WASPADA Kamis 29 September 2011
Sumatera Utara
B3
Bupati Labuhanbatu Didesak Patuhi Putusan PTUN
Waspada / Syahri ilham Siahaan
PENGUNJUKRASA yang tergabung dalam ‘Setan’ Labura melakukan aksi saling dorong dengan pihak keamanan di depan kantor bupati, Rabu (28/9).
262 Calhaj Batubara Ikuti Bimbingan Manasik Akbar LIMAPULUH (Waspada):262 calon jamaah haji Kabupaten Batubara mengikuti bimbingan manasik haji akbar Kementerian Agama (Kemenag) Batubara berlangsung di aula MTs Negeri Limapuluh Selasa (27/9). Ketua panitia pelaksana Drs H Ahmad Hanafi yang juga Kepala Kantor Kemenag Batubara dalam laporannya mengatakan, manasik akbar ini berlangsung selama empat hari hingga 30 September. Selain di MTs Negeri manasik juga mengambil beberapa lokasi lain khususnya untuk praktek. Diantaranya kantor DPRD, BKD dan lapangan kantor Bupati Batubara jalan Perintis Kemerdekaan Limapuluh. Hanafi mengatakan, selain memeberikan bekal ilmu dan pengetahun kepada calhaj, bimbingan manasik ini dimaksudkan sebagai persiapan pemberangkatan jamaah serta evaluasi persyaratan administrasi masing-masing calhaj. Selain itu untuk silaturrhaim sesama calhaj maupun dengan petugas haji kloter Batubara. Hanafi mengatakan, semua jamaah calhaj Batubara sesuai kuota, telah melunasi BPIHnya. Mereka ini merupakan jamaah perdana kloter Batubara.Tahun-tahun sebelumnya calhaj Batubara tergabung dalam kloter Asahan, ujar Hanafi. Sementara itu Bupati Batubara diwakili Asisten III Azrai,SH saat memebukaresmimanasikinimengharapkanagarjamaahcalhajdapat menjaganamabaikBatubara.Baiksaatmenuju,ketikaberadamaupun meninggalkan Arab Saudi “Jaga nama baik Batubara, doakan daerah ini agar dapat menuju Batubara sejahtera berjaya,” ujar Azrai. Kasi Haji Kemenag Batubara Drs H Anil Bahtiar disela-sela acara kepadaWaspada mengatakan, bimbingan manasik berisikan materi teori diantaranya kebijakan pemerintah, kesehatan, ibadah haji. Kemudian dilaksanakan juga praktek pelaksanaan ibadah haji, tutur Anil.(c04)
Evaluasi Pertapakan Kantor Bupati Labusel KOTAPINANG (Waspada): Pro kontra terkait pembelian lahan pertapakan kantor Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) terus bergulir. Sejumlah elemen masyarakat di Labusel turut mengkritisi pembelian lahan seluas ±10,054 hektare di Desa Sosopan, Kec. Kotapinang senilai Rp3 milyar. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI) Labusel, Abdullah MN Situmorang kepada Waspada, Senin (26/9) mengatakan, pemindahan lahan pertapakan ke Desa Sosopan sarat muatan politis. Sebab, tak ada alasan urgen terkait dipilihinya kawasan Sosopan sebagai lokasi perkantoran. Padahal, sejumlah tokoh pemekaran sudah terikat komitmen dengan Dirjen Depdagri bahwa pertapakan kantor Bupati akan dibangun di kawasan Perkebunan Sei Rumbia. Apa lagi pihak PTPN3 telah menyerahkan lahan seluas 5 hektare untuk pertapakan tersebut. Dilihat dari letak strategis, kata dia, lokasi yang dipilih juga tidak representatif untuk lokasi perkantoran pemerintah, sebab lokasi itu akan menyulitkan warga Kec.Torgamba dan Kec. Kampungrakyat melakukan pengurusan administrasi. “Ini kan mencurigakan. Kok tiba-tiba Pemkab membeli lahan di Sosopan, padahal pelepasan lahan 5 Ha dari PTPN3 hanya tinggal melakukan lobi-lobi saja. Karenanya kita minta ini dievaluasi,” katanya. Ketua Kampak Merah Putih Labusel, Nurbain Nasution dan Ketua Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Labusel, Nanang Azhari Harahap pun berpendapat serupa. Menurut mereka, pembelian lahan tersebut akan merusak konsep tata ruang. Sebab sejauh ini Rancangan Umum Tata RuangWilayah (RUTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Labusel belum disahkan. (c18)
Minah Bersubsidi Nelayan T. Balai Tidak Tepat Sasaran TANJUNGBALAI (Waspada): Penyaluran minyak tanah bersubsidi khusus untuk nelayan KotaTanjungbalai yang baru bebarapa minggu inimulaiberjalandinilaitidaktepatsasaran.DemikianKetuaGabungan Pemilik Pangkalan Minyak Tanah (GP2MT) Kota Tanjungbalai HM Kosasih kepada Waspada Senin (26/9). Menurut Kosasih, selama ini minyak tanah (minah) bersubsidi itu bukan disalurkan untuk nelayan tradisional melainkan kepada pengusaha kapal-kapal besar yang digunakan untuk mesin dan perebusan ikan teri. Kosasih mengatakan, UD SN selaku distributor yang ditunjuk Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) di kota kerang itu diduga telah menjual minah kepada kapal nelayan jenis pukat apung dengan GT lebih 30 Gross Ton (GT). “Ini kan menyalahi aturan, pukat apung di atas 30 GT dan itu termasuk kategori usaha industri, bukan nelayan tradisional,” ujar Kosasih. Seharusnya pungkas Kosasih, nelayan tradisional merupakan yang paling berhak mendapatkan bantuan minyak tanah, bukan para pengusaha pukat apung. Sementara, sesuai informasi yang beredar di kalangan nelayan lanjut Kosasih, harga minah sangat melambung tinggi mencapai Rp10.000 per liter. Sementara, sejak dicabutnya minah bersubsidi September 2010 lalu, minyak non subsidi juga tidak pernah masuk ke kota itu disebabkan ketidakmampuan nelayan membeli dengan harga yang sangat tinggi. (a32)
Revitalitas Program KB Bangkitkan Gairah Masyarakat AEKKANOPAN (Waspada): Percepatan revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) akan membangkitkan gairah masyarakat untuk ikut ber KB. Karena, program KB bukan hanya sebatas dua anak lebih baik, namun tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keluarga berkualitas. “Kita menyadari sejak bergulirnya reformasi, program keluarga berencanasecaranasionalterjadikemundurandibandingsebelumnya, padahal program ini sangat penting,” kata Bupati Labuhanbatu Utara H.Kharuddinsyah dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati H.Minan Pasaribu SH.MM saat acara pencanangan Bhakti Sosial TNI KB Kesehatan, dan peringatan hari keluarga ke 18 di halaman Rumah Sakit Indyra Husada PTPN III Kebun Mambang Muda, Kec. Kualuhhulu, Kamis (22/9). Dikatakan, dengan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, akan membawa dampak dalam kehidupan secara menyeluruh diantaranya dampak ekonomi, lapangan kerja, kebutuhan sandang pangan begitu juga pendidikan dan lainnya. (c08)
‘Setan’ Labura Demo Kantor Bupati
AEKKANOPAN (Waspada): Massa Serikat Tani Labuhanbatu Utara (‘Setan’ Labura) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor bupati Labura, Rabu (28/9), menuntut Pemkab Labura menyelesaikan konflik pertanahan di daerah itu. Massa ‘Setan’ tergabung dalam lima Kelompok Tani yaitu, poktan Sidodadi Kamidi, poktan Sidomulyo, poktan KTPHS, poktan Tani Trans dan poktan Penghijauan mengawali unjuk rasa di depan gedung DPRD Labura. Hanya beberapa saat melakukan aksi, pengunjukrasa yang berjumlah sekitar 200 orang itu menuju kantor Bupati dengan berjalankakisambilmenyanyikan
yel yel minta mafia tanah ditangkap dan diadili. Didepankantorbupatipengunjukrasa yang kebanyakan ibuibu langsung dihadang puluhan anggota Satpol PP dan personil dari Polres Labuhan Batu. Aksi salingdorongsempatterjadikarena pengunjukrasa memaksa masuk ke kantor bupati. Setelah dilakukan dialog antara pengunjukrasa dan aparat keamanan, akhirnya sepuluh perwakilan diizinkan masuk menemuiWakil bupati H. Minan Pasaribu. Di hadapan Wabup yang didampingi Sekdakab H. Amran Matondang dan Asisten I Pemerintahan HM Amin Daulay, para delegasi menyampaikan sepuluh tuntutan yang harus diselesaikan. Antara lain, cabut HGU bermasalah di Labura, kembalikan tanah rakyat yang dirampas
perkebunan, tangkap dan adili mafia tanah di Labura, cabut UU no. 18 tahun 2004 tentang perkebunan, bebaskan warga tani yang ditangkap Polres Labuhan Batu, aparat hukum harus bersikap adil dalam menangani kasus-kasus petani, hentikan kriminalitas terhadap petani. Bupati harus menyelesaikan konflik pertanahan di Labura, bila tidak sanggup harus mundur, hentikan perampasan tanah di Labura dan tangkap pengusaha perkebunan yang tidak memiliki izin HGU. Usai dilakukan dialog antara delegasi ‘Setan’ dengan Pemkab Labura, maka disepakati kesimpulan, yaitu perwakilan Poktan akan bertemu bupati Labura dua minggu lagi dan Pemkab akan menindaklanjuti aspirasi para Kelompok Tani sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.(c08)
Kurir Sabu 1.922 Gram:
Upah RM 3 Ribu Dibagi Dua KISARAN (Waspada): Pria bertubuh atletis Ew, 28, mengaku berada di Malaysia sejak 2005 bekerja sebagai nelayan, lalu datang tawaranmembawabendaharam narkotikajenissabu-sabu,namun dibekuk Patkamla TNI AL, Selasa (27/9)pukul17:00dimuaraSungai Asahan. Bergerakdaritangkahannelayan Sikincan Negara Bagian Selangor Malaysia, di sekitar batas perairan laut Malaysia-Indonesia terjadi pertukaran transportasi, akhirnya sampan boat yang dinakhodaiTi,37,dengananakbuah kapal BS, 18, membawa Ew berikut sabu-sabu menuju daratan Tanjungbalai Asahan. Turut menumpang di boat ituTKI ilegal Aw, 16, tujuan pulang ke rumahnya di Jalan Setia, Kel. Matahalasan, Kec. Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai. “TaktahanakukerjadiMalaysia. Pulang aku dengan menumpang kapal gelap, membayar RM 350,” ujar Aw. Kapolres Asahan AKBP Marzuki MM melalui Wakapolres Kompol Budiman B. Panjaitan didampingiKasubagHumasAKP R. Berutu, Rabu (28/9) men-
jelaskan, kasus narkotika itu, sesuai UU No. 35/ 2009, mendapat ancamanhukumanseumurhidup. “Sejak kemarin sore kami berkordinasi dengan TNI-AL, kemudian kami datang menjemput tersangka dan barang bukti. Berat bersih barang bukti sabusabu setelah ditimbang di Pegadaian1.922gram.Berhargasekitar Rp2miliar.Kamiterusmelakukan pemeriksaan intensif serta mengembangkan kasus ini terhadap kemungkinanadanyasindikat,”ujar Kompol Budiman B. Panjaitan. Narkotika jenis sabu-sabu yangdibawakurirEwwargaGang Perjuangan, Kec. Airputih, Kab. Batubara ini dalam empat kemasan kantong plastik, dimasukkan dalamduabekaspembungkuskopi. Kepada Waspada Ewmengaku baru pertama kali melakukan hal ini karena terdesak masalah keuangan. “Saya hanya nelayan kasar. Saya mau membawa sabu-sabu dengan imbalan RM3000, tapi dibagi dua dengan tekong boat yang menjemput di tengah laut dari Tanjungbalai. Itupun baru RM 500 yang kami dapatkan dari si pemberi pekerjaan, hampir
harapan kami sampai tatkala bot masukSungaiAsahan,sesuaipesan dari Malaysia, Boss B sudah menunggu di daratan Asahan, tetapi patrolimenangkapkami,”uraiEw. Ew bersikukuh soal narkotika itu hanya dirinya dan Ti yang tahu, sedangkan BS dan Aw tidak tahu sama sekali. “Biasa terjadi pertukaran kapal di tengah laut dalam mengangkut TKI ilegal,” tambah Ew. Menurut catatan, kasus Ew merupakan berkas ke 13 ditangani Satuan Narkoba Polres Asahan pada September 2011. Sebelumnya ada 12 kasus, termasuk kasus BS dengan barang bukti 70 gram sabu sabu, kemudian kasus RS denganbarangbukti10gramsabu sabu berikut dua butir pil ecstasy. Konsumsi SS Selain itu, Sat Narkoba Polres Asahan, Selasa (27/9) malam menciduk pasangan suami isteri (Pasutri) H dan MF, warga Kec. Rahuning Asahan, seusai mengkonsumsi sabu-sabu di kawasan Airjoman,dalamminibuspribadi, berikut barang bukti bong, irex, dansebagainya. Pasutriitusedang dalam pemeriksaan intensif Sat Narkoba Polres Asahan.(a10)
Waspada/Nurkarim Nehe
WAKAPOLRES Asahan Kompol Budiman B.Panjaitan didampingi Kasubag Humas AKP R. Berutu, Rabu (29/9) memperlihatkan barang bukti 1.922 gram sabu-sabu di ruang rapat Mapolres Asahan.
KOTAPINANG (Waspada): Terkait kasus pemecatan 18 CPNS dan PNS dijajaran Pemkab Labuhanbatu pada 2009 lalu, Bupati Labuhanbatu diminta untuk mematuhi putusan sela yang telah dikeluarkanPengadilanTataUsahaNegara(PTUN) untuk menunda SK pemecatan yang telah dikeluarkan Bupati. DesakanitudisampaikanKetuaTimInvestigasi AliansiPenyelamatIndonesia(API)Sumut,Rustam Sitompul yang juga Ketua API Labusel kepada Waspada, Selasa (27/9). Menurutnya, dari 18 CPNS dan PNS yang dipecat sesuai dengan SK Bupati Labuhanbatu No.800/BKD/2663/2009 tertanggal 22 Oktober 2009, tujuh di antaranya yakni Sh, ES, IHP, AA, HFR, Si, dan YR telah diadvokasi pihaknya melalui jalur PTUN. Atas upaya hukum yang dilakukan, pada 1 Februari 2010 lalu PTUN Medan telah mengeluarkan penetapan penundaan objek sengketa terhadap perkara No. 118/G/2009/PTUN-MDN. Berdasarkan putusan sela tersebut kata dia, semestinya tujuh CPNS dan PNS yang melakukan gugatan dipekerjakan kembali sebelum adanya putusan tetap. Tapi anehnya sampai kini seluruh CPNS dan PNS yang dipecat tersebut tidak dibenarkan bekerja. Padahal kata Rustam, dalam penetapan penundaan tersebut, Pemkab Labuhanbatu melalui kuasa hukumnya mengatakan siap mematuhi keputusan/penetapan apapun yang di keluarkan oleh majelis hakim. Namun kenyataannya, Pemkab nekat mengingkari apa yang telah
ditentukan pengadilan. Karenanya dia mengaku kecewaatassikapPemkabtersebutdanmengancam akanmelakukanupayahukumlainuntukmenindak pelecehanhukumyangtelahdilakukan.“Semestinya pemerintah itu patuh pada hukum,” katanya. Di tempat serupa Ketua API Labuhanbatu, Agus Jamaluddin Dasopang mengatakan, sesuai dengan penetapan penundaan objek perkara yang dimaksud mengacu kepada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) No.3.471/1/1/1991 tertanggal 29 Mei 1991 dan Surat Menteri Dalam Negeri No.180.2/A.J/1994 tertanggal 7 Juni 1994, penetapan tersebut sangat jelas dinyatakan terhadap pihak-pihak yang melanggar penetapan yang dimaksud akan bertanggungjawabsepenuhnyabaiksecarayuridis maupun administratif. “Adapun isi penundaan objek perkara yang dimaksudadalahmemerintahkankepadaPemkab untuk menunda atau menangguhkan atas SK Bupati No.800/BKD/2663/2009 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai CPNS/ PNSdilingkunganPemkabLabuhanbatu,”katanya. Karenanya kata dia, Pemkab Labuhanbatu khususnya Bupati untuk mentaati putusan PTUN tersebut dan mempekerjakan kembali tujuh dari 18 CPNS dan PNS yang telah dipecat secara tidak hormat tersebut sampai adanya keputusan hukum tetap. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Labuhanbatu Aswad Siregar tak dapat dikonfirmasi mengenai masalah tersebut. (c18)
Kejatisu Didesak Periksa Kadiskes Labusel MEDAN (Waspada): Puluhan Pengurus Cabang Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Satma PP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mendesak Kejatisu memeriksa Kadis Kesehatan Labusel Dr. R dan oknum-oknum diduga terlibat pelanggaran Peraturan Presiden 54/2010. Hal itu disampaikan Syahrizal Bakti Ritonga, Suriadi, Ikhwan Ritonga,Toriq MustaqimTambak (Ketua Satma PP Labusel) serta M.Yahya Harahap (koordinator aksi) ke Redaksi Waspada, Rabu (28/9) usai aksi unjuk rasa di kantor Kejatisu Jalan AH Nasution, Medan. Kata M.Yahya, Pemkab Labusel akan membangun RSU di Kota Pinang dengan dana APBD senilai Rp 4 miliar yang ditangani oleh Kadis Kesehatan Labusel. Syahrizalmenambahkan,dugaanpelanggaran yang dilakukan Dinkes Labusel adanya dugaan rekayasa pelelangan untuk memenangkan pihak yang memasukkan penawaran tertinggi. Kemudian, disinyalir Dinkes Labusel merekayasa prosedur proses pelelangan tersebut, Dinkes Labuselsengajamemenangkanpihakyangmenyalahi yaitu yang tidak melampirkan persyaratan lainnya menurut Perpres 54/2010. Selain itu panitia lelang tidak melakukan pembuktian kualifikasi sebagaimana yang dijelaskan Perpres tersebut. “Berdasarkan hal tersebut, Dinkes Labusel secara terang-terangan diduga telah melanggar Perpres 54/ 2010 dan dokumen lelang No.27/ 112/PPBJ-DISKES/VII/2011 dan berita acara Aanweijzing No.027120/DINKES/VII/2011,” tegas Ritonga. Maka, lanjutnya, kami memohon agar Kejatisu menangkap dan memeriksanya. DalamaksiitumerekaditerimaHumasKejatisu Edi IrsanTarigan yang menyatakan tetap menampung aspirasi Satma PP Labusel. “Kita belum bisa mengataka Kadis Kesehatan Labusel KKN, bersalah atau tidak. Karena proses pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut belum dilaksanakan,” ujar Edi Irsan. Akan diinvestigasi dulu apakah proyek itu nantinyaadapelanggaranPerpres54/2010,apakah memang ada indikasi korupsi. Jika nantinya ada akan kita panggil dan periksa setelah pekerjaan
pembangunan RSU Labusel dilaksanakan Batalkan Sebelumnya, Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) didesak membatalkan peme-nang tender/lelang di Dinas Kesehatan Labusel terkait pekerjaan proyek pembangunan RSU Labusel serta dilakukan pengusutan atas dugaan pelanggaran Perpres 54/2020 dan KKN. Hal itu ditegaskan Direktur PT Rizqy Tunggal Pratama Doli Akmal, SH, di Medan. Menurutnya, mereka juga telah mengajukan keberatan dan menyanggah, namun memperoleh jawaban dari Ketua Panitia Lelang melalui surat tanpa tanggal, tidak ditandatangani serta tanpa pembubuhan cap/stempel. ‘’Anehnya, rekanan yang mengajukan penawaran terendah dikalahkan, dan penawaran tertinggi justru yang dimenangkan,’’papar Doli selaku Direktur PT RTP. PT Rizqi Tunggal Pratama, lanjut Doli, mengajukan penawaran terendah yakni Rp3.715.130.000 (Rp3,7 miliar lebih) dari nilai proyek, sedangkan PT DR Rp3.980.000.000. Selanjutnya dipaparkan, PT RTP) 19 Agustus 2011 menyampaikan sanggahan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinkes Labusel di Kota Pinang. Sedangkanterkaititu,KetuaAspekindoSumut Yuzelfi, SH mengemukakan, dengan kondisi tersebut sudah jelas terjadi pelanggaran Perpres 54/2010 dan panitia tidak bisa menunjukkan kesalahan PT RTP. Perihalsuratjawabansanggahantanpatanggal, stempel dan tanda tangan, sudah merupakan surat yang tidak jelas. Artinya, sebenarnya sama sekali tidak ada jawaban sanggahan. KetikaperihalitudikonfirmasikankepadaKetua Panitia Lelang Chairil, SH Senin (26/9) di Kantor Bupati Labusel, dijelaskannya, dalam proses lelang ada tiga tahapan yang dikerjakan panitia. Tahapan itu, evaluasi administrasi permohonan,evaluasiteknisdanevaluasiharga.Kalautahapan pertamaadayangtakmemenuhipersyaratan,maka perusahaan itu tidak diikut sertakan pada tahap evaluasi kedua dan ketiga.(m24) m34/a19)
Pembangunan Kota Kisaran Mencapai Rp10 Miliar KISARAN (Waspada): Pembangunan Kota Kisaran mencapai Rp 10 Milyar, karena ingin menjadikan sebagai ibukota Kabupaten. Sedangkan untuk bidang kesehatan disalurkan Rp 9 Milyar demi menciptakan masyarakat yang religius, cerdas, sehat dan mandiri. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Asahan Surya,saatmenyampaikanJawabanBupatiAsahan atas Pandangan Umum Fraksi DPRD AsahanTerhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah2011,padasidangparipurna,Selasa (27/9). Menanggapi pandangan umum Fraksi PDI-P, Bersatu dan Nurani Keadilan, tentang penggunaan dana percepatan pembangun infrastruktur daerah (DPPID) anggaran 2011. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.2140/ PMK.07/2011. Kabupaten Asahan melalui Dinas Pekerja Umum, memperoleh alokasi dana sebanyakRp10Milyarlebihyangakandigunakanuntuk peningkatandanpemeliharaanjalandanjembatan. Dalam hal ini sebagian besar dialokasikan di Kecamatan Kisaran Timur dan Barat, sebagai ibukota kabupaten. SedangkanuntukuntukRSUDKisaran,kataSurya, akandisalurkananggaransebanyakRp9Milyarlebih. Mengingatrumahsakittersebutmerupakantempat rujukan,sehinggamemerlukanalatkedokteranuntuk memenuhi standar pela-yanan kesehatan dan juga untukmengimbangituntutanpelayananyanglebih lengkap, canggih dan modern. “Bidang pendidikan, anggaran 2010 realisasi belanjamodalhanya34,14persen,dariRp29Milyar lebih. Realisasi itu dimaksud disebabkan karena beberapa item pekerjaan bersumber dari Dana
Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tidak dapat terserap disebabkan oleh wan prestasi pihak ketiga, dan juga terjadinya keterlambatan turunnya petunjuk teknis pelaksana dari Permendiknas sebagai acuan pekerjaan,” ungkap Surya. Bidang Pertanian, menurut Surya, ada penurunan produksi beras 2010, dan hal itu bukanlah karena tidak keseriusan pemkab, karena lahan semakin terbatas, khususnya untuk tanaman padi. Hal itu disebabkan Lahan seluar 22 ribu hektare lebih pindah ke Kabupaten Batubara, saat terjadinya pemekaran. Ditambah lagi dengan alih fungsi lahan yang terus menerus terjadi setiap tahun, dan juga terjadinya banjir yang menyebabkan puso seluas seribu hektare lebih. “Kami sadari bahwa penjelasan ini belum memenuhi harapan seluruh anggota DPRD. Untuk melengkapi serta menyempurnakan jawaban yangtelahdisampaikan,dapatkiranyadilanjutkan pada pembahasan bersama oleh tim,” ujar Surya. Sementara Ketua Fraksi Demokrat Budianto Lubis, ditemuiWaspada, mengatakan belum puas dengan jawaban bupati, karena yang disampaikannya tidak menyeluruh. Sehingga pihaknya bersama tim lainnya akan mempertajam dan akan membahasnya lebih lanjut. “Seperti bidang kesehatan, ada beberapa Puskesmas Rawat Inap tidak berjalan dengan baik, karena dokter yang bertugas tidak siaga 24 jam, sehingga banyak pasien yang tidak dirawat dan malah dirujuk ek RSUD Kisaran yang lokasinya lebih jauh. Hal ini harus menjadi perhatian pemkab, sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik,” ungkap Budianto. (a15/a31)
2012, Awal Peretasan Kompleksitas Masalah Pendidikan Di L. Batu ADA beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia yang bisa dicontoh sistem pendidikannya untuk diterapkan di Kab. Labuhanbatu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di daerah penghasil karet dan kelapa sawit terbesar untuk Provinsi Sumut tersebut. Daerah percontohan itu adalah Kab. Jembrana di Bali, Pemko Yogyakarta atau beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumbar. Di kabupaten/kota ini, masyarakatnya telah dapat menikmati pendidikan gratis/murah berkat kemauan politik (political will) pemda mereka untuk menggratiskan/memurahkan pembiayaan pendidikan. Pendidikan murah adalah kalimat untuk merealitaskan kalimat pendidikan gratis yang diusung masing-masing pemkab/pemko berprestasi di Indonesia tersebut. Sebab realitasnya, tidak lah ada pendidikan yang sungguh-sungguh gratis seluruhnya, melainkan ada beberapa item yang bisa digratiskan oleh masing-masing pemkab/pemko dimaksud sehingga masyarakat benar-benar merasakan murahnya membiayai sekolah anak-anak mereka. Hal itu pula yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Dewan Pendidikan L.Batu yang diketuai HM Husni Thamrin Hasibuan sebagaimana diungkapnya saat Seminar Nasional Meningkatkan Mutu
Pendidikan Berkarakter di Kab. L.Batu, yang diselenggarakan Dewan Pendidikan setempat, Sabtu (24/9) di Aula Asrama Haji, Rantauprapat. Menurut Ketua Yayasan Pondok Pesantren Daarul Muhsinin Janji Manahan, L.Batu ini, negeri ini sudah mengecap kemerdekaan selama 66 tahun, tetapi masalah pendidikan di L.Batu belum juga teratasi. Dalam pemerintahan Bupati-Wakil Bupati dr. H Tigor Panusunan Siregar SpPD-Suhari Pane saat ini, tahun 2012 merupakan awal dari peretasan kompelksitas masalah pendidikan di L.Batu, yakni dimulai dengan kebijakan pendidikan gratis (murah) SLTA/ SMK negeri 2012. Mengapa menggratiskan pendidikan untuk tingkat SLTA/SMK negeri saja? Sebab tingkat SD-SLTP negeri sudah digratiskan pemerintah pusat melalui mekanisme BOS (Biaya Operasional Sekolah). Tentu saja langkah Tigor-Suhari ini harus menjadi kenyataan, dan menjadi tanggungjawab Dewan Pendidikan lah untuk merekomendasikan langkah dan rumusan lanjutan agar kebijakan populis itu benar-benar dapat menjadi sebagian solusi terhadap kompleksitas permasalahan pendidikan yang membelit daerah ini. Kompleksitas masalah pendidikan lainnya yang menjadi
pekerjaan rumah (PR) Dewan Pendidikan adalah memberikan solusi atas kesenjangan jumlah guru yang mengajar di kawasan pesisir dan kawasan darat L.Batu. Jumlah guru di kawasan pesisir asimetris dengan jumlah guru yang ada di daratan khususnya kawasan perkotaan. Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Pendidikan akan merekomendasikan kepada Pemkab L.Batu tentang pengangkatan guru honor untuk ditempatkan di kawasan pantai. Mulai saat ini, terang mantan anggota DPRD dan Ketua HKTI L.Batu ini, seluruh elemen masyarakat L.Batu dan pemangku kepentingan lainnya sudah dapat menyampaikan saran, kritik dan solusi kepada Dewan Pendidikan di Sekretariat Jl Imam Bonjol, Rantauprapat. ”Segala saran, kritik dan solusi itu akan kami godok menjadi sebuah peta jalan untuk direkomendasikan kepada Pemkab L.Batu agar diterapkan untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah ini,” ujarnya didampingi pengurus Dewan Pendidikan lainnya, yakni Wakil Ketua Ir H Marwan Effendi Riregar MM, Elida FS Simanjorang SSos MP,Yuniman Zebua SE, Sekretaris Tatang Hidayat Pohan MSi, Ketua Panitia seminar Ngampuni Tarigan SPd dan sekretaris panitia Dra Annim Hasibuan MPd. Armansyah Abdi