Opini
C8
WASPADA Jumat 7 Mei 2010
Menyoal Utang Luar Negeri Oleh Fajar As Utang Indonesia saat ini telah mencapai jumlah Rp1.617 triliun
M
TAJUK RENCANA
Rekayasa Politik Jangan ‘’Melecehkan’’ Hukum
K
asus Bank Century yang kini dalam penanganan KPK dipastikan melemah pasca mundurnya Menkeu Sri Mulyani yang akan menduduki jabatan barunyadiWashingtonDCsebagaiManagingDirectorWorldBank.Mengapa melemah, karena pastilah akan semakin sulit bagi KPK untuk memeriksa Sri Mulyani nanti. Sekarang saja KPK sulit memeriksanya sehingga harus mengalah mendatangi kantor Menkeu terkait dengan kasus Bank Century. Tersangka maupun saksi lainnya semuanya diperiksa di kantor KPK. Sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani akan fokus membawahi tiga wilayah, yakni Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Afrika Utara, Asia Timur danPasifik.SriMulyanijugaakanmengurusimasalahInformationSystemGroup.Pokoknya sangat luas wilayah kerja Sri Mulyani. Dia pasti sibuk sehingga hal itu akan menyulitkan KPK jika ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait kasus Bank Century. Padahal, Sri Mulyani adalah tokoh sentral dalam penggelontoran Rp6,7 triliun uang negarakepadapengelolaBankCenturyyangternyatajatuhkepihak-pihakyangbermasalah pula. Tak pelak lagi Sri Mulyani memiliki tanggung jawab moral untuk memantau perkembangan proses hukum kasus Bank Century. Dia pun bisa divonis bersalah jika memang bukti-bukti memberatkannya, tapi dalam posisinya sebagai Ketua KSSK Sri Mulyani jelas memiliki peran dan tanggung jawab besar ketika kasus Bank Century meledak tahun lalu. Jadi, jabatan baru Sri Mulyani jelas akan menghambat tugas-tugas KPK dalam menyelesaikan kasus hukumnya, setelah sebelumnya Pansus DPR memvonis Sri Mulyani dan Boediono bersalah dalam menetapkan kebijakan‘’bailout’’ dan mengimbau Presiden SusiloBambangYudhoyonomenindaklanjutinyadenganmelakukanlangkahpenonaktifan keduanya. Bagi Presiden memberhentikan Sri Mulyani sebagai Menkeu tidak ada kesulitan, tapi hal itu tidak dilakukannya karena terkesan mengikuti keinginan oposisi, terutama PDIP, Golkar, PKS, Hanura. MeskiIntisari pun memberhentikan menteri merupakan wewenangnya, tapi tidak dilakukan Presiden karena ia setuju kebijakan ‘’bailout’’ terPenyelesaian politik SBY sebut merupakan kewajiban pemerintah agar ala mundurnya Sri Mul- tidak terjadi krisis perbankan seperti tahun lalu. Sedangkan menonaktifkan Boedioyani boleh saja dilakukan, 1997 no harus memenuhi prosedur hukum yang tapi proses hukumnya te- berlaku sesuai perundangan kita. Boediono pasca divonis bersalah tap dijalankan oleh KPK. olehPosisi Pansus Bank Century memang dilematis, membuatnya tidak bisa konsentrasi dan fokus bekerja karena terus-menerus diributkan, dituding macam-macam oleh pihak-pihak yang menentangnya. Padahal, banyak pihak menilai Sri Mulyani merupakan tokoh yang sukses ketika menjabat di pemerintahan sejak 1995. Kredibilitas Sri Mulyani yang dinilai bagus membuatnya dipercaya memegang jabatan Menkeu dan bakal menjadi Managing Director World Bank. Satu jabatan penting sehingga kalau betul Sri diminta duduk di sana, bukan karena rekayasa pemerintah Indonesia, masyarakat patut memberikan apresiasi pada Sri Mulyani yang pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia itu. Hemat kita, mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menkeu bisa disebut sebagai dampak putusan Pansus Bank Century di DPR sehingga menghambat kinerjanya dan juga menjadi beban buat pemerintahan sekarang ini. Kalau ada pihak menuding jabatan baru diWorld Bank sebagai rekayasa politik hal itu sah-sah saja. Boleh dibantah oleh Sri Mulyani dan Presiden SBY tapi memang sulit dibantahkan. Macam tak ada lagi orang selain Sri Mulyani yang mampu memegang jabatan orang nomor dua di Bank Dunia itu. Aneh juga kalau World Bank tidak mengetahui posisi Sri Mulyani di Indonesia. Sama anehnya bila mereka tidak mengetahui Sri Mulyani sedang dibelit kasus politik dan hukum terkait Bank Century. Sehingga muncul anggapan Sri Mulyani sengaja ‘’dipromosikan’’ untuk mengatasi permasalahan Bank Century sehingga suhu politik bisa menurun karena desakan mundur sudah berhasil sekalipun bagi Sri mundurnya sebagai Menkeu untuk memegang jabatan lebih prestasius. Apapun alasannya, kita harus melihat ke depan. Artinya, proses hukum kasus Bank Century khususnya yang melibatkan Sri Mulyani harus berlanjut. Jangan sampai hilang begitu saja meskipun yang bersangkutan sudah berada di luar negeri. Kita harapkan Sri Mulyani mematuhi permintaan Presiden SBY untuk menyelesaikan masalahnya di dalam negeri. Dan tetap memberi ruang dan waktu jika KPK harus memanggilnya nanti. Bagaimanapun juga KPK memerlukan keterangan dari beberapa pihak, terutama mereka yang mengetahui kronologi penanganan Bank Century. Proses hukum harus diprioritaskan. Jangan sampai dominan rekayasa politik sehingga ‘’melecehkan’’ atau mengabaikan proses hukum. Ya, rakyat menginginkan hukum tegak dan tidak pilih kasih sehingga kasus Bank Century harus bisa diselesaikan tuntas, dan yang bersalah harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Siapa pun dia.+
Hubungi kami KANTOR PUSAT Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151 Tel: (061) 4150858, Faks Redaksi: (061) 4510025, Faks Tata Usaha: (061) 4531010. E-mail Redaksi: redaksi@waspadamedan.com KANTOR PERWAKILAN � Bumi Warta Jaya Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3 Jakarta 10340 Tel: (021) 31922216, Faks: (021) 3140817. � Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21 C Banda Aceh 23122 Tel & Faks: (0651) 22385 � Jalan Iskandar Muda No. 65 Lhokseumawe Tel: (0645) 42109 � Jalan Sutami No. 30 Kisaran. Tel: (0623) 41412
Penerbit: PT Penerbitan Harian Waspada Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA, MM SIUPP: 065/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/198 tanggal 25 Februari 1988 Anggota SPS No. 13/1947/02/A/2002 Percetakan: PT Prakarsa Abadi Press Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151 Tel: (061) 6612681 Isi di luar tanggung jawab percetakan Harga iklan per mm kolom: Hitam-putih Rp. 11.000,-, berwarna Rp. 30.000,Halaman depan hitam-putih Rp. 33.000,Halaman depan berwarna Rp. 90.000,Ukuran kolom: 40,5 mm E-mail Iklan: iklan@waspadamedan.com
ahathir bin Mohamad (Mahathir) tokoh terbesar Malaysia yang berhasil gemilang menciptakan gambar arsitektur pembangunan perekonomian bangsa Malaysia, dan berhasil gemilang menghapus kemiskinan warga Malaysia mengatakan di Makassar : “negara yang benar-benar berdaulat adalah negara yang tidak terjebak pada sikap menumpuk utang terutama utang ke pihak luar negeri. Negara yang berdaulat adalah bila negara dimaksudkanmenggerakkanpengelolaan sumber daya untuk kemakmuran dan kesejahteraanrakyattanpabergantungkepada kekuatan asing”. PernyataaninidikemukakanMahathir ketika tokoh besar ini menjadi pembicara di seminar yang bertopik: Demokrasi dan Kesejahteraan, yang digelar di Kampus Universitas Hassanuddin, Makasar pada tanggal 14 Januari 2010. Apa yang dikemukakan Mahathir sungguh absolut. Bahwa kedaulatan adalah nilai paling tinggi dari satu negara. Bila satu negara tidak berdaulat maka negara itutelahberadadalamkondisiyangterhina, danpadahakekatnyakemerdekaannegara tersebut telah mulai hilang. Bangsa Indonesia telah mengalami ini ketika Indonesia terperangkap klimaks krisis moneter dan ekonomi akibat utang yang sangat besar. Manajing direktur Dana Moneter Internasional (Michael Camdessus) telah bersikap sangat arogan dan menghina martabat Presiden Republik Indonesia pada waktu itu (Soeharto). Di satusisiadalahpenghinaanbesarterhadap bangsa dan negara Indonesia dengan mensejajarkan manajing direktur Dana Moneter Internasional dengan Presiden Republik Indonesia . Michael Camdessus berdiri dengan sikap angkuh dan mendekap kedua tangannya, membiarkan Presiden Soeharto membungkuk ketika membubuhkan tanda tangannya. Presiden Soeharto pada waktu itu memang terlihat bingung dan menuruti apapun asal mendapatkan bantuan keuangan yang sangat diperlukan untuk mengatasi klimaks krisis moneter perekonomian Indonesia . Krisis global Data-data yang sangat kuat menunjukkan bahwa krisis global yang mengakar di Amerika Serikat dan terbentuk dengan
depresi besar tahun 1930 berbasis kepada pembangunan kekayaan yang tidak sehat. Bukti-buktipembangunanperekonomian di AS memberi kekayaan berlimpah kepada sekelompok sangat kecil warga AS. Tahun1922sampai1929hanyasatupersen warga AS berhasil mengkonsentrasikan kekayaan mencapai 31.6% sampai 36,3% dari kekayaan bangsa AS. Konsentrasi kekayaan yang sangat ekstrim inilah yang berakibat depresi besar tahun 1930. FranklinD.Rooseveltmemangberhasil menghentikan depresi besar tersebut. Akan tetapi konsentrasi kekayaan yang sangat ekstrim gagal diatasi, danpadatahun1963,satu persen warga AS kembalimenguasai31,6% danpadatahun1983 menguasai 34,3% kekayaan bangsa AS. Depresi besar telah mengancam AS pada tahun 1990 dan 2007. Tetapi negara ini telah melakukan penanganan dengan apayangdisebutpaketpenyelamatanyang mencapai jumlah tujuh ratus miliar dolar AS. Cara ini sungguh sangat tidak sehat, jadihanyalahberupapenyelamatansemu, oleh karena negara adidaya ini telah berutang mencapai lima puluh tiga triliun dolar AS. Perdagangan AS terus-menerus mengalami defisit di antara empat ratus miliar sampai enam ratus enam puluh miliar dolar AS setiap tahunnya. Keadaan ini telah menunjukkan bahwa AS telah kehilangan keadidayaannya di sektor keuangan global. Umat manusia oleh karena itu pada saat ini memerlukan pembaruan global yang revolusioner, oleh karena kondisi dan posisi AS telah sedemikian rupa mengalami pembusukan.Terutama negara-negarayangsedangmembangun,dandalam hal ini termasuk Indonesia harus bergerak melakukan pembaruan pembangunan perekonomiannya.Bahwapembangunan perekonomiandengancaramembuatdan memperbesar utang adalah cara yang sangat salah. Masyarakat Eropa Sebagaimana kondisi dan posisi AS,
masyarakat Eropa terutama zona Euro telah sedemikian rupa dililit utang. Dalam hal ini malapetaka terbesar sedang melandaYunani , Portugal , dan Spanyol. Malapetaka ini dirancang diatasi dengan cara penalangan oleh negara-negara Eropa , AS , dan Dana Moneter Internasional. Oleh karena tiga belas negara Eropa (Jerman, Perancis, Irlandia, Siprus, Finlandia, Belgia, Austria,Italia,Belanda,Malta,Luksemburg, Slowakia, dan Slovenia) telah juga dijebak utang yang sangat besar, maka rancangan ini juga sangat tidak sehat. Bila malapetaka ini gagal diatasi dengan langkah yang sehat dan konstruktif, makamasyarakatEropaakandilandakrisis ekonomi yang parah. Sebagaimana dikemukakan di depan, bahwa kondisi masyarakat Eropa yang mendapatkan kenikmatan kemakmuran kelihatannya berbasis kepada cara-cara yang penuh rekayasa. Kenyataan yang tidak terbantah bahwa pembangunan perekonomian di masyarakatEropamemberikekuatan dan peluang besar kepada sekelompok sangat kecil warga untukmemilikibagianterbesar kekayaan bangsa. Justru fenomena inilahyangharusdiatasi umatmanusia,yaitusuatustudiyanglebihmendalam terhadap konsep liberalisme maupun neoliberalisme. Bahwa liberalisme atau neo liberalisme harus dikoreksi di manapenggerakkapitalskalaraksasaharus dikendalikan. Sudah saatnya dikaji sangat serius bagaimana menggerakkan sistim kenegaraan dan pembangunan ekonomi yang memberi kekuatan dan peluang bergeraknyaparapenggerakkapitalskalakecil. Runtuhnya rezim-rezim sosialisme dan gejala keruntuhan liberalisme dan neo liberalisme harus dijawab dengan cara yang cemerlang yaitu pemberian kekuatan dan peluang bergeraknya para penggerak kapital skala kecil. Indonesia Para pejabat Indonesia yang berkompeten telah menjelaskan, bahwa utang Indonesia saat ini telah mencapai jumlah Rp1.617 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah utang yang dibuat para Presiden dari B.J. Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono pada hakekatnya tidak berkurang secara signifikan. Angka Rp1.617 triliun tersebut terdiri dari Rp1.012 triliundalambentukSuratBerhargaNegara (SBN) dan Rp605,1 triliun adalah utang ke pihak luar negeri.
Bila kita mencermati “prestasi” dari administrasi SBY di mana arsiteknya adalah Boediono dan Sri Mulyani Indrawati, kendati rakyat Indonesia telah dililit utang yang sangat besar, kenyataannya warga yang miskin tidak menurun. Demikian juga para petani kecil dan nelayan kecil semakin melemah dan tersingkirkan, orang-orang berusia lanjut tidak terurus, pengobatan bagian terbanyak warga yang semakin menurun mutunya, para pengemis yang semakin membesar jumlahnya, anak-anak yang terlantar, yang tumpah ke jalan raya, berada di jermal di laut, dan gagal untuk memanfaatkan hak mereka yang paling mendasar yaitu belajar dan bermain yang semakin membludak jumlahnya. Anak-anak yang tumpah ke jalan raya ini memang terlihat semakin meningkat jumlah dari satu hari ke hari berikutnya, danlokasinyapunsemakinmeluas.Angka pertumbuhan adalah pertumbuhan yang total tidak memihak kepada bagian terbanyak warga Indonesia. Tetapi sebagaimana terjadi di AS, memperoleh nikmat daripembangunanperekonomianadalah sekelompok sangat-sangat kecil warga Indonesia bersama warga asing. Memang terlihat pertumbuhan dari sektor-sektor yang tidak mencakup skala yang luas dan yang pada hakikatnya tidak dapat diperdagangkanyaitusektorkonstruksi,keuangan, dan komunikasi. Sektor-sektor ini digerakkan oleh pihak asing dan pemilik modalskalabesar,dantotaltidakmemberi ruang kepada bagian terbesar warga Indonesia terutama yang bermukim di desa-desa. SebagaimanadiperingatkanMahathir, rezim yang baik adalah rezim yang berdaulat. Kedaulatan itu tegak bila rezim tidakmenjaditergantungkepadakekuatan asing,danberhasilmenggerakkansumber daya alam yang ditujukan pasti untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perekonomian yang diarsiteki oleh Boediono dan Sri Mulyani Indrawati adalah perekonomian yang terikat kepada kekuatan asing. Fenomena ini terlihat dari maraknya tambang-tambang raksasa, hotel-hotel, permukiman, pusat pendidikan, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan yang super mewah. Kedua arsitektur ini tidak perduli terhadap perusakan hutan tropis dan hutan mangrove, tidak perduli terhadap hancurnya irigasi didesa-desa,hancurnyalingkunganhidup serta hancurnya gedung-gedung sekolah. Penulis adalah Pengamat Ekonomi-Politik Internasional
Pilkada Medan Dan Korupsi Oleh Suhrawardi K Lubis Peluang lebih besar melakukan korupsi adalah para pemimpin bukan rakyat biasa
S
ejarah mencatat, umat Nabi Nuh Alaihissalam pernah dilanda banjir air bah yang sangat dahsyat. Indonesia sekarang, tidak hanya dilanda bencana alam seperti banjir, gempa, longsor yang dahsyat.Tetapi juga dilanda musibah banjir korupsi di seluruh persada nusantara. Mungkin tidak ada satu daerahpun di Indonesia yang luput dari musibah korupsi. Mulai dari tingkat dusun/lingkungan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun di tingkat pusat atau nasional. Maraknya korupsi di Indonesia merupakan fenomena yang nyaris menjadi budaya masyarakat. Bahkan Indonesia mendapat cap atau lebel terkorup di seluruh dunia. Dan karena itu, tidak mengherankan kalau ada yang mempelesetkan NKRI dengan “Negara Korupsi Republik Indonesia”. Penyakit sebagai negara terkorup, hingga kini belum juga pulih dari Indonesia, malah semakin berkembang. Gawatnya lagi, penyakit korupsi itu semakin diperparah dengan berkembang dan mewabahnya virus mafhum (mafia hukum), markus(makelarkasus),markum(makelar hukum) di instansi aparatur penegakan hukum.Akhinyapenyakitkorupsisemakin mewabah dimana-mana. Dalam kompetisi korupsi tingkat dunia, Indonesia memegang posisi yang sangat diperhitungkan dan selalu menduduki posisi puncak. Hasil survei terbaru Political and Economic Risk Colsuntancy (PERC) awal bulan Maret ini, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara se-Asia Pasifik. Tingkat korupsi Indonesia memperoleh skor 8,32, lebih tinggi skor korupsinya dibandingkanThailandyanghanyamemperolehskor 7,63. Bandingkan bagaimana unggulnya korupsi di Indonesia dengan Singapura yang hanya memperoleh skor 1,07 (8,32 berbanding 1,07). Sedangkan untuk tingkat nasional, berdasarkan laporan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kompetisi korupsi tingkat nasional beberapa waktu lalu (sayangnya setelah KPK gonjang ganjing, kompetisi ini tidak berjalanlagi)adatigaprovinsiyangberhasil
masuk predikat tiga besar. Posisi pertama diraih Jakarta , kedua digaet Jawa Timur, sedangkan posisi ketiga direbut dengan sukses oleh Provinsi Sumatera Utara. Keberhasilan Sumatera Utara ketika itu meraih peringkat ketiga terkorup di Indonesia , tentunya tidak mengherankan. Sebab telah lama dalam berbagai kesempatan SUMUT disinonimkan masyarakat luas di Indonesia dengan; “(S) semua (U) urusan(M)mesti(U)uang(T)tunai”.Selain itu dilengkapi pula dengan filosofi kerja sebagian aparatnya“kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah”?. Contoh kecil di Medan . Dulu (semasa Abdillah-Ramli menjabat Walikota dan Wakil Walikota Medan), walikota telah mengambil kebijakan yang memberi kemudahan kepada warga Medan , yaitu semua yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilayani secara gratis. Dalamprakteksehari-haribelumdiketahui ada warga Kota Medan yang mengurus KTP dengan cara gratis (kalaupun ada, mungkin yang mengurus KTP ituWalikota danWakilWalikota Medan, Camat beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya). Karena dalam praktek sehari-hari, pengurusan KTP tidak ada yang gratis. Konon, kalau ditanyakan mengapa harus bayar? Walikota sudah mengumumkan dan membuat spanduk urusan KTP di Kota Medan gratis. Para petugas di kelurahan dan di Kantor Kecamatan (ketika itu) menjawab“kalauingingratisurussajaKTP ke walikota atau ke spanduk itu saja”. Daerah lain di Sumatera Utara bagaimana?Tentunya demikian juga keadaannya, alias setali tiga uang. Ada yang selingkuh (baca korupsi) penerimaan PNS-lah, selingkuh pengaspalan jalan-lah, ada yang selingkuhbantuanbencana-lah,selingkuh pembangunan rumah sakit-lah, selingkuh pembangunan rumah sekolahlah, pokoknya lengkap dengan segala macam bentuk dan model korupsi. Ibarat penyakit, Sumatera Utara kini dalambidangkorupsitelahsampaikepada stadium yang sangat mengkhawatirkan alias “stadium gawat darurat”, demikian juga halnya di Kota Medan. Kenapa gawat darurat? Karena penyakit korupsi telah mewabah dan menjangkiti hampir semua
institusi baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, perlu langkah-langkah struktural terpadu memberantas penyakit korupsi tersebut. Kenapa perlu langkah struktural? Karena perilaku masyarakat umumnya sangat tergantung kepada pimpinannya, jika pemimpin baik, rakyatnyapun akan baik. Misalnya, kebijakan KTP gratis di Kota Medan .Tentunya akan benar-benar gratis kalau pemimpin Kota Medan berprilaku baik. Imam al-Gazali pernah mengemukakan statemen; “Rusaknya rakyat disebabkan rusaknya para penguasa atau pemimpinnya”. Peluang lebih besar melakukan korupsi adalah para penguasa (pemimpin danpara pejabat),bukanrakyatbiasa.Oleh karena itu, kalau penyakit korupsi ingin diberantas jalan yang paling tepat adalah menciptakan good governance alias pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu melaksanakan kekuasaannya dalam mengelola sumber daya sosial, ekonomi dan politik secara adil, jujur, transparan dan akuntabel. Abdul Mustaqim mengemukakan, untukmenciptakangoodgovernanceharus dipenuhi unsur berikut: Pertama, administrative governance, yakni menyelenggarakanadministrasipemerintahansecara profesional, netral, dan bersih dari KKN. Kedua, political governance, yaitu menyelenggarakan kehidupan politik secara demokratis, sehingga kepentingan dan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik. Ketiga, economic governance, yaitu menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Kota Metropolitan Medan (demikian juga beberapa kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara), sekarang ini sedang melaksanakan tahapan pemilihan walikota.KhususKotaMedan,padahariRabu tanggal 12 Mei 2010 yang akan datang, Insya Allah akan ditentukan siapa yang akan menjadi Walikota/Wakil Walikota Medan. Pemilihan ini tentunya merupakan kesempatan bagi masyarakat Medan untuk memilih pemimpin yang memiliki rasa malu dan takut melakukan korupsi serta memiliki komitmen moral yang tinggi. Komitmen moral yang tinggi dapat diperoleh atas dasar takwa kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah pasti akan melahirkan rasa malu dan takut berbuat maksiat.Apalagikemudianmelakukankorupsi. Sebab korupsi melahirkan dampak sosial yang sangat negatif, karena korupsi merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat,
berbangsa dan bernegara. Kalau warga warga Kota Metropolitan Medanmemilihpemimpinyangmaludan takut korupsi, tentunya terbuka harapan penyakitkorupsidiMedansecarabertahap dapat diberantas atau setidaknya dikurangi. Sebaliknya, bila salah memilih, berarti masyarakat mempertahankan kota Medan sebagai Kota Korupsi. Kalau itu yang terjadi tentunya masyarakat akan lebih merasakan akibatnya, kesejahteraan masyarakat akan semakin jauh. Masyarakat harus ingat,Walikota danWakilWalikotayangakandipilihmemilikimasajabatan 5 tahun, bukan enam bulan atau satu tahun. Untuk itu pikirkan dulu pilihan sebaik-baiknya, itu lebih baik dari pada menyesal kemudian. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Penulis adalah Bendahara PW Muhammadiyah SU & Dosen UMSU
Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ disertai CD atau melalui email: opiniwaspada@yahoo. com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang dikirim menjadi milik Waspada dan isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.
SUDUT BATUAH * Menkominfo: Pemerintah tidak intervensi pers - Baguslah! * Gaji Sri Mulyani di Bank Dunia Rp4,3 M/tahun - Sementara di dalam negeri kena goyang terus * Mobil Dinas Pemkab Paluta dipakai kampanye - Indikasi tak netral
oel
D Wak
WASPADA
Dewan Redaksi: H. Prabudi Said, H. Teruna Jasa Said, H. Azwir Thahir, H. Sofyan Harahap, H. Akmal Ali Zaini, H. Muhammad Joni, Edward Thahir, M. Zeini Zen, Hendra DS. Redaktur Berita: H. Akmal Ali Zaini. Redaktur Kota: Edward Thahir. Redaktur Sumatera Utara: M. Zeini Zen. Redaktur Aceh: Rizaldi Anwar. Redaktur Luar Negeri: H. Muhammad Joni. Redaktur Nusantara & Features: Gito Agus Pramono. Plt. Redaktur Opini: Dedi Sahputra. Redaktur Ekonomi: Armin Rahmansyah Nasution. Redaktur Olahraga: Johnny Ramadhan Silalahi. Redaktur Minggu/Humas: Hendra DS, Redaktur Agama: H. Syarifuddin Elhayat. Asisten Redaktur: Rudi Faliskan (Berita) Zulkifli Harahap, Muhammad Thariq (Kota Medan), Feirizal Purba, H. Halim Hasan, Diurna Wantana (Sumatera Utara), T. Donny Paridi (Aceh), Armansyah Thahir (Aceh, Otomotif), Austin Antariksa (Olahraga, Kreasi), Syafriwani Harahap (Luar Negeri, Popular, Pariwisata), Hj. Hoyriah Siregar (Ekonomi), T. Junaidi (Hiburan), Hj. Erma Sujianti Tarigan (Agama), Hj. Neneng Khairiah Zein (Remaja), Anum Purba (Keluarga)), Hj. Ayu Kesumaningtyas (Kesehatan). Sekretaris Redaksi: Hj. Hartati Zein. Iklan: Hj. Hilda Mulina, Rumondang Siagian (Medan), Lulu (Jakarta). Pemasaran: H. Subagio PN (Medan), Zultamsir (Sumut), Aji Wahyudi (NAD). Wartawan Kota Medan (Umum): H. Erwan Effendi, Muhammad Thariq, Zulkifli Harahap, David Swayana, Amir Syarifuddin, Ismanto Ismail, Rudi Arman, Feirizal Purba, Zulkifli Darwis, H. Abdullah Dadeh, H. Suyono, Ayu Kesumaningtyas, M. Ferdinan Sembiring, M. Edison Ginting, Surya Effendi, Anum Purba, Sahrizal, Sulaiman Hamzah, Sugiarto, Hasanul Hidayat, Aidi Yursal, Rustam Effendi. Wartawan Kota Medan (bidang khusus): H. Syahputra MS, Setia Budi Siregar, Austin Antariksa, Dedi Riono (Olahraga), Muhammad Faisal, Hang Tuah Jasa Said (Foto), Armansyah Thahir (Otomotif), Dedi Sahputra (Penugasan Khusus). Dedek Juliadi, Handaya Wirayuga, Hajrul Azhari, Syahrial Siregar, Khairil Umri (Koran Masuk Sekolah/KMS). Wartawan Jakarta: Hermanto, H. Ramadhan Usman, Hasriwal AS, Nurhilal, Edi Supardi Emon, Agus Sumariyadi, Dian W, Aji K. Wartawan Sumatera Utara: H. Riswan Rika, Nazelian Tanjung (Binjai), H.M. Husni Siregar, Hotma Darwis Pasaribu (Deli Serdang), Eddi Gultom (Serdang Bedagai), H. Ibnu Kasir, Abdul Hakim (Stabat), Chairil Rusli, Asri Rais (Pangkalan Brandan), Dickson Pelawi (Berastagi), Muhammad Idris, Abdul Khalik (Tebing Tinggi), Mulia Siregar, Edoard Sinaga (Pematang Siantar), Ali Bey, Hasuna Damanik, Balas Sirait (Simalungun), Helmy Hasibuan, Agus Diansyah Hasibuan, Sahril, Iwan Hasibuan (Batubara), H. Abu Bakar Nasution, Nurkarim Nehe, Bustami Chie Pit (Asahan), Rahmad Fansur Siregar (Tanjung Balai), Indra Muheri Simatupang (Aek Kanopan), H. Nazran Nazier, Armansyah Abdi, Neirul Nizam, Budi Surya Hasibuan (Rantau Prapat), Hasanuddin (Kota Pinang) Edison Samosir (Pangururan), Jimmy Sitinjak (Balige), Natar Manalu (Sidikalang), Arlius Tumanggor (Pakpak Bharat)Parlindungan Hutasoit, Marolop Panggabean (Tarutung), Zulfan Nasution, Alam Satriwal Tanjung (Sibolga/Tapanuli Tengah), H. Syarifuddin Nasution, Mohot Lubis, Sukri Falah Harahap, Balyan Kadir Nasution (Padang Sidimpuan), Idaham Butarbutar (Gunung Tua), Iskandar Hasibuan, Munir Lubis (Panyabungan), Bothaniman Jaya Telaumbanua (Gunung Sitoli). Wartawan Aceh: H. Adnan NS, Aldin Nainggolan, Muhammad Zairin, Munawardi Ismail, Zafrullah, T. Mansursyah, T. Ardiansyah, Jaka Rasyid (Banda Aceh), Iskandarsyah (Aceh Besar), Bustami Saleh, M. Jakfar Ahmad, Jamali Sulaiman, Arafat Nur, M. Nasir Age, Fakhrurazi Araly, Zainal Abidin, Zainuddin Abdullah, Maimun (Lhokseumawe), Muhammad Hanafiah (Kuala Simpang), H. Syahrul Karim, H. Ibnu Sa’dan, Agusni AH, H. Samsuar (Langsa), Musyawir (Lhoksukon), Muhammad H. Ishak (Idi), HAR Djuli, Amiruddin (Bireuen), Bahtiar Gayo, Irwandi (Takengon), Muhammad Riza, H. Rusli Ismail (Sigli), T. Zakaria Al-Bahri (Sabang), Khairul Boang Manalu (Subulussalam), Zamzamy Surya (Tapak Tuan), Ali Amran, Mahadi Pinem (Kutacane), Bustanuddin , Wintoni (Blangkejeren), Khairul Akhyar, Irham Hakim (Bener Meriah), Tarmizi Ripan, Mansurdin (Singkil), Muhammad Rapyan (Sinabang).
� Semua wartawan Waspada dilengkapi dengan kartu pers. Jangan layani dan segera laporkan ke pihak berwajib atau ke Sekretaris Redaksi bila ada oknum yang mengaku wartawan Waspada tetapi tidak bisa menunjukkan kartu pers yang sah, ditandatangani Pemimpin Redaksi �