Waspada, Jumat 30 Maret 2012

Opini

B4

Di Balik Kebesaran NU

TAJUK RENCANA

Opsi Naik - Tidaknya BBM Di Tangan Golkar Dan PKS

A

ksi unjuk rasa kian marak di seantero tanah air dan puncaknya diperkirakan Jumat (hari ini) pada saat anggota DPR melakukan rapat paripurna untuk menguatkan dan mendukung kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM pada 1 April 2012.

Yang menarik, dua parpol pendukung koalisi pemerintahan SBY – Boediono masih dianggap ‘’liar’’ karena masih belum dapat ‘’dijinakkan’’ oleh Demokrat 100 persen. Kalau pimpinan PKS secara terus terang menolak kenaikan harga BBM dan pro- pengunjuk rasa. Di Partai Golkar pimpinannya setuju kenaikan BBM, namun di kalangan anggotanya banyak yang menolak. Jika terjadi pemungutan suara (voting) dalam rapat nanti peluang menang dan kalah terbilang ‘’fifty-fifty’’.

Kelompok pendukung BBM naik adalah PD, PKB, PAN, dan PPP. Yang menentang naik PDIP, Hanura, dan Gerindra. Yang masih abu-abu alias masih bimbang Golkar dan PKS. Hemat kita, parpol mana pun yang mendukung kenaikan BBM pasti akan dimusuhi oleh rakyat. Mayoritas rakyat menolak kenaikan harga BBM, termasuk konstituen parpol koalisi karena dampaknya sangat kompleks. Tidak saja membuat harga barang, terutama sembako menonjak, tapi juga bisa mengancam disintegrasi bangsa dengan meluasnya aksi demo di mana-mana, di antaranya anarkis. Sehingga parpol yang mendukung kenaikan BBM dipastikan akan dibenci oleh masyarakat berdampak semakin menurunnya citra dan suara mereka dalam berbagai survei.

Bagi Demokrat selaku partai pemenang pemilu (penguasa) jika hanya PKS yang ‘’mbalelo’’ tidak begitu dipermasalahkan karena dalam voting untuk pengesahan kenaikan harga BBM dipastikan parpol koalisi menang telak. Kuncinya adalah suara Golkar. Jika Golkar ikut-ikutan ‘’mbalelo’’ seperti halnya PKS maka suara penentang kenaikan BBM akan menang telak. Sebab, ditambah tiga parpol tergolong keras menentang kenaikan BBM: PDIP, Gerindra, dan Hanura total suara kelompok yang menentang kenaikan harga BBM bisa mencapai 300 orang.

Seperti diketahui, jumlah anggota DPR 560 orang. Terdiri dari anggota DPR dari Fraksi PD 148 orang, disusul anggota Fraksi PG 106 orang, anggota Fraksi PDIP 94 orang, anggota FPKS 57 orang, anggota Fraksi PAN Intisari 46 orang, anggota Fraksi PPP 38 orang, anggota Fraksi PKB 28 orang, anggota Fraksi Gerinorang, dan anggota Fraksi Hanura 17 orang.

Suara Golkar dan PKS dra26 Ketakutan PD akan kalah dalam voting menentukan. Suara par- sudah terlihat dengan membocorkan informasi bahwa Ketua Umum PG Aburizal Bakrie tai koalisi solid kenaik- setuju BBM naik, malah dengan kenaikan an harga BBM tak ter- Rp2000 per liter, tapi Presiden SBY tidak setuju dan hanya menginginkan kenaikan Rp1500 hindari. saja. Pernyataan yang dirilis petinggi PD itu bisa berdampak positif jika Golkar malu belangnya ketahuan sehingga Aburizal tetap menginstruksikan anak buahnya di DPR mendukung pemerintah menaikkan BBM. Tapi, bisa saja akibat sikap petinggi PD yang membongkar usulan pimpinan tertinggi PG mengakibatkan Aburizal dan anggotanya malu besar sehingga menginstruksikan anak buahnya bergabung dengan parpol oposisi, atau membiarkan anggotanya memilih dengan hati nurani. Jika hal ini yang terjadi besar kemungkinan mayoritas anggota PG akan menolak kenaikan BBM. Mereka pasti ingin bersama-sama rakyat, apalagi punya keinginan menang dalam Pilkada, Pemilu dan Pilpres mendatang.

Dalam panggung politik segalanya bisa terjadi. Tidak ada kawan dan musuh abadi, semuanya terpulang dari kepentingan masing-masing parpol. Oleh karena itu, panggung penentuan naik-tidaknya harga BBM tergantung sikap Golkar dan PKS. Bisa saja kedua parpol sudah mendapatkan iming-iming khusus dari partai penguasa dan SBY sehingga akhirnya balik gagang, bergabung kembali dalam kualisi parpol pendukung pemerintah dengan risiko dibenci rakyat dan penurunan citra parpol.

Rapat paripurna DPR menyangkut kenaikan harga BBM ini dipastikan berlangsung seru dan menarik jika PKS dan Golkar menolak kehendak pemerintah. Masyarakat memberi apresiasi tinggi pada parpol yang menentang BBM naik. Namun begitu, terhadap Golkar dan PKS dipastikan akan didepak dari Setgab koalisi dengan risiko terberat seluruh menterinya diganti. Hal inilah yang meragukan masyarakat akan keberanian Golkar dan PKS keluar dari koalisi pemerintah. Bagi mereka jabatan kursi menteri sangat berharga sehingga di menit-menit akhir menjelang voting nanti bisa saja Golkar dan PKS mengurungkan niatnya menentang kenaikan BBM. Hal menarik lainnya mengamati alasan masing-masing fraksi dalam rapat paripurna.

Hampir pasti, mayoritas anggota fraksi tidak begitu senang dengan opsi kenaikan BBM. Yang mendukung BBM naik berargumentasi subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran, harga minyak dunia melonjak dll. Sedangkan yang menentang beralasan kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah susah semakin susah.

Efek dominonya tidak saja pada lonjakan inflasi dan kenaikan harga barang (sembako) dan jasa, tapi juga mengancam maraknya aksi buruh yang pabriknya terancam gulung tikar (bangkrut) maupun yang gajinya tidak ikut naik dan semakin tingginya tingkat kriminalitas.+

SMS 08974718101

Faks 061 4510025

(Sebuah Autokritik Menjelang Konferwil NU Sumut Ke-16) Oleh M.Halomoan Lubis, MPd Kerjasama di antara orang NU lemah. Kebanyakan menempuh jalan sendiri-sendiri. Jika jabatan terancam barulah datang memohon rekomendasi NU. Berbeda dengan Muhammadiyah yang kokoh justru organisasinya.

K

onferensi Wilayah (Konferwil) Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Sumatera Utara ke-16 akan digelar di Asrama Haji Pangkalan Masyhur Medan, 30 Maret hingga 1 April.

Panitia dengan yakinnya mengklaim akan menghadirkan sekitar 2000 nahdliyin (warga NU) dalam acara pembukaannya yang dijadwalkan berlangsung Jumat (30/ 3) pukul 14.10 WIB. Konferwil ini digelar sehubungan akan berakhirnya Kepengurusan Wilayah NU Sumut periode 20072012 pada Maret mendatang.

Keunikan patron keagamaan NU Memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik adalah patron keagamaan NU yang cukup unik. NU menganut paham Ahlussunah waljama’ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Alquran, sunnah, tapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir seperti Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansur Al-Maturidi di bidang teologi.

Kemudian dalam bidang fikih lebih cenderung mengikuti mazhab imam Syafi’i dan mengakui tiga madzhab yang lain: imam Hanafi, imam Maliki,dan imam Hanbali, sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode AlGhazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.

Patron keagamaan ini membuat NU memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi dan membentengi warganya dari fluktuasi cuaca sosial-keagamaan di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Di satu sisi fleksibiltas yang tinggi ini membuat NU mampu beradaptasi terhadap zaman dan bersikap moderat dalam teologinya. Tetapi jangan-jangan ini juga yang menyebabkan lahan pekerjaan NU di bidang pendidikan dan ekonomi masih terbengkalai, untuk tidak menyebut hancur-hancuran, carut-marut.

Facebook Smswaspada

+6285277850239 Kepada redaktur waspada. saya usulkan nama untuk bandara dikuala namu ialah bandara Sultan Serdang. +6285658171485 Assalamu’alaikum.W.W. Wahai para pemimpin dinegara ini, berprilakulah seperti Khalifah Umar Bin Khatab dan Abdullah Bin Umar, kedua khalifah ini adalah pemimpin yg sangat memperhatikan apapun keluhan warganya & tidak mau mengutamakan kepentingan sendiri dan kedua pemimpin ini juga, 1.Sangat peduli kepada warganya yang miskin, kelaparan dan warganya yang terlantar & sangat penuh perhatian, 2.Selalu memperjuangkan hak warganya dengan adil & seadil-adilnya serta penuh kearifan, 3.Tidak mementingkan diri sendiri, santun, rendah hati, tidak minta dihormati & tidak sombong karena jabatan atau karena pejabat. Dinegara kita ini sebaliknya, para pemimpinnya, 4.Tidak peduli pada warganya yang kelaparan, terlantar & PEDULI warganya hanya pada saat PILKADA, 5.Selagi berkuasa hanya memperjuangkan dirinya & tidak serius memperjuangkan hak warganya dengan adil, contoh nyatanya dalam kasus sengketa tanah antara warga dengan pengembang & tetap wargalah yang jadi korban.

6. Banyak Masjid di Kota Medan di hancurkan, tapi penguasa islam nya diam semua 7.Dapat fasilitas serba lengkap, mobil dan rumah yang mewah serta mengkilat & seakan tak mau tau padahal mobil itu dibeli dari uang rakyat, Sadarlah para pemimpin selagi anda bekuasa gunakan jabatan untuk mengurus warga bukan utk ngurus keluarga.Wassalam Irzam +6283199198105 ADAT BARU NEGERI KU * Maqshoudnya ; Adat yang Baru species Melayu • Adat budaya yang lama dapat disebut; Adat budaya Melayu Banjar, Melayu Betawi, Melayu Palembang, Melayu Riau, Melayu Minang, Melayu N.S.T• Dan Adat Melayu Baru beranggotakan semua suku-bangsa R. I. yang merantau dari kampung halaman ke sukuannya dan menetap di perantauan nya • Yang pasti Kommunitas Adat Melayu Baru ini ; “TIDAK MENGHALALKAN KOR.KOL.NEP !”# monitor Dato^MNSej ok ~Tepi Barat Medan City +6285275437438 Kepada Bapak Kapolres Aceh Utara dan Bapak Kapolda Aceh,Mohon diusut sampai tuntas pelaku pengeroyokan terhadap TimSes Irwandi di Ds Dayah Lhoksukon pada malam Jumat lalu yang dilakukan oleh orang2 BODOH . +6285260088842 Sudahlah uang rakyat dikorup koruptor, uang di-hambur2kan utk berdemo yang dananya lebih dari kenaikan BBM, fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat dirusak dan dibakar, makin terpuruklah nasib rakyat ini. Inilah ulah para penghianat rakyat. +6285276827477 Apapun alasannya,”bangsa yang besar dan bermartabat dimata bangsa_bangsa dunia; tidak pernah memiliki generasi terbaik yang bertindak anarkis dalam menyelesaikan persoalan.damailah Indonesia ku. +6285361053115 Kpd : Yth. Bpk Bupati Langkat Mohon dicrosceek kinerja jajaran terkait sehubungan Proyek APBD LKT 2012 ada indikasi pengalihan lokasi dari 1 lokasi ke lokasi lain oleh phk tertentu karena ad bbr item yang dialokasikan ke desa/kel, hanya 1 item yg DISURVEI phk PU.Tq

Organisasi tanpa Kartanu Dari sudut keanggotaan, NU sering dipublikasikan sebagai Ormas terbesar, memiliki massa tak tertandingi partai politik (Parpol). Namun perlu dicermati, bahwa yang dimaksud keanggotaan dalam NU sebenarnya berbeda dengan keanggotaan dalam organisasi modern.

Anggota dalam organisasi modern memegang kartu anggota sebagai bukti fisik administratif,sementaraanggotadalamOrmas ini tanpa Kartanu (Kartu tanda anggota NU).

Jadimanayangdimaksudanggotaoleh NU yang berjumlah 51 juta itu?

Menurut Wikipedia online dalam menentukan basis pendukung atau warga NU ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu: anggota, pendukung atau simpatisan, serta Muslim tradisionalis yang sepaham dengan NU. Jika istilah warga disamakan dengan istilah anggota, maka sampai hari ini tidak ada satu dokumen resmipun yang bisa dirujuk untuk itu.

Halinikarenasampaisaatinitidak ada upaya serius dan berkelanjutan di tubuh NU di tingkat apapun untuk mengelola keanggotaannya. Lalu kapan? Ataukah tidak perlu?

Apabila dilihat dari segi pendukung atau simpatisan, ada dua cara melihatnya. Dari segipolitik,bisadilihatdarijumlahperolehan suara partai-partai yang berbasis atau diasosiasikan dengan NU, seperti PKBU, PNU, PKU, Partai SUNI, dan sebagian dari PPP. Sedangkan dari segi paham keagamaan bisa dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti paham kegamaan NU. Maka dalam hal ini bisa dirujuk hasil penelitian Saiful Mujani (2002) yaitu berkisar 48% dari Muslim santri Indonesia.

SuaidiAsyarimemperkirakanadasekitar 51 juta dari Muslim santri Indonesia dapat dikatakan pendukung atau pengikut paham NU.JumlahkeseluruhanMuslimsantriyang disebut sampai 80 juta lebih, merupakan yang sama paham keagamaannya dengan

paham kegamaan NU. Namun belum tentu merekainisemuanyawargaataumaudisebut berafiliasi dengan NU. Lembaga pendidikan NU Stigma carut-marut dan tidak dikelola dengan baik sampai sekarang masih melekat kepada sekolah-sekolah yang dikelola NU, dalam hal ini lembaga ma’arifnya. Pesantren sebagaibasiswargaNU,selainseringdituduh sebagai tempat pelatihan teroris, juga tidak sepi dari persoalan manajemen, koordinasi, pengembangan kreativitas, kepengurusan dan kepemilikan. Sekolah NU itu miskin inovasi, maka yang mendesak dilakukan adalah melakukan pengembangan SDM di kalanganma’arifsendiri—baikpengurusnya,kepala sekolahnya, gurunya, kurikulumnya, sarana prasaranya—bukan saja mengurusi kepemilikan tanah dan bangunannya. Pengurusnya sering kali diambil dari mereka yang punya jabatan, tetapi tidak punya cukup waktu mengurusi sekolah NU. Gurugurunya asal comot, sarana dan prasarana seadanya dan terakhir banyak sekolah NU yang berpindah tangan menjadi miliki pribadi.

Kita juga melihat peran NU sebagai organisasi kepada sekolah yang berada di bawah benderanya belum maksimal. Berbeda dengan Muhammadiyah dan Alwashliyah.

Masyarakat NU kalau mengerluarkan uang untuk kiai itu luar biasa, tetapi jika mengeluarkan uanguntuklaboratorium, perpustakaan, manajemen, beasiswa kurang tergugah.

Pesantren salaf dan koordinasi Pesantren salafiyah yang juga merupakan basis NU, akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Terjadi degradasi kualitas pendidikan yang disebabkan antara lain kualitas ilmu dari kiai dan para ustadznya tidak lagi dapat memenuhi tuntutan era teknologi dan informasi, maaf, mungkin juga menurun. Belum lagi sisi lainnya, yang lebih kita kenal sebagai “berkah”, juga sangat berkurang karena kadar kualitas keikhlasan kiai dan para ustadznya juga merosot. Apalagi bila pesantren salaf itu berganti ‘kelamin’ menjadi pesantren formal. Secara umum, jelas sekali degradasi kualitas kemampuan kitab kuningnya, bahkan sampai aspek budaya para santri yang masih menetap di pesantren itu juga

ikut berubah.

Inilah tantangan berat bagi pengasuh pesantren salaf, khususnya yang sudah mengalami regenerasi. Turunnya kualitas kiai dan para ustadz berdampak kepada pengurangan kuantitas santri dan pada akhirnya bermuara berkurangnya jumlah pesantren salafiyah. Apakah penuruan kualitas kiai dan ustadz ini berkorelasi dengan keterlibatan para kiai di panggung politik praktis?

Dalam aspek organisatoris (kelembagaan), di NU secara personal, orangorangnya bukan saja berkualitas tapi juga berpendidikan tinggi dan unggul. Banyak yang sudah doktor dan profesor, tetapi secara organisasi lemah. Ini menunjukkan tingkat interaksi sosial dan kerja sama di antara sesama orang NU sendiri lemah.

Kebanyakan menempuh jalan sendirisendiri, dan jika jabatan sudah terancam barulah datang memohon rekomendasi dari NU. Berbeda dengan Muhammadiyah yang kokoh justru organisasinya (persoalan Muhammadiyah duluan lahir tak perlu dijadikan alasan). Maka tak heran jika ada yang berkata bahwa orang NU itu tak ubahnya seperti pendekar, banyak fragmentasi, ada kiai khos, kiai organisasi, kiai kultural, kiai pengolah “proposal” dan lain sebagainya.

Persoalan krusial lain, adalah dokumentasi tata persuratan atau pengarsipan surat-surat atau teks-teks yang sebenarnya amat penting dan berguna bagi anak cucu di kemudian hari. Karena lemahnya pengarsipan, maka ketika ada peneliti membutuhkan dokumentasi, administrator lembaga kesulitan memenuhinya. Memang persoalan ini sedikit pelik, sebab patronasi kiai (ulama) dalam NU amat besar. Patronase ini menjadi persoalan tersendiri. Kebijakan organisasi yang sudah tertata rapi dan disepakati secara bersama, terkadang luntur dan luluh hanya karena somasi kiai yang bersikap egois.

Penutup Selamat berkonfrensi NU, pilihlah pimpinan yang memiliki kompetensi, sesuai hati nurani. Hindari politik uang, karena dikecam Kiai Nawawie sebagai founding father NU. “Saya setuju, asalkan tidak pakai uang. Kalau butuh uang, para anggotanya harus urunan,” pesan Kiai Nawawi kepada KiaiWahab yang membawa rencana pendirian jamiyyah ini. Lagi pula sejarah telah membuktikan keikhlasan-lah yang menjadikannya besar.

Wallahua’lam.

Penulis adalah Ketua Kelompok Studi Palang Merah 80,Wakil Sekretaris PCNU Kota Medan.

Warga Miskin NganjukVs Kebijakan Politik SBY Oleh Sofyan Harahap Trik seperti itu menguntungkan citra SBY dan pada partai politik yang berkuasa. Tapi merugikan Parpol lainnya dan termasuk upaya pembodohan massal.

S

APA KOMENTAR ANDA

WASPADA Jumat 30 Maret 2012

edikit menggelikan –walau sebenarnya cukup realistis— melihat tingkah laku sejumlah warga Nganjuk, Jatim, mengaku miskin tapi mendukung kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) dengan syarat dalam aksi unjuk rasanya di kantor dewan setempat. Mereka mendukung BBM naik asalkan BLT (bantuan langsung tunai) atau dengan nama barunya sekarang BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) dinaikkan menjadi Rp1 juta sebulan.

Kalau hanya Rp150 ribu, naik Rp50 ribu daritahunsebelumnyaRp100ribuperbulan, tentunya tidak mampu menutupi dampak inflasi dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari yang sudah melonjak sejak rebut-ribut BBM bakal naik sebulan lalu. Apalagi pasca kenaikan BBM nanti, ditambah lagi dengan kenaikan listrik dan transportasi. Semua elemen masyarakat ikut merasakannya.Yang paling menderita tentunya warga miskin dan sangat miskin, atau hampir miskin.

Menurut saya, pola pikir warga Nganjuk itu ternyata lebih maju dan aktual sesuai situasi dan kondisi pasar saat ini ketimbang pola pikir (mindset) pemerintah pusat (SBY) yang dangkal. Disebut dangkal karena sebenarnyamasihbanyakopsilain.JikadilakukanhargaBBMtidakperlunaik,subsidipada rakyat miskin tak perlu dicabut. Sayang presiden kita (SBY) tak melakukannya,misalnya memberantasdanmenyitahartaparakoruptor, atau berupaya mengurangi sedikit saja kemewahan para pejabat negara dengan melakukan efisiensi anggaran. Rupanya SBY dan para pembantunya tidak mau susah dan pelik, sehingga masih berpikir sekadar rakyat miskin bisa bertahan hidup atau dengan memberikan ikan, model BLT/BLSM pada rakyatnya yang miskin.

Sebaliknya, wong cilik di level bawah seperti diperlihatkan warga Nganjuk, ternyata sudah berpikir lebih maju dan kreatif walau nasibnya tak sebaik para pejabat.

Hanya nasibnya saja kurang beruntung. Mereka sudah berupaya bagaimana supaya tidak terus-menerus hidup dalam kemiskinan dan menjadi beban negara. Itu sebabnya mereka mendesak pemerintah menaikkan kompensasi BLSM Rp1 juta sebulan untuk bisa hidup mandiri.

Alhasil, saya menilai tuntutan warga Nganjuk yang meminta BLT atau BLSM dinaikkanmenjadiRp1jutaperbulanbisaditerima akal sehat. Sebab, jika dananya dikumpulkan mencapai Rp9 juta.Tentunya, dana sebesar itu sudah dapat dipergunakan untuk memulai usaha kecil-kecilan atau bertani, melautdll.Akanjauhlebihmembanturakyat kecil jika uangnya dapat didahulukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Begitu BBM naikbulandepanwargamiskinmemperoleh ‘’modalusaha’’atausetidaknyadalambentuk dana bergulir tanpa bunga dan agunan.

Meskipun realistis, pemerintah tampaknya keberatan dengan tuntutan tersebut (warga Nganjuk) karena kalau BLT (BLSM) dinaikkan drastis menjadi Rp1 juta sebulan berarti dibutuhkan dana sangat besar untuk

membayarnya. Kenaikan harga BBM –dari Rp4500 menjadi Rp6000 per liter— takkan mampu menutupi kompensasi BLT/BLSM seperti tuntutan warga miskin Nganjuk. Dengan alokasi dana BLSM per keluarga Rp150 ribu per bulan saja dibutuhkan konon lebih Rp30 triliun. Belum lagi anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, transportasi publik dll. Jika harus dibayar sekaligus totalnya bisa meningkat menjadi 1000 persen.

Pemerintah berbohong Pemerintah sudah lama berencana menaikkan harga BBM karena tingginya harga minyak dunia akibat memanasnya kawasan Timur Tengah. Dasarnya, jika dibiarkan subsidi BBM bisa melebihi Rp180 triliun denganasumsihargaminyakduniamelebihi 100 dolar AS per barel dan konsumsi BBM tetap 40 juta kiloliter. Pemerintah berencana menaikkan harga BBM premium dan solar Rp1500 menjadi Rp 6000/liter.

Justru itu, masyarakat sulit mengerti dengan kebijakan pemerintahan yang memaksakan kehendak menaikkan harga BBM di kala rakyat galau melihat perkembanganpolitik,ekonomi,hukum,sosialyang semakin tak jelas juntrungannya. Masalahnya, masa pemerintahan SBY tinggal sekira dua tahun saja. Harapan yang begitu besar saat terpilihnya SBY di periode pertama dan tekadbesarnyamenggebu-gebumelakukan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada periode kedua, sepertinya tidak mungkin lagi terwujud.

Maraknya aksi unjuk rasa menentang naiknya BBM merupakan catatan sejarah kelam buat SBY.Terlihat rakyat sudah salah pilih pemimpin. SBY dihujat, fotonya dipecahkan, diturunkan dari gedung DPR. Di jalanan gambar SBY dibakar karena banyak yang kecewa dengan gaya kepemimpinan SBY yang serba ragu, terbelenggu oleh koalisi parpolpendukungnya.Apalagimelihatkader dari partai yang dibentuknya banyak terlibat kasus korupsi. Andai saja KPK lebih gesit dan berani bertindak tegas, tanpa pilih kasih, pastilah semakin banyak kader Partai Demokrat terjerat pasal korupsi dan diajukan ke pengadilan Tipikor.

Kini, rakyat tidak lagi berharap banyak pada pemerintahan SBY dapat bekerja optimal untuk 240 juta rakyat. Dalam dua tahun mendatang pastilah konsentrasi SBY dan semua menteri, apalagi para petinggi parpol akan terpecah. Mereka lebih fokus kepanggungpolitikmengingatjadwalPemiludanPilpressudahmendekat(2014).Gejalanya sudah terlihat, di mana mulai 1 April nantihargaBBMdiplot naikwalau ditentang rakyat. Presiden SBY bahkan tega menyiapkansegalakemungkinanterburuk,diantaranya mengeluarkan personel tentara dari barakuntukdihadapkandengan pengunjuk rasa.

Wajar kalau kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM memang tidak murni akibatkenaikanhargaminyakdunia.Dibalik itu sarat dengan muatan politik dan tekanan asing. Sehingga semakin jelas kalau peme-

rintah berbohong sebagaimana diungkap Kwik Kian Gie dkk.

Sebagai contoh, kalau pemerintah menyatakan APBN(P) jebol jika BBM tidak naik di saat harga minyak dunia menggila hampir menembus 130 dolar per barelnya, sebenarnya di satu sisi hitung-hitungannya benar jika negara kita tidak memiliki kilang minyak sama sekali. Faktanya, Indonesia pernah menjadi anggota OPEC, negara pengekspor minyak di masa Orde Baru, bahkan pernah menghasilkan 1,5 juta berel sehari. Seharusnya bisa kaya raya dengan naiknya harga minyak dunia saat ini.

Di sisi lain, cadangan minyak kita harus diakui menurun akibat dipompasecarapaksadimasalalu.Pertamina P.Berandansudah lama tutup, kilang di Riau semakin menurun produksinya, begitu juga di Aceh. Namun begitu, kapasitasnya secara keseluruhan masih sangat besar dibandingkan Malaysia dll. Katakan saja 900 ribu barel sehari. Jika minyak sejumlah itu dikelola dengan baik, dikurangi dengan biaya impor BBM akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan perkembangan industri, tetap saja hitungan para pakar ekonomi pemerintah Indonesia masih untung besar (surplus). Jadi sebenarnya pemerintah SBY masih memperoleh pemasukan dana Rp97,955 triliun.

Tapi itu hitungan ekonom yang kritis dan pro-rakyat. Jika angka-angka itu sengaja di’’mark-up’’tentusajajumlahnyaberkurang, bahkanbisaminus.Yangdisebutbelakangan ini pula selalu didengung-dengungkan pemerintah agar rakyat menerima begitu saja, taklagiprotesdanunjukrasajikapemerintah menaikkan harga BBM. Masalah BLSM Terkait pemberian kompensasi BLSM, sebenarnyapositif meskipunsarat kaitannya denganpolitik(asalkanpedataandanpenyalurannya tepat dan akurat).Tapi, belajar dari kasus-kasus BLT ketika pemerintah menaikkan harga BBM tahun 2005 dan 2008 banyak sekali masalah yang timbul di lapangan. Sehingga sangat tidak efektif. Dinilai tidak produktif karena mengajarkan rakyat miskin konsumtif dan bermental peminta-minta.

Jika dimaksudkan untuk membantu golongan rakyat miskin menghadapi kenaikan harga barang pokok tetap saja masyarakat mengeluh sehingga kehidupan rakyat miskin semakin miskin dan sengsara.

Maka itu cukup mengherankan juga jika pemerintah mengklaim jumlah rakyat miskin semakin berkurang. Apalagi tidak jelas apa parameter yang dipakai menyatakan angkakemiskinanberkurang.BLTtakbanyak membanturakyatmiskin,malahsetelahBLT stopmerekasemakinmiskinatausetidaknya tetap miskin absolut.

Jika dikaitkan dengan politik, bisa saja tujuan pemerintah menaikkan harga BBM saat ini untuk mengembalikan citra pemerintah dan partai penguasa dari keterpurukannya, untuk mengalihkan isu kasus megakorupsi Nazaruddin yang melibatkan petinggi partai penguasa setelah upaya pengalihan isu sebelumnya mengalami kegagalan. Pasalnya, pemberian BLSM menguntungkanmerekasecarapolitis.Apalagisetelah BLSM tersalur menjelang pesta demokrasi dan suksesi kepemimpinan nasional harga BBM diturunkan lagi. Trik seperti itu menguntungkan citra SBY dan pada partai politik yang berkuasa. Tapi merugikan parpol

lainnya dan termasuk upaya pembodohan massal.

Penutup Dari sudut pandang media kebijakan pemerintahdanDPRmenaikkanhargaBBM (jika terealisasi) sangat merugikan masyarakat.Tidaktepat,tidakmendidik,danterkesan sarat politis untuk kepentingan SBY dan partainya (Demokrat) yang lagi terpuruk.

Bagaimanapun angka kemiskinan semakin meretas, rakyat kecil kian merana karena kenaikan harga sembako dll, kecuali permintaan warga Nganjuk agar BLSM ditingkatkan menjadi Rp1 juta diapresiasi secara nasional. Jika mengacu pada program BLTlalusamasekalitidakmengatasimasalah rakyat miskin. Kehidupan mereka semakin miskin setelah program BLT distop.

Diharapkankebijakanpemerintahtidak lagi berlatar belakang politik, tapi benar-benar ikhlas ingin membantu rakyat miskin dengan mendorong mereka mendapatkan pekerjaan. Program dana bergulir jauh lebih bermanfaat sehingga tuntutan warga Nganjuk meminta BLSM dinaikkan menjadi Rp1 juta sangat realistis untuk dijadikan modal usaha. Tapi, wajib ada pendampingan agar tak sia-sia.*** Penulis adalah wartawan waspada

Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ dengan disertai CD atau melalui email: opiniwaspada@yahoo. com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di Media manapun.Tulisan menjadi milik Waspada dan isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.

SUDUT BATUAH * Harga sembako di Medan mulai merangkak naik - Sembako curi start! * Wabup: Jangan jadikan Deliserdang kabupaten bonsai - Padahal peminatnya banyak lo! * Soal BBM, pemerintah jangan korbankan rakyat - Lebih bagus korbankan koruptor,he...he...he

oel

D Wak