Waspada, Jumat 27 Januari 2012

Pentas Demokrasi Aceh

WASPADA Jumat 27 Januari 2012

Gubernur Aceh Minta Maaf

Wali Kota Langsa Dilaporkan Ke Polisi LANGSA (Waspada): Akibat dugaan melakukan pelanggaran terhadap tahapan Pemilukada, Wali Kota Langsa Drs. Zulkifli Zainon, MM berurusan dengan polisi.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Langsa, Kamis (26/1), menyerahkan berkas pelanggaran kampanye calon wali kota Langsa incumbent Drs Zulkifli Zainon, MM kepada tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polres Langsa guna diproses lebih lanjut.

“Berkas pelanggaran kampanye calon incumbent ini kita limpahkan ke polisi setelah sebelumnya kita plenokan di tingkat Panwaslu Langsa,” demikian dikatakan Ketua Panwaslu Kota Langsa M Khairi kepada wartawan, Kamis, (26/1).

Menurut M Khairi, sebelumnya Panwaslu Kota Langsa telah melakukan pengkajian dan verifikasi alat bukti terhadap kampanye yang digelar calon wali kota Langsa incumbent pada 18 Januari lalu di Gampong Jawa Langsa, yang menyimpulkan kasus tersebut masuk dalam kategori tindak pidana Pemilu.

Dasar konsiderannya, kata dia, keputusan KPU no 14 tahun 2010 pasal 5 ayat 3, agar bisa dikatagori kampanye harus memenuhi unsur komulatif yaitu, pertama dilakukan pasangan calon, kedua menyampaikan visi dan misi dengan mengajak pemilih untuk memilih dan yang ketiga memasang alat peraga berupa baliho atau atribut lainya, kata M Kahiri.

Atas hal tersebut Panwaslu juga berpedoman pada UU No

32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 116 ayat 1, setiap orang yang melakukan kegiatan diluar waktu yang telah ditetapkanolehKPUD/KIPuntuk masing-masing pasangan calon dapat dikenakan sanksi pidana.

“Jadi setelah melalui kajian yang mendalam, akhirnya Rabu (25/1) kemarin kita limpahkan kasus ini ke Polres Langsa dan saat ini sudah ditangani polisi,” ujar Khairi seraya berharap agar kasus ini tuntas, sehingga tidak timbul prasangka buruk terhadap Panwaslu.

Diakuinya, sebelumnya Divisi Penanganan Kasus dan Tindak Lanjut Panwaslu Langsa ada menemukan beberapa buk-ti di antaranya, ada panggung yang latar belakang balihonya bergambar calon wali kota incumbent dengan wakilnya.

Selain itu calon juga menyampaikan visi dan misi bahkan mengajak massa yang datang untuk memilih. Ditandai dengan teriakan yel yel yang jadi icon incumbent yaitu “lanjutkan”.

Dan jumlah massa yang hadir kurang lebih 300 orang diduga keras adalah pendukung yang sengaja didatangkan.

Sementara itu, Kapolres Langsa AKBP Drs Yosi Muhamartha melalui Kasat Reskrim AKP Warosidi, SH, mengatakan pihaknya sudah menerima berkas limpahan dari Panwaslu dan saat ini sedang mempelajari berkas bahkan sudah mulai kita panggil pihak-pihak terkait serta para saksi.

“Intinya kita akan serius menanggani perkara ini dengan cepat,” kata Kapolres. (b20)

Coffee Morning Libatkan PNS Abdya BLANGPIDIE (Waspada): Para pegawai dan pejabat di Kab. Aceh Barat Daya (Abdya) saat ini mulai mendapat tugas baru yang bertolakbelakang dengan fungsi utamanya sebagai seorang PNS. Tugas itu berupa sebagai peserta coffee morning dengan agenda politik yang digelar tim sukses incumbent yang menjadi calon Bupati Abdya saat ini.

Akibatnya, sejumlah PNS mulai mengeluh.

“Hampir setiap hari kami ikut coffee morning dengan lokasi berbeda-beda, padahal ada banyak kegiatan lain yang harus kami kerjakan, tapi saat ini terpaksa harus ikut karena yang hadir calon incumbent yang juga atasan kita saat ini,” kata salah seorang pejabat di salah satu badan di Abdya, Rabu (25/1).

Diakuinya, acara coffee morning bernuansa politik yang diadiri calon incumbent tersebut biasanya dilakukan di beberapa tempat, selain beralasan sebagai acara temu ramah dan silaturahmi, agenda coffee morning tersebut lebih dominan diisi

dengan dialog antara calon incumbent dengan para pendukungnya.

Namun yang lebih memberatkan para PNS adalah acara tersebut sering menggiring mereka untuk memobilisasi massa ke pusat acara. “Hal-hal seperti itu semestinya jangan dibebankan ke kita, karena persoalan politik tentu menjadi kewenangan tim sukses,” kata PNS tadi.

Terkait persoalan tersebut, salah seorang pengurus posko tim sukses calon incumbent membantah adanya intervensi dan intimidasi terhadap para PNS untuk kepentingan politik incumbent, namun pihaknya menilai adanya keikutsertaan pegawai dalam beberapa acara seperti coffee morning hanya sebatas sukarelawan dan tanpa pemaksaan.

Ketua Panwas Pilkada Abdya Edy Faisal yang dikonfirmasi Waspada mengaku belum mendapatkan laporan tersebut, namun pihaknya siap melakukan tindakan tegas jika memang ada laporan yang diberikan secara resmi. (cb05)

IDI ( Waspada): Tujuan Gubernur Aceh H. IrwandiYusuf melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) secara maraton menjelang akhir jabatannya 8 Februari adalah untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh. Termasuk Kunker ke Aceh Timur, Kamis (26/1).

“Selama saya pimpin Aceh hampir 5 tahun atau satu periode yakni 2007-2012, saya atas nama Gubernur Aceh meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh, karena mungkin selama di bawah kepemimpinan saya ada yangtersinggungdengantingkah, sikap, kata ataupun ada yang sakit hati,” ujar Irwandi Yusuf.

Di hadapan ratusan masyarakat dan alim ulama serta pejabat daerah, Irwandi Yusuf tak hanya sebatas meminta maaf, tetapi menginginkan rakyat Aceh Timur untuk menjawabnya. “Apakah sudah dimaafkan?” ujar Irwandi Yusuf. Lalu, para hadirin yang hadir dalam peresmian PPP Idi di Kuala Idi kemarin menjawabnya secara serentak, sudah. “Alhamdulillah,” sambung Irwandi lagi.

Menurut Irwandi, hal itu perlu diucapkan langsung di hadapan rakyatnya, karena dirinya meyakini selama memimpin Aceh selama lima tahun banyak

Waspada/Mustafa Kamal

BENDERA Partai Aceh dengan ukuran lebih kurang 3x5 meter dipasang di tepi jalan Medan-Banda Aceh, Desa Meuria Paloh, Kec. Muara Satu, Lhokseumawe. Berkibarnya bendera tersebut setelah PA mendaftarkan calonnya ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) mulai 19 Januari lalu. Foto ambil Kamis (26/1).

Keterlibatan PA Sulit Dibuktikan BANDA ACEH (Antara): Peneliti senior dari Lembaga Centra Politika Mashudi SR menilai adanya sinyalemen Partai Aceh (PA) ikut bermain untuk mendorong calon independen mendaftar pada Pilkada Aceh sulit untuk dibuktikan.

“Sinyalemen ke arah sana ada bahwa dua pasangan calon independen yang maju merupakan ‘setting’ dari Partai Aceh guna membuat KIP kelimpungan, sehingga Pilkada bergeser jadwal pelaksanaannya. Tapi ini hanya sebatas praduga dan hal itu sulit dibuktikan,” katanya di Banda Aceh, Rabu (25/1).

Mashudi menjelaskan, tentu adalah hal yang merepotkan bagi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk melakukan proses verifikasi terhadap para

kandidat independen.

“Calon independen itukan harus diverifikasi faktual atas dukungan yang mereka sertakan, nah dengan munculnya dua pasangan calon baru yang mendaftar sebagai kandidat gubernur tentu hal tersebut membuat KIP membutuhkan waktu ekstra untuk melakukan verifikasi,” jelasnya.

Lebih lanjut Mashudi menambahkan, jikapun kemudian dua pasangan calon yang men-

daftar sebagai kandidat gubernur dan wagub adalah merupakan bagian dan strategi politik PartaiAcehtentutidaksertamerta hal tersebut dapat dibuk-tikan.

Terlepas dari hal apapun dan juga tanpa calon independen mendaftar, KIP Aceh tidak mungkin dapat menggelar Pilkada pada 16 Februari,” ujarnya.

Ditambahkannya, hal yang paling penting untuk dilakukan KIP Aceh dan juga semua

Kandidat Aceh Singkil Bertambah SINGKIL (Waspada): Pasangan Rudy Rizal-Syahrima dari jalur Independen mendaftar sebagai peserta Pilkada ke kantor KIP Singkil, Selasa (24/1) malam.

Pasangan Rudy Rizal-Syahrima merupakan pasangan kedua yang mendaftar Selasa (24/1) malam. Sore sebelumnya pasangan Jaminuddin B-Sopian Pohan, SH mendaftar sebagai kandidat bakal calon (Balon) bupati/wakil bupati Kabupaten Aceh Singkil periode 2012-2017.

Darman Manik, personel sekretariat KIP Aceh Singkil yang dihubungi Waspada, Rabu (25/1) melalui telefon membenarkan kedua pasangan tersebut telah mendaftar.

Informasi lain yang diperoleh Waspada menyebutkan, pasangan Jaminuddin-Sopian Pohan dilengkapi data pendukung 4.320 lembar copy kartu tanda penduduk (KTP) sedangkan pasangan Rudy Rizal-Syahrima didukung data 3.615 lembar copy KTP sebagai syarat dari jalur independen (perseorangan) Delapan pasangan Cabup/Cawabup yang telah ditetapkan nomor urutnya sebelumnya masing-masing, nomor urut 1, pasangan H Sapriadi, SH-Dulmusrid, 2 H Syamsul Bahri, SHAsbaruddin, STP, M.Eng, 3. Drs H Burhanuddin Berkat, SH, MHH Rafi,I Munir, SAg, MAg. Kemudian nomor 4 H Sajali, SSos-Drs Saiful Umar, 5 Hj Cut Khairana, SPd-Ranto, SE, 6 Subkiyadi-Zainal Abidin, 7 H Syafril Harahap, SH-Juliyardin, SAg dan nomor urut 8 H Muhammaddin, SPd-Mansurdin. (b27)

Tindakan Sekdako Langsa Menuai Kritik

Waspada/Ibnu Sa’dan

KETUA Ormas Nasdem Lang-sa H Jauhari Amin menyerahkan bantuan sampan kepada dua nelayan miskin Gampong Kuala Langsa, Kartini dan Sal-biah, janda miskin yang seharihari bekerja sebagai pencari tiram. berikan tidak seberapa, namun kita berharap bantuan diterima nelayan yang benar-benar miskin dan butuh bantuan.

Sehingga bantuan yang kita berikan akan bermanfaat bagi mereka,” kata Adi Marbun.

Sementara itu, dua nelayan miskin yang menerima bantuan sampan, Kartini dan Salbiah, terlihat sangat terharu ketika menerima bantuan sampan tersebut. Bahkan kedua janda pencari tiram itu, dengan mata berkaca-kaca mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada Ormas Nasdem Langsa yang telah peduli dengan kehidupan mereka yang sangat sulit.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak H Jauhari Amin selaku Ketua Nasdem yang telah membantu kami.

Dengan adanya bantuan sam-

kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja ataupun secara sengaja.

“Mungkin juga ada janji yang belum saya tepati ke rakyat. Ada visi dan misi ketika mencalonkan diri dulu yang belum terlaksana.

Itu semuanya hari ini saya minta maaf kepada seluruh rakyat,” kata Irwandi Yusuf seraya mengatakan, Kunker kali ini ke Aceh Timur adalah Kunker Irwandi sebagai Gubernur Aceh yang terakhir kali sebelum jabatannya berakhir 8 Februari 2011.

Lawan Kejahatan Gubernur IrwandiYusuf dalam sambutannya juga meminta agar masyarakat Aceh untuk melawan setiap aksi kejahatan, baik itu intimidasi dan provokasi yang dilakukan kelompokkelompok tertentu menjelang Pemilukada 2012. “Jangan biarkan darah tumpah di bumi Serambi Makkah,” katanya.

Gubernur Aceh H. Irwandi Yusuf juga memaparkan, cukup sudah derita yang dialami rakyat Aceh, baik saat konflik yang berkepanjangan ataupun derita tsunami. “Sekarang, jika ada pihak yang mengintimidasi ke arah yang jahat, maka rakyat harusbangkituntukmelawannya dantetapmempertahankanyang benar,” tandasnya. (b24)

Cawabup Simeulue Akhirnya Ikut Tes Kesehatan

Jauhari Amin Serahkan Dua Sampan Untuk Nelayan LANGSA ( Waspada): H. Jauhari Amin, SH, MH atas nama Ketua Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) Langsa, menyerahkan bantuan dua unit sampan kepada nelayan miskin di Gampong Kuala Langsa, Selasa (24/1).

Dua sampan bantuan tersebut diserahkan di lintasan Kilometer 8 Kuala Langsa dan diterima dua orang janda nelayan yang selama ini bergantung hidup hanya dengan mencari tiram, masing-masing Kartini dan Salbiah.

Salah seorang pengurus Ormas Nasdem Langsa Adi Marbun, kepada wartawan mengatakan, bantuan tersebut diserahkan pihaknya kepada warga miskin dalam rangka bakti sosial dan menjalin keakraban antara masyarakat dengan ormas Nasdem. Sebelum bantuan itu disalurkan, katanya, Ormas Nasdem Langsa terlebih dahulu mengidentifikasi masyarakat nelayan miskin di Gampong Kuala Langsa, agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Setelah melalui proses konsultasi dengan aparat gampong Kuala Langsa dan penjaringan nelayan miskin, maka didapatlah dua orang nelayan Gampong Kuala Langsa yang benarbenar miskin dan membutuhkan bantuan tersebut.

Kedua nelayan yang dipilih untuk menerima bantuan sampan dari Ormas Nasdem Langsa itu adalah Kartini dan Salbiah.

Mereka adalah janda miskin yang sehari-hari bekerja sebagai pencari tiram.

Selanjutnya bantuan itu langsung diserahkan Ketua Ormas Nasdem Langsa H Jauhari Amin, SH kepada dua nelayan tersebut yang dinilai layak mendapatkannya.

“Meski bantuan yang kita

A7

pan ini, kami bisa bekerja lebih baik dan bisa mencukupi kebutuhan hidup kami,” kata Kartini yang juga diamini Salbiah.

Selain itu, Kartini dan Salbiah juga mengatakan bantuan yang diterimanya sangatlah berarti, mengingat kehidupan mereka selama ini sangat sulit. Kepada Ketua Ormas Nasdem Langsa H Jauhari Amin yang juga calon Wali Kota Langsa, Kartini dan Salbiah berharap agar program bakti sosial Ormas Nasdem Langsa terus dilanjutkan, karena memang benar-benar diharapkan oleh masyarakat terutama para ekonomi lemah.

“Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada bapak H Jauhari Amin, dan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT serta tercapai segala yang dicita-citakannya.” (b20)

LANGSA (Waspada): Tindakan Wali Kota Langsa Drs. Zulkifli Zainon, MM yang diduga telah mengangkangi aturan Pemilukada dengan melakukan kampanye dini, terimbas juga kepada Sekda Kota Langsa Muhammad Syahril. Dia dikritik telah berlaku tidak netral dalam eforia Pemilukada dengan mendukung salah satu pasangan calon.

Kritikan tersebut antara lain disampaikan LSM Aceh Human Foundation (AHF), yang meminta pihak berwenang agar mencopot M Syahril dari jabatan Sekda Kota Langsa. Karena, yang bersangkutan terindikasi terlibat dalam kampanye calon Wali Kota Langsa incumbent pada 18 Januari lalu, hingga membuat netralitasnya sebagai seorang PNS dan pejabat daerah dipertanyakan.

“Dalam UU No 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, khususnya pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), sudah jelas diatur soal netralitas PNS dalam Pemilu. Kalau seorang pejabat setingkat Sekda melakukan pelanggaran, maka sudah sepantasnya dicopot dari jabatannya,” demikian dikatakan Ketua Umum Aceh Human Foundation Abdul Hadi Abidin, Selasa (24/1).

Dikatakannya, kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan calon wali kota Langsa incumbent, yang kini berkasnya sudah dilimpahkan Panwaslu Kota Langsa kepada polisi secara nyata telah melibatkan sejumlah pejabat Pemko Langsa terutama Sekda dan sejumlah kepala dinas serta kepala bagian (Kabag).

Kondisi ini, sebut Abdul Hadi Abidin, membuktikan para pejabat Pemko Langsa sudah tidak netral dan melanggar UU No 43 tahun 1999, menjelang pesta demokrasi Pemilukada di Aceh. Bahkan dalam Peraturan KPU No 273 tahun 2008 disebutkan, apabila PNS ikut mendukung atau terlibat dalam permainan politik seperti mendukung atau mengarahkan rakyat ke salah satu calon, maka diancam hukuman penjara maksimal 12 bulan penjara serta denda Rp12 juta.

Seharusnya, kata Abdul Hadi Abidin, sebagai PNS dan aparatur pemerintahan, para pejabat Pemko Langsa tidak boleh larut dalam eforia politik calon wali kota Langsa incumbent. Para PNS dan pejabat Pemko harus bisa membatasi diri untuk tidak terjerumus kedalam politik praktis. (b20)

elemen penyelenggara adalah upaya untuk menciptakan pilkada di Aceh lebih berkualitas.

“Jadi tidak ada persoalan kalaupun kemudian jadwal pencoblosan bergeser sebagai implikasi atas putusan Mahkamah Konstitusi, namun yang terpenting adalah bagaimana kemudian Pilkada di Aceh itu dapat dilaksanakan lebih berkualitas,” ujarnya.

Menurut Mashudi, bergesernya jadwal Pilkada yang kemudian diiringi dengan peningkatan kualitas pelaksanaannya jauh lebih penting untuk difikirkan oleh KIP Aceh. “Makna berkualitas tentu dalam tataran partisipasi masyarakat, pelaksanaan yang jujur, adil, bebas dan rahasia sesuai dengan azas Pemilu,” katanya.

BANDA ACEH (Waspada): Cawabup Simeulue, Rahmad, SH yang dinyatakan gagal ikut tes kesehatan Senin (23/1) lalu, mendapat kesempatan tes kesehatan, Kamis (26/1). Rahmad datang bersama pasangannya Cabup Simeulue dari PA, Aliasnudin yang ternyata juga tidak melakukan pemeriksaan kesehatan pada Senin lalu karena menunggu Rahmad.

Pasangan ini menjalani tes kesehatan di RSUZA Banda Aceh diikuti empat kandidat yang mendaftar di akhir masa pendaftaran, Selasa (24/ 1) malam besama satu kandidat pengganti.

Empat kandidat yang melakukan pemeriksaan kesehatan kemarin adalah calon wali kota dan wakil wali kota Lhokseumawe dari jalur perseora-

ngan Alfian, S.HI-Amri Bin Imni sertacalonbupatidanwakilbupati Singkil dari jalur perseorangan Rudi Rizal, S.Ag-Sahrima.

Sementara satu lagi calon wali kota yang diusung Partai Aceh TB Herman, MM menggantikan Tengku Azkia Abu Bakar yang seelumnya sudah mengikuti tes kesehatan.

Pemeriksaan tes kesehatan bagi para kandidat itu secara umum kemarin berjalan lancar.

Namun ada sedikit perbedaan dengan para kandidat yang tes kesehatan Senin lalu.

Untuk kegiatan psikotes/ tes kejiwaan para kandidat sebelumnya dilakukan di RSUZA sementara para kandidat yang ikut tes kemarin dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh.

Ini karena, menurut petugas, terbatasnya dokter jaga. (b04)

Waspada/Zafrullah

CABUP Simeulue dari Partai Aceh Aliasnudin (kiri) dan Rahmad, SH menandatangani hasil tes kesehatan mereka yang dilakukan oleh IDI Aceh, Kamis (26/1).

Putusan MK Harus Bernuansa Damai LHOKSUKON (Waspada): Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilukada Aceh yang rencananya diputuskan Jumat (27/1) hari ini, diharapkan bernuansa damai dan mampu menyejukkan semua pihak di Tanah Rencong.

“Jangan sampai putusan MK menuai polemik baru.

Kalaupun MK memutuskan Pemilukada ditunda, idealnya masa tunda maksimal hanya dua bulan, sehingga tidak ada kandidat yang merasa dirugikan,”saran Ar yos Nivada pemerhati masalah politik dan keamanan Aceh, kemarin.

Menurut Mahasiswa pasca Sarjana ilmu Politik UGM

Yogyakarta ini, jika MK memutuskan Pemilukada Aceh ditunda lebih dua bulan, kandidat dari jalur independen yang selama ini sudah menge-luarkan finansial banyak, dipastikan akan protes dan ini bisa memicu konflik politik baru di Serambi Makkah. (b19)

Dari Rakyat Biasa Menuju Pilkada USAI shalat zuhur, sejumlah wartawan yang mangkal di gedung DPRK Aceh Utara mendapat informasi Misbahul Munir akan mengembalikan mobil dinas. Posisinya sebagai Wakil Ketua DPRK segera digantikan. Hari itu, Selasa (24/1) terakhir wartawan bisa mewawancarai dia dalam kapasitas sebagai wakil rakyat, karena setelah itu dia juga menjadi rakyat biasa karena telah direcall oleh partainya.

Masih seperti biasa, beberapa menit menempelkan badan di kursi ruang kerja Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, belasan wartawan disuguhi minuman kopi oleh yang empunya ruang. Hampir semua wartawan tidak menolak, mereka tidak fokus dengan minuman itu meskipun aromanya menggoda selera.

Sambil menunggu proses administrasi pengembalian mobil Pajero Sport kepada sekretaris dewan, Rahul (panggilan untuk Misbahul) menjelaskan berbagai hal tentang keputusannya memilih ikut sebagai calon Bupati Aceh Utara untuk Pilkada mendatang. Setelah itu, mantan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini bercerita kembali, ketika meninggalkan pendidikannya untuk bergabung dengan kombatan lainnya di hutan Aceh Utara.

Sekitar tahun 1997, putra mantan Komandan Koramil Kuta Makmur ini mendapat beasiswa ikut pendidikan di Cijantung, Jawa Timur. Namun

Waspada/Zainal Abidin

MISBAHUL Munir menjamu para wartawan di kamar kerjanya, Selasa (24/1). kesempatan untuk ikut pendidikan formal di luar daerah ditinggalkannya. Dia memilih bergabung bersama para pemuda dari daerahnya untuk menentang sisa ketidakadilan masa Orde Baru.

Selama bergabung dengan pasukan gerilyawan, hariharinya dihabiskan mengikuti berbagai strategi perang. Posisi terakhir, dia diangkat sebagai Komandan Pasukan Cobra untuk memimpin para anggota GAM di hutan Kuta Makmur.

“Saya tidak menyesal meninggalkan kesempatan belajar melalui beasiswa di luar daerah,” tegasnya sambil menghirup kopi yang masih mengepulkan asap.

Di atas tempat dia duduk, tampak bergantung lambang Burung Garuda yang diapit foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya.

Setiap kali mengambil keputusan berat, Rahul mengaku

tidak pernah merasa salah.

Sama dengan ketika dia memilih mendaftar sebagai balon Bupati Aceh Utara melalui jalur independen. Namun dia menyesali, niat baiknya ikut Pilkada salah diartikan rekan-rekan dari Partai Aceh. “Padahal, saya mendaftar karena tidak ada mantan GAM yang ikut Pilkada Aceh ketika itu,” jelasnya. Sampai menjelang akhir penutupan pendaftaran tahap dua, calon dari mantan GAM tidak mendaftar di KIP Aceh Utara. Akhirnya, dia memutuskan mendaftar. Akan tetapi, Rahul berjanji dalam Pilkada nanti tidak akan bersaing dengan calon dari PA. “Saya akan mundur setelah masalah regulasi selesai dan PA mendaftar,” kalimat itu kembali diulanginya. Kalimat tersebut juga pernah diucapkan ketika dia mendaftar.

“Lima hari setelah saya mendaftar, langsung datang surat pemecatan,” kata Misbahul.

Ternyata, niat baiknya tidak mendapat respon positif. Karena merasa tidak dihargai, akhirnya pria yang baru saja menyelesaikan pendidikan di Fakultas Teknik Unimal Lhokseumawe ini memutuskan melanjutkan ikut pilkada melalui jalur perseorangan. Dengan merangkul wakil dari persatuan para geusyik (kepala desa) se-Aceh Utara dia melangkah maju menuju kursi Bupati Aceh Utara.

“Besok saya akan menjadi rakyat biasa, bukan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara lagi,” ucap Misbahul Munir. Zainal Abidin