Sumatera Utara
B4
WASPADA Jumat 4 November 2011
Jembatan Provinsi Di Samosir Putus SAMOSIR (Waspada): Arus transportasi Jalan Lintas Provinsi di Samosir mengalami gangguan akibat terputusnya jembatan menghubungkan Pangururan dengan Tomok, tepatnya di Desa Dos Roha, Rabu (2/11) malam. Pantauan Waspada, Kamis (3/11), pelajar, PNS dan masyarakat harus melintasi sawah penduduk agar dapat melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil penumpang lain yang sudah menunggu di seberang jembatan. Kondisi jembatan ini sebenarnya sudah putus beberapa kali, namun selama ini warga hanya mampu membangun jembatan darurat dari pohon kelapa diganti plat besi, dilakukan lagi pemasangan roil. Namun akibat hujan deras, jembatan putus kembali. Lambannya penanganan Dinas Jalan Jem-
batan/Bina Marga Provsu, sangat disesalkan. Warga Samosir berharap pihak provinsi membuat pos penanganan tanggap darurat untuk mengatasi infrastruktur vital, sehingga penanganannya bisa lebih cepat dan efektif. Di lokasi terlihat Sekda Kab. Samosir Ir. Hatorangan Simarmata didampingi Sekretaris PU Samosir, Ir. Manogar Situmorang, Plh. Kabid Bina Proram/Kasi Survey Dinas PU Samosir, Ir. Mangoloi Sinaga, MM, meninjau putusnya jembatan. Plt. Kadis PU Samosir, Drs Subandrio Parhusip menjawab Waspada, mengatakan dia kemarin malam langsung berangkat ke Medan berkoordinasi dengan pihak Dinas Bina Marga Provinsi, sekaligusmembawasuratdariBupatiSamosiruntuk permohonan pemasangan jembatan Belly yang akan dipasang di sisi kiri dan kanan jembatan.(c11)
PLTA Asahan III Keluarkan Dana Rp15,3 M Untuk Bebaskan 16 Ha BALIGE(Waspada): Proyek Pembangkit Listrik TenagaAir(PLTA)AsahanIIIdiDusunBatumamak, Desa Meranti Utara, Kec.Pintupohan Meranti mengeluarkan dana Rp15,3 miliar lebih kepada Tim P2T Toba Samosir (Tobasa) untuk pembebasan lahan proyek seluas 16 hektar. “Pembebasan lahan terlambat karena dari total luas tapak proyek PLTA Asahan III seluas 210 hektar baru dapat dibebaskan 16 hektar atau sekitar 8,9 persen yang menghabiskan dana sekitar Rp15,3 miliar,” kata Manager Robert Purba seusai peletakanbatupertamapembangunanKantorSub Polsek Porsea, Dusun Batumamak, Rabu (2/11).
Mulai Maret 2011 hingga saat ini belum ada tambahan areal yang bisa dibebaskan Tim P2T Tobasa maupun Asahan, kata Robert. Namun,sekarangterjadieuphoriamasyarakat untukmemperolehkeuntungansebesar-besarnya dengan kehadiran Proyek PLTA Asahan III dengan menanam tanaman secara rapat dan tidak wajar pada luasan tanah yang akan dibebaskan. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati To-basa Liberty Pasaribu, Ketua DPRD Tobasa Sahat Panjaitan, Kapolres Tobasa AKBP Musa Tampu-bolon, para tokoh agama dan masyarakat setempat.a22)
P. SIANTAR (Waspada): Mengaku bisa memasukkan orang menjadi PNS di Pemkab Simalungun dengan uang Rp 60 juta, akhirnya AHN, 38, wiraswasta, warga Jalan Kasuari, Kel. Sipinggolpinggol, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar diadukan korbannya ke polisi. Keterangan dihimpun dan pengaduan korban Ratna Sari Siregar, 53, ibu rumah tangga, warga Jalan Melanthon Siregar, Kel. Pematang Marihat, Kec. Siantar Marihat, di Polres, belum lama ini menyebutkan, AHN diduga melakukan penipuan danpenggelapanuangkorbandiBankMandiri,Jalan Jend Sudirman, Pematangsiantar, minggu lalu. Menurutkorban,saksiSaparuddin,45,anggota TNI AD, Jumat 17 Desember 2010 menawarkan penyisipanPNSakhirDesemberdanmengenalkan AHS. Besoknya, Sabtu 18 Agustus 2010, korban ke rumah Saparuddin memastikan pembicaraan sebelumnya. Di rumah Saparuddin, korban berbicara dengan AHN melalui HP dan AHN menyatakan kalau korban mau memasukkan anaknya Citra Dewi Damanik menjadi PNS di Pemkab Simalungun, harus membayar Rp60 juta dan sebagai tanda jadi, korban harus mengirimkan
uang muka Rp20 juta ke nomor rekening AHN. Korban kemudian menstransfer Rp20 juta ke nomor rekening AHN melalui Bank Mandiri, Pematangsiantar. Ternyata, pengumuman di koran nama anak korban tidak terdaftar lulus menjadi CPNS di Pemkab Simalungun. Januari 2011, AHN datang ke rumah korban dan menerangkan anak korban bisa masuk jadi PNS di Kisaran Februari 2011. Namun, AHN tidak juga dapat memasukkan anak korban menjadi PNS hingga akhir Februari 2011, dan kembali berjanji memasukkan anak korban menjadi PNS di Rumah Sakit USU Medan pertengahan Maret 2011. AHN menerangkan kepada korban lewat HP, anak korban harus honor dulu di Rumah Sakit USU Medan. Pada Mei 2011 itu pula, AHN mengirimkan selebaran kertas melalui fax kepada korban dan menerangkan kertas itu SK honor anak korban. Kapolres Pematangsiantar AKBP Alberd TB Sianipar, SIK, MH saat dikonfirmasi melalui Kasubbag Humas AKP Altur Pasaribu dan Kasat Reskrim AKP Azharuddin, Rabu (2/ 11) membenarkan.(a30)
Mengaku Bisa Memasukkan Jadi PNS, Diadukan Ke Polisi
Waspada/Edison Samosir
JEMBATAN Propinsi di Samosir terputus, Dinas Bina Marga Sumut diminta tanggap lakukan perbaikan. Masyarakat berupaya melakukan perbaikan jembatan sementara agar bisa dilalui kendaraan, Kamis (3/11). Lokasi berada di Desa Dosroha.
Usut Dana Jamkesmas Dan Jamkesda Di RS Panyabungan PANYABUNGAN (Waspada): Ketua Fraksi Madina Bersatu DPRD Madina, H. Bahri Efendi Hasibuan minta penegak hukum mengusut penggunaan dana Jamkesda, maupun Jamkesmas di RSUD Panyabungan, dan Dinas Kesehatan Madina.
Itu disampaikannya kepada Waspada, Kamis (3/11) di Panyabungan. Bahri menduga dan khwatir ada ‘permainan’ dalam penggunaandanaJamkesdayang ditampung dalam APBD Madina tahun 2011 Rp500 juta, dan Rp4 miliar untuk Jamkesmas yang ditampung dalam APBN. “Supaya informasi penggunaan anggaran tersebut tidak simpang siur, sebaiknya Komisi
Komite SMK 1 Barumun Minta Pemkab Palas Tegas SIBUHUAN (Waspada): Ketua Komite SMK 1 Barumun meminta ketegasan Pemkab Padanglawas terkait masalah pembangunan Gedung Rumah Adat di areal sekolah itu, karena bisa menimbulkan masalah baru dalam peningkatan status sekolah berstandar nasional tersebut. Demikian disampaikan H. Abdul Azis Siregar kepada Waspada, Kamis (3/11) menyikapi demo siswa SMK 1 Barumun, Rabu (2/ 11) terkait pembangunan gedung rumah adat di lokasi sekolah itu. Dikatakannya, sebagai perwakilan orang tua siswa, ia merasa sangat kecewa terhadap sikap pemerintah yang mengabaikan peningkatan mutu dan status SMK 1 Barumun yang saat ini telah menjadi salah satu sekolah menengah kejuruan yang menjadi favorit. Ironisnya, di satu sisi Pemkab sesuai dengan visi misi termasuk mencerdaskan masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pendidikan. Tetapi, di sisi lain PemkabPadanglawasmengutamakankepentingandemikeuntungan pihak tertentu. SedangkanKepalaDinasPendidikanPemkabPadanglawasAliIrfan Hasibuan,SPd,Kamis(3/11)ketikadimintaitanggapannya,mengatakan, masalah pembangunan rumah adat itu pihaknya tidak ada merestui ataupun melarang, karena merupakan kebijakan pimpinan. Sesuai ketentuan, lokasi SMK berstandar nasional kuran-lebih 5 hektar,makajikatetapdibangunrumahadat,makalahannyaberkurang. SehinggamasterplanpembangunanSMK1Barumunyangtelahdiajukan ke pusat tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, katanya. (a33)
Pilkades 5 Desa Di Angkola Barat, 1 TPS Gagal ANGKOLA BARAT (Waspada) : Lima desa di Kecamatan Angkola Barat, Kab .Tapanuli Selatan lima desa menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), baru-baru ini dan 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) gagal. KelimadesaituSiuhom,Sisundung,PanobasanLombang,Lembah Lubuk Raya dan Parsalakan. Sedangkan laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di Desa Lembah Lubuk Raya Purba Tua Siregar, kuota Daftar Pemilih Tetap (DPT) 333 jiwa, undangan yang tersalur kepada 281 jiwa dari tiga dusun. Lanjutnya, ketiga dusun itu Dusun I Pintu Batu, Dusun IITambiski dan Dusun III Padang Julu. Ketiga dusun ini tergabung dalam satu wilayah dinaungi Desa Lembah Lubuk Raya oleh Kepala Desa yang lama Parulian Siregar dan Sekdes Ridoan Rambe. PurbaTua Siregar juga menjelaskan, ketika Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibuka sekira pukul 08:00 sampai 12:30 suara yang masuk 60, namun kertas suara yang gagal hampir mencapai setengahnya. Jumlah suara Cakades 1 hanya 39 suara, Cakades 2 mendapat 4 suara, dan suara tidak 17 suara. “Menurut Peraturan Bupati Tapanuli Selatan No. 06/PR/2011 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perda 27/2006 tentang pemilihan, penetapan dan pemberhentian kepala desa,Pasal 22 Ayat (2), jika jumlah pemilih kurang dari dua per tiga (2/3) pemilih, dinyatakan batal,’’ ungkap Purba. Pantauan Waspada, TPS di lima desa dijaga ketat aparat TNI dan Polri untuk menghindari ketidak senangan para calon kepala desa yang kalah, serta pro-kontra di antara massa pendukung para Cakades..Camat Angkola Barat, Ongku MA Sormin kepada Waspada di TPS Desa Lembah Lubuk Raya mengatakan, sangat prihatin atas kondisi jumlah warga yang kurang antusias mengikuti Pilkades, sehingga dinyatakan gagal.(c13)
IV DPRD Madina memanggil DirekturRUDPanyabungan,Drg. Bidasri untuk menjelaskan tahapan dan sudah sampai dimana penggunaan dana Jamkesda di rumahsakitpemerintahitu,”ucap Bahri. Selainitu,pengaduanmasyarakat tentang tata cara pembayaran biaya rawat inap di RSUD Panyabungan juga harus diusut. Karena isu yang berkembang, pihak RSUD Panyabungan tidak pernah menunjukkan bon pembayaran asli kepada pasien/keluarga pasien dalam pembayaran biaya rumah sakit, kecuali jumlah pembayaran yang tertera di secarik kertas. Bahri juga sependapat dengan statement Ketua Komisi IV, Arminsyah Batubara beberapa yang menyampaikan sebaiknya Direktur RSUD diganti dan diimpor dari luar Madina. Karena, pelayanan di RSUD Panyabungan tak ada perubahan sama sekali. Sejumlah kepala bagaian di rumah sakit itu pun harus diganti jika ingin pelayanan membaik.“Kalaubupatidanwakil bupati ingin mensukseskan visi misinya di bidang kesehatan. Se-
baiknya Direktur RSUD Panyabungan dan sejumlah kepala bagian diganti,” ucap Bahri. Ketua Jaringan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (JAMSU), Iswadi Batubara menambahkan, pelayanan di RSUD Panyabungan sangat mengecewakan. IajugamendesakKomisiIVDPRD Madina bertindak cepat kalau punya ‘nyali’. Pelayanan mengecewakan itu menurut Iswadi, sudah disaksikannya langsung pada Rabu (2/ 11) sekira pukul 21:00. Ia menyaksikan bagaimana panik dan kecewanya pihak keluarga dari seorang pasien perempuan yang hamil asal Desa Sabajior, Kec. Panyabungan Barat. “Bayangkan saja, setelah diperiksa dokter umum anak di kandunganmeninggal,bukannya langsung dioperasi tapi ibu hamil tersebut malah dibiarkan terbaringmerintihkesakitandanbertahan dengan kekuatan obat bius. Bahkan hingga pagi, pasien tak jugadioperasidenganalasantidak ada dokter bedah. Itu kejadian yang kita lihat langsung, dan mungkin banyak lagi kejadian yang lewat dari pantauana,” ucap
Iswadi. Yang jelas, menurut Iswadi, dalam waktu dekat pihaknya membuka posko pengaduan terkait pelayanan RSUD Panyabungan. Ia berharap masyarakat yang merasa dirugikan, supaya menyampaikan pengaduan di posko. Catatan kecil kepemimpinan Drg. Bidasari di RSUD Panyabungan yang sempat menyita perhatianpublikantaralain,Ketua DPRD Madina, As Imran Khaitamy ribut di RSUD itu karena kecewa dengan pelayanan. Kemudian penggunaan fluxum obat jantung berbahan babi yang menghebohkan masyarakat. Meninggalnya seorang anak asal Kelurahan Kota Siantar akibat terlambat mendapat obat tetanus, karena orang tua si anak tidak mampu, dan kejadian lainnya. IswadiBatubarajugabingung dengan Baperjakat di kepemimpinan Bupati Madina, Hidayat Batubara. Karena, Drg. Bidasari yang diberhentikan dari RSUD Panyabungan sekira 5 bulan lalu diangkatkembalisebagaiDirektur RSUD Panyabungan.(c14)
Lembaga Adat Marga Meha Dan Mungkur Ziarahi Leluhur HUMBAHAS (Waspada) : Lembaga Adat Marga Meha dan Mungkur se-Indonesia menziarahi makam leluhurnya di Dusun Sintuba Lae Kundulan, DesaTara Bintang, Kec. Tara Bintang, Kab. Humbang Hasundutan, belum lama ini. Marga Meha dan Mungkur sebagai turunan Toga Naipospos sampai ke Marbun Lumbangaol. Tujuan ziarah untuk memperkenalkan sejarah perkembangan silsilah kemargaan dan kenegerian (tanah ulayat) kepadapuluhanturunanmargadari berbagai perantauan dari daerah lainnya yang hadir saat itu. Demikian dituturkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Marga Meha Dan Mungkur, Nasib Mungkur, SH, kepada Waspada, Kamis (3/11) siang. Nasib mengisahkan, sejarah leluhur si-Meka-Meka (dialek Pakpak Bharat) kemudian disingkatmenjadimargaMeha.‘’SiMeha memiliki empat anak, dan anak pertama diberi nama Perbentang, anak kedua Perburu, ketiga
Penjala, terakhir Pengultop. Kemudiandariketurunanke-empat tersebut lahirlah Si Mungkur,’’ papar Nasib. Kata Nasib, selain ziarah juga memugar dan melestarikan peninggalan-peningggalan bersejarah secara turun-temurun yang telah berumur ratusan tahun. Sehingga warisan leluhur dapat dipertahankan saat ini untuk turunan marga masa pada masa mendatang. ‘’Berbagai warisan leluhur itu, antara lain tanah ulayat puluhan ribu hektar di Tara Bintang yang meliputi wilayah kenegerian pada masa lampau hingga sekarang,’’ungkapnya. Di antara kenegerian itu, lanjutnya,memilikitigabelasLebbuh (desa) dan memiliki sepuluh raja kuta (setingkat kepala desa) pada masa sebelum dan sesudah kolonial Belanda tiba di Indonesia. KesepuluhLebbuhyangadasampai sekarang, Lebbuh Lae Terras, Tara Bintang, Gettcih, Lae Maga, Siantar Sitanduk, Napakubangen Karontang, Arse, Simbara, Rum-
bia, Napasingkam, Lae Kundulan dan Lae Kapur. Hadir dalam acara itu Ketua Lembaga Adat DPP Marga Meha dan Mungkur, Nasib Mungkur SH, Sekretaris Ali Akbar Meha, Humas Kiman Meha, Penasehat Menes Mungkur dan lainnya. Kemudian ungkap Nasib kembali, dua bahasa daerah serta dua peradatan digunakan masyarakat di Kec.Tara Bintang, yaitu Pakpak Dairi Kelasen yang masuk dalam salah satu bagian lima bagian puak Pakpak dan bahasa etnisToba Humbang Hasundutan. ‘’Secara Geografis, Tara BintangdiperbatasanPakpakBharat, Dairi,TapanuliTengah dan Humbang Hasundutan yang dulunya Taput. Sedangkan dua bahasa daerah dan peradatan Pakpak Kelasen danToba Humbang HasundutandipergunakanolehwargaTaraBintangsekitarnya,’’katanya. Harapan kami kepada Pemkab Humbahas agar lebih memperhatikan kondisi daerah ini, sepertisaranajalan,sekolah,MCK dan sarana air bersih.(c13)
Tiga Tahun PDAM Tirta Umbu Nias Terus Merugi G. SITOLI (Waspada): Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Umbu dikelola BUMD Pemkab Nias, tiga tahun terakhir terus merugi sehingga belum mampu berkontribusi terhadap PAD. Demikian disampaikan Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli saat melantik Bernardus B. Ndruru, SH sebagai Direktur PDAM Tirta Umbu periode 2011-2015 di Kantor Bupati Nias, Kamis (3/11). Hadir pada acara tersebut di antaranya Ketua DPRD Kab. Nias Sokhizanolo Zai, Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, Sekda Kab Nias, Marthinus Lase, unsur Muspida Kab. Nias, para pimpinan BUMN/BUMD, SKPD Pemkab Nias. Bupatimengatakan,sejakdikembalikanpengelolaandanpelayanan air minum dari Tirtanadi kepada Tirta Umbu Kab. Nias awal 2009, berbagai program dan kegiatan dilaksanakan, akan tetapi belum pernah memperoleh laba usaha bahkan selalu rugi. (a25)
Waspada/Ist
KETUA Umum Lembaga Adat Marga Meha-Mungkur, Nasib Mungkur SH serta rombongan beserta Raja Kuta/Sulang Silima se-Negeri Meha-Mungkur berziarah ke makam leluhur si Meka-Meka, di Dusun Sintuba Lae Kundulan, Desa Tara Bintang, Kec.Tarabintang, Kab.Humbang Hasundutan.
Waspada/Dickson Pelawi
PEKERJA manfaatkan batu sungai untuk pembuatan bronjong di Sungai Sidompak, Desa Tongging, Kec. Merek, Kab. Karo.
Proyek Normalisasi Tanggul Sungai Di Tongging Bermasalah
TONGGING (Waspada ): Dua proyek rehabilitasi/normalisasi tanggul Aek Sigumbang, Desa Tongging, Kec. Merek, Kab. Karo dengan dana bersumber dari anual fee yang dilaksanakan UD. KM Medan dan UDYS Medan di Aek Sidompak, diduga bermasalah. Masing-masing proyek itu dengan anggaran Rp399,1 juta yang dananya bersumber dari APBD Karo 2011 dan Rp498,9 juta. Hal itu diungkapkan sejumlah warga desa tersebut, belum lama ini. Munculnya dugaan bermasalah itu menurut masyarakatsetempat,selaintidakadaplankproyek di sekitar kegiatan, ternyata lebar permukaan bronjongyangdipasangtidaksesuaidenganbestek karena batu yang dipasang bisa menyebabkan air sungai mengancam ahan pertanian di sebelahnya. Begitu pula kondisi kawat bronjong yang dipasang beberapa meter, di antaranya menggunakan kawat bekas, kata penduduk DesaTongging marga Manihuruk. Sedangkan warga marga Munte mensinyalir proyekpembronjongankeduasungai itudisubkan dari rekanan Medan kepada rekanan lokal di Kabanjahe. Selain itu pula, katanya, penggunaan material batu kali seharusnya diambil dari luar
sesuai Rencana Anggaran Bangunan (RAB), namunternyatadaridasarsungai,sehinggadiduga mark- up dalam anggaran . Sisi lain , katanya, kegiatan normalisasi di Aek Sidompak khusus pinggir DanauToba, disinyalir jumlahkubikbelummemenuhipersyaratansesuai petunjuk teknis lapangan. Alasannya, tinggi bronjong harus 3 tingkat, namun baru pasang dua tingkat dan kegiatannya dihentikan. Namun, warga itu mengaku tidak mengetahui pasti penyebab proyek dihentikan meski belum selesai. Sementara, pelaksana lapangan rehabilitasi tanggul Sungai Sidompak B. Simbolon, warga Kabanjahe yang ditemui, Rabu (2/11) sore di lokasi proyek mengakui tidak mengetahui kenapa plank proyek tidak dipasang. Begitu pula tentang pemanfaatan batu sungai yang dijadikan sebagai material utama dalam pembuatan bronjong. Simbolon juga mengaku tidakmengetahuinya. Diahanyadisuruh mengerjakan dengan memanfaatkan batu dari sungai. Sementara, informasi lain menyangkut sub rekanan kerja Tanah Karo yang dimanfaatkan perusahaan dari Medan untuk pengerjaan proyek ini hingga saat ini belum diketahui secara pasti.(a36)
Tambang Emas Batangtoru Tetap Komitmen Soal Tenaga Kerja Lokal BATANGTORU (Waspada): Proyek tambang emas G-Resources Martabe di Kec. Batangtoru, Kab. Tapanuli Selatan, hingga kini masih berada dalam fase konstruksi. Meski demikian, pihak perusahaan masih tetap memenuhi komitmen untukmemenuhijanjimengutamakanpekerjanya dari tenaga kerja lokal. Menurut data per 31 Oktober 2011 yang diperoleh Waspada, Rabu (2/11), terdapat 3.785 pekerja di proyek ini. Dimana 1.696 orang atau 44,8 persen merupakan tenaga kerja lokal yang berasal dari 10 desa lingkar tambang dan beberapa daerah lainnya di Tapsel. “Pencapaian penyerapan tenaga kerja lokal ini sebenarnya telah melewati target yang ditentukan dalam AMDAL. Yakni pada masa konstruksi penyerapan tenaga kerja lokal minimal 40 persen, sementara ini sudah 44,8 persen,” kata Manager Community Relations, Stevi Thomas. Dijelaskannya, proyek Martabe sebenarnya mempekerjakan lebih banyak karyawan pada fase konstruksi. Tujuannya untuk memastikan semua fasilitas dan infrastuktur terbangun dengan tepat waktu dan sejalan dengan target produksi. Setelah pembangunan fasilitas selesai, karyawan di bidang konstruksi dengan sistem kontrak akan selesai masa kerjanya. Jika berminat
bekerja kembali di proyek Martabe, pekerja dianjurkan mengirimkan ulang aplikasi lamaran. Tentunya harus sesuai keahlian dan lowongan kerja yang tersedia. “Proyek Martabe ini rencananya akan memulai produksi emas batangan pertama di akhir kuartal pertama 2012. Di fase ini jumlah tenaga kerja sekitar 1.500 orang, dan ke depannya bisa saja terus meningkat,” ujar Stevi didampingi stafnya Nivie Riatianie. Pada fase ini, porsi terbesar tenaga kerja akan terserap di bidang pengolahan dan pemeliharaan. Seperti halnya teknisi, mekanik, operator, dan beberapa bidang lainnya. Penentuan status kerja setiapkaryawanbergantungpadaspesifikasibidang pekerjaan, ada yang temporer/kontrak dan permanen. Dalam waktu dekat proyek Martabe juga akan melakukan rekrutmen karyawan lokal, yang pada faseproduksinantidirencanakanbekerjadibidang pengolahan dan pemeliharaan. Untuk rekrutmen ini, G-Resources Martabe akan bekerjasama dengan Martabe Community Consultative Committee (MC3) yang para pengurusnya adalah perwakilan warga 10 desa lingkar tambang. MC3 berfungsi menjembatani komunikasi antara warga dan perusahaan. (a27)