Waspada, Jumat 8 Maret 2013

Opini

C4

Polemik Sertifikat Halal

TAJUK RENCANA

Pilgubsu Satu Putaran GanTeng (Sementara) Unggul

P

asangan incumbent H Gatot Pujo Nugroho, ST- Ir HT Erry Nuradi, MSi meraih paling banyak suara dalam hitung cepat Pilgubsu kemarin. Perolehan suara pasangan GanTeng dalam beberapa quick count mencapai 33 persen suara.

Menyusul di peringkat kedua pasangan Drs Effendi MS – Drs H Jumiran Abdi (ESJA) dengan 25 persen suara, seterusnya pasangan H Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM berpasangan dengan Ir H Soekirman (GusMan) dengan 21 persen, pasangan Drs H Amri Tambunan – Dr RE Nainggolan, MM dengan 12 persen, dan pasangan Dr H Chairuman Harahap, SH, MH – H Fadly Nurzal, SAg 8,5 persen,.

Kelima pasanganan Cagub dan Cawagub Sumut periode 2013-2018 itu masih menunggu hasil perhitungan resmi KPU Sumut yang diperkirakan memakan waktu sepekan. Seterusnya menunggu pengesahan dan pelantikan pada 16 Juni 2013 jika tidak ada komplin dari pasangan yang kalah.

Kalau membandingkan hasil survei sebelumnya, perolehan suara pasangan GanTeng relatif meningkat, sementara pasangan nomor urut 1 (GusMan) menurun signifikan.

Pasangan nomor urut 1 (GusMan) sebenarnya cukup lama mempersiapkan diri menuju Sumut-1. Sayang, dukungan parpol pendukung dari PAN, Gerindra dan partaipartai kecil sangat kurang.

Yang menarik, unik, tentunya posisi Soekirman. Walaupun gagal dalam Pilgub tapi dengan kemenangan pasangan GanTeng, posisinya di Pemkab Sergai nantinya naik menjadi Bupati menggantikan Erry Nuradi.Wajar kalau sejumlah pengamat menyesalkan mengapa Gus Irawan ‘’mati-matian’’ meminang Soekirman yang ‘’nothing to lose’’.

Yang mengejutkan perolehan suara pasangan ESJA yang semula di peringkat 4 dan 5 tahu-tahu bisa menduduki posisi kedua dalam hitungan cepat kemarin.

Hemat kita, peningkatan suara ESJA disebabkan kedatangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari menjelang minggu tenang. Kampanye akbar yang digelar pasangan ESJA bersama Megawati dan Jokowi di berbagai daerah mampu mendongkrak perolehan suara Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi yang didukung PDIP, PDS, dan PPRN dengan signifikan, namun akan sangat sulit untuk Intisari mengejar suara GanTeng.

Andai persiapan ESJA lebih matang/lama mungkin perolehan suaranya bisa Pemenang Pilgubsu wa- sangat mengimbangi GanTeng. Apalagi kalau hanya jib memenuhi janji-jan- satu tokoh Batak/Tapanuli yang maju dalam Pilgubsu, tanpa RE Nainggolan, maka dukungan jinya mensejahterakan etnis Batak/Tapanuli dipastikan membesar lebih 12 juta warga Sumut mendongkrak dan mengalahkan GanTeng.

Dengan perolehan 33 persen suara dalam hitung cepat hampir dapat dipastikan Pilgubsu 2013 ini berlangsung satu putaran. Sebab, kalaupun margin errorsnya sampai dua persen perolehan suara GanTeng masih lebih dari 30 persen. Andai dua putaran peluang GanTeng bisa di ujung tanduk.

Banyak faktor mengapa pasangan GanTeng menang dalam hitung cepat. Pertama, sebagai incumbent (Plt Gubsu) tentu saja figur Gatot Pujo Nugroho dan juga Erry Nuradi sebagai Bupati Serdang Bedagai/adik Alm. T. Rizal Nurdin lebih dikenal publik sehingga tingkat popularitas dan elektabilitasnya melebihi lawan-lawannya. Tidak sulit buat pasangan GanTeng untuk sosialisasi ke penjuru pelosok kabupaten-kota se-Sumut dalam posisinya sebagai penguasa pemerintahan provinsi.

Kedua, Gatot dan Erry didukung PKS dan Hanura, dua partai yang terbilang kompak dan khususnya PKS sangat militan sehingga tidak mudah dipecah oleh iming-iming janji maupun materi.

Ketiga, kegagalan pelantikan Gatot Pujo Nugroho di Jakarta di masa minggu tenang sebagai Gubsu yang definitif membuat masyarakat menaruh simpati. Begitu pula Erry Nuradi yang merupakan tokoh Golkar di Sergai/Sumut namun keinginannya maju diganjal, bahkan diberi semacam sanksi/punishment oleh DPP Partai Golkar.

Ini yang membuat suara Golkar pecah, menguntungkan GanTeng namun menggerus suara Chairuman.

Keempat, netralitas PNS, BUMD, dan besarnya angka swing voters cukup menguntungkan pasangan incumbent GanTeng dibandingkan kandidat lainnya.

Yang pasti, isu Effendi Simbolon tidak menguasai daerahnya (Sumut),tidak disukai tokoh-tokoh Batak karena melarang pemberian ulos kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan, serta isu korupsi impor daging sapi yang melanda DPP PKS khususnya Presiden Lufthi Hasan Ishaaq tidak banyak mempengaruhi suara GanTeng dan ESJA. Perlu dievaluasi kekalahan jago Golkar dan Demokrat, menyusul kekalahan kandidat mereka di Pilgub Jawa Barat bulan lalu.

Harapan kita, pasca Pilgubsu kemajuan Sumut bisa lebih dirasakan lebih 12 juta warga Sumut. Harapan itu hanya bisa terwujud bila pasangan terpilih nanti mampu bekerja keras melaksanakan janji-janji kampanyenya seperti paparan visi dan misinya.

Duet Gatot Pujo Nugroho-Erry Nuradi berjanji membangun infrastruktur jalan, jembatan, listrik, dan daya saing agar rakyat sejahtera berbasis kewilayahan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai capai 8 persen, rata-rata lama sekolah 12 tahun, usia harapan hidup rata-rata menjadi 70,50 tahun dll.+

APA KOMENTAR ANDA SMS 08116141934

Faks 061 4510025

Facebook Smswaspada

+6282370731145 Banyak rakyat yg menginginkan agar REDENOMINASI atau PENGECILAN ANGKA(uang/rupiah) dgn menghilangkn 4 angka nol harus segera dilakukan. +626175042559 Tolong tangkokda kalaw malam jam 2 karajonyo manyabu.Dahtu mancilok. Kalaw amuh uda manangkok nyo di jl bustamam gg wijaya kesumo16 di rumah takarangko lb katorong tmbg +6285275437438 Pemkot L’seumawe sudah mendesak Pemkab Aceh utara untuk menyelesaikan aset,tapi Bupati/jajarannya yang lamban,apakah sangat ENAK tinggal di daerah org di L’s +6285260103051 Firasat saya, Anas dikorbankan SBY. Sementara saya tak sreg ke SBY. Maka, secara otomatis, kerespekan saya ke Anas bertambah besar. +6283194547661 Tak ada pada masa sekarang ini pemimpin yang bersih, baik dan loyalitas terhadap aturan. Kalau sudah menduduki jabatan. +6285261177815 PDAM TIRTA SILAUPIASA kab. Asahan akan hancur atau dihancurkan masayarakat asahan dan batu bara, bayangkan saja bukan hanya kualitas airnya yang mirip lumpur hampir setiap hari, tagihanpun naik terus, ini faktanya: tagihan rekening saya bulan Agustus 2012 24.790, bulan September 26.950, bulan Oktober 37.750, bulan November 37.750, bulan Desember 49.270 bulan Janurari 2013 meroket lagi lebih 100% hingga 60.000 +6281370221155 Assalamualaikum sdr Redaksi harian. Waspada. Menurut berita harian Waspada Tgl. i4 Februari 2013 yl. bahwa harga gas tabung Elpiji 3 kg.tetap Rp.13 guh belum.sejahtera dan berjaya. +6281264100513 Mohon keampunan dr Allah SWT dan 5) Apakah kesombonganmu menyebabkan kamu lalai untuk bertaubat ,,,, ? , 6) Apakah kamu masih mencari jalan lain bagi kesembuhi sebelum melakukan sesuatu, hak mulutmu untuk berkata jujur2 dalam kebenaran , hak tanganmu untuk meletakkan kebaikan dan hak kakimu di jalan Allah ,,,, 4) Apakah kamu suda benar2 telah memberi hak akalmu untuk berpikir tentang sapa sesungghnya kamu, hak matamu untuk melihat kebesaran kemuliaan Allah, hak pendengaranmu untuk mencermat dalam gol yang pandai bersyukur ,,, ? , 2) Apakah kamu sudah mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat hal2 yang melampaui batas seperti makanan minuman ,,, 3) Apakah kamuAl Bayan : Jk kamu SAKIT maka sesungguhnya Allah Subhana wata’ala Fatabarakallah ‘azza wajalla memperingatkan kamu dalam 5 hal : 1) Sudahkan kamu benar2 masukanmu selain Allah ,,,, n 7) Apakah kamu masih mencari sembahan selain Allah Subhana wata’ala fatabaarakallah ‘azza wajalla ,,,,,,, wallahu a’lam. +6285261177815 Acara sinetron di televisi swasta Indonesia cenderung merusak mental generasi bangsa terutama para pelajar. Saya sebagai seorang guru sangat resah dengan adegan2 - adegannya karena kebanyakan berpakaian sekolah namun tidak mencerminkan budaya sekolah berkarakter. Melainkan adegan2 kekerasan seperti berantam, melawan guru, melawan orang tua, dan adegan2 kepura puraan sbg anak orang kaya. Percuma saja menteri pendidikan berusaha keras menerapkan kurikulum sekolah . Sampai kapan sinetron2 kurang ajar tsbt menghancurkan karakter generasi muda kita? Stop tayangan2 tdk mendidk dan mari kita boikot... Agar mereka rugi!!! From an English teacher in sergai regency.

Tq waspada.

WASPADA Jumat 8 Maret 2013

Oleh Masduri Jika banyak lembaga yang diberikan wewenang menentukan standar halal, nanti malah banyak disalahgunakan, memungkinkan masyarakat bingung dan berselisih pendapat.

R

ancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) sampai saat ini masih menggantung di DPR. RUU JPH yang sudah dibuat sejak tahun 2009 itu rencananya Februari ini sudah selesai. Tetapi sampai sekarang polemik tentang RUU JPH tersebut masih hangat diperbincangkan. Terutama tentang siapa lembaga yang berhak memberikan sertifikat halal.

Dulu yang memiliki wewenag memberikan sertifikat halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).Tetapi dalam draf RUU PJH tidak hanya terikat pada satu lembaga, misalnya hanya MUI. Lembagalembaga lain juga diperbolehkan memberikan setifikat halal.

Dalam pandangan MUI, jika banyak lembaga yang diberikan wewenang menentukan standar halal, nanti malah banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta akan menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Karena jika terlalu banyak lembaga yang memberikan sertifikat halal, nanti memungkinkan masyarakat bingung dan berselisih pendapat.

Karena itu, MUI mendesak agar DPR tidak memberikan wewenang pengambilaliahan kekuasan memberikan sertifikat halal kepada lembaga lain. Agar kekhwatiran itu tidak terjadi.

Selama ini, MUI telah berhasil memberikan jaminan produk halal melalui Sistem Jaminan Halal (SJH) yang dimiliki Lembaga Pengawas Produk Obat dan Makanan (LPPOM) MUI. LPPOM telah mengeluarkan sertifikat halal sebagai bukti suatu produk telah memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Bahkan LPPOM MUI telah diakui dunia, ia mendapat pengakuan dari 43 lembaga luar negeri di 22 negara, seperti Australia, Selandia Baru, Brazil, Belanda, Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Turki, dan Jepang.

Dengan demikian, kemampuan LPPOM MUI sudah tidak diragukan lagi. Para ulama dan cendikiawan Muslim yang ada di dalamnya memiliki kemampuan mapan dalam menentukan halal-haramnya suatu

barang. Maka jalan terbaik agar terhindar dari kekhawatiran seperti dijelaskan di atas, adalah dengan menetapkan satu lembaga yang memiliki wewenang memberikan sertifikat halal, dalam hal ini LPPOM MUI. Selama ini masyarakat sudah kadung percaya terhadap standar halal yang dimiliki LPPOM MUI. Mereka sudah nyaman dengan standar halal-haram milik MUI. Sehingga bila dipaksakan diberikan kepada banyak lembaga, kekhawatiran penyalahgunaan dan pertentangan dalam masyarakat memang mungkin terjadi.

Oleh sebab itu, dalam RUU JPH yang akan segera ditetapkan oleh DPR, lebih baik hanya satu lembaga yang memberikan sertifikat halal. Selain menghindari penyalahgunaan wewenang dan perpecahan dalam masyarakat, agar sertifikat halal itu tidak menjadi ajang bisnis para lembaga tersebut.

Bisa jadi ada permainan harga antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Sehingga bisa membingungkan pengusaha dalam upaya mendapatkan jaminan produk halal. Lagi pula, jika tersentralisir pada satu lembaga, pemerintah juga mudah dalam melakukan pengawasan. Bila nanti terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang pemerintah mudah menegurnya. Apalagi LPPOM MUI selama ini sudah sangat bagus. Kita berikan saja kepercayaan kepada mereka untuk mengurusi hal tersebut.

Catatan Sebagai catatan kepada LPPOM MUI, jika nanti benar-benar hanya satu lembaga yang diberikan wewenang menentukan standar halal-haram suatu produk, maka LPPOM MUI harus mengemban amanah ini secara baik dan profesional. Pertama, LPPOM MUI dalam menentukan standar halal suatu produk harus dilakukan secara teliti dan objektif. Jangan sampai masyarakat dan pengusaha dirugikan karena kesalahan yang dilakukan LPPOM MUI dalam menentukan standar halal. Misalnya, sesuatu yang semestinya haram, tapi dihalalkan

karena kepentingan usaha.

Dalam hal masyarakat pasti dirugikan, mereka mengonsumsi barang yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Atau misalnya, suatu produk sebenarnya halal, tapi diharamkan oleh LPPOM MUI. Dalam hal ini pengusaha yang dirugikan.

Mereka tidak bisa memroduksi barang untuk pengembangan perusahaannya. Pendek kata, MUI harus berada pada posisi objektif dan profesional dalam menentukan standar halal.

MUI tidak boleh memihak pada salah satu pihak. MUI harus berdiri di tengah-tengah untuk menegakkan kemaslahatan, bukan untuk berbisnis halal-haram demi kepentingan perut.

Kedua, karena hanya satu lembaga yang bisa menentukan standar halal.

Pisau analisis fikih yang digunakan oleh LPPOM MUI harus kontekstual dan memenuhi standar zaman sekarang ini. Dikhwatarikan standar halal yang diberikan oleh MUI tidak memiliki relevansi zaman, sehingga sedikitsedikit haram. Perbedaan dalam menentukan halal-haram sudah mengemuka sejak zaman dahulu, terutama masa-masa Imam Syaifi’i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Bila hanya satu lembaga yang menentukan standar halal, maka tidak ada lembaga lain yang boleh memberikan standar halal.

Berbeda misalnya, bila banyak lembaga diberikan wewenang dalam menentukan standar produk halal, ada kemungkinan keputusan mereka berbeda pula. Misalnya sesuatu yang diputuskan LPPOM MUI haram, bisa saja pada lembaga lain dinilai halal.

Karena itu, MUI harus melihat secara jernih dalam menentukan status halalharam suatu produk. Sehingga tidak

ada yang dirugikan dari keputusan yang diambil LPPOM MUI. Ketiga, tugas LPPOM MUI adalah menentukan standar kehalalan suatu produk. Sertifikat halal yang diberikan MUI tentu sangat dibutuhkan oleh produsen. Apalagi di negara yang mayoritas masyarakat Islam. Bila suatu perusahaan atau produsen tidak mendapat sertifikat halal atas hasil produksinya, mereka pasti kesulitan mendapat konsumen, terutama dari kalangan Muslim. Sertifikat halal yang diberikan MUI tak ubahnya seperti magnet bagi pembeli yang mampu menarik perhatian luar biasa agar ia mengonsumsi barang tersebut. Sudah pasti perusahaan akan memburu sertifikat halal tersebut. Karena itu, kami berharap MUI tidak menjadikan hal itu sebagai ladang bisnis memperkaya diri. Tetapi semata-mata untuk kemaslahatan umat. Agar masyarakat bisa mengonsumsi barang yang halal.

Yang paling akhir, LPPOM MUI memang bertugas menentukan halalharamnya suatu produk. Tetapi mereka juga harus meneliti aspek kesehatan dari hasil produksi tersebut, karena yang dicari masyarakat bukan hanya hasil produksi yang halal, tetapi juga hasil produksi yang menyehatkan.

Seperti pesan Allah SWT. dalam Alquran “Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik (menyehatkan) dari segala sesuatu yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh bagimu.”

(Q.S. Al-Baqarah:168).

Penulis adalah Pustakawan Pesantren Mahasiswa (PesMa) IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Minggu Tenang (Jangan) Rugikan Publik Oleh Sofyan Harahap Aturan Pasal 89 ayat (5) UU Pemilu yang melarang media massa menyiarkan berita dan karya jurnalistik lainnya, termasuk rekam jejak dan survei di minggu tenang harus dilawan

G

uru jurnalistik saya di masa lalu, H. Moh Said dan H. Rosihan Anwar mengajarkan wartawan harus mampu menjaga jarak dengan narasumber, menjaga independensi dan tetaplah kritis dengan tujuan bisa bebas memberitakan hal-hal yang menyimpang, melanggar hukum, untuk kepentingan masyarakat luas.

Guru saya di Waspada Bunda Hajjah Ani Idrus pun menekankan media dan wartawan (reporter - redaktur) harus pintar-pintar menuliskan berita dengan muatan kritik, terutama kepada penguasa. Bunda, demikian panggilan Hj. Ani Idrus— setuju wartawan harus berani membuat berita sosial kontrol namun ditulis secara halus agar pejabat yang kritik tidak merasa dipermalukan. Gunakan peribahasa ‘’Vivere Peri Coloso’’. Maksudnya, pandai-pandailah mengkritik sehingga wartawan tetap dapat menjalankan fungsi pers, khususnya poin sosial kontrol. Jika mengkritik secara terbuka (frontal) bisa-bisa SIUPP dicabut Deppen.

Memang profesi jurnalis rawan bahaya sejak zaman dulu hingga sekarang di era reformasi. Walaupun Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 menjamin kebebasan pers dan melindungi wartawan dalam menjalankan profesinya, tetap saja terjadi aksi–aksi premanisme terhadap profesi mulia ini di berbagai daerah, termasuk di Sumut.

Walaupun keran demokrasi sudah dibuka di era Presiden BJ Habibie.

Tidak ada lagi pembredelan media massa, semua pihak setuju menjadikan pers sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Peran pers yang begitu besar untuk melakukan kontrol sosial dan pengawasan pembangunan menuntut pers tetap kritis menjalankan kebebasan persnya. Namun begitu harus tetap dalam karidor hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga kebebasan pers tidak disalahgunakan. Pers wajib beretika dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Liputan pesta demokrasi Pesta demokrasi sekelas pemilu, pilpres maupun sekadar pilkada (gubernur, walikota dan bupati) pastilah menjadi agenda utama media massa karena suksesi kepemimpinan itu penting guna menentukan masa de-

pan bangsa, negara, dan masyarakatnya. Event lima tahunan itu termasuk peristiwa besar, melibatkan masyarakat luas sehingga para jurnalis sudah seharusnya terlibat di dalamnya.

Pertanyaannya: Sejauh mana para jurnalis dan media boleh melibatkan diri? Terus terang tidak mudah menjawabnya. Idealnya, keterlibatan jurnalis dalam kapasitasnya sebagai peliput berita dengan menjaga independensi.

Artinya, sang jurnalis harus profesional, tidak boleh melibatkan diri ke dalam dunia politik praktis karena dikhawatirkan berperan ganda. Tapi, selama wartawan mampu menempatkan diri secara benar, saat berperan sebagai tim sukses (timses) maupun saat menjalankan tugas-tugas peliputan berita secara profesional, berimbang, tidak ada yang perlu ditakutkan.

Begitu juga dalam memahami independensi tidak boleh kaku. Artinya, suatu media dan wartawannya boleh saja bersikap netral terhadap satu peristiwa atau calon kepala daerah, boleh juga berpihak asalkan acuannya benar yaitu menjaga idealisme dalam menulis berita. Acuannya, menjalankan fungsi pers untuk kepentingan publik. , Pemihakan yang dilakukan harus merupakan sikap dari kebijakan redaksi yang arahnya untuk kepentingan publik.

Tokoh Pers Atmakusumah Astraatmadja dan Tribuana Said pernah saya tanyakan masalah independensi media/wartawan dalam pesta demokrasi, jawabnya: Sebaiknya pers melihat track record dalam menilai caloncalon yang maju dalam pemilu, pilpres maupun pilkada. Tentu dengan melakukan liputan mendalam sehingga media mempunyai data rekam jejak yang valid untuk menentukan dukungan kepada parpol maupun kandidat-kandidat yang terbaik. Soal nanti setelah terpilih mereka melakukan korupsi, tidak menjalankan visi dan misinya, bertentangan dengan kepentingan publik, media massa tidak perlu lagi memihaknya, tapi balik melakukan sorotan dan menjalankan kritis secara komprehensif.

Saat Pilgubsu kemarin, banyak rekan seprofesi yang masuk dalam tim sukses (timses). Pilihan itu menurut saya sah-sah saja sepanjang dibolehkan oleh pemilik medianya masingmasing. Dan juga terpulang dari ketahanan fisik dan mental mereka untuk merangkap pekerjaan. Jika bisa menjaga diri, tetap menjaga sikap kritis

dan independensinya, tidak melacurkan profesi, tentu tidak mengapa.

Tidak perlu dipermasalahkan.

Menjadi masalah jika si wartawan tidak mampu menjaga idealisme dan menganut paham pragmatisme sehingga karya jurnalistiknya bercampur dengan kepentingan pribadi dan kelompok karena terhanyut dalam timses.

Kalau sudah begitu, saya selalu menyarankan sang jurnalis cepat-cepat meminta izin cuti atau dicutikan oleh medianya selama pesta demokrasi berlangsung sehingga tidak terjadi konflik kepentingan di dalam dirinya.

Minggu tenang Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau setiap kali pesta demokrasi berlangsung di masa minggu tenang media massa dan wartawan dibelenggu kebebasannya, dengan larangan ini dan itu, tidak boleh menyiarkan berita-berita yang terkait dengan pihak-pihak yang terkait dalam kampanye. Hal itu jelas pembodohan dan merugikan masyarakat (publik).

Apalagi di masa menjelang hari pencoblosan itu banyak berita-berita yang sangat menarik, menurut saya masyarakat (pembaca) punya hak untuk mengetahui informasi tersebut.

Tentu media dan wartawan harus mengetahui rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh, terutama berita yang cenderung memfitnah, menjelekkan atau dalam kategori black campaign yang melanggar kode etik jurnalistik.

Fungsi sosial kontrol media massa di masa minggu tenang sangat dibutuhkan masyarakat karena intensitasnya semakin panas. Tidak mungkin KPU dan Panwaslu dapat memantau seluruh proses tahapan dan pelanggaran tahapan pemilu, pilpres maupun pilkada. Di sinilah peran media massa ikut memantau jalannya pesta demokrasi agar berjalan jujur, adil, tertib, dan aman.

Dari beberapa kali pesta demokrasi terdahulu momen minggu tenang justru berbalik menjadi momen rawan terjadinya intervensi, money politics dan serangan fajar sehingga masyarakat merasa terganggu, khususnya bagi mereka yang sudah punya pilihan politik. Media bisa berperan aktif memantau berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan untuk bahan kajian pihak terkait.

Justru itu, tidak sepatutnya KPU dan Panwaslu melarang-larang media massa untuk tidak memuat berita, foto dan beragam karya jurnalistik lainnya selama minggu tenang. Saya menganggap larangan itu bertentangan kebebasan pers yang diatur dalam UU Pers No 40/99, melanggar hak asasi manusia untuk memperoleh informasi dengan syarat liputan beritanya tidak melanggar kode etik jurnalistik atau tidak mengarah untuk kampanye

terhadap figur-figur tertentu.

Penutup Tahapan minggu tenang bagi para kontestan punya kewajiban menarik kembali alat paraga kampanyenya, seperti poster, baliho dll. KPU menyiapkan kebutuhan logistik di TPSTPS, sementara aparat keamanan menyiapkan personil menjaga agar hariH pesta demokrasi berlangsung tertib, aman dan kondusif.

Bagi media massa dan wartawan momentum minggu tenang biasanya paling krusial, paling tidak tenang, karena banyak manuver dari masing-masing kontestan yang layak diberitakan karena penting, menarik, dan signifikan untuk diketahui masyarakat (publik).

Justru itu, jangan rugikan publik.

Aturan Pasal 89 ayat (5) UU Pemilu yang melarang media massa menyiarkan berita dan karya jurnalistik lainnya, termasuk rekam jejak dan survei di minggu tenang harus dilawan karena masyarakat berhak memperoleh informasi dan hak itu dilindungi undang-undang karena bagian dari hak asasi manusia.*** Penulis adalah Wapenjab Waspada

Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau melalui opiniwaspada@yahoo. com.

Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di Media manapun. Tulisan menjadi milik Waspada dan isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.

SUDUT BATUAH * Jelang Pilkada, ratusan warga ke LN - Ini namanya warga ‘Apatis’ * Sampah kampanye Pilgubsu 200 ton - Maunya Cagub ikut gotong royong * Lima tahun lagi Indonesia masih impor daging - Berarti masih bisa jadi isu kampanye

oel

D Wak