Waspada, Kamis 6 Mei 2010

Page 5

Berita Utama

A2 Memprihatinkan .... berlobang. Bahkan beberapa jalan telah tergenangi oleh air. Menurut pengamatan Waspada, Rabu (5/5) di Jalan Aek Haruaya, Sitopayan, Hadundung, Purba Bangun, Paranginan, Hutaimbaru, Sihopuk, serta di jalan lainnya, secara jelas tampak jalan tersebut harus diperbaiki, namun kini terlihat tak mendapat perhatian. “Jalan tersebut menganggu transportasi di daerah ini, sebab menghambat arus transportasi, bahkan tak jarang menimbulkan laka lantas,” ucap salah seorang warga yang bermukim tidak jauh dari kerusakan jalan tersebut. Hal yang sama diungkapkan Firdaus Harahap, warga

Sebelumnya, seperti pemberitaan di beberapa media, yang menyoroti Jalinsum tersebut, pada saat itu tim dari Bina Marga UPT Tarutung hanya menimbun badan jalan dengan batu berlumpur. Kondisi jalan itu justru semakin parah. Bila hujan turun, badan jalan tergenang air, sehingga pengguna kendaraan bermotor yang melintas terperosok ke lobang besar yang menganga. Warga juga resah sekitar lokasi jalan rusak, karena untuk mengantisipasi air ke rumahnya di saat mobil melintas, warga setempat membuat ban bekas dan pot bunga di depan rumahnya, yang mengakibatkan badan jalan menjadi kecil. Warga Resah Sementara jika hujan tidak turun dua hari terjadi polusi debu di lokasi tersebut yang berasal dari lumpur di badan jalan rusak. “Kami menyesalkan tidak

DL Sitorus .... ada sisa hukuman yang belum selesai. “Kalau kejadian yang dituduhkan KPK setelah keluar pembebasan bersyarat. Saat dia diputus nanti, katakanlah diputus berapa tahun. Nanti ditambah pidana lama,” kata Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Untung Sugiyono saat dihubungi wartawan, Rabu (5/5). KPK menetapkan Sitorus sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus suap terhadap Ibrahim. Ia adalah

KPK: Mulyani .... KPK sudah dua kali melakukan pemeriksaan terhadap Menkeu Sri Mulyani terkait skandal dana talangan Bank Century senilai Rp6,7 triliun. Sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani akan menjadi penasehat untuk tiga wilayah, yakni Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Asia Timur dan Pasifik. Sri Mulyani juga akan mengurusi masalah Information System Group. Tetap Memeriksa Bibit mengatakan, KPK akan tetap memintai keterangan Sri Mulyani sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi di Bank Century, meskipun menduduki jabatan baru di Bank Dunia. “Sri Mulyani belum menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi di Bank Century, sehingga KPK bisa meminta keterangan dimana saja,” kata Bibit.

Jawaban Problem Catur, TTS Dan Sudoku Dari Halaman Sport. Jawaban Problem Catur: 1. Mf3+, Rg5 (Jika 1. ......, Re5. 2. Bd5+mat). 2. Rd3+, Be3+. 3. GxB+, f4. 4. Mh5+mat.

Jawaban TTS: TTS Topik C H R I S H A I N D O N N J A K A D E A S E T R A M I A P O S R K E J U K O R U D

R O N Y

Olahraga S I N G A K I E S I A E M A B M I S E P A K N L D P O L I N E N P E D A S U S A I M D A B E R N B A A H A R T O N O

5 9 3 2 6 8 4 7 1

4 2 6 5 7 1 9 8 3

8 5 1 9 2 6 3 4 7

3 4 2 8 5 7 1 9 6

6 7 9 4 1 3 8 5 2

Direktur Utama PT Sabar Ganda yang sedang berperkara melawan Pemprov DKI terkait sengketa tanah. Kasus ini diketuai oleh hakim Ibrahim. Untung menambahkan, vonis bagi Sitorus sepenuhnya nanti diserahkan pada pengadilan. Termasuk proses pembuktiannya, apakah tindak pidana yang dilakukan sebelum atau sesudah menjalani pembebasan bersyarat. “Kalau pidananya sebelum kasus yang lama, dia hanya menjalankan pidana yang di KPK saja,” tutupnya. (dtc) Bibit menjelaskan, meskipun nantinya Sri Mulyani berdomisili di luar negeri, tapi KPK tetap meminta keterangannya. Anggota Tim Pengawas Rekomendasi DPR soal kasus Bank Century dari Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan, rencana Sri Mulyani menduduki jabatan baru di Bank Dunia mungkin karena merasa posisi politiknya sudah tidak nyaman. Mahfudz mengatakan, dirinya tidak tahu apakah rencana Sri Mulyani pindah ke Bank Dunia, karena keinginan pribadi atau mendapat tawaran dari Bank Dunia yang direkomendasi oleh Presiden. “Saya tidak tahu latar belakangnya, tapi soal kasus Bank Century, meskipun telah berdomisili di luar negeri, tidak akan menghapus proses penyelidikan kasusnya,” kata Mahfudz. Menurut dia, KPK akan tetap melanjutkan proses penyelidikan kasus Bank Century dan akan tetap meminta keterangan dari Sri Mulyani. Anggota Tim Pengawas Rekomendasi DPR soal kasus Bank Century dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai, kepindahan Sri Mulyani ke Bank Dunia, bukan berarti berusaha menyelamatkan diri, tapi justru menjadi korban dari pusaran arus Bank Century. Menurut dia, kemungkinan Sri Mulyani sulit menghindar dari kasus Bank Century sehingga memilih menduduki jabatan baru di Bank Dunia.

LAPTER RUMPUT. Dua penumpang turun dari pesawat terbang berbadan kecil (penerbangan komersil) saat tiba di Lapangan Terbang (Lapter) kota Calang, Kabupaten Aceh Jaya, provinsi Aceh, Rabu (5/5). Untuk mendukung kelancaran transportasi udara dan perekonomian pasca bencana tsunami lalu, Kabupaten Aceh Jaya membutuhkan lapangan terbang standar untuk pesawat komersil , karena lapter yang digunakan saat ini terdiri dari landasan dari tanah yang sudah ditumbuhi rumput.

S B U L U T A N G K I S

P O L A N A G A H O B A N L U D A Y A R

2 8 5 1 3 9 7 6 4

1 6 4 7 8 2 5 3 9

9 3 7 6 4 5 2 1 8

Kompol Arafat .... Mantan penyidik Direktur II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri itu menambahkan, berdasarkan Laporan Polisi (LP) yang pertama dengan nomor LP No.412/VII/Siaga III Bareskrim Polri menyebutkan terdapat dua tersangka, Gayus Tambu-nan dan Robertus Santonius. Arafat menjelaskan, terjadi perubahan LP yang menyebutkan jumlah tersangka menjadi satu yaitu Gayus Tambunan sesuai perintah dari Edmon Ilyas. Sidang kode etik terhadap Arafat itu dipimpin Ketua Sidang Brigjen Pol Bambang Eko. Divisi Profesi Pengamanan Polri telah menetapkan tujuh perwira yang menjadi penyi-

SIBOLGA ( Waspada): Pengurus dan anggota DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sibolga mengaku kecewa ketidakhadiran Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, nomor urut 3 dan urut 5 pada acara bedah visi–misi, di aula Hotel Prima Sibolga, Minggu (2/5). Sementara tiga calon yang hadir yakni pasangan HM Syarfi Hutauruk dan Marudut Situmorang (SARMA) nomor urut 2, pasangan Wilfren Gultom–H Hazmi Arif Simatupang (1), Hotman SilalahiSyahrial Piliang (4). Plt Ketua DPD KNPI Sibolga Uli Tua Hutagalung kepada sejumlah wartawan mengingkapkan kekecewaannya terhadap dua calon walikota dan wakil walikota yang tidak

Pilkada Sibolga Memanas

FMSK Tuding Kepala BKD Sibolga ‘Maling Teriak Maling’ SIBOLGA (Waspada): Pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Sibolga Drs Edy Johan Lubis di berbagai kegiatan maupun yang dimuat di beberapa surat kabar yang menyatakan PNS yang terlibat Tim Sukses ataupun yang mengikuti kampanye pasangan Calon Walikota Sibolga akan ditindak tegas. Bahkan akan dipecat sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) No.SE/ 08.A/M.PAN/V/2005, SE Gubernur Sumut No.131/1564 dan SE Walikota Sibolga No.270/316/2010 tentang Kenetralan PNS dalam Pemilukada. Hal itu mendapat tanggapan keras dari dua tokoh pemuda Kota Sibolga Zulfan Sigalingging, SH dan Marjuddin Waruwu.

Menurut Zulfan, Sekretaris Forum Masyarakat Sibolga Untuk Kebenaran (FMSK) Kota Sibolga, apa yang dinyatakan Kepala BKD Sibolga tersebut amat disayangkan dan terkesan “maling teriak maling”. Sebab di Sibolga, Kepala BKD Sibolga itu termasuk salah satu tokoh utama pemenangan salah satu calon walikota, walaupun mungkin namanya tidak tercantum dalam kepengurusan tim pemenangannya. “Ke p a l a B K D Si b o l g a hendaknya jangan maling teriak maling. Di sekelilingnya banyak PNS yang terlibat dalam pemenangan satu pasangan calon, kenapa Kepala BKD Sibolga tidak berani menegur mereka, khususnya adik kandungnya sendiri,” katanya. Tetapi karena mungkin calon yang mereka dukung,

Mulyani Mundur ....

menjadi ujung tombak dalam diplomasi tingkat internasional dalam forum G20 dan lainnya. “Meski kita kehilangan salah satu menteri terbaik kita, tapi saya sadari bahwa peran dan tugas sebagai ‘managing director’ di World Bank juga sangat penting apalagi pada posisi tinggi seperti itu,” kata Presiden. Presiden menjelaskan sejak bulan lalu ia telah mendapatkan permintaan dari Bank Dunia untuk mengangkat Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia. “Bulan lalu Bank Dunia menyampaikan niatnya baik kepada Ibu Sri Mulyani maupun kepada saya selaku Presiden Republik Indonesia untuk mengangkat Ibu Sri Mulyani menjadi managing director di World Bank, jabatan nomor dua di organisasi tersebut,” tutur Presiden. Saat itu, Presiden menunggu surat resmi dari Presiden Bank Dunia Robert Zoellick yang baru diterima pada 30 April 2010 menjelaskan tugas dan tanggung jawab Sri Mulyani sebagai Managing Director yang membawahi tiga kawasan di dunia. Setelah mempelajari surat tersebut, Presiden menilai posisi yang akan diemban Sri Mulyani adalah jabatan strategis, penting, dan terhormat. “Respon saya adalah saya setujui setelah mendengarkan juga permohonan dari Ibu Sri Mulyani untuk menjabat sebagai managing director di Bank Dunia itu dengan catatan sebelum menempati posisi yang baru saya mengharapkan Ibu Sr i Mulyani merampungkan tugas-tugas dan urusannya di dalam negeri,” tuturnya. Presiden mengatakan pengganti Sri Mulyani nantinya diharapkan dapat menja-

lankan kebijakan pemerintah dalam bidang makro ekonomi dan fiskal yang tepat serta meneruskan reformasi pajak dan bea cukai. Menteri Keuangan yang baru, lanjut dia, juga diharapkan meneruskan peran Indonesia dalam forum internasional untuk kepentingan bangsa Indonesia. Namun dalam konferensi pers, Presiden Yudhoyono tidak menyebutkan pengganti Sri Mulyani yang akan memulai tugas di Washington pada awal Juni 2010. Batal Gelar Jumpa Pers Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati batal menggelar jumpa pers terkait dengan pengunduran dirinya sebagai Menteri Keuangan dan posisi barunya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. “Hari ini Menkeu tidak ada jumpa pers karena ada acara mendesak lain, kemungkinan baru besok (Kamis),” kata Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan Harry Z. Soeratin di Kantor Kemenkeu Jalan Wahidin Raya Jakarta, Rabu (5/5). Wartawan yang sudah menunggu sejak sekitar pukul 12:30 hingga sekitar pukul 16:00 WIB tampak kecewa dengan tidak adanya ketera n g a n d a r i Me n k e u Sr i Mulyani. Sejumlah wartawan tampak menunggu di lobby atas Gedung Djuanda I Kemenkeu maupun di basement tempat parkir mobil Menkeu. Sekitar pukul 16:00 Menkeu Sri Mulyani Indrawati meninggalkan Gedung Djuanda I Kemenkeu melalui basement, namun tidak memberikan keterangan sedikitpun. Tidak banyak wartawan foto maupun juru kamera televisi yang mendapatkan gambar Menkeu Sri Mulyani

karena sebagian besar wartawan bergegas ke atas karena mendapat informasi akan digelar jumpa pers pada pukul 16:00 WIB, namun ternyata batal. Sebelumnya diberitakan bahwa Menkeu Sri Mulyani akan menggelar jumpa pers terkait pengunduran dirinya sebagai Menkeu dan posisi barunya di Bank Dunia pada pukul 13:00 WIB. Disebutkan juga bahwa Sri Mulyani akan memberikan keterangan setelah Presiden Yudhoyono menyampaikan keterangan terkait masalah itu. Presiden menyampaikan, keterangan tentang pengunduran diri dan jabatan baru Sri Mulyani sekitar pukul 14:30. Boediono Merasa ‘Kehilangan’ Sri Mulyani Pengunduran diri Sr i Mulyani dari Menkeu menjadi managing director Bank Dunia ternyata membawa arti tersendiri buat Wapres Boediono. Boediono mengaku bakal merasa kehilangan rekan kerjanya itu. “Pak Boediono kan sudah kenal lama dengan Bu Sri Mulyani. Sebagai rekan yang sudah biasa bekerja sama, tentu saja Pak Boediono merasa, dalam tanda kutip, kehilangan, teman bekerja dan rekan,” kata Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, di Kantor Wapres,, Rabu (5/5). Boediono, kata Yopie, sudah mendengar lama tentang tawaran Bank Dunia kepada Sri Mulyani dan sudah pernah didiskusikan bersama. Namun ia tidak bisa memastikan kapan tepatnya tawaran itu datang. Soal tawaran yang akhirnya disetujui Sri Mulynani ini, katanya, juga bukanlah yang pertama kali. “Dan pada akhirnya, ya sudah harus direlakan. Karena ini posisi yang prestisius,” kata Yopie. (ant/dtc)

Pernyataan ....

Humbahas. Pernyataan itu, pantas dipertanyakan apa dasar dan teori menyatakannya, kata Juanda. Terjadinya longsor, kata Juanda, erat kaitannya dengan penebangan hutan di Hutagalung yang selama ini berfungsi sebagai hutan larangan yang berfungsi sebagai resapan air. Juanda meminta kepada kabupaten yang daerahnya ada di sekitar Danau Toba yang disebut dengan Daerah Tangkapan Air (DTA) supaya lebih selektif memberikan izin penebangan hutan. “Ke n y a t a a n n y a y a n g membuat timbul pertentangan di tengah masyarakat, justru Pemkab Samosir yang memberikan izin IPHTI kepa-

da PT TPL (Toba Pulp Lestari) Tbk Porsea. Misalnya, di sekitar Kecamatan Harianboho, Kabupaten Samosir, yang notabene berbatasan dengan Humbahas diberikan izin. Yang jelas, terjadinya longsor atau banjir bandang tersebut, saya menduga erat kaitannya dengan pemberian izin IPHTI kepada PT TPL Tbk Porsea di wilayah Kabupaten Samosir,” tegas Juanda, PT TPL Tbk Porsea melalui Fatmin Malau yang dihubungi wartawan, Rabu (4/5) mengatakan, sikap dan pernyataan seperti itu sah sah saja, tapi unjukkan bukti-buktinya. “Sebab kami bukan ilegal dan bekerja sesuai dengan aturan main yang berlaku. Mari kita lihat apakah itu benar,” katanya singkat. (a13)

komite mengakui pemotongan dana itu benar dilakukan pihak Dinas Pendidikan. Hal ini akan menjadi bukti kuat bagi penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut,” kata sumber yang menolak ditulis identitasnya. Sumber juga menjelaskan, masih banyak kepala sekolah, komite, dan kepala tukang yang bakal diperiksa. Kemudian para kepala sekolah yang sebelumnya telah diperiksa, namun tik mengakui pemotongan itu, besar kemungkinan diperiksa kembali. “Kalau terbukti telah memberi keterangan palsu

pada pemeriksaan sebelumnya. Mungkin status yang tadinya saksi akan dijadikan tersangka,” ujar sumber. Kasi Penyidikan Kejatisu Erwin, yang termasuk dalam tim jaksa tersebut menolak memberi keterangan kepada wartawan. Alasannya, dia tidak berwenang memberi keterangan karena bukan kapasitasnya. Kajari Padangsidimpuan Indrasyah Djohan, juga tidak mau berkomentar. Alasannya, perkara ini langsung ditangani Kejatisu dan pihaknya hanya memfasilitasi pemeriksaan saksi saja. (a20)

Presiden menyampaikan Indonesia kehilangan salah satu menteri terbaiknya yang telah bekerja keras mengembangkan kebijakan fiskal yang tepat dan gigih melakukan reformasi di bidang keuangan guna mendisiplinkan penggunaan anggaran termasuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan yang diterima dari APBN. Sri Mulyani yang dinilai telah berhasil mereformasi perpajakan dan bea cukai sehingga perolehan negara meningkat secara signifikan juga dianggap oleh Presiden telah

dengan komitmen pemerintah yang hemat dan berkualitas. Menurut Said, idealnya BPIH untuk tahun ini sama dengan tahun 2009 atau sebesar 3.444 dolar AS, mengingat masih banyaknya komponen biaya yang bisa dikurangi. Beberapa biaya yang bisa dihemat, tambah Said, antara lain komponen “direct cost” seperti biaya penerbangan, biaya pemondokan jemaah calon haji, juga bisa ditekan karena selama ini sudah tergolong mahal. Selain menolak kenaikan BPIH, Said juga menekankan

perlunya perbaikan penyelenggaraan haji dengan mempercepat audit penyelenggaraan ibadah haji. Dengan adanya hasil audit tersebut, tambahnya, pemerintah akan bisa memperbaiki kinerjanya melalui sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. “Audit ini bisa dilakukan oleh lembaga yang independen atau perusahaan akuntan publik,” kata Said yang didampingi sejumlah anggota Komisi VIII DPR dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut, termasuk Adang Ruchiatna.

6.764 Murid ....

UPT sampai ke daerah pelosok. Selanjutnya logistik UASBN yang sudah didistribusikan akan dititipkan ke kantor Polsek setempat untuk menjaga agar tidak ada kebocoran soal,” katanya. Menurutnya, setelah dilakukan monitoring pada hari pertama UASBN, proses pelaksanaan UASBN di Tapteng berjalan lancar dan aman, tidak ada masalah atau kendala yang ditemui. Ketika ditanya apakah hasil UASBN penentu kelulusan diijawab bukan satu-satunya penentu, tetapi merupakan salah satu pertimbangan kelulusan murid SD. “Kelulusan murid SD sesuai standard kelulusan ditambah pertimbangan nilai yang diperoleh dari hasil

UASBN. Dikatakan Syamsir Hutabarat, bagi murid yang dinyatakan tidak lulus tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti UASBN Ulangan. Namun, untuk murid yang tidak dapat mengikuti UASBN utama dengan alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan, dapat mengikuti UASBN Ulangan. “Bagi murid yang berhalangan pada UASBN utama dengan alasan yang jelas dan didukung bukti dapat mengikuti UASBN susulan 10,11 dan 12 Mei 2010. Namun, bagi murid yang dinyatakan tidak lulus, tidak diberikan kesempatan UASBN Ulangan dan harus mengulang satu tahun lagi,” tandasnya. (a18)

Dishub Kota ....

kawasan di sekitar terminal dapat terbantu pedagang makanan berjualan dan mendapat pembeli. Sahrun Harahap SH, anggota DPRD Kota Padangsidimpuan sangat menyayangkan keberadaan terminal tersebut, harusnya aspirasi dan tuntutan sopir line 04 Terminal Batunadua-Pasar Kota harus disikapi. “Jangan hanya wacana saja,” ungkapnya kepada Waspada, Rabu (5/5). “Tuntutan mereka itu, agar terminal difungsikan sepenuhnya, taksi angkutan luar kota harus menurunkan sewanya, ternyata masih banyak angkutan luar kota itu tidak menurunkan sewanya di terminal,” ujar Sahnan Tambunan, pengemudi line 04. Saat Waspada menanyakan penelantaran terminal tersebut kepada Dishub Kota di komplek perkantoran Pemko, Palopat Pijorkoling, namun hanya staf yang menyahuti, ‘’Kadis jarang datang,’’ ungkap staf itu, Selasa (4/5) pagi. (crm)

dik Bareskrim Mabes Polri sebagai terperiksa kasus pelanggaran etika dan disiplin saat menangani kasus pencucian uang Rp25 miliar milik Gayus Tambunan, staf Direktorat Jenderal Pajak. Akibatnya, Gayus divonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang karena tim penyidik merekayasa kasus dan memanipulasi administrasi penyidikan. Perwira lain akan diperiksa oleh majelis kode etik dan disiplin adalah Brigjen Pol Edmond Ilyas (mantan Direktur II Bareskrim), Brigjen Pol Raja Erizman (Direktur II Bareskrim), Kombes Pol Eko Budi Prasetyo, Kombes Pol Pambudi Pamungkas, AKBP Mardiyani dan AKP Sr i Soemartini.

Drs Aliuddin Harahap, di kantornya, Senin (3/5) di Jalan Setia Budi Komplek BI mengatakan, seolah Dishub tutup mata akan penelantaran Terminal Batunadua. Padahal miliaran rupiah dana negara membangun terminal itu, mengapa tak difungsikan,’’ kata Aliuddin. Menurut Aliuddin, kalau memang tidak mampu Kadis tersebut menertibkan loketloket liar itu, seharusnya Walikota Padangsdimpuan memberikan peringatan. “Kasihan sopir angkutan umum, terkadang pulang hanya bawa Rp20 ribu/hari,” keluh salah satu sopir angkot. Akibat tidak difungsikannya secara maksimal terminal tersebut, masyarakat sekitar mengharapkan, agar mereka bisa berjualan makanan, karena masih banyak didapati kios di tempat itu yang tutup. Warga Batunadua, Mara Harahap mengungkapkan, kalau difungsikan sepenuhnya,

di pemukiman masyarakat yang selama ini belum tertata dengan baik. Selain itu meningkatkan mutu pendidikan yang baik, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat serta membuka pelayanan di Puskesmas selama 24 jam dan memberikan insentif kepada tenaga kesehatan. Sedangkan Drs HM Syarfi Hutauruk-Marudut Situmorang AP MSP dalam visi menyampaikan “Bersama Kita Membangun Rakyat Sibolga Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Beradab”. Sementara misi pasangan itu adalah mengembangkan potensi pariwisata Kota Sibolga, dengan memperkuat infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, dan akomodasi, mengembangkan budaya pariwisata (cultural tourism), menyediakan fasilitas pengolahan perikanan,dan industri kreatif rumah tangga. Sementara pasangan Hotman Silalahi-Syahril Piliang (Nomor urut 4) pada visi dan misi yang disampaikan yaitu membuka lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran, membuat Kota Sibolga bebas dari sampah terutama di kawasan Rawang 1 sampai rawang III serta mengolah sampah tersebut menjadikan pupuk. (a34)

Sibolga. Menurutnya, apa yang dinyatakan Kepala BKD Kota Sibolga tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan terkesan maling teriak maling. (a18)

JAKARTA (Antara): Fraksi PDI Perjuangan DPR menolak rencana pemerintah untuk menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari 3.444 dolar AS pada tahun 2009 jadi 3.577 dolar AS pada 2010. “Jika pemerintah mempunyai komitmen keberpihakan kepada rakyat, sebenarnya pemerintah masih bisa menurunkan BPIH dengan menurunkan komponen ‘direct cost’,” kata politisi PDIP Said Abdullah di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu(5/5). Menurut Fraksi PDIP di Komisi VIII DPR, argumen kenaikan itu bertentangan

pelaksanaan UASBN hari pertama di Tapteng berjalan lancar dan aman. “Mengenai data, berapa jumlah murid yang tidak mengikuti UASBN belum dapat kita rekap. Dari 6.764 murid yang mengikuti UASBN berasal dari 317 SD/MI negeri dan swasta terdiri 283 SD Negeri, 15 SD swasta, 7 MI Negeri dan 12 MI Swasta yang tersebar di seluruh wilayah Tapteng dan berlangsung 4, 5 dan 6 Mei 2010 dengan mengujikan 3 mata pelajaran, Bahasai Indonesia, Matematika dan IPA,” jelasnya. Dijelaskan, logistik UASBN berupa lembar soal, lembar jawaban dan daftar hadir siswa sudah tiba ke Tapteng dan langsung didistribusikan ke seluruh sekolah, Jumat (30/4) pekan lalu. “Setibanya logsitik UASBN di Kantor Dinas Pendidikan Tapteng, kita langsung mendistribusikannya ke seluruh

mau menghadiri acara bedah visi–misi yang diselenggarakan KNPI kota Sibolga. “Bagaimana mau menjadi pemimpin di kota Sibolga, sementara undangan dari element pemuda yang tergabung dalam wadah KNPI saja sudah tidak mau menghadiri. Padahal, kita hanya ingin mengetahui sejauh mana visi – misi calon dalam membangun kota Sibolga lima tahun mendatang,” tegasnya. Menurutnya, bedah visi – misi tersebut penting bagi masyarakat, khususnya bagi pemuda di Sibolga. Artinya, apa upaya dan perhatian para calon walikota kepada pemuda jika kelak mereka terpilih. “Kita memang kecewa. Namun kita juga masih bersyukur karena acara KNPI ini dihadiri tiga calon. Artinya dari lima calon walikota dan calon wakil walikota yang bertarung di Pilkada 12 Mei 2010 mendatang, hanya pasangan nomor urut 1, 2 dan 4 yang peduli akan nasib pemuda yang dibuktikan dengan kehadiran mereka dalam bedah visi – misi ini,” tandas Ulianto Hutagalung. Sebelumnya, pasangan Wilpren Gultom-Ir Hazmi Arif Simatupang dalam visi dan misi serta program menyampaikan perlunya perbaikan infrastruktur jalan penghubung

sama yang didukung Ketua BKD, makanya didiamkan saja. Hal yang sama disampaikan Marjuddin War uwu, Sekretaris Indonesia Bisa Kota

PDIP Tolak Kenaikan BPIH

P U R A

Jawaban Sudoku:

7 1 8 3 9 4 6 2 5

adanya tindakan dari pihak Dinas PU dan JJ Provsu untuk membuat alternatif. Kalau dari dulu cepat ditanggulangi dengan menutupi jalan yang berlobang dengan batu, keadaan jalan tidak seperti ini,” kata M Sihombing, warga setempat. Menurutnya, hampir seluruh badan jalan sepanjang 50 m rusak penuh lobang besar dan berlumpur, sehingga kendaraan yang melintas bisa terbalik untuk menghindari lobang besar itu. P Hutabarat salah seorang pemilik warung dekat jalan rusak mengatakan, jika musim kemarau, menjadi gerah akibat jalan berlumpur. “Saya terpaksa menyiram air setiap harinya ke jalan itu untuk menghindari debu yang dapat membuat batuk dan sesak,” ujarnya. Sementara para sopir angkot yang setiap harinya melintasi jalan rusak itu menyesalkan keadaan jalan yang semakin parah. (a13)

Kamis 6 Mei 2010

KNPI Kecewa, Bedah Visi–Misi Hanya Dihadiri Tiga Calon Walikota Sibolga

Portibi kepada Waspada mengatakan, ketika memasuki Jalan Aek Haruaya, Hadundung, Purba Bangun, Portibi, pengendara kendaarn bermotor disambut lobang besar menganga. Kondisi serupa terlihat di Jalan Paranginan, Hutaimbaru dan Sihopuk. Kondisi yang lebih parah terlihat di antara Jalan Paranginan, Batang Baruhar, Hutaimbaru dan Sihopuk. Badan jalan tersebut berlobang, terbelah dua, hingga saluran air tertutup beton yang tadinya tertanam di bawah aspal. “Bahkan kerusakan parah bertambah parah dari sebelumnya. Saluran air itu juga mampet, kalau hujan meluap sehingga jalan jadi kubangan,” ucapnya. (csp) Antara

Warga Resah ....

WASPADA

Sekretaris DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Humbahas juga memberikan reaksi keras atas pernyataan terbuka dari Pemkab Samosir tersebut. Sikap menuding itu sebagai indikasi menutupi kesalahan sendiri. “Harusnnya ada fakta yang jelas atau bukti kuat. Jangan asal menuduh,” ujar Juanda kepada wartawan di Doloksanggul. Dia menegaskan, kalangan pemuda maupun masyarakat Kabupaten Humbahas tidak setuju dengan sikap atau tudingan yang dilontarkan Pemkab Samosir itu, yang menyatakan terjadinya banjir erat kaitannya dengan penerbitan izin IPKTM oleh Pemkab

3 Kepala Sekolah .... Akui Ada Potongan Sementara menurut penjelasan sumber Waspada di kejaksaan, dari beberapa kepala sekolah yang diperiksa hari itu, tiga orang diantaranya telah mengakui adanya pemotongan dana 20 sampai 30 persen tersebut. Katanya, tim penyidik dari Kejatisu langsung menyalami ketiga kepala sekolah tersebut. Karena dari sekian kepala sekolah yang diperiksa, tidak satupun yang mau mengakui pemotongan itu. “Sebelumnya, sejumlah kepala tukang dan beberapa


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.