Nusantara
WASPADA Jumat 30 Maret 2012
A7
Kasus Pembobolan Kas Batubara
Kejagung Periksa Dua Kacapem Bank Sumut JAKARTA (Waspada): Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua saksi kasus pencucian uang Pemkab Batubara, Sumatera Utara senilai Rp80 miliar. Keduanya saksi yang menjalani pemeriksaan pada Selasa (27/3), di Gedung Bundar itu adalah Ahmad Fery Afandi (Kepala Cabang Pembantu Bank Sumut - Pasar Senen,
Jakarta Pusat) dan Syafrizalsyah (Kepala Cabang Pembantu Bank Sumut - Tanah Abang, Jakarta Pusat). Kapuspenkum Kejagung Adi Toegar isman, Kamis (29/3), membenarkan kedua Kepala Cabang Pembantu Bank Sumut itu diperiksa. Kasus ini pembobolan kas Pemkab Batubara berawal dari pertemuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Batubara, Yos Rouke dengan Kepala
Cabang Bank Mega, Itman Hari Basuki di kawasan Jakarta Selatan September tahun lalu. Itman menawarkan bunga deposito lebih tinggi dari bank lain yakni 7 persen per tiga bulan. Yos Rouke dan Fadil Kurniawan yang saat itu sebagai bendahara umum kemudian menandatangani aplikasi pembukaan deposito on call Bank Mega.Yos Rouke dan Fadil kemudian memindahkan dana
senilai Rp80 miliar milik Pemkab Batubara dari Bank Sumatra Utara ke Bank Mega, Jababeka. Dana tersebut kemudian dicairkan dan dimasukkan ke rekening PT. PFM dan PT Nobel Mandiri Investasi dan ditransfer ke rekening Rahman Hakim. Total anggaran diduga diselewengkan sebesar Rp80 miliar dengan lima kali pencairan. Dalam kasus korupsi terse-
but, enam orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Yos Reuke, Fadil Kurniawan selaku bendahara Pemkab Batubara, Rahman Hakim selaku direktur PT Pacific Fortune Management, Itman Hari Basuki selaku kepala cabang Bank Mega Jababeka Cikarang, Rahman Hakim dan Ilham Maratua Harahap dari PT PFM. Sedangkan Abdul Rahman dan Ibrahim sempat buron dan akhirnya tertangkap 13 Maret lalu. (j02)
ICW Duga Potensi Pengelembungan Perhitungan Subsidi BBM JAKARTA (Waspada): Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada potensi pengelembungan dalam penghitungan subsidi BBM. Untuk itu ICW meminta Badan Pemeriksa Keuangan, (BPK) mengaudit hasil perumusan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU APBNP-P) 2012, yang dibahas Pemerintah dan DPR RI. Diakui Koordinator Program Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, 99 persen confirm dengan data yang dikeluarkan yang menduga ada potensi mark-up. “Data kami ini valid. Ada sesuatu yang ditutupi pemerintah. ICW tidak mendadak mengeluarkan data-data ini dan ICW berharap data-data ini belum terlambat. Naik ataupun tidak naik harga BBM, kami akan sampaikan ke KPK bahwa ada potensi
korupsi. Dan meminta BPK melakukan audit tatacara mekanisme penghitungan subsidi BBM,” kata Firdaus Ilyas saat menemui Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPR, Kamis (29/3). Koordinator ICW Danang Widoyoko menambahkan perhitungan minyak mentah Indonesia tidak hanya di hulu tapi juga di hilir. Fraksi PDI Perjuangan Komisi VII DPR, pun menyebut data yang diterima dari ICW ibarat tambahan energi dan peluru. “Hitungan FPDIP dan ICW hampir sama. Pemerintah di satu sisi menutupi kebolongan dan disisi lain menutupi suatu keperluan. Kami merasakan penentuan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari hulu ke hilir ada ketidakpastian dan ini menjadi alasan pemerintah mengkambinghitamkan fluktuasi harga minyak,” ujar Ismayatun, anggota Komisi VII
Waspada/Andy Yanto Aritonang
KOORDINATOR ICW mendatangi ruang Fraksi PDI Perjuangan di DPR untuk menyerahkan data-data soal hitungan subsidi BBM, Kamis (29/3). yang juga anggota Badan Anggaran DPR FPDIP itu. Theodorus Jacob Koekrits menambahkan, Fraksi PDI P akan menggunakan data-data dan masukan ICW untuk meng-
ubah cara menghitung subsidi dan landasan perundangundangan subsidi karena selama ini dikatakan subsidi memboroskan. Firdaus menjelaskan, jika
harga BBM premium dan solar tidak naik, dalam arti tetap di harga Rp4.500 perliter, maka total beban subsidi BBM dan LPG hanya Rp148 triliun. Hal ini berbeda dengan versi pemerintah yang menyebut jika BBM tidak naik maka, beban subsidi BBM bisa mencapai Rp178 triliun. Perbedaan hitungan itu, menurut Firdaus menunjukkan indikasi mark up mencapai sekitar Rp30 triliun. Menurutnya, berdasarkan asumsi pemerintah, kalau BBM tidak naik subsidi BBM yang menggunakan dana APBN akan jebol sampai Rp178 triliun. Namun, lanjut Firdaus, jika dihitung secara cermat, beban subsidi hanya Rp148 triliun. “Jadi ada selisih lebih rendah Rp30 triliun dari asumsi pemerintah. Pertanyaannya dari mana masalah perbedaan ini muncul,” kata Firdaus. (aya)
Megawati Khawatirkan Ledakan Penduduk Indonesia JAKARTA (Waspada): Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hj Megawati Soekarnoputri mengkhawatirkan ledakan penduduk Indonesia yang tidak dibarengi kesiapan pangan, pendidikan, gizi dan
nutrisi akan menjadi negara yang penduduknya sangat banyak, tetapi jauh di belakang bangsa-bangsa yang lain. Kekhawatiran itu disampaikan Megawati yang juga Presiden RI ke-5 dalam sambutannya pada acara peringatan hari
ulang tahun ke-5 Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di Kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung Jakarta, Kamis (29/3). Dalam pernyataannya pada HUT organisasi sayap PDI Perjuangan itu Mega berharap kepada Bamusi dan Ketua PB
RSCM Siap Beri Pelatihan Laparoskopi JAKARTA (Waspada): Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) membuka kesempatan bagi dokter ahli penyakit dalam di seluruh Indonesia untuk berlatih operasi sayatan kecil (laparoskopi). Hal itu disebabkan RS pemerintah itu baru saja mendapat tambahan 6 set peralatan operasi laparoskopi “Karl Storz Endoscope” hasil sumbangan PT Advance Medicare Corporate. “Peralatan canggih ini nantinya akan ditaruh di ruangan tersendiri yang kami sebut Indonesian Clinical Training and Education Center. Dengan demikian, makin banyak dokter spesialis kita belajar teknik laparoskopi,” kata Dirut RSCM Prof Akmal Taher saat menerima sumbangan “Karl Storz Endoscope” di aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Salemba, Jakarta, Kamis (29/3). Pada kesempatan itu, hadir pakar laparoskopi dari Australia Profesor Tan Hock Lim yang
memberi demo operasi laparoskopi menggunakan alat baru tersebut. Sebelumnya, Tan dianugerahi gelar Adjunct Professor oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr Ratna Sitompul. Gelar Adjunct Professor biasa diberikan kepada profesor luar negeri yang diundang secara khusus untuk memberi pelatihan atau kuliah di perguruan tinggi. Tan dikenal sebagai pakar laparoskopi untuk anak-anak. Keahlian ini sangat penting karena laparoskopi sebelumnya sangat jarang dilakukan terhadap anak-anak. Karena kendala tubuh bayi yang mungil dan organnya masih sangat rentan. “Sebenarnya teorinya tak jauh bedah dengan bedah laparoskopi pada orang dewasa, hanya memang butuh latihan yang lebih intens karena organ yang dihadapi lebih kecil,” ujar Tan. Laparoskopi pada anak, m e n u r u t Ta n , m e m i l i k i
beberapa keistimewaan. Antara lain, pasien lebih cepat sembuh dibandingkan operasi dengan metode bedah biasa. Jika setelah bedah biasa pasien membutuhkan waktu rata-rata 10 hari untuk dapat pulang ke rumah, maka pasien laparoskopi hanya membutuhkan waktu rata-rata 2 hari. “Yang tak kalah penting adalah sayatan di tubuh nyaris tak terlihat. Beda dengan bedah konvensional yang menimbulkan garis sayatan panjang yang menyeramkan,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Prof Tan memberi pelatihan pada sekitar 50 orang dokter RSCMFKUI yang tergabung dalam ICTEC. ICTEC sendiri menargetkan akan menghasilkan 200 orang tenaga medis yang menguasai teknik laparoskopi dalam setahun. Dengan demikian, target pemerintah untuk meraih layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dapat tercapai. (dianw)
Nasib BBM
belum perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan menyerahkan masalah itu kepada pemerintah. “Kami menilai, soal BBM bersubsidi akan dinaikkan atau tidak, hal itu adalah domain pemerintah,” kata Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham saat memberikan pernyataan pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (29/3) malam. Idrus Marham menjelaskan, merespons isu kenaikan harga BBM bersubsidi yang berkembang pada akhir-akhir ini, DPP Partai Golkar memberikan pandangan dan sikap politiknya. Pandangan dan sikap politik Partai Golkar, kata dia, antara lain, Partai Golkar berpandangan pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi. Soal rencana kenaikan harga BBM berubsidi, naik atau tidak Partai Golkar menyerahkannya kepada pemerintah, karena hal itu merupakan kewenangan pemerintah. Terkait dengan rencana kenaikan harga BBM berubsidi, Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar di DPR tetap mengawasi dan mengkritisi jika ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. “Partai Golar juga bersikap
mempertahankan agar subsidi energi tetap diberikan,” katanya. Idrus juga menegaskan, sikap politik Partai Golkar ini menjadi instruksi kepada Fraksi Partai Golkar di DPR sebagai perpanjangan tangan partai untuk dapat dilaksanakan. “Itulah sikap dan pandangan Partai Golkar terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsdidi yang berkembang saat ini,” katanya. Pernyataan Ical Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyatakan harga BBM untuk saat ini tidak perlu ada kenaikan. “Partai Golkar katakan tak perlu ada kenaikan harga BBM,” katanya setelah berdialog dengan masyarakat di lokasi perkebunan kelapa sawit PTP VIII, Desa Cikasungka, Cigudeg, Bogor, Kamis (29/3). Menurut Ical, pihaknya dalam pertemuan antaranggota koalisi sudah memberikan hitungan angka-angkanya dan Partai Golkar sebetulnya tegas tidak ingin ada kenaikan harga. “Saya sudah berikan angkaangka hitungannya, tapi intinya Partai Golkar katakan untuk saat ini tak perlu ada kenaikan harga BBM. Tapi kalau mau naik sekalian saja Rp2.000,” katanya, sambil buru-buru masuk mobil. (m11/ant)
(lanjutan dari halaman A1) Ia mengatakan, hal itu terjadi karena pemerintah tidak boleh menggunakan dana di luar subsidi BBM. Kondisi itu akan lebih memberatkan masyarakat. “Namun, jika harga naik sekitar Rp1.500 (per liter) dan pasokan terjaga, setelah Agustus 2012 tidak ada pembatasan BBM secara besar-besaran,” ujarnya. Menurut dia, kondisi saat ini sebenarnya sangat tergantung pada harga minyak dunia yang diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Padahal, kata dia, harga minyak dunia saat ini yang menentukan adalah Amerika Serikat dan Iran. Namun, pemimpin kedua negara itu terus berkonflik, yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Ia mengatakan, dampak dari kenaikan harga minyak dunia itu dialami banyak negara, termasuk Indonesia. “Gara-gara dua pemimpin dunia tersebut, harga minyak dunia melambung dan menjadikan kita menderita. Ayo kita ‘demo’ dua orang itu,” kata Dahlan. Golkar: BBM Belum Perlu Naik Partai Golkar menyatakan
Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua PP Muhammadiyah serta ribuan perkumpulan Majlis Taklim ibu-ibu se DKI Jakarta yang hadir agar menggelorakan fungsi Keluarga Berencana (KB) sebagai syiar Islam menuju bangsa yang sejahtera. Hadir juga dalam acara itu Ketua MPR RI M Taufiq Kiemas, Wakil Ketua MPR M Farhan Hamid,Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida dan sejumlah pengurus Parpol dan pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, JokoWidodo dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok). “Yang namanya Bamusi (Baitul Muslimin Indonesia) saya berharap selain pengajian serta masalah ibadah, sebaiknya ada penjelasan tentang keluarga berencana. saya membutuhkan NU dan Muhammadiyah,” kata Mega. Masalah KB menjadi topik pidato Megawati dalam HUT Bamusi yang menurut dia sekarang ini tidak digalakkan lagi. Sekalipun tidak menyebut jumlah ledakan penduduk Indonesia yang dikhawatirkannya, Megawati menggarisbawahi tidak ada penjelasan yang baik bahwa pentingnya keluarga berencana terhadap pembangunan bangsa di masa depan. Menurut dia, fakta di lapangan begitu banyak anak-anak yang dilahirkan, tetapi orang tuanya tidak bisa memberikan gizi, nutrisi dengan baik. Selain itu tingkat kematian ibu dan anak
yang dilahirkan begitu tinggi, sementara anak-anak jalanan kian bertambah. “PDI Perjuangan dalam programnya ke masyarakat sering menemukan persoalan anak-anak yang dilahirkan oleh ibunya. Kalau saya yang menyampaikan mungkin tidak begitu peduli, karena itu perlu peranan NU dan Muhammadiyah. Kita ingin menjadikan anak-anak itu termasuk anak jalanan menjadi manusia yang berguna,” katanya. Kerisauan Megawati Pengurus Bamusi H Irmadi Lubis menanggapi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan dalam HUT Bamusi ke -5 itu merupakan kerisauan presiden ke-5 RI terhadap masa depan bangsa Indonesia. Menurut Irmadi yang juga anggota Fraksi PDIP DPR RI periode 1999-2009, setelah reformasi Megawati bertekad agar bangsaIndonesia keluardarikrisis. Bamusi sendiri, tambah Irmadi, akan mengambil langkah-langkah membangkitkan pentingnya KB melalui jalur-jalur yang nantinya bekerjasama dengan Nahdaltul Ulama dan Muhammadiyah. “Prinsipnya nanti tentu mengacu bahwa melahirkan diperlukan cukupnya gizi dan nutrisi ditambah pendidikan, sehingga bangsa kita yang besar tidak terbelakang dalam percaturan internasional,” katanya.(j07)
Pemprovsu,...
Indonesia, Gatot mengaku banyak bertanya mengenai program sukses daerah lain yang mungkin dapat diterapkan di Sumatera Utara. Pangdam I Bukit Barisan Lodewijk F Paulus mengungkapkan, program rehabilitasi rumah murah bagi keluarga pra sejahtera sangat sesuai dengan kekinian masyakat. “Ke depan, akibat kenaikan BBM akan sangat dirasakan oleh masyarakat pra sejahtera. Mudah- mudahan ini dapat menjadi setitik air yang membasahi tenggorokan mereka,” ujar Lodewijk. Dia menjelaskan, Kodam memiliki tugas dan fungsi utama dalam pembinaan teritorial terkait geografi, demografi dan kondisi sosial. Salah satu bentuk pembinaan teritorial yang dilakukan adalah program bakti kerjasama dengan Pemrovsu tersebut. Sementara itu kerjasama antara Pemrovsu dengan USU menurut Gatot adalah sebagai upaya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang juga melibatkan kolaborasi dengan kalangan akademisi dan bisnis. Sementara itu Rektor USU Prof Sahril Pasaribu menjelaskan, selama ini hubungan kerjasama yang terjalin antara USU dan Pemrovsu sudah cukup lama secara parsial. Dengan adanya MoU ini, kerjasama yang terjalin akan lebih optimal dan lebih ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. (m28)
(lanjutan dari halaman A1) Pada saat yang sama, Gatot menandatangani kesepakatan dengan Rektor USU Prof Sahril Pasaribu untuk optimalisasi kemitraan dan peningkatan program kerja bersama. Penandatanganan MoU antara Pemrov Sumut dengan Kodam I Bukit Barisan dan Universitas Sumatera Utara dilaksanakan secara bersamaan di Biro Rektor Universitas Sumatera Utara, Kamis (29/3). Gatot dalam sambutannya mengatakan, program rehabilitasi rumah tidak layak huni akan segera dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota dengan melibatkan personil TNI AD melalui fungsi teritorialnya. Menurutnya program rehabiitasi rumah tidak layak huni diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk dapat memiliki lingkungan kehidupan yang lebih layak. “Agar pelaksanaan rehab 6.000rumahtidaklayakhunilebih praktis sekaligus dan pembinaan teritorial dapat terlaksana maka kami melibatkan Kodam I Bukit Barisan,” ujar Gatot. Pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni sendiri, diakui Gatot terinspirasi dari pengalaman Pemerintah Jawa Timur. Dalam setiap rapat koordinasi dengan gubernur se
Waspada/Hermanto
MENAG Suryadharma Ali bersama Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Komaruddin Hidayat (kiri) dan Kepala Badan Libang dan Diklat Kemenag, Abdul Djamil (kanan) saat menerima 30 pemuda yang tergabung dalam Forum Tokoh Muda Lintas Agama, di kantor Kemenag, Jakarta, Kamis (29/3).
Konflik Agama Tidak Lepas Dari Keterlibatan Provokator JAKARTA (Waspada): Konflik antar umat beragama yang seakan-akan membuat Indonesia tidak aman, tidak terlepas dari keterlibatan provokator dan di belakang nya juga ditunggangi dengan unsur-unsur politik. Untuk itu, diharapkan para pemuda tidak mudah terpancing dengan berbagai macam ajakan yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. “Memang sekarang boleh dibilang aman. Tapi kita jangan lengah, jangan anggap kerukunan itu selesai,” tegas Menteri Agama H. Suryadharma Ali kepada wartawan di kantor kementerian Agama Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/3), usai menerima kedatangan 30 pemuda dari berbagai etnis, agama dan lembaga sosial, yang dipimpin Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat . Suryadharma Ali yang sering juga disapa SDA juga mengatakan, kalau suatu agama diadu domba dengan agama lain, sehingga dapat menimbulkan perang agama, maka hal tersebut sangat berbahaya sekali. Namun hal itu sering terjadi, dalam upayanya agar Indonesia tidak rukun dalam bermasyarakat dan beragama. Untuk mencegah timbulnya konflik yang besar, jelas Menag, jika ada konflik kecil jangan kemudian diperbesar. Namun bagaimana menyelesaikan konflik kecil ini seperti persoalan di dalam keluarga. “Jika dalam keluarga kita yang kecil bisa terjadi pertengkaran, antara suami istri, kakak dengan adik. Pertengkaran kecil itu biasa,” tutur
Suryadharma Ali, seraya menambahkan, kerukunan beragama di Indonesia masih sangat baik. Namun demikian diingatkan agar semua pihak tidak lengah, karena ada kepentingan yang ingin merusak kerukunan di tanah air. Sebelumnya di hadapan 30 pemuda yang tergabung dalam Forum Tokoh Muda Lintas Agama, Menag Suryadharma Ali mengatakan kerukunan agama di Indonesia mendapat perhatian internasional. Para tokoh dari berbagai negara pun mengakui toleransi di Indonesia. Bahkan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama mengirim utusannya ke Indonesia dan menanyakan posisi Islam sebagai agama mayoritas yang mampu menjalin kerukunan dengan umat agama lain yang minoritas. Di Indonesia pada hari-hari besar keagamaan memiliki hari libur, seperti Natal, Waisak, Nyepi sebagai bukti rakyat hingga presiden ikut libur pada hari besar bersangkutan. Untuk itu Menag mengajak para pemuda lintas agama yang tergabung dalam Center for the Study of Relegion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah untuk melakukan penelitian toleransi di Indonesia. Sebab, sikap toleransi itu sudah tumbuh di tanah air di semua suku yang ada. Akar toleransi di Indonesia sungguh luar biasa, seperti pela gandong, tiga tungku dan di beberapa daerah lainnya, jelas Suryadharma Ali yang didampingi Dirjen Bimas Kristen Saur Hasugian, Dirjen Bimas Buddha A. Joko Wuryanto dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Prof. Abdul Djamil. (j06)
Yang Beratkan APBN Justru Belanja Pemerintah JAKARTA (Waspada):Alasan Pemerintah yang mengatakan penambahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan memperberat beban APBN ternyata hanya pepesan kosong. Pasalnya, Fraksi PDI Perjuangan menghitung yang memperberat APBN justru belanja pemerintah sendiri. Karenanya, FPDI Perjuangan terus berupaya agar tidak ada kenaikan harga BBM saat pengesahan RUU APBNP 2012 di paripurna mendatang. “Dalam opsi satu yang dibahas di Badan Anggaran (Banggar), saat ini ada dana kompensasi BBM sebesar Rp30,6 triliun. Pemerintah sebut tidak bicara kenaikan BBM, tapi kenapa di opsi satu ada disediakan dana kompensasi,” sindir Dolfie OFP, anggota Banggar FPDI-P dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/3). Dolfie menjelaskan, pemerintah memaksa hanya memberi Rp137,4 triliun untuk subsidi BBM, dan LPG (gas). Konsekuensinya adalah pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM harus dihapus. Sementara apabila pemerintah mau menambah subsidi dan tak menaikkan harga BBM, maka subsidi harus ditambah sebesar Rp178 triliun. Pemerintah, imbuh Dolfie, sebenarnya memiliki dana sebesar Rp134 triliun sebagai tambahan penerimaan dalam Rancangan APBN Perubahan 2012. “Uang itu didapat dari sisa anggaran APBN 2011 sebesar Rp51 triliun, surat berharga negara Rp25 triliun, hasil kenaikan minyak dunia Rp46,8 triliun, dan pendapatan netto utang dan nonutang Rp11,2 triliun. Yang menjadi masalah, katanya, adalah
pemerintah lebih memilih mengalokasikan Rp30,6 triliun dari tambahan penerimaan untuk kompensasi kenaikan harga BBM berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan tambahan belanja negera sebesar Rp13,6 triliun. Akibat pilihan itu, pemerintah hanya bisa menambah dana subsidi BBM sebesar Rp13,8 triliun. Sementara yang diajukan PDI Perjuangan adalah subsidi BBM ditambah lagi sebesar Rp42,2 triliun, sehingga harga BBM tak perlu naik, tapi dana kompensasi kenaikan BBM dan tambahan belanja pemerintah dihilangkan. “Jadi tak benar kalau pemerintah bilang anggaran akan defisit dan melanggar UU kalau subsidi BBM dipertahankan. Pemerintah mengklaim masyarakat harus menghemat dengan kenaikan harga BBM. Tapi dana itu sebenarnya digunakan untuk kompensasi BBM dan belanja pemerintah. Adilkah politik seperti ini?” tegas Dolfie. Theodorus Jacob Koekrits menambahkan, FPDIP bersikeras tetap menginginkan agar opsi subsidi energi ditambah tetap dipertahankan. Menurutnya, kalau memang keuangan negara genting secara perekonomian, maka sudah sewajarnya pemerintah memperhatikan rakyat bukan malah mengorbankan rakyat. “Kalau pemerintah mau negarawan, dari penerimaan kita saja bisa menutupi kebutuhan subsidi BBM. Kita punya penerimaan sebesar Rp135 triliun, problemnya ruang fiskal itu dipakai untuk hal-hal yang masih perlu diuji publik,” kata Theodorus. (aya)
Rahmat Shah: Hubungan Indonesia-Ukraina Semakin Strategis MEDAN (Waspada): Di sela-sela pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Soesilo BambangYudhoyono dengan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych saat berlangsungnya KTT Keamanan Nuklir di Seoul, Korea Selatan, Selasa (27/3), salah satu delegasi Indonesia adalah anggota DPD RI DR.H.Rahmat Shah. Menurut Rahmat Shah, dalam siaran persnya kemarin, pertemuan antara kedua kepala negara menindaklanjuti saat SBY bertugas selaku Ketua missi PBB di Bosnia, beberapa tahun silam. Dalam pertemuan tersebut, menurut Rahmat, saat bertugas di Bosnia Pak SBY selalu memakai peralatan atau pesawat milik Ukraina yang cukup baik. Dengan demikian ada tawaran
kerjasama dan kedua kepala negara saling mengundang, mengingat potensi yang ada di Indonesia dengan Ukraina akan lebih di match kan ke arah yang lebih strategis, karena ada beberapa hal kesamaan antara Indonesia dan Ukraina,” ujarnya. Rahmat yang juga Ketua PMI Sumatera Utara menambahkan, kerjasama yang terjalin adalah untuk kebaikan dan kemajuan kedua negara yang memiliki kekhasan di beberapa bidang. Dalam perbincangannya, Presiden SBY didampingi beberapa pejabat seperti Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta delegasi lainnya. (m08/rel)
Pertamina Lubricants Serahkan Hadiah Utama JAKARTA (Waspada): Sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terimakasih Pertamina Lubricants kepada jaringan pengecer pelumas Pertamina, sejak enam bulan lalu telah diluncurkan program“Panen Pulsa Pertamina” berhadiah pulsa, Motor Honda Revo, dan Grand Prize mobil Toyota Avanza. Mereka yang beruntung mendapatkan hadiah ini adalah para pemilik outlet mulai dari bengkel, toko oli, toko sparepart, hingga mekanik serta frontlinernya diseluruh wilayah Indonesia. Supriyanto D.H. selaku Vice President Lubricants mengatakan Program Panen Pulsa Pertamina ini berangkat dari keinginan penguasaan market share yang dipengaruhioleh pentingnya peranan influencer dalam purchasing behaviour of the product. Pemilik outlet,mekanik dan frontlinernya memegang peranan utama dalam meningkatkan market sharePelumas Pertamina, ketersediaan produk dimana-mana sehingga produk pelumasnya dapat dinikmati oleh konsumen pengguna Fastron dan Prima XP,” ujar Supriyanto di sela-sela penyerahan hadiah utama Grand Prize berupa satu buah Toyota
Avanza di kantor Pertamina Lubricants Pusat, lantai enam Gedung Oil Center, Jakarta, Kamis (29/3). Program Panen Pulsa Pertamina telah diikuti oleh kurang lebih 7.000 peserta outlet serta tidak kurang dari 15.000 mekanik dan frontliner bengkel dari seluruh penjuru tanah air. 127.728 paket pulsa gratis bernilai milyaran rupiah, dan undian bulanan berupa duabelas (12) buah sepeda motor Honda Revo, telah dinikmati oleh para pemilik bengkel serta jajaran staf mekanik dan frontlinernya. Sebelum kemudian ditutup dengan pengundian grand prize berupa sebuah mobil Toyota Avanza. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan hadiah sebuah mobil Toyota Avanza kepada Ronald Manalu, pemilik bengkel Tirto Oil, Lubang Buaya Jakarta yang telah beruntung menjadi pemenang utama dalam program “Panen Pulsa”. Sedangkan dua undian untuk sepeda motor Honda Revo jatuh kepada Amir - pemilik Bengkel Abadi yang berlokasi di Jalan KH Soleh Iskandar 15 Bogor dan Gunawan - pemilik Ichsan Pelumas yang berlokasi di Jalan Raya Kurao No. 1D Padang - Sumatera Barat. (j06)