Medan Metropolitan
WASPADA Kamis 15 April 2010
B1
Wagubsu: Ambilalih Inalum RI Harus Bayar Rp50 T MEDAN (Waspada): Untuk menguasai seluruh aset pabrik peleburan aluminium (PPA) Inalum di Kuala Tanjung, Batubara, Sumatera Utara, pemerintah harus membayar nilai buku pada tahun 2013 sebesar Rp50 triliun. Nilai buku ini merupakan kewajiban yang harus disetor kepada 12 investor Jepang yang tergabung dalam Nippon Asa-
han Aluminium (NAA) sebagai pemegang saham mayoritas. Soal nilai buku yang harus dibayar Pemerintah RI ke Je-
STAIS Medan Juara Umum MTQN Antar PT MEDAN (Waspada) : Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) berhasil meraih juara umum MTQ antar Perguruan Tinggi (PT), yang berlangsung di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Jalan Haru 2 Medan, Sabtu (10/4). Ketua LPTQ STAIS Medan, HM Basri, MA yang juga sebagai official dari STAIS Medan, Rabu (14/4) mengatakan, suksesnya mereka meraih juara berkat kerjasama yang baik seluruh unsur pemimpin STAIS Medan didukung Drs. Khairuddin, MA dan pengurus lainnya Drs. H Anasri Hakim yang begitu ambisinya kepada pengembangan tilawah Al-Qur’an dan Ilmu-ilmu Al-Qur’an yang tergabung dalam LPTQ STAIS Medan. Sekretaris Yayasan Drs. H. Makmur Limbong mengatakan, sebelum peserta mengikuti perlombaan terlebih dahulu diadakan seleksi di kampus Jalan Sambu No 64 Medan, diikuti 40 peserta. Kegiatan interen ini digagas oleh panitia HM Basri, MA menyertakan dewan juri HM Basri, MA, HM Yusuf, MA, dan Zulfanuddin, SAg, Al Hafizh sekaligus memimpin do’a. Ketua yayasan, H Ansari Hakim menyambut baik kegiatan penyisihan di kampus ini, sebagai wujud kompetisi interen sebelum beranjak ke kompetisi selanjutnya yang mengutus peserta sebagai duta kampus. “Ini adalah perestasi yang luar biasa bagi STAIS Medan yang baru Pertama kali Juara Umum MTQN Antar Perguruan Tinggi se-Sumut yang selama ini selalu di pegang oleh IAIN SU,” kata Drs Khairuddin MA selaku ketua panitia. Para pemenang : Juara I Ilham Effendi (Remaja Putra),Yusriatus Sa’adah (Remaja Putri), Hendra Prasetya (1 Juz Tilawah Putra), Masyithah (5 Juz Tilawah Putri), Al-Rafiqa Maulida (10 Juz Putri), Sarmadhan Rambe (Tafsir B. Indonesia Putra), Deni Hamdani (Tafsir B. Arab Putra). Juara II Mahalli Mulia (Tilawah anak-anak Putra). Juara III HM Basri, MA (Tilawah Dewasa Putra), Azzahratul Mutia Hasim (Tilawah Anak-anak Putri), Ahmad Fadli (5 Juz Tilawah Putra), Agung Pribadi (Hafzh 30 Juz Putra), Sekar Sari, Sakinah dan Adlin Syafrizal (Fahmil Qur’an). Harapan I Iskandar (Hafizh 20 Juz Putra), Nur Hamida Pohan, Ade Irma Suriani dan Eko Prastiono (Syahril Qur’an).Harapan II Fikriatul Hasanah (Hafizh 1 Juz Putri), Ahmad Mahmudi (Kaligrafi Hiasan Mushaf Putra), Surya Ningsih (Kaligrafi Hiasan Mushaf Putri). Harapan III Fachri Anshari (Hafizh 20 Juz Putra). (m36)
pang pada 2013 nanti, menurut Wakil Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, menjawab wartawan kemarin di ruang kerjanya, bukan menjadi persoalan utama terhadap upaya mengambil alih seluruh aset Inalum. “Masalah utamanya ada pada keinginan pemerintah
sendiri. Apakah benar-benar berniat menguasai seluruh aset Inalum atau hanya sekedar menambah persentase saham lebih besar dari 41,12 persen setelah berakhirnya Master Agreement pembangunan PPA dan PLTA Asahan II pada 2013 nanti,” ucap Gatot. Kader PKS Sumut ini mengaku, kalau Pemprov Sumut ditanya apakah ingin menguasai Inalum secara total? Jawabnya sudah pasti.“Kita ingin mentake over seluruh aset Inalum itu. Namun di sisi lain, pihak Jepang juga sepertinya masih berminat untuk melanjutkan kerja sama. Makanya, kepastian untuk bisa menguasai total aset tersebut tergantung kegigihan pemerintah sendiri,” tukasnya.
Beban nilai buku sekitar Rp50 triliun itu, diakui Gatot tidak sepenuhnya harus ditanggung APBN (pemerintah pusat). Sebab, dari 41,12 persen saham Pemerintah RI di Inalum (saham Jepang 58,88 persen), sekitar 40 persen menjadi beban Pemprov Sumut bersama sembilan kabupaten dan kota di sekitar kawasan Danau Toba. “Jadi, saya kira tidak ada masalah soal beban nilai buku Inalum itu. Kalau toh uangnya tidak cukup, kan kita bisa meminjam dari luar negeri (loan). Yang penting, aset Inalum itu bisa secara total dikuasai pemerintah dan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan kerakyatan,” tegasnya.(m19)
WN RRC Tewas Mencurigakan Di Hotel JW Marriott Polisi Dilarang Cek TKP MEDAN (Waspada): Seorang Warga Negara ( WN) Republik Rakyat China (RRC) Jhong Cupin, 51, ditemukan tewas mencurigakan di kawasan kolam renang lantai 17 Hotel JW Marriott Jalan Putri Hijau Medan, Selasa (13/4) malam. Korban yang diketahui mantan guru agama di RRC itu tewas usai berenang. Diduga Warga Negara Asing ini tewas karena penyakit jantung karena di bagian dadanya membiru. Namun mayat korban langsung dibawa ke RSU Pirngadi Medan oleh karyawan hotel tanpa didampingi pihak kepolisian. Kanit Jahtanras Poltabes Medan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Faidir Chan ketika dikonfirmasi wartawan menga-
takan, dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan adanya bekas penganiayaan. “Diduga korban tewas karena sakit. Sekarang ini kasusnya ditangani pihak kepolisian,” jelasnya. Namun Kanit Reskrim Polsekta Medan Barat Iptu Hasian Panggabean ketika dikonfirmasi menuturkan pihaknya belum dapat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), disebabkan pihaknya tidak diperkenankan oleh pihak manajemen hotel tersebut. “Belum bisa masuk ke TKP, karena nggak dikasih masuk sama pihak hotel,” ungkapnya. Namun pihaknya menambahkan telah memeriksa empat saksi dalam peristiwa tersebut. “Baru empat saksi yang diperiksa,” tukasnya.
Informasi yang dihimpun di lapangan dan kepolisian, kejadiannya berawal korban sedang berenang. tidak berselang lama, pria RRC itu keluar dari dalam kolam dan langsung terjatuh serta tewas seketika. Karyawan hotel yang belum diketahui identitasnya mengetahui korban tergeletak tak sadarkan diri dipinggir kolam langsung menghubungi pimpinan hotel. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan ternyata korban telah tewas. Setelah itu, pihak hotel membawa jenazah korban ke RSU Pirngadi Medan untuk dilakukannya visum, lalu menghubungi pihak kepolisian. Sampai saat ini, jenazah korban masih berada di kamar mayat RSU Pirngadi Medan. (m39)
Waspada/Surya Efendi
DEMO BURUH SAMBUT MAY DAY: Ratusan buruh dari berbagai organisasi buruh duduk di aspal Jl. Imam Bonjol depan gedung DPRDSU, Rabu (14/4). Mereka menyuarakan berbagai masalah dan penindasan terhadap buruh. Aksi ini juga menyambut Hari Buruh se-Dunia (May Day) pada 1 Mei mendatang.
Ribuan Buruh Dan Petani Berunjukrasa MEDAN (Waspada): Seribuan massa dari berbagai kelompok buruh, petani dan mahasiswa berunjukrasa secara bersamaan di gedung DPRD Sumut, Rabu (14/4). Mereka meminta penuntasan berbagai persoalan buruh dan petani di Sumut yang tidak terselesaikan. Massa pengunjukrasa tumpah ruah di halaman gedung dewan. Sekelompok massa bahkan menutup sebagian badan Jalan Imam Bonjol Medan. Mereka duduk berbaris dan melakukan aksi teatrikal di badan jalan hingga sempat memacatkan arus lalulintas. Sekelompok massa lainnya mengaku dari kelompok petani sawit dalam pernyataan sikapnya mengaku resah karena 35 juta buruh tani sawit terancam menganggur. Kondisi tersebut terjadi karena harga minyak sawit saat ini masih sangat tergantung dengan harga dollar. Akibatnya petani sawit tidak mampu mandiri. Ditambah lagi pemutusan kontrak pembelian CPO (crude palm oil) dari SMART oleh Unilever dan Nestle juga tengarai akan mengakibatkan dampak sistematik. “Pasalnya, kontrak kedua perusahaan itu berimbas
pada kepentingan petani sawit. Apalagi dengan turunnya harga Tandan Buah Segar ( TBS) sawit,” kata Koordinator Aksi Solidaritas Petani Sawit Indonesia, Yosef Rizal. SPSI juga mempertanyakan kehadiran Greenpeace di Indonesia yang terkesan menyalahkan petani sawit atas maraknya kasus pembalakan hutan. Padahal menurut penelitian, penyebab utama adanya pembalakan hutan bukanlah karena perluasan lahan sawit, tetapi karena kemiskinan masyarakat. “Faktanya 2/3 pembukaaan hutan dilakukan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, karena mereka mencari makanan dan lahan untuk tempat tinggal,” jelasnya. Ditambahkannya, kelapa sawit sebenarnya justru menguntungkan karena bisa dijadikan sebagai sandaran hidup. “Kelapa sawit adalah industri minyak nabati yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena hanya membutuhkan sepersepuluh lahan yang dibutuhkan oleh tumbuhan lain untuk memproduksi jumlah minyak yang sama. Kelapa sawit juga hanya menggunakan sepertiga energi
sebagai masukan (pupuk) dan juga mampu menyerap CO2,” papar Yosef. Gelombang lainnya dari Gerakan Pro Demokrasi Sumatera Utara yang menuntut penuntasan berbagai persoalan buruh seperti PHK sepihak terhadap ratusan buruh PTWRP Buana Multi Corpora, buruh PT Mahakarya Inti Buana (MIB), pekerja Hotel Soechi, Buruh PT CGGC dan PT Siohydro yang sudah terjadi hingga berbulanbulan. Selanjutnya Perhimpunan Solidaritas Buruh PT Mahakarya Inti Buana juga mendatangi gedung dewan menuntut agar perusahaan tersebut kembali mempekerjakan seluruh buruh yang di PHK. Aksi terkait persoalan buruh itu diterima Ketua Komisi E DPRD Sumut, Brilian Moktar yang berjanji akan membantu penuntasan persoalan tersebut sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. “Kita akan tanya kesanggupan kepada masing-masing DPRD kabupaten/ kota untuk menyelesaikan persoalan buruh ini. Kalau memang tidak sanggup tinggal bilang saja, biar DPRD Sumut yang mengambilalih,” katanya. (h11)
62 Tahun Provinsi Sumut
Bangkit Bersatu Membangun Dengan Kebersamaan MEMBANGUN Sumatera Utara (Sumut) perlu kebersamaan dan kerja keras semua pihak, tidak hanya pemerintah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, melainkan peran seluruh komponen masyarakat perlu dilibatkan secara aktif, baik yang berdomisili di Sumut maupun para putra-putri asal Sumut yang kini berada di perantauan di seluruh persada nusantara. Berbagai pihak telah mengakui, “Sumut Luar Biasa”, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya, semua ada di Sumut. Bahkan Presiden RI H Susilo Bambang Yudhoyono (SBY ) dalam beberapa kesempatan sengaja mengacungkan jempol tangan kanannya sembari berujar, “Sumut Luar Biasa”. Gubernur Sumut H Syamsul Arifin, SE maupun Wakil Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST kepada wartawan kemarin dengan serius kembali mengajak seluruh masyarakat Sumut untuk terus memperkokoh kebersamaan serta menjaga persatuan dan kesatuan, karena dengan kebersamaan, persatuan dan kesatuanlah provinsi ini akan bisa dibangun dengan baik. ‘’Mari kita membangun Sumut ini dengan kebersamaan, tanpa kebersamaan mustahil rasanya pemerintah akan bisa membangun. Sekarang kita harus fokus meningkatkan kebersamaan menuju iklim kondusif dengan berbagai peningkatan pembangunan di segala bidang,” ujar Gubsu didampingi Sekdaprovsu DR RE Nainggolan, MM sehubungan masuknya hari ulang tahun (HUT) ke62 Provinsi Sumut 15 April 2010. Ketua DPRD Sumut H Saleh Bangun dalam beberapa kesempatan juga menegaskan sinergisitas antarpihak sangat diperlukan dan harus senantiasa diperkokoh untuk membangun Sumut untuk bangkit bersatu membangun Sumut lebih maju dengan kebersamaan di segala bidang. Saleh Bangun meyakini bahwa sinergisitas itu akan melahirkan kekuatan baru untuk membangun Sumut. “Kita perlu kebersamaan untuk membangun Sumut dan saya yakin bahwa seluruh stakeholders di Sumut mengetahui hal itu,” ujarnya. Sekdaprovsu DR RE Nainggolan didampingi Kadis Kominfo Sumut Drs H Eddy Syofian,
MAP belum lama ini juga mengemukakan tanpa kebersamaan sangat sulit membangun daerah yang kuat. “Berbagai pengalaman sudah membuktikan bahwa kebersamaan merupakan kunci penting untuk membawa perubahan ke arah lebih baik di atas landasan iklim kondusif demi suksesnya visi misi Pemprovsu, rakyat bertakwa ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rakyat jangan lapar, rakyat jangan bodoh, rakyat jangan sakit dan rakyat punya masa depan,” ujarnya. Terbaik Pertama Nasional Pada usia 62 tahun ini kebersamaan dalam membangun Sumut ternyata membuahkan banyak prestasi. Kerja-kerja yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat ternyata dinilai oleh pemerintah pusat cukup positip. Tidak heran kalau kemudian Sumut memperoleh banyak penghargaan. Setidaknya tercatat 9 penghargaan menonjol dan bergengsi yang diperoleh Sumut pada periode 15 April 2009 – 15 April 2010. Pada periode ini Pemprovsu memperoleh Prestasi Terbaik Tingkat Nasional di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ekonomi dan Kesejahteraan Tahun 2009. Selain memperoleh piagam penghargaan yang diterima Gubsu H Syamsul Arifin, SE dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Djuanda I Departemen Keuangan RI Jakarta pada 2 November 2009 lalu, Sumut juga memperoleh dana insentif Rp38,8 miliar dari Departemen Keuangan RI atas prestasi yang dinilai oleh tim independent melibatkan pakar serta tim Depkeu dan Depdagri. Menteri Keuangan pada kesempatan mengakui Provinsi Sumut unggul dalam banyak indikator prestasi ekonomi di antara seluruh provinsi di Indonesia sehingga menempatkan Provinsi Sumut pada urutan teratas daerah berkinerja baik di bidang pengelolaan keuangan, ekonomi dan kesejahteraan tahun tersebut. Kriteria yang digunakan dalam penentuan daerah yang berprestasi adalah kriteria kinerja keuangan antara lain prestasi daerah dalam upayanya (effort) meningkatkan dan mempertahankan kualitas La-
Waspada/Ist
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati foto bersama Gubsu H Syamsul Arifin, SE, Sekdaprovsu DR RE Nainggolan, MM, Assisten Ketataprajaan Hasiholan Silaen, Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu Drs HM Syafe’i, MSi usai penyerahan penghargaan atas prestasi Sumut pada urutan teratas provinsi berkinerja baik di bidang pengelolaan keuangan, ekonomi dan kesejahteraan pada November 2009 lalu. Pemprovsu juga mendapat dana insentif Rp38,8 miliar dari Departemen Keuangan RI. poran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK, upaya dalam menyampaikan perda APBD secara tepat waktu setiap tahunnya, upaya dalam memacu kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di atas rata-rata kenaikan PAD nasional, serta daerah dengan kapasitas fiskal di bawah ratarata nasional namun IPM (Indeks Pembangunan Manusia) nya di atas rata-rata nasional. Sedangkan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan didasari penilaian atas prestasi daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata pertumbuhan nasional, daerah yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan di atas rata-rata pengurangan kemiskinan nasional, daerah yang dapat mengurangi pengangguran di atas rata-rata pengurangan pengangguran nasional, serta memiliki inflasi di bawah rata-rata inflasi nasional. Atas kriteria tersebut Sumut pada saat itu berada pada capaian pendapatan asli daerah (PAD) naik rata-rata di atas nasional dalam tiga tahun terakhir masing-masing tahun 2006 naik
12,87 persen, 2007 naik 9,80 persen dan 2008 naik 32,19 persen. Selanjutnya proses penetapan Perda APBD diterima oleh pemerintah pusat mulai APBD 2009, P-APBD 2009 dan APBD 2010 tepat waktu sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Bahkan. Sedangkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2008 naik dua tingkat menjadi memperoleh Opini Wajar dengan Pengecualian (OWP) dari tiga tahun sebelumnya pada peringkat terendah (disclaimer). Dalam kriteria ekonomi dan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2009 sebesar 6,39 persen sementara nasional 5,9 persen, indeks pembangunan manusia (IPM) urutan ke-8 nasional sebesar 72,8 sedangkan nasional 70,59, inflasi 10,72 tahun 2008 di bawah rata-rata nasional 11,06 persen, tingkat pengangguran 8,25 persen atau 51.000 pengangguran sedangkan nasional 10,20 persen, tingkat kemiskinan 12,56 persen sedangkan nasional 15,42 persen. Patut Disyukuri Provinsi Sumut kini berusia
62 tahun. Setiap kali kita memperingati hari jadi yang bersejarah seperti saat ini, hati kita selalu diliputi rasa syukur, sehingga kita akan termotivasi untuk memberikan pengabdian terbaik di segala bidang atau peran kita masing-masing. Pemerintahan provinsi di sumatera, yang diawali dengan sidang pertama komite nasional daerah, yang menetapkan pembentukan Provinsi Sumatera yang dibagi menjadi sub Provinsi Sumatera Utara, sub Provinsi Sumatera Tengah dan sub Provinsi Sumatera Selatan pada awalnya dulu kini telah berkembang menjadi potensi kemajuan Indonesia di wilayah Barat. Tahun 1948 melalui penetapan Undang-undang Nomor 10 sub provinsi dimaksud ditetapkan menjadi daerah otonom dan wilayah Sumatera Utara meliputi eks Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Perkembangan di tahun 1956 Aceh menjadi daerah otonom setingkat provinsi sehingga konsekwensinya wilayah Sumatera Utara ditata ulang kembali dengan mengurangi wilayah Aceh sehingga wilayahnya tinggal eks Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli dan sampai saat ini masih eksis dan utuh
sebagai satu wilayah provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara yang kondusif, harmonis dan masyarakatnya yang heterogan hidup secara rukun penuh persaudaraan. Dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan tingkat kabupaten di Sumatera Utara, tahun 1956 dibentuk daerah otonom setingkat kabupaten yang meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deliserdang, Simalungun, Asahan dan Labuhanbatu, dengan undang-undang nomor 7 tahun 1956. Sedangkan pemerintahan setingkat kota dibentuk daerah otonom, Kota Medan, Pematangsiantar dan Sibolga, yang dibentuk dengan undang-undang nomor 8 tahun 1956, yang kemudian pada tahun yang sama dibentuk kota kecil yang meliputi Kota Tanjungbalai, Binjai dan Tebingtinggi yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1956. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan daerah maka untuk pertama sekali dilakukan pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara menjadi Kabupaten Dairi yang dibentuk dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1964 dan disusul kemudian tahun 1998 dengan pembentukan kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba Samosir. Keinginan untuk mewujudkan pemekaran daerah khususnya pemekaran kabupaten terus berkembang dari tahun 2003 hingga tahun 2008 yang akhirnya menjadi 33 yakni seluruh kabupaten berjumlah 25 (dua puluh lima) dan 8 (delapan) kota. Melalui renungan terhadap sejarah pembentukan dan pendewasaan pemerintahan, kita akan dapat memahami betapa gigihnya para pendahulu dan penggagas yang berjuang untuk membentuk Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota. Kita sangat memahami bahwa apa yang telah kita miliki sekarang adalah hasil dari perjuangan di masa lalu. Oleh sebab itu sepantasnya kita bersyukur sekaligus menyampaikan terimakasih kepada seluruh pendahulu kita sehingga Sumatera Utara masih tetap utuh dalam satu kesatuan sebagai satu provinsi yang masyarakatnya hidup rukun dan harmonis,
dalam keberagaman. Terus Bangkit Gubsu H Syamsul Arifin mengemukakan untuk selanjutnya ke depan apa yang kita perbuat sekarang, bahkan setiap gerak langkah kita dalam menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara saat ini, akan mewarnai dan menentukan suasana keberhasilan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada masa yang akan datang. “Oleh karena itu, marilah kita jadikan peringatan hari jadi ke-62 ini sebagai momentum untuk memacu pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan rasa kesatuan dan persatuan, sehingga kita dapat menggagas kreativitas dan inovasi. Memang masih banyak yang kita butuhkan termasuk dukungan bantuan dana lebih signifikan diharapkan dari pemerintah pusat untuk proyek besar seperti penyelesaian Bandara Kualanamu, kelistrikan, irigasi, jalan tol maupun prasarana jalan lainnya,” ujar Gubsu. Dalam rangka mencapai efektifitas pelaksanaan program, pemerintah provinsi bersama DPRD Sumut telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumut tahun 2009 sebesar Rp 3.896.535.918.353,-. Untuk penanganan urusan pendidikan, diprioritaskan dalam pemberian bantuan pendidikan siswa SD, SMP, SMA/ MA/SMK yang berjumlah 83.056 siswa dari keluarga miskin. Capaian kinerja urusan pendidikan antara lain pendidikan dasar meningkat dari 97,68 persen menjadi 98,79 persen, tingkat sekolah menengah meningkat dari 70,25 persen menjadi 73,67 persen, peningkatan kualifikasi guru menjadi S-1 dan penurunan persentase buta aksara penduduk. Urusan kesehatan beberapa indikator memperlihatkan peningkatan dan dipersepsikan sebagai peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain terjadinya penurunan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) tahun 2008 dari 290/100.000 menurun menjadi 260/100.000 kelahiran hidup tahun 2009, terjadinya peningkatan umur harapan hidup, prevalensi gizi kurang dan gizi buruk masih menjadi
prioritas, karena kasus prevalensi balita gizi buruk masih ditemukan di sumatera utara. Penanganan infrastruktur, khususnya jalan provinsi, bahwa tahun 2008 kriteria sebesar 30 persen meningkat menjadi 35 persen pada tahun 2009, kriteria sedang 42,98 persen menjadi 38,71 persen pada tahun 2009. Sedangkan kriteria rusak 27,02 persen menurun menjadi 26,29 persen pada tahun 2009. Gubsu memahami bahwa pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan perekonomian melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, dalam proses itu investasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting, karena merupakan faktor yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian. Tahun 2009 penanaman modal dalam negeri (PMDN) mampu direalisasikan sebesar Rp2.644.965.260 dan penanaman modal asing (PMA) terealisasi sebesar 90,854.90 dollar AS. Pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah mengalami peningkatan sebesar 12,25persen,usaha koperasidari Rp2.913.674.000.000 tahun 2008 menjadi Rp4.042.918.681.000. Urusan ketahanan pangan terus mengalami peningkatan produktivitas yang menunjukkan kondisi swasembada dengan angka ketersediaan pangan mencapai 130,10 persen. Anggaran tugas pembantuan yang diterima oleh satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara dari departemen tekhnis berjumlah Rp36.476.683.000 yang dialokasikan ke beberapa dinas, antara lain dinas peternakan, dinas pengelolaan sumber daya air, dinas perkebunan, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas pertanian, dinas kehutanan dan dinas sosial. Gubsu juga mengemukakan penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan melalui koordinasi kemuspidaan, koordinasi instansi vertikal, koordinasi dengan DPRD provinsi Sumut maupun koordinasi dengan muspida kabupaten/kota terus dilanjutkan dan lebih diefektifkan dengan harapan melalui koordinasi akan tercipta penanganan pemerintahan dan iklim yang kondusif di Sumatera Utara. (m19)