Waspada, Jumat 31 Agustus 2012

Nusantara

WASPADA Jumat 31 Agustus 2012

A7

Otak Bentrokan Kelompok Ambon Diburu

Antara

JOKOWI DI PERNIKAHAN NUNUNG: Artis dan komedian, Nunung bersama suaminya, Iyan, menerima kado dari Walikota Solo, Jokowi, seusai melangsungkan Akad Nikah di Sumber, Solo, Jateng, Kamis (30/8). Jokowi yang diundang khusus oleh pasangan Nunung dan Iyan tersebut memberikan selamat serta mendoakan agar pernikahan mereka langgeng selamanya.

JAKARTA (Waspada) : Dua orang tewas ditembak polisi akibat bentrokan antara kelompok Jhon Kei dan Hercules dari daerah Ambon, polisi masih memburu otak pelaku bentrokan di Taman Palm, Cengkareng, Jakarta, pada Kamis (29/8).

Kedua yang tewas itu karena berupaya melawan petugas dengan menabrakkan mobil yakni, Semi Binggo tewas akibat luka tembak pada bagian kepala belakang tembus pelipis sebelah kiri dan Lajuma Maswatu,28, korban mengalami luka tembak pada bagian dada belakang tembus dada depan sebelah kanan.

“Pada saat penggeledahan terhadap kelompok Jhon Kei, sebuah mobil Toyota Innova yang sampai saat ini belum diketahui nomor polisi menurut keterangan, mobilnya melaju sangat kencang dari arah perempatan Daan Mogot yang berpenumpang Ambon,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (30/8).

Berawal dari petugas mencoba memberhentikan mobil tersebut tapi tidak dihiraukan. Saat dilakukan penghadangan, pengendara membahayak petugas lantaran coba menabrak.”Saat itu dilakukan penembakan ke udara tetapi tetap tidak dihiraukan, maka petugas terpaksa melakukan penembakan” terang Rikwanto.

Akibat bentrokan, polisi memeriksa 102 orang anak buah John Kei di Polres Jakarta Barat. Sedangkan delapan orang anak buah Hercules diperiksa di Polda Metro Jaya.

“Rais Kei adalah penggerak dari kelompok John Kei saat ini masih statusnya DPO (Daftar Pencarian Orang), kini tengah kita buru,” kata Rikwanto. (j02)

Antara

HUT POLWAN: Sejumlah polwan menunjukan bunga yang akan dibagikan ke pengendara di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (30/8). Pembagian bunga tersebut dalam rangka menyambut HUT ke 64 Polwan yang jatuh pada 1 September 2012.

Presiden Perpanjang Tugas Komisioner Komnas HAM

Ketua MPR Dan Anggota DPR Apresiasi JAKARTA (Waspada): Dengan selesainya masa tugas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 30 Agustus 2012, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas meminta semua pihak untuk secepatnya mencari jalan keluar agar tidak terjadi kekosongan Komnas HAM. Karena itu, langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperpanjang tugas Komnas HAM itu perlu diapresiasi.

“Saya juga akan bertemu DPR untuk bisa menyeselesaikan.Yang penting jangan ada kekosongan Komnas HAM. Untuk itu semua pihak agar tidak saling menyalahkan dan

sebaik-nya sama-sama mencari jalan penyelesaian yang terbaik,” tandas Taufiq Kiemas pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (30/8).

Masa kerja Komnas HAM habis pada 30 Agustus 2012 ini.

Namun Komisi III DPR belum menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test calon anggota Komnas HAM. Menurut Ketua Timsel Komnas HAM Jimly Assiddiqie, ada beberapa solusi yang bisa ditempuh, antara lain penerbitan Perpu atau bisa dikosongkan dengan sementara menugaskan Sekjen Komnas HAM menerima laporan masyarakat.

SementaraWakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin juga

mengapresiasi langkah presiden yang telah memperpanjang masa kerja Komnas HAM. Perpanjangan yang bersifat sementara hingga terpilihnya komisioner baru itu, telah mengakhiri situasi darurat Komnas HAM. Menurut Lukman, tanpa perpanjangan masa jabatan ini maka eksistensi Komnas HAM bisa kandas. Apapun keputusan cepat SBY layak diapresiasi.

“Tanpa perpanjangan masa jabatan itu, maka eksistensi Komnas HAM tak miliki legalitasnya. Bila sampai terjadi, sungguh hal itu merupakan pengingkaran negara atas amanah konstitusinya sendiri.

Negara bisa dinilai tak lagi miliki

kepedulian terhadap perlindungan HAM warganegaranya,”tandasnya.

Resmi Diperpanjang Presiden resmi memperpanjang masa tugas komisioner Komnas HAM. Keppres perpanjangan itu sudah ditandatangani Rabu (29/8) malam.

“Atas permintaan DPR agar diperpanjang, makanya kita perpanjang. Karena itu presiden memperpanjang,” kata Mensesneg Sudi Silalahi di sela-sela puncak Hari Teknologi Nasional di Jl Asia Afrika, Bandung, Kamis (30/8).

Sudi menegaskan, proses perpanjangan itu ditandatangani setelah ada surat permintaan dari DPR. Pihak Istana kemu-

dian menyusun draftnya dan diajukan kepada presiden. Batas waktu masa jabatan perpanjangan komisioner Komnas HAM itu, sesuai Keppres tersebut berlaku hingga terpilihnya pejabat Komnas HAM yang baru.

Apresiasi yang sama datang dari Komisi III DPR memuji Presiden SBY yang menerbitkan Keppres perpanjangan masa kerja Komnas HAM. Presiden dipandang peduli kepada eksistensi Komnas HAM. “Itu patut diapresiasi. Itu bentuk keperdulian terhadap eksistensi Komnas HAM,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy. Dikatakan, Keppres itu tak akan berlangsung lama. Karena

Ketua DPRD Tapteng Harus Ditahan ragu,” kata Syafruddin.

Apalagi ancaman pidana yang didakwakan terhadap Sintong di atas 5 tahun penjara.

Kasus ilegal loging tersebut terjadi pada tahun 2005 ketika Sintong Gultom belum menjadi pengurus Partai Demokrat dan belum menjabat Ketua DPRD Tapteng.

Pada Oktober 2006 Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri setempat, kemudian majelis hakim menggelar sidang dengan pembacaan surat dakwaan.

Dalam putusan sela eksepsi terdakwa dikabulkan oleh hakim dengan alasan dakwaan disusun tidak cermat dan lengkap. Atas putusan tersebut JPU mengajukan perlawanan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Dalam putusan kasasi no 1194 K/Pid.Sus/2008 tgl 3 November 2008 menyatakan surat dakwaan itu telah sesuai dengan ketentuan hukum dan memerintahkan pengadilan negeri untuk melanjutkan pemeriksaan materi perkara dengan terdakwa Sintong Gultom.

Dalam persidangan yang digelar 6 kali Sintong tidak pernah hadir maka sidang tidak bisa dilanjutkan.

Sementara Kejari Tapteng tidak melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terdakwa. Majelis hakim mengembalikan berkas perkara ke Kejari Sibolga.

Sejak itu sampai November

Dukungan PKS Ke Foke Bukan Karena Mahar JAKARTA (Waspada): Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menegaskan, dukungan PKS kepada pasangan Fauzi Bowo (Foke) dan Nachrowi Ramli (Nara) pada putaran kedua pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta bukan karena mahar, tetapi akibat ketidakjelasan sikap cagub yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra, yakni Joko Widodo (Jokowi), yang ditanya PKS komitmennya untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai gubernur sampai akhir masa tugasnya dan tidak berpikir untuk maju dalam Pilpres 2014 mendatang. “ PKS memutuskan untuk mendukung pasangan Foke dan Nara, sama sekali tidak ada kaitan dengan mahar, “ tegas Mahfudz kepada wartawan, Rabu (29/8), di Gedung DPR, Jakarta.

Mahfudz pun menuding soal mahar itu merupakan isu yang diedarkan pihak tidak bertanggungjawab. Sebelum memutuskan dukungan, PKS

katanya menanyakan komitmen Jokowi untuk menuntaskan masa jabatannya jika menang. Hal itu dilakukan karena PKS tidak mau dukungan yang diberikan menjadi sia-sia , sebab tanpa komitmen bisa saja nanti baru satu tahun menjabat gubernur, langsung meninggalkan jabatannya.

“Kalau kita berkoalisi tentunya masing-masing pihak harus bisa menghormati kontrak politik. Jokowi sendiri tidak ada konfirmasi mengenai hal itu, jadi kita anggap tidak setuju dengan syarat yang kita ajukan,” jelasnya.

Mahfudz tidak membantah bahwa PKS dulu mendukung Jokowi pada pilkada wali kota Solo, karena melihat gagasangagasan Jokowi sangat bagus dan bisa diimplementasikan.

“Tapi kita tidak mau orang yang diberikan amanah terus memburu jabatan yang lebih tinggi.

Kita tidak mau hal itu menjadi trend atau gejala umum karena hal itu mencederai amanah yang diberikan,” tandasnya. (aya)

2011 perkara terdakwa Sintong luput dari proses hukum. Pada 21 November 2011 berkas perkara kembali disidangkan dan terdakwa tidak pernah hadir meski sidang digelar 6 kali dan kejaksaan juga tidak melakukan upaya paksa berupa penangkapan.

Bahkan 6 Februari 2012 Kejari Sibolga menyatakan mencabut berkas perkara melalui surat yang ditujukan kepada majelis hakim dengan alasan perkara nebis in idem. Padahal berdasarkan pasal 76 ayat 2 KUHP, perkara tersebut tidak bisa dinyatakan nebis in idem.

Kusutnya penanganan kasus ini mendapat perhatian serius Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan, jajarannya akan memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sibolga Kemal Sianipar terkait tidak disidangkannya terdakwa Sintong Gultom, Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng).

“Kita minta laporan dari sana apa benar demikian, itu enggak boleh. Kita periksa nanti dia (Kajari Sibolga_red),” kata Kejagung.(j02)

bisa menggugat. Kita tidak usah melihat dasar hukum tapi dari keadilan dan kemanfaatannya,” tambah politisi PAN itu.

30 Calon Sudah Di DPR 30 Nama calon komisioner Komnas HAM sudah diserahkan kepada DPR sebelum masa reses lalu, namun hingga kini belum juga diproses.

Ketua DPR RI Marzuki Alie menegaskan, Komisi III akan segera melaksanakan uji kepatutan seleksi komisioner baru Komnas HAM dan ditargetkan selesai akhir September 2012.

“Jadi komisi III berjanji akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan mulai minggu pertama hingga minggu ketiga bulan

September,” kata dia, di gedung DPR, Jakarta,Kamis, (30/8) Menurut Marzuki, DPR sudah menyetujui perpanjangan masa jabatan komisioner Komnas HAM. “Jangan ada kekosongan apalagi pada situasi sekarang,” tegas dia.

Ditambahkan Marzuki, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin juga sudah mengkonfirmasi bahwa presiden memang akan memperpanjang masa tugas Komisioner Komnas HAM yang lama hingga menunggu selesai proses seleksi di DPR. Perpanjangan itu, lanjut dia, berlaku hingga dilantik para komisioner yang baru hasil pilihan Komisi III. (j07/aya)

Sri Sultan Siap Tinggalkan Partai Golkar, Agung Optimis

Pakar Hukum Pidana Prof Andi Hamzah:

JAKARTA (Waspada): Ahli hukum pidana Prof Andi Hamzah berpendapat jaksa penuntut umum (JPU) harus melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) Sintong Gultom, tersangka kasus ilegal loging kayu rotan.

Penahanan dilakukan mengingat Sintong pada persidangan sebelumnya mangkir sebanyak 12 kali.

“JPU harus pro aktif meminta polisi menangkap dan menghadirkan terdakwa ke persidangan,” kata Andi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (28/8) terkait penanganan perkara terdakwa Sintong Gultom oleh Kejaksaan Negeri Sibolga,Tapteng ditangani secara berlarut-larut.

Menurut Andi untuk mempermudah proses persidangan setelah polisi menangkap tersangka, pada proses persidangan nanti JPU harus meminta majelis mengeluarkan penetapan penahanan.

“Supaya tidak terulang apa yang dilakukan tersangka pada persidangan sebelumnya,” katanya.

Hal senada juga disampaikan pakar hukum pidana Prof.

Dr. Syafruddin Kalo, penahanan terhadap Sintong perlu dilakukan supaya tidak mengalangi perbuatan yakni tidak hadir pada persidangan sebelumnya.

“Sudah ada alasan yang tepat dan cukup untuk menahan tersangka. JPU jangan ragu-

Komisi III akan menyelesaikan fit and proper test anggota Komnas HAM dalam sebulan.

“Saya rasa itu berlaku sebulan saja. Kita sudah tetapkan jadwal bahwa akhir bulan ini sudah selesai. Jadi meskipun Keppres perpanjangan kurang kuat, tapi ini ya bentuk kepedulian SBY terhadap keberadaan Komnas HAM itu saya kira cukup,” tegas Tjatur.

Tjatur berharap masalah darurat Komnas HAM tuntas dan tidak ada lagi saling menyalahkan terkait hal ini. “Ini masalah prosedur waktu yang tidak tepat itu.Ya memang kalau dikasih Perpu lucu juga kan dasar Perpu kan darurat. Ini kan prosedur, kalau ada orang usil

Antara

PEMERIKSAAN TIMAS GINTING: Mantan pejabat pembuat komitmen di Ditjen P2MKT Kemenakertrans, Timas Ginting usai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (30/2). Terpidana Timas Ginting menjalani pemeriksaan terkait kasus pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2008 sebagai saksi untuk dua warga malaysia R. Azmi bin Muhammad Yusof dan Hasan bin Kushi.

JAKARTA (Waspada): Agung Laksono optimis tanpa Sri Sultan Hamengkubuwono X suara Partai Golkar akan meningkat di Yogyakarta, karena keberhasilannya memimpin Yogyakarta sama halnya meningkatkan suara Partai Golkar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu. Pernyataan Agung yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu disampaikannya di Jakarta Kamis (30/8) menyusul disahkannya RUUK DIY menjadi UU yang mengharuskan Sri Sultan HB X tak boleh bergabung dengan partai politik.

Istri Sri Sultan, GKR Hemas yang juga Wakil Ketua DPD RI menegaskan, Sultan siap mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) Partai Golkar.

“Disahkannya RUUK DIY menjadi UU, maka makin mempertegas bahwa Sri Sultan harus meninggalkan Partai Golkar dan kapan dia mau mengembalikan KTA-nya itu terserah Sultan,” tandas Hemas di Jakarta, Kamis (30/8).

Sebelumnya, Sultan menyatakan siap keluar dari Golkar. Sultan akan mengikuti aturan dalam RUUK DIY. Namun demikian, Hemas menyatakan tidak tahu kapan waktunya Sultan akan meninggalkan Golkar secara resmi. “Itu terserah beliau saja,” ujar Hemas. Namun, Hemas menilai jika RUUK DIY itu sesuai harapan masyarakat.

Karena itu dia menyatakan tidak perlu memprotes klausul larangan Sultan masuk parpol dimaksud. “Jadi kalau saya lihat dengan ada klausul itu memang itu kepentingan semua parpol. Kalau saya melihatnya lebih baik.

Mungkin melihat sosok Sultan bukan milik satu

parpol tapi milik seluruh rakyat Yogya dan seluruh rakyat Indonesia,” tambah Hemas.

Menurut Hemas, parpol di DPR justru memberikan ruang lebih luas bagi Sultan untuk tampil menjadi salah satu figur pemimpin nasional. “Saya kira itu kepentingan dari semua Parpol dan Sultan dikehendaki untuk tidak hanya milik satu parpol. Saya kira itu lebih baik bahwa figur Sultan diperhitungkan bangsa ini,” ujarnya.

Agung meyakini keluarnya Sultan HB X tidak akan berpengaruh pada elektabilitas Golkar.

Malah dia yakin kesuksesan Sultan memimpin Yogyakarta akan berdampak positif bagi Golkar.

“Saya percaya tidak akan mempe-ngaruhi elektabilitas Golkar. Bahkan, kalau beliau arif bijaksana sebagai pemimpin Yogyakarta, justru akan meningkatkan elektabilitas,” Agung optimis.

Apalagi, lanjut Agung, image Sultan sebagai kader Golkar itu sudah sangat kuat, dan itu akan akan berdampak baik bagi Golkar. “Tapi, beliau tak perlu mengembalikan KTA Golkar. Yang penting, Sultan sudah tidak aktif lagi mengurusi Golkar. Untuk itu tidak perlu mengembalikan KTA.Yang pasti Sultan bukan lagi anggota partai,” tambah mantan Ketua DPR RI itu.

Menyinggung wacana agar presiden, gubernur dan kepala daerah tidak memegang jabatan di partai politik menyusul RUUK DIY dengan klausul larangan Sultan Yogyakarta sebagai gubernur menjabat struktur partai, menurutWakil ketua DPR Anis Matta, hal itu bisa digulirkan dalam bentuk UU Pilpres. (j07)

Indonesia Menjaring Wisatawan Lewat Festival Kopi INDONESIA salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia. Ada 14 provinsi yang menghasilkan kopi dengan cita rasa berbeda.

Kopi-kopi made in Indonesia itu pun sudah lama dikonsumsi dunia. Anehnya, belum banyak peminum kopi tersebut tahu kopi yang diteguknya itu berasal Indonesia. Bahkan belum begitu banyak dari para peminum kopi itu yang bertandang ke Indonesia khusus untuk menikmati kopi dan berwisata ke perkebunan kopi.

Salah satu solusinya, sejumlah pihak bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar Festival Kopi Indonesia atau Indonesian Coffee Festival (ICF) dengan tujuan memperkenalkan kopi Indonesia baik secara nasional maupun internasional dan sekaligus menjaring wisatwan.

Festival tersebut akan diselenggarakan pada 15-16 September 2012 di Museum Puri Lukisan, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali.

Director Indonesian Coffee Festival 2012, Ellyanthi Tambunan mengatakan 80 persen kopi-kopi Indonesia ada di luar negeri. Mirisnya PERAGAAN cara meracik kopi. banyak yang belum tahu kopi tersebut berasal dari sini. “Oleh karena itu, lewat festival ini kami ingin Dia berharap acaran ini diikuti juga oleh mahasiswa pariwisata memopulerkan kopi Indonesia agar diketahui khalayak nasional dari Bali. “Di sekolah pariwsisata di Jakarta dan Surabaya, barista dan juga internasional,” jelasnya saat jumpa pers di Gedung sudah masuk dalam kurikulum pariwisata. Diharapkan nantinya Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (28/8). akan ada sertifikasi untuk profesi barista,” terang Tuti.

Peserta yang berpartisipasi dalam festival kopi ini, lanjut Kemasan acara bazaar kopi, Yanthi menjelaskan berupa Yanthi begitu sapaan akrabnya adalah produsen kopi, petani pameran kopi dari berbagai daerah dalam bentuk stand atau kopi, restoran yang menggunakan kopi dalam menunya, booth yang diikuti produsen kopi maupun petani kopi. peralatan minum kopi dan mesin kopi serta spa yang Sedangkan tur wisata ke perkebunan kopi akan mengajak menggunakan kopi. “Ampas juga bisa untuk spa, menghaluskan pengunjung festival mengunjungi perkebunan kopi di Kintamani dan mengharumkan kulit lho,” tuturnya. untuk mengenal proses penanaman kopi serta melakukan diskusi Fstival ini juga akan diramaikan oleh komunitas kopi dan dengan petani kopi setempat. pecinta kopi yang terbuka untuk umum.

“Kebun kopi di Kintamani sudah mendapat hak geografis Adapun agenda acaranya antara lain barista workshop, identikasi. Inilah kebun yang menjadi salah satu contoh perkebunan bazaar kopi, kunjungan ke perkebunan kopi, dan perbincangan kopi terbaik di Indonesia karena sekaligus ada nsur agrowisatanya,” seputar kopi. ungkap Yanthi.

Tuti Mochtar dari Indonesian Coffee Festival 2012 Pangsapasar Meluas menambahkan dalam acara barista workshop, akan dibuat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar pelatihan bagi para barista atau peracik kopi dengan mengatakan Kemenparekraf mendukung festival kopi Indonesia menggunakan mesin espresso. mengingat acara ini selain memperkenalkan kopi-kopi Indonesia

sebagai salah satu kopi terbaik di dunia, pun sekaligus upayan menjaring wisatawan.

Diharapkan festival kopi yang kedua kali ini dapat menjadikan Indonesia sebagai kiblat kopi dunia serta memposisikan agrowisata kopi sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan sekaligus mengembangkan kuliner kopi sebagai life style yang menjadi bagian dari ekonomi kreatif.

“Pangsapasar kopi indonesia semakin meluas. Selain negara-negara Eropa juga beberapa negara Asia seperti Korea dan China.

Belakangan di dua negara Asia itu ada pergeseran dari semua peminum teh berangsurangsur juga menjadi peminum kopi. Ini merupakan peluang,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Sapta. Indonesia telah memiliki branding “Kopi Luwak” yang begitu terkenal di dunia. Di Busan Indonesia Center, Korea Selatan sudah ada kafe kopi luwak Indonesia. “Sehari dikunjungi 200 peminum kopi di negeri ginseng tersebut. Awalnya kita Waspada/Adji K sempat ragu mengingat mereka adalah bangsa peminum teh,” akunya.

Kelemahan kopi Indonesia, menurut Sapta, Indonesia belum berani melakukan branding kopi. “Kita belum branding ‘kopi tubruk’ seperti halnya branding ‘cappucinno’,” ujarnya.

Padahal selain rasa kopi Indonesia yang beragam, pun ada daya tarik lainnya yakni teknik penyeduhan kopi itu sendiri.

Contohnya cara menikmati kopi Gayo dari Aceh.

Kopi Gayo itu, lanjut Sapta bukan hanya kopinya yang terkenal, pun teknik pembuatannya juga unik. “Kopi diseduh dengan cara ditarik-tarik. Alat penyaringnya dulu itu pakai kaus kaki, kalau sekarang tidak pakai itu lagi,” terangnya.

Sapta pun menjelaskan, sekarang produsen kopi didunia bertambah. Selain Brazil dan Indonesia, kini Vietnam juga mulai bersaing. “Jumlah produksi kopinya menyaingi Indonesia.

Mereka menjualnya dengan harga lebih murah,” ungkapnya saakan mewanti-wanti.

Ubud dipilih sebagai tuan rumah kali ini mengingat Ubud telah menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia. “Sebelumnya kami sudah menyelenggarakan Road to Indonesian Coffee Festival di Bandung tahun lalu,” tutup Yanthi. (Adji K)