Nusantara
WASPADA Jumat 27 Agustus 2010
B5
Presiden Harus Tangani Kasus Susno MEDAN (Waspada): Komisaris Jenderal Susno Duadji didampingi dua pengacaranya, kemarin, hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melimpahkan berkas perkara ke dua. Pelimpahan itu terkait kasus pengelolaan dana pengamanan Polda Jawa Barat pada pemilihan kepala daerah Jabar 2008. Menanggapi itu, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, tuduhan pada mantan Kabareskrim itu keliru karena performa Polda Jabar telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dinyatakan tidak bermasalah. “Audit BPK mengatakan pendanaan anggaran dana pilkada Jabar sudah bersih, sama sekali tidak ada dana yang mencurigakan,” kata Neta kepada Waspada, Kamis (26/8). Neta meyakini bahwa sama sekali tidak ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh Susno. Apa yang selama ini dihembuskan berbagai media hanyalah ulah dari pihak-pihak yang merasa gerah dengan tindakan Susno, yang ingin melakukan reformasi di institusinya. “Tidak ada penyelewengan dana pilkada Jabar dilakukan Susno. Sejak awal, Susno mengungkap kebobrokan institusinya, dan karena itu lah berbagai cara Polri diupayakan sebagai cara untuk mengkriminalisasi Susno,” kata dia. Cendekiawan Buya Syafii Maarif, berpendapata bahwa kasus yang dituduhkan pada Susno harus ditangani secara transparan dan adil. “Jangan ada rekayasa oleh Polri sendiri karena takut terbongkar kebobrokan beberapa oknumnya,” katanya. Menurut Buya, seharusnya Susno diberikan kebebasan untuk bersuara, bukan justru dibungkam seperti saat ini. “Niat Susno itu murni untuk membersihkan institusinya dari segala penye-
lewangan yang selama ini terjadi. Seharusnya kita harus hargai keberanian dia melakukan itu. Bukan malah dipenjara,” tegas Buya. Mantan KSAD, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto melontarkan nada serupa. “Ini merupakan kriminalisasi yang sengaja dilakukan Polri pada Susno. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya Presiden turun tangan memastikan kasusnya tidak direkayasa. SBY harus lindungi Susno, karena sampai sekarang tidak ada bukti Susno bersalah,” kata Tyasno. Dia mengatakan, seharusnya orang seperti Susno mendapat perlindungan yang lebih dari pemerintah, karena dia seorang whisle blower atau peniup peluit, yang keberadaannya sangat dibutuhkan Negara untuk mengungkap berbagai kasus pelanggaran hukum yang selama ini diketahuinya. “Seharusnya hal ini menjadi prioritas pemerintah untuk melindungi Susno,” ujarnya. Meskipun Susno tidak sepenuhnya bersih, dia tetap mengatakan Susno adalah seorang peniup peluit yang sangat berani. “Coba kita lihat, dia sebenarnya kan mau mengungkap kebenaran. Tapi lalu dikejar-kejar dan dicaricari kesalahannya sampai akhirnya dijebloskan ke tahanan. Susno terus menerus dituding, dikejar. Kenapa,” tanya Tyasno, menyayangkan penanganan kasus Susno tidak transparan dan adil. Dinilainya, banyak kejanggalan yang terjadi yang sengaja ditutup-tutupi. “Dan SBY tentunya membiarkan ini terjadi,” tegasnya. Komjen Susno Duadji dituduh menyelewengkan dana pengamanan pilkada senilai Rp27 miliar ketika menjabat Kapolda Jawa Barat. Saat ini, Susno menjadi tersangka dalam kasus tersebut, meski dirinya belum diperiksa sama sekali. (j01)
JAKARTA (Antara): Pemerintah Indonesia belum menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman, yang menyatakan rakyat Malaysia telah kehilangan kesabaran akibat sejumlah aksi demonstrasi yang dilakukan di Indonesia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/8) menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menggelar rapat terkait pernyataan Datuk Seri Anifah Aman tersebut. Selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko juga tidak mau mengomentari pernyataan itu. “Saya tidak ingin menanggapi itu,” katanya singkat. Meski demikian, Djoko memastikan, sikap Indonesia tetap tegas terkait insiden penangkapan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh kepolisian Malaysia. Indonesia juga tidak berniat tawar-menawar terkait sengketa batas wilayah dengan Malaysia. Kata dia, hal itu telah ditegaskan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di depan Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu. Terkait aksi pembakaran bendera Malaysia dan pelemparan kotoran ke gedung kedutaan Malaysia di Jakarta yang menjadi pemicu hilangnya kesabaran pihak Malaysia, dia menyatakan, setiap aksi demonstrasi harus mematuhi aturan. “Gini ya, saya selalu sampaikan dari dulu, demo melakukan aspirasi kan diberikan ruang, diberikan peluang, diberikan kesempatan, tetapi yang tidak melanggar aturan, kan itu saja
kuncinya, terjemahkan sendiri itu,” katanya. Menurut Djoko, rapat di Kantor Kepresidenan tidak membahas pernyataan Menlu Malaysia. Dalam rapat tersebut, Presiden dan sejumlah menteri membahas pembentukan tim gabungan untuk membantu para Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia yang terancam hukuman mati. Tim gabungan itu terdiri dari sejumlah pejabat eselon I di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Kemenlu untuk hubungan luar negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyangkut TKI, dan Kementerian Hukum dan HAM dalam pendampingan aspek hukum,” kata Djoko. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebelumnya memastikan, jumlah warga negara Indonesia yang dikenakan pasal ancaman hukuman mati oleh ototritas hukum di Malaysia berjumlah 177 orang, bukan 345 orang seperti yang disebut sejumlah pihak. Dari 177 warga tersebut, 142 di antaranya didakwa melakukan tindak kejahatan terkait narkotika dan obat-obatan terlarang. Sementara sisanya didakwa melakukan tindak kejahatan seperti kepemilikan senjata dan pembunuhan. Menlu menjelaskan, dari jumlah 142 itu, 72 kasus belum ada keputusan, dan 8 ada keputusan hukum, namun bukan hukuman mati. Sampai saat ini baru ada tiga kasus dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan federal atau pengadilan tertinggi, namun ini juga dalam proses permintaan pengampunan. Dari jumlah itu semua, Menlu mengatakan belum ada yang menjalani eksekusi.
Rp6 M Lebih Dana Tak Bertuan Di Jamsostek JAKARTA (Waspada): Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, PT Jamsostek menyimpan dana lebih Rp6 miliar milik peserta yang alamat dan kepemilikannya tidak jelas, atau tak bertuan. Dana itu sudah tersimpan 30 tahun. “PT Jamsostek berusaha mencari pemiliknya untuk menghilangkan kepesertaan tidak aktif dan menambah jumlah peserta aktif,” kata dia di Jakarta, Kamis (26/8). Dana milik pekerja non-aktif yang tersimpan itu ada yang sudah lima tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai 30 tahun. Jumlahnya jutaan orang, dan nilainya miliaran rupiah. Karena itu, kepada mereka yang merasa punya atau pernah menjadi peserta Jamsostek untuk segera melapor. Pihaknya akan memberikan bantuan teknis jika hal itu diperlukan. Pengembalian dana milik peserta yang lama tidak diurus itu, sebutnya, merupakan tanggungjawab PT Jamsostek. Pihaknya akan segera
Antara
BERAS GRATIS: Warga Kwitang mendapatkan beras gratis yang dibagikan sebuah Toko Buku di Kwitang, Jakarta, Kamis (26/8). Selain warga Kwitang, sebanyak 400 paket beras sebanyak 5 kg/paket dibagikan kepada tukang parkir, tukang sampah, tukang taman dan penjual valas di sekitar Kwitang.
Indonesia Belum Tanggapi Pernyataan Malaysia
mengumumkan kepada publik, membuka pelayanan pengurusan terhadap dana milik peserta yang selama ini tidak dilanjutkan atau tidak diurus. “Jamsostek melakukan registrasi ulang memastikan pemilik sesungguhnya dan untuk menghindari keanggotaan ganda,” kata Hotbonar, didampingi Direktur Operasi Ahmad Anshori dan direksi lainnya. Tentang banyaknya dana peserta tidak aktif itu, karena banyak peserta Jamsostek ketika pindah ke perusahaan lain tidak dilanjutkan lagi, atau tidak diurus oleh perusahaannya, atau karena kartu hilang. “Tapi bisa saja ada perusahaan yang nakal, tidak membayar sesuai peraturan perundangundangan sehingga hal ini tidak diinformasikan kepada peserta. Selain peserta tidak mengerti dirinya dimasukkan ke dalam program Jamsostek.”(j04)
BOS Masuk APBD
JAKARTA (Waspada): Mulai 2011 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan dimasukkan sebagai dana transfer daerah. Dana nondekonsentrasi itu tidak lagi dikelola oleh pusat maupun provinsi, tetapi langsung masuk ke dalam Anggaran Pendapata Belanja Daerah (APBD) masing-masing kabupaten/kota. Kebijakan ini ditempuh selain untuk mempercepat penyaluran BOS, juga untuk melokalisasi jika terjadi keterlambatan dalam penyalurannya. “Dengan model transfer daerah akan mempercepat penyaluran BOS. Kalau ada hambatan bisa dilokalisasi di salah satu kabupaten saja,” kata Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dirjen Manajemen Pendidikan
Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, Didik Suhardi di Kemendiknas, Kamis (26/08). Sebelumnya, keterlambatan di satu provinsi dapat berakibat terlambatnya penyaluran di semua kabupaten. Tidak sedikit sekolah menerima dana BOS di akhir-akhir triwulan pertama. Bahkan ada sekolah yang harus menghutang kepada pihak lain. Nantinya kata Didik, jika terjadi keterlambatan seperti itu dapat dilokalisasi di satu titik. Contohnya jika terjadi keterlambatan penyaluran di Bogor, Jawa Barat, maka kota atau kabupaten lain seperti Sukabumi, Cianjur dan Kawarawang tidak ada yang terlambat.“Kemungkinan terlambat jika terjadi pergantian pemimpin daerah,” kata Didik. Saat ini Kemendiknas sedang membuat petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS.
Apjati Sediakan Tim Pembela TKI JAKARTA (Waspada): Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk menghindari TKI yang terancam hukuman mati di sejumlah negara, diantaranya Malaysia dan Saudi Arabia. Ketua umum Apjati, Nurfaizi di Jakarta, Kamis (26/8) mengatakan, sudah ada pembicaraan awal dengan pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani masalah itu. “Dari info saya dapat, tidak seluruhnya (177) WNI di Malaysia, bahkan sebagian kecil adalah TKI. Sebagian besar diantara WNI itu terkait kasus narkoba dan terancam hukuman mati,” kata dia. Apjati hanya akan memfasilitasi permasalahn TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia dan Saudi Arabia. Mengenai jumlah pastinya, mantan Kepala Badan Nasional Narkotika itu mengatakan, sedang memverifikasi ke instansi pemerintah. “Kami akan menyediakan tim pendukung untuk membela TKI yang terancam hukuman mati itu.” Dijelaskannya, wewenang membela WNI dan badan hukum Indonesia yang bermasalah di luar negeri ada pada Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui perwakilannya di negara tujuan penempatan. Dia juga mengatakan, yang dibela adalah TKI yang ditempatkan secara legal. Poin itu perlu digarisbawahinya karena saat ini praktik penempatan TKI secara ilegal sudah tidak terkendali. Dia menyaksikan sendiri aparat Pemda di Batam melayani warga Indonesia yang hendak bekerja ke Malaysia. “Di Batam Center ratusan WNI lalu-lalang menuju Malaysia untuk bekerja,” kata Nurfaizi.(j04)
Makanan Ringan Mengandung Pewarna Tekstil
Antara
PERMAISURI SULTAN: Permaisuri Sultan Ternate ke-48, Boki Ratu Nita Budhi Susanti ditandu menuju menuju Masjid Tua Ternate untuk melakukan shalat Tarwih bersama di Ternate, Maluku Utara, Rabu (25/8) malam. Permaisuri mendampingi Sultan hadir di masjid kesultanan untuk melakukan shalat tarwih pada malam Qunut.
KARANGANYAR (Antara): Tim Gabungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar menemukan sejumlah makanan mengandung zat pewarna tekstil beredar bebas di pasaran, dalam razia yang dilakukan di Pasar Palur, Kamis (26/8). Razia gabungan dari Dinas Kesehatan, Satpol PP serta Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin Bupati Karanganyar Rina Iriani SR, menyita makanan ringan yang diduga mengandung rhodamin B. “Pewarna sangat berbahaya bagi kesehatan, karena bisa memicu pertumbuhan sel kanker. Selain itu, petugas juga menemukan margarin yang telah kedaluarsa,” kata Kasi Kefarmasian Dan Napza Dinas Kesehatan Karanganyar, Anik Dwiyanti. Dia mengatakan, dalam operasi tersebut tim juga melakukan pemeriksaan bermacam bumbu penyedap yang banyak dijual, serta memeriksa minuman kaleng dan minuman serbuk dalam kemasan. Namun tidak ditemukan adanya produk kedaluwarsa. Petugas menyita makanan ringan jenis rengginang yang diindikasikan menggunakan zat pewarna tekstil. “Rengginang dengan pewarna ini diselipkan diantara regingnan biasa sehingga bisa mengecoh petugas,” katanya. Bupati Karanganyar mengatakan, pemakaian pewarna tekstil pada makanan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama. Walaupun sudah sering diberi pengertian kebanyakan produsen tetap nekat menggunakannya, karena lebih murah dan praktis. Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab akan menggelar sosialisasi agar para produsen makanan menggunakan pewarna makanan yang terbuat dari bahan-bahan alami yang lebih aman bagi kesehatan.
Upaya lainnya melakukan pengumpulan data untuk dikirimkan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar besaran alokasi BOS di setiap kabupaten/kota. Untuk juknis, dijadwalkan pertengahan Desember sudah selesai. Kabupaten/kota, kata Didik, menunjuk penanggung jawab BOS di sekolah. Penunjukan pun secara ex officio alias tidak
menunjuk orang, tetapi jabatannya. Sementara itu, pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat tetap terlibat dalam pengumpulan data termasuk monitoring penggunaan dana. “Kami tetap koordinasi dengan provinsi,” tegasnya. Besarnya unit cost dana BOS, termasuk BOS Buku 2011 direncanakan masih sama
dengan 2010, yaitu untuk SD/ SDLB kabupaten Rp397.000, SD/SDLB kota Rp400.000, SMP/SMPLB/SMPT kabupaten Rp570.000, dan SMP/SMPLB/ SMPT kota Rp575.000. Pada 2011, total anggaran BOS dipatok Rp16,8 trilun. Dari jumlah itu Rp5,6 triliun untuk SMP dengan jumlah yang dilayani mencapai 9,6 juta siswa di seluruh Indonesia.(dianw)
Calon Kapolri Harus Siap Merugi PALU (Antara): Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Nanan Sukarna (foto), mengatakan bahwa ada beberapa hal yang patut diperhatikan calon Kapolri ke depan, salah satunya adalah siap merugi. “Untuk jadi pemimpin, dia harus siap merugi,” kata Nanan kepada wartawan usai memberikan arahan kepada seluruh jajaran Polda Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (26/8). Merugi yang dimaksud Irwasum itu adalah harus siap merugi tanggung jawab, waktu, tenaga dan sebagainya. Sebab, kata dia, menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab serta tantangan berat, sehingga dengan modal itu diharapkan mampu menyelesaikan tantangan. “Harapan kita, siapapun yang terpilih menjadi Kapolri, maka dia berkewajiban membawa polisi yang demokratis. Kita akan siap dipimpin oleh
siapapun untuk kebaikan Polri dan masyarakat tentunya,” kata Nanan, yang juga menyatakan siap menggantikan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Mantan Kadiv Humas Polri itu menandaskan, siapapun yang terpilih menjadi Kapolri maka dialah prajurit Bhayangkara yang terbaik. Soal pencalonan Kapolri itu kata dia, sudah ada mekanisme dan sistemnya. “Biarkan presiden dan wakil presiden serta Kapolri memilih
yang terbaik, siapapun yang menjadi harapan kita, yang memimpin nanti bisa membawa Polri ke arah lebih baik. Saya rasa itu tugas lebih berat, siapa terbaik dialah yang harus jadi,” tutur orang ketiga di tubuh Polri itu. Ada beberapa nama disebut-sebut memiliki peluang menjadi Kapolri pasca kepemimpinan Bambang Hendarso Danuri yakni Nanan Sukarna, Irjen Timur Pradopo (Kapolda Metro Jaya), Irjen Oegroseno (Kapoldasu), Irjen Pratiknyo, Irjen Imam Sudjarwo, dan Komjen Ito Sumardi (Kabareskrim). Kedatangan Irwasum Nanan Sukarna ke Palu mewakili Kapolri melaksanakan safari Ramadhan 2010. Nanan mengatakan, Kapolri batal berkunjung ke Polda Sulawesi Tengah sesuai jadwal Rabu dan Kamis, 25-26 Agustus 2010, karena sakit. “Sesuai arahan dari dokter, Kapolri harus istirahat di kediaman,” kata dia.
IDI Pertahankan Uji Kompetensi Dokter Indonesia JAKARTA (Antara): Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan akan mempertahankan Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) meskipun sempat diprotes sebagian dokter. “Uji kompetensi bagi dokter dan dokter gigi penting dan merupakan amanat UU Praktik Kedokteran, serta bagian dari perjalanan seorang dokter yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pasien,” kata Ketua Umum IDI Dr Prijo Sidipratomo, Sp.Rad(K) di Jakarta, Kamis (26/8). IDI menyampaikan klarifikasi terkait aksi demo dilaku-
kan oleh Forum Dokter Muda Indonesia (FDMI) ke Komisi IX DPR pada Senin (23/8). FDMI menolak diadakannya UKDI karena dianggap menghambat proses dokter untuk melakukan praktek padahal Indonesia masih membutuhkan banyak dokter. Sementara itu, IDI menyatakan akan tetap menjadikan UKDI sebagai syarat mendapatkan izin praktik dokter sebagai perlindungan bagi pasien. Selain itu, uji kompetensi bertujuan mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan dokter dan dokter gigi serta
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter. “Ada 70 fakultas kedokteran di Indonesia dengan kualitas sangat berbeda, ada yang sudah maju ada yang belum begitu baik. Uji kompetensi ini sebagai standarisasi kelulusan,” kata Ketua Kolegium Kedokteran Indonesia Irawan Yusuf. Sekitar 27 persen dokter diakui Irawan tidak lulus UKDI dari 13 kali penyelenggaraan ujian sejak 2007. Para dokter yang tidak lulus diberi kesem-patan mengulang dan diberi pembinaan melalui fakultas kedokteran masingmasing.
Gayus Mengaku Ditipu Haposan JAKARTA (Antara): Gayus HP Tambunan, terdakwa dugaan mafia pajak, mengaku selama ini telah ditipu oleh pengacaranya, Haposan Hutagalung. “Haposan itu selalu jual nama, dan pihak-pihak yang disebut membantah,” katanya seusai menjadi saksi dalam persidangan Syahril Djohan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (26/8). Sebelumnya, Gayus mengaku memberikan uang untuk sejumlah pejabat tinggi di Mabes
Polri agar perkaranya tidak berlanjut serta pemblokiran uangnya dicabut. Gayus memberikan uang itu melalui pengacaranya, Haposan Hutagalung. Gayus menambahkan, fakta di lapangan ternyata atasan polisi itu, mengaku tidak menerima uang miliknya melalui Haposan. “Faktanya mereka juga tidak terima. Itu b i s a - b i s a n y a Ha p o s a n ,” katanya. Sementara itu, terdakwa
dugaan mafia pajak, Kompol Arafat menyebutkan, usulan penghilangan pasal pidana khusus berkas Gayus, berasal dari Jaksa Cirus Sinaga, Fadil Regan dan Poltak Manullang. “Bu Sri (terdakwa lainnya kasus Gayus—AKP Sri Sumartini) mengatakan Jaksa Fadil maunya untuk memasukkan Pasal 372 KUHP dalam berkas Gayus, supaya bisa ditangani pidana umum padahal seharusnya dikenakan pasal korupsi.”