepada masyarakat. Anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik, mengatakan sejauh pengamatan legislatif operasional Puskesmas 24 jam mendapat sambutan positif masyarakat. “Kami melihat masyarakat sangat terbantu sekali dengan beroperasinya Puskesmas di kecamatan selama 24 jam,” ujar Damanik, Rabu (7/12), di gedung DPRD Simalungun. Politisi PIB itu berharap, Pemkab Simalungun terus meningkatkan pelayanan prima di bidang kesehatan, khususnya dalam hal pelayanan
Puskesmas, sehingga pelayanan optimal yang diberikan tidak hanya sebentar dinikmati masyarakat. Pemkab juga diharapkan memberi perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan petugas medis atau PNS yang bertugas dalam pelayanan Puskesmas 24 jam. Bupati Simalungun, JR Saragih memberlakukan operasional Puskesmas 24 jam sejak beberapa bulan lalu, karena banyak menerima keluhan masyarakat. “Puskesmas 24 jam untuk menjawab keluhan masyarakat, yang sulit mendapat pelayanan kesehatan setelah Puskesmas tutup pada jam kerja,” ujar JR. Ke depan, tambah JR, Pemkab Simalungun juga berupaya memberi pelayanan kesehatan 24 jam di Pos-Pos Kesehatan pedesaan.(a29)
Yonif 126/KC Adakan LUST Tingkat Kompi TA 2011 PEMATANGSIANTAR (Waspada): Batalyon Infanteri (Yonif) 126/Kala Cakti (KC) dituntut memiliki kesiapan tempur optimal hingga setiap saat siap melaksanakan tugas yang dipercaya. “Guna menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah serta melindungi masyarakat darisegalabentukancaman,gangguan,hambatan dantantanganyangdapatmempengaruhistabilitas keamanan di wilayah NKRI,” tegas Danrem 022/ PT Kolonel Inf Karsiyanto melalui Kasrem 022/ PT Letkol Arm Anton Irianto Popang, SH saat memimpin pembukaan Latihan Uji Siap Tempur (LUST) bagi para prajurit Yonif 126/KC, dalam menjaga dan meningkatkan mutu tempur serta melaksanakan program latihan tahunan di lapangan Tanjung Dolok, Kab. Simalungun dan AekNatolu,Kab.TobaSamosir,sepertidikutipKapenrem 022/PT Mayor Caj Drs. Prinaldi, Rabu (7/12). Karena itu, Kasrem mengharapkan program LUST itu dapat dilaksanakan sungguh-sungguh
Bupati Madina Didesak Copot Kadis Pertambangan PANYABUNGAN (Waspada): Terkait dugaan adanya tambang siluman dan jual beli izin pertambangan di Madina yang merupakan temuan reses anggota DPRD Madina dari Partai Demokrat, Ir. Ali Mutiara saat reses, puluhan massa menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Pemuda Dan Rakyat (GEMPUR), Selasa (6/12) sekira pukul 10:30 mengadakan aksi unjuk rasa ke Kantor Kajari, Dinas Pertambangan dan Energi, dan ke DPRD. Kedatangan pengunjukrasa mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian dan Satpol PP Madina. Gempur dalam aksinya meminta aparat terkait mengusut dana pelelangan wilayah panas bumi tahun 2009 dan 2010 senilai Rp400 juta rupiah. Karena dinilai terlalu besar dan kesannya menghamburkan uang negara. Mereka juga menduga ada oknum pejabat di Dinas Pertambangan dan Energi (Pertamben) yang “mempermainkan” anggaran tersebut untuk kepentingan peribadi. Atas dugaan KKN di dinas tersebut, Gempur meminta Bupati Madina, Hidayat Batubara supaya mencopot Plt Kadis Pertamben, Parmonangan Hutasuhut, karena dikhawatirkan bisa membahayakan kepemimpinan bupati ke depan. Gempur dengan koordinator aksi, Wahab, Zainal Lubis, dan koordinator lapangan, Akhiruddin Lubis dkk, usai mengadakan orasi bubar dengan tertib. Kadis Pertamben, Parmonangan Hutasuhut yang dikonfirmasi via seluler mengaku anggaran tersebut digunakan secara rill baik itu untuk kebutuhan rapat di provinsi dan Jakarta, biaya rapat, pengumuman, dan biaya lainnya. (c14)
Waspada/Ahmad Cerem Meha
SISWA SMA Negeri 1 Angkola Selatan di Kelurahan Napa, Kecamatan Angsel Kab. Tapsel masih khawatir longsor susulan ke ruangan kelas mereka dari tanah di perbukitan areal sekolah, Direkam Senin (1/12).
untuk menempa kualitas kemampuan prajurit, baik perorangan, kelompok dan hubungan organisasi tugas, termasuk bagi para pejabatnya hingga diperoleh kesiapan operasional satuan yang tinggi guna menunjang keberhasilan tugas pokok. Sementara, Kasiops Korem 022/PT Letkol Inf EH. Limbong, S.Sos menyebutkan kegiatan itu diikuti 438 prajuritYonif 126/KC, terdiri Kompi SenapanA,KompiSenapanBdanKompiSenapan C ditambah 75 orang Tim Penilai dan Bulsi. Materi yang diujikan pada LUST tingkat Kompi Satuan Yonif126/KCyakniWandangkenderaan,Wandang jalan kaki, patroli penghadangan, patroli penyergapan, serangan mukim dan Han instalasi. Hadir dalam pembukaan LUST tingkat kompi Yonif 126/KC itu antara lain Danyon 126/KC, Dandim 0207/Sml, Kasatdisjan, Kasiops Korem 022/PT, Pasi Intelrem 022/PT dan Pasipersrem 022/PT.(a30)
Percepatan Pemekaran Simalungun Diperjuangkan Di Rakernas PAN MEDAN ( Waspada): Ketua DPD PAN Simalungun Salbin Damanik, SH mengatakan, pihaknya mengedepankan permasalahan krusial untuk dijadikan agenda pembahasan pada pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN, 9 hingga 11 Desember di Jakarta. “Di antaranya berkaitan pemekaran Simalungun Hataran yang sudah lama didambakan masyarakat, akan kita perjuangkan agar menjadi agenda pembahasan dibantu percepatan realisasinya melalui Rakernas,” kata Salbin Damanik, Rabu (7/12). D P D PA N Si m a l u n g u n j u g a a k a n menyampaikan sikap dukungan terhadap kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Kab. Simalungun. Permasalahan krusial lainnya terkait kebijakan PTPN IV melakukan konversitehmenujukebunsawityangmematikan pabrik teh hitam terkenal dan bersejarah di Sidamanik, sekaligus memunculkan dampak terjadinyapengangguranratusankaryawanpabrik. Konversi teh ke sawit tahap II di lahan sekira 1.300 ha itu, memicu penolakan keras masyarakat. Sebab konversi menyebabkan sawah penduduk
terancam kekeringan. “Kita akan minta Rakernas PAN membahas sekaligus memberi pressure politik, agar konversi teh ke sawit di Sidamanik dihentikan,” ujarnya. PAN Simalungun juga minta Pemprovsu mengagendakan kembali subsidi pupuk untuk petani di Simalungun dan menganggarkannya di APBD Sumut. “Hal ini untuk menjamin swasembadapangandankeberadaanSimalungun sebagaisalahsatudaerahpenghasilberasdidaerah ini,” katanya. Sementara itu, di tempat sama jelang keberangkatan mengikuti Rakernas PAN, Ketua DPD PAN Pematang Siantar Zainal Purba menyatakan, PAN Siantar akan memperjuangkan agar kelanjutan pembangunan jalan auto ringroad demi perluasan Kota Siantar dapat dijadikan agenda pembahasan Rakernas. “Kita juga mengharapkan bantuan modal (perekonomian) untuk ibu-ibu rumah tangga di Kota Siantar, demi memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana,” kata Zainal, yang juga Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar.(m14)