Medan Metropolitan
A4
WASPADA Jumat 24 Mei 2013
Faktor Manusia Dominasi Penyebab Kecelakaan MEDAN (Waspada): Kasat Lantas Polresta Medan Kompol Budi Hendrawan menegaskan, kecelakaan lalulintas kebanyakan disebabkan faktor manusianya. “Faktor manusia paling banyak menjadi penyebab kecelakaan karena mencoba mendahului kendaraan lain atau berpindah jalur, tidak jaga jarak, mengebut, terobos lampu merah, mabuk, dan lainnya,” kata Kompol Budi, Kamis (23/5). Selanjutnya, lanjut dia, disebabkan faktor alam, jalan, dan prasarana jalan seperti rambu, marka dan perlintasan kereta api.“Inilah yang menjadi penyebab kecelakaan dan paling banyak factor manusianya yang belum tertib berlalulintas,” ujarnya. Ditanya apakah di Medan kesadaran pengendara tentang lalulintas sudah cukup, Budi menjelaskan, pengendara di Medan sudah cukup tertib berlalulintas dibandingkan dua ta-
hun lalu. “Saat ini pengendara sepedamotor yang melintas di jalan sudah mulai tertib memakai helm walaupun tidak melonjak drastis tapi ada perubahan,” sebutnya. Dalam Ops Simpatik Toba 2013 ini, pihaknya berupaya memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada sopir angkot, penarik becak bermotor dan pengendara sepedamotor. “Sopir angkot kita imbau untuk tidak menaik dan menurunkan penumpang disembarang tempat, begitu juga betor dan pengendara sepedamotor harus memakai helm dan menghidupkan lampu siang hari,” tuturnya. Budi menjelaskan, selama Ops Simpatik yang dimulai 727 Mei 2013, Sat Lantas Polresta Medan telah menilang 2.415 pengendara sepedamotor dan teguran simpatik 2.039. “Mereka ini ditilang karena kesalahan tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak hidup lampu siang hari,” jelasnya. Ditanya dari 2.415 jumlah
tilang, untuk pelajar berapa pengendara yang ditilang, kata Budi, pelajar yang kena tilang ada 300 orang karena tidak memakai helm dan tidak memiliki SIM. “Kita imbau kepada orangtua agar tidak memberikan sepedamotor kepada anaknya yang tidak memiliki SIM. Karena selain berbahaya bagi si pelajar yang belum mengetahui tertib berlalulintas juga bisa membahayakan pengendara lainnya dan bisa menimbulkan kecelakaan lalulintas,” sebutnya. Selain itu, Sat Lantas Polresta Medan juga memberikan imbauan kepada pihak sekolah agar tidak memperbolehkan pelajar yang belum memiliki SIM untuk membawa sepedamotor. “Guru-guru juga kita berikan masukan agar mengawasi muridnya yang membawa sepedamotor apakah sudah memiliki SIM atau belum,” tutur Budi. Pengetahuan Rendah Psikolog, Rahmadani Hidayatin menilai, pelanggaran lalulintas yang dilakukan para pe-
ngendara di jalan raya, tidak terlepas dari rendahnya pengetahuan mereka tentang sikap berkendaraan. “Beli kendaraan bisa, tapi pengetahuan di jalan raya enggak ada. Akhirnya, pengendara melakukan berbagai pelanggaran, misalkan tidak tahu bahwa lampu kuning itu pertanda harus hati-hati karena akan ada lampu merah yang harus menghentikan kendaraan. Kenyataan, setelah titik terakhir kuning, kendaraan masih melaju. “Inikan pelanggaran lalulintas. Padahal waktu berhenti itu hanya beberapa detik, sekaligus memberikan waktu pada kenderaan untuk istirahat sejenak, tapi karena penggendara tidak punya pengetahuan tentang itu, maka dia langsung melajukan kendaraannya. Saat yang sama kendaraan lain melaju, terjadilah tabrakan dan dua belah pihak sama-sama bersikeras tidak salah. Inikan problem,” kata Hidayatin, Kamis. Dia menyebutkan, pengetahuan berlalulintas yang rendah
ini diperparah lagi dengan efek jera yang diberikan pihak penegak hukum yang memberikan ruang kepada pelaku pelanggaran, dengan lobi-lobi di lapangan jika melakukan kesalahan. “Ada yang bisa bernegoisasi dengan petugas dan pergi begitu saja jika sudah melakukan pelanggaran. Ini menjadi tradisi yang tidak memberikan efek jera kepada pengemudi kendaraan, sehingga prilaku membuat kesalahan di jalan raya akan terulang,” tuturnya. Apakah prilaku pelanggaran peraturan di jalan raya bisa ditertibkan ? “Saya yakin bisa. Meskipun butuh proses yang panjang, karena manusia itu pada umumnya akan bisa merubah prilaku jika mereka dipersiapkan untuk bisa mengikuti aturan. Penegak hukum hendaknya selalu bersosialisasi tentang tata cara berlalulintas. Kemudian memastikan setiap orang yang akan memiliki SIM sudah paham betul tentang aturan berlalulintas. Selain itu, tidak mempermudah pembe-
Kapal Perang India Singgah Di Belawan MEDAN (Waspada): Dua kapal perang India —INS Mahish dan INS Bangaram— Kamis (23/5), singgah di pelabuhan peti kemas internasional Gabion, Belawan, dalam rangka menghadiri penutupan patroli bersama dengan kode sandi Indindo. Dan Guskamla Armabar Laksamana Pertama (Laksma) TNI Arusukmono IS mengatakan, kapal tersebut berada di Belawan guna mengikuti penutupan patroli bersama Indindo yang berlangsung sejak 6 Mei lalu. Laksma TNI Arusukmono mengatakan, melalui kerjasama ini, lalulintas pelayaran di sepanjang perbatasan Indonesia dan India berhasil diamankan. Menurutnya, banyak kapal yang digeledah karena dicurigai me-
ngangkut barang ilegal. Namun dia tidak menyebutkan jumlah kapal dan barang yang ditahan. Arusukmono menambahkan, seratusan anggota TNI AL dan 175 personel AL India terlibat dalam patroli pengamanan bersama itu. Commander Jatinder Singh, perwira AL India yang memimpin misi tersebut mengatakan, banyak yang telah dilakukan AL India dan TNI AL dalam patroli bersama yang sampai ini telah memasuki periode ke-21. Menurut Atase Pertahanan India Kaltik Murti, kerjasama gabungan itu merupakan wujud kerjasama strategis yang disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke India tahun 2005. Kerjasama tersebut menyoroti hubungan pertahanan yang erat
antara kedua negara. Hubungan pertahanan kedua negara telah tumbuh dan berkembang dengan aktivitas bersama yang rutin diadakan ditambah dengan pertukaran personel antara angkatan bersenjata kedua negara. Sesuai dengan kerjasama strategis itu, TNI AL dan AL India mengadakan, patroli bersama dua kali dalam setahun di dekat Garis Batas Perairan Internasional guna menjaga bagian penting dari Samudera India agar tetap aman dan terjamin bagi
pengiriman kapal-kapal dan perdagangan internasional. Kedua kapal India —INS Mahish dan INS Bangaram, yang diperkuat pesawat Dornier — merupakan bagian dari kekuatan patroli bersama Indindo ke-21 itu yang berlangsung dari 6 Mei sampai 26 Mei. Sementara kapal perang Indonesia yang menyertai kerjasama itu adalah KRI Patiunus dan satu pesawat TNI AL yang secara bersama-sama melakukan patroli terkoordinasi di ujung Selat Malaka dan Laut
Andaman. Upacara pembukaan kerjasama keamanan Indindo itu dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Andaman dan Nikkobar di Port Blair pada 6 Mei sampai 9 Mei lalu. Unsurunsur tersebut telah mengadakan pertemuan di Belawan sejak 22 Mei guna berpartisipasi dalam upacara penutupan yang diselenggarakan di Lantamal I. Ikut menyambut kedatangan kedua kapal perang India itu Konsul Jenderal India di Medan Basir Ahmed.(h03/m10)
PN Medan Belum Jawab Surat KPU MEDAN (Waspada) : Pengadilan Negeri (PN) Medan belum menjawab surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara atas status Tahan Manahan Panggabean, bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRDSU. Hal itu terungkap ketika Waspada mengkonfirmasi Humas PN Ahmad Guntur di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (23/ 5), tentang status Tahan Manahan Penggabean. “Benar, kita telah menerima surat dari KPU Sumut yang meminta salinan putusan yang bersangkutan apakah sudah berkekuatan hukum tetap, dan ancaman hukuman diatas lima tahun atau lebih. Mereka meminta salinan putusan itu,” ujar Ahmad Guntur. Namun, lanjutnya, saat ini PN masih mencari berkasnya, karena putusannya sudah lama. “Setelah berkasnya ada, kita akan segera menjawab status tersebut ke KPU,” ujarnya. Dia menjelaskan, status Tahan Manahan Panggabean dari fraksi PartaiDemokratsaatinisepertinyasudahinkrah.“Dimanasebelumnya diPengadilanNegeri(PN)Medan,diadivonis17bulan.Diamengajukan kasasi, namun ditolak dan kembali ke PengadilanTinggi (PT) Sumut. Saat itu putusannya adalah divonis 8 bulan 15 hari,” ujarnya seraya menambahkan, pihaknya sedang melakukan pengecekan apakah statusnya tahanan politik atau pidana umum. Secara terpisah, komisioner KPU Sumut , Jamaluddin Rambe, Bengkel Ginting maupun Kabag Teknis dan Hubmas KPU Provsu Maruli Pasaribu menyebutkan, hingga Kamis (23/5) sore, KPU Sumut belum menerima jawaban dari PN Medan mengenai status Tahan Manahan Panggabean. Diakui pihak KPU Sumut ada menerima lampiran dalam berkas Bacaleg Tahan Manahan Panggabean, berupa keterangan dari PN Medan. Namun itu atas permintaan yang bersangkutan sendiri, bukan jawaban atas surat KPU Sumut kepada PN Medan. Menurut Bengkel Ginting, permintaan sendiri itu boleh-boleh saja, tetapi ini antarlembaga KPU Sumut dan PN Medan. Berkaitan itu, dijadwalkan tim KPU Sumut akan ke PN Medan, Jumat (24/5). (m38/m34)
Poldasu Sita Dua Mobil Dirut PDAM Tirtanadi MEDAN (Waspada): Poldasu melalui Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyita dua mobil mewah milik Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Medan, AR dari kediamannya di Komplek Pondok Surya Blok I No. 39, Kec. Helvetia Timur, Kamis (23/5). Penyitaan aset tersebut terkait dugaan korupsi voucher penagihan rekening air pada tahun 2012 senilai Rp17 miliar. Dari penyidikan Tipikor Poldasu, aliran dana yang masuk ke rekening pribadi AR sebesar Rp3,8 miliar sehingga dia ditahan. Pantauan Waspada di lapangan, dua mobil yang disita Tipikor Poldasu yakni Mitsubishi Pajero Sport warna hitam BK 111 IU dan ToyotaCamrywarnahitamBK176R.Selainduamobiltersebut,penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus itu. “Hari ini kita sita aset tersangka, yaitu mobil Pajero dan Camry. Juga ada dokumen terkait dengan kasus yang kita tangani,” kata Kepala Unit I Subdit III Tipikor Poldasu Kompol B Sihombing, perwira yang memimpin penggeledahan di kediaman Dirut PDAM Tirtanadi Medan. Lebih empat jam petugas melakukan penggeledahan di rumah tersebut, disaksikan keluarga tersangka dan pejabat pemerintahan setempat. Sekira pukul 17:15, petugas membawa sejumlah dokumen dan dua mobil.(m27/m36)
Waspada/Ismanto Ismail
PETUGAS Tipikor Poldasu mengeluarkan mobil Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Camry dari garasi rumah Dirut PDAM Tirtanadi Medan di Komplek Pondok Surya Blok I No. 39, Kec. Helvetia Timur, Kamis (23/5) sore.
rian SIM, terutama bagi mereka yang hanya mengandalkan uang karena bisa beli kendaraan, tetapi belum paham tata aturan berlalulintas,” sebutnya. Menurut Hidayatin, hal yang paling penting adalah
memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar peraturan lalulintas dengan mencabut SIM dan mempersulit pembelian kendaraan karena standar mereka selaku pengendara belum maksimal. Jika pengendara
tidak memiliki SIM saat berkendara, hukuman lebih berat harus disiapkan agar masyarakat bisa tertib berlalulintas. “Harus dimulai, jika tidak, akan lebih banyak pelaku pelanggaran,” ujarnya. (m39/m37)
Sidang Tipikor APBD Pemkab Deliserdang
Pengadilan Bukan Tempat Menjustifikasi Bersalah MEDAN (Waspada) : Sidang perkara dugaan korupsi APBD TA 2008, 2009, dan 2010 dengan terdakwa tiga pejabat/staf Pemkab Deliserdang yaitu Kadis PU Deliserdang Ir Faisal dan Bendahara Pengeluaran PU Elfian dalam satu berkas, serta berkas terpisah terdakwa Agus Sumantri (Bendahara Umum Daerah/BUD), dilanjutkan di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) PN Medan, Rabu (22/5). Persidangan yang dipimpin hakim ketua Denny L Tobing SH, dengan acara mendengar keterangan saksi meringankan Staf PU Deliserdang Sungkunen Barus, dan tiga ahli hukum yaitu Dr H Darwinsyah Minin SH, MS, Dr Mirza Nasution SH, MHum, dan Prof Dr Erlina SE MSi, Ak. Dalam kapasitasnya sebagai ahli, Darwinsyah Minin, mantan Kabid Pengkajian Badiklat Provsu menerangkan, pengadilan bukanlah tempat menjustifikasi orang bersalah tetapi pengadilan tempat mencari kebenaran materil. Oleh karena itu setiap orang yang diajukan JPU ke sidang, percayakan saja kepada majelis hakim dengan mengajukan fakta dan bukti, bahwa apa yang didakwakan JPU tidak benar. Ini disampaikan Darwinsyah Minin menanggapi pernyataan terdakwa Faisal yang menyatakan, dirinya heran karena dijadikan terdakwa dan dituntut JPU dengan dalih uang hilang, tapi faktanya Pemkab Deliserdang tidak merasa ada uang yang hilang. Menurut terdakwa, faktanya justru ada hutang kepada pihak ketiga (swasta/rekanan) termasuk ada hibah tanah dari masyarakat. Menurut Darwinsyah yang mengaku pernah tugas di Inspektorat ini, di dalam praktik dan untuk kepentingan masyarakat, bisa saja terjadi SKPD mengerjakan pekerjaan melebihi dari post atau pagu anggaran, dan itu namanya utang. Tapi itu bukan utang individu kepala SKPD nya, melainkan utang jabatan SKPD di Pemkabnya. “Kalau berutang karena kepala SKPD nya menjalankan Tupoksi sesuai kewajiban yang dibebankan Pemkabnya, perbuatan Kepala SKPD nya belum ranah pidana, malah perlu diberi reward,” tuturnya. Soal SKPD berhak mengelola utang piutang, harus diterjemahkan seperti apa dalam praktiknya, dengan merujuk pada UU Otonomi Daerah demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kata
dia, SKPD dapat melakukan kewajiban sesuai Tupoksinya tanpa harus menunggu adanya perintah dari Bupati (diskersi karena force mayer) atau kebijakan, sesuai bidang si SKPD tersebut. Mengenai salah satu Tupoksi, kepala SKPD menyediakan sarana untuk umum seperti membangun jalan, misalnya sesuai anggaran untuk 10 Km. Tapi dibangun menjadi 15 Km sesuai kebutuhan masyarakat, maka seharusnya negara yang untung bukan rugi. “Kenapa ini dipidana, gimana negara ini mau maju,” sebut ahli dalam sidang dihadiri tim JPU dari Kejari L Pakam dipimpin PD Pasaribu SH (Kasi Pidsus) dan tim penasehat hukum H Hakim Tua Harahap SH, MH, Taufik Siregar SH, MH, Raja Faisal Harahap SH. Ahli mengatakan, tidak ada batasan waktu bagi seorang SKPD dalam menjalankan kewajibannya. “Batasannya, yah sejak diangkat jadi SKPD sampai dicopot-lah,” katanya. Ketika ditanya, jika atas temuan BPK di SKPD dalam penggunaan APBD 2008 diperbaiki lalu dimasukkan lagi ke APBD berikutnya 2009, dan juga belum tuntas penyelesainnya sudah dibebankan pula ke APBD 2010, apa itu pidana? Menurut ahli, kondisi demikian masih ranah masalah administrasi karena masih ada mekanisme penyelesaiannya. Misalnya, volume pekerjaan itu kurang atau fisik pekerjaan itu tidak sesuai RAB, masih ada perbaikan atau restitusi (kembalikan kelebihan pembayaran). Tapi setelah itu, sudah dikasih kesempatan dan ditagih tidak ada pelaksanaan penyelesaian serta ada kesengajaan, baru masuk ranah pidana. Mengenai istilah berpotensi kerugian negara dalam laporan atau temuan BPK yang dijadikan penyidik dasar pemeriksaan, menurut ahli istilah “berpotensi” bukanlah data definif dan bukan fakta ril melainkan masih abu-abu, kecuali ada hasil auditor. Contohnya, berpotensi tsunami tetapi bisa saja tidak terjadi tsunami Dua saksi ahli lainnya yang sudah sempat disumpah yaitu Mirza Nasution dan Erlina tidak jadi didengar karena menurut hakim sudah petang, sementara masih ada sidang perkara korupsi lain dari daerah.”Memeriksa seorang ahli saja sudah lebih 3 jam, kita tunda sampai Rabu depan,” sebut hakim. (m38)
Sampaikan Pengaduan Soal Dugaan Monopoli Pelindo Ke DPD RI:
Perusahaan Bongkar Muat Ancam Mogok Waspada/Muhammad Joni
LAKSMA Arusukmono IS (kiri) bersama Commander Jatinder Singh foto bersama di pelataran terminal peti kemas internasional di Gabion, Belawan, Kamis (23/5).
Kejatisu Tingkatkan Proses Hukum Dugaan Korupsi APBD Sibolga MEDAN (Waspada): Tim Pidsus Kejatisu meningkatkan proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam penggunaan APBD untuk Belanja Modal Pengadaan Lahan Pembangunan Perkantoran dan Perumahan pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (Dinas PPKD) Pemko Sibolga, dari penyelidikan (Lid) ke tahap penyidikan (Dik) karena ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya penyimpangan, setelah memanggil dan meminta keterangan sejumlah pejabat Pemko Sibolga. Kasi Penkum Kejatisu Chandra Purnama SH, mengatakan hal itu kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (23/5), ketika ditanya perkembangan proses hukum penanganan kasus dugaan Tipikor di Pemko Sibolga, terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) tersebut, yang diduga terjadi semacam mark-up harga nilai pembelian lahan dari
warga pemilik tanah, sehingga merugikan keuangan negara. “Dari hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya penyimpangan, posisi penanganan kasus terkait penggunaan APBD dalam kegiatan pengadaan lahan untuk Rusunawa di Pemko Sibolga itu sekarang sudah tahap penyidikan. Mengenai siapa-siapa tersangkanya tergantung hasil pemeriksaan di penyidikan nantinya,” kata Chandra. Disebutkan, pada tingkat penyelidikan tim Pidsus Kejatisu sudah memanggil sejumlah pejabat di Pemko Sibolga seperti Sekda Pemko Sibolga M Sugeng, Camat Sibolga Selatan Sahat Sugeng, Ka Orkum Pemko Sibolga Irfan Nasution, Plt Kadispenda Juanuar Siregar, dan pihak swasta selaku pemilik tanah Juli List untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan APBD 2012 Pemko Sibolga untuk pengadaan lahan tersebut.
Menurut Chandra, kasus di Pemko Sibolga itu juga termasuk salah satu dari sejumlah kasus yang sedang ditangani Kejatisu ikut digelar di Jampidsus Kejagung pekan lalu. Kata dia, tanah untuk Rusunawa itu terletak di Jln. Merpati Sibolga Selatan, yang untuk pengadaan tanahnya sudah ada ketentuan yang baru tahun 2012, namun belum ada peraturan pelaksananya. Awalnya tanah itu dibeli Rp1,5 miliar kemudian berikutnya Rp5,3 miliar sehingga total Rp6,8 miliar dari APBD 2012. Ditanya wartawan apakah tim penyidik akan memanggil Wali Kota Sibolga, menurut Kasi Penkum Kejatisu, untuk tahap penyidikan akan dilakukan penjadwalan ulang pemanggilan siapa saja yang keterangannya dibutuhkan penyidik dari Pemko Sibolga maupun yang terkait lainnya.”Biarkan tim penyidik bekerja dulu ,baru nanti kita tanyakan pengembangannya,” tutur Chandra. (m38)
MEDAN (Waspada): 70 Perusahaan bongkar muat barang yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengancam akan mogok secara nasional dan menghentikan seluruh aktivitas kerja pada 3 Juni mendatang. Secara nasional ada 1.043 perusahaan bongkar muat di bawah naungan APBMI yang sepakat melakukan mogok. Hal itu ditegaskan Ketua DPW APBMI Sumut Herbin Polin Marpaung didampingi Sekretaris Budi Susanto dan Bendahara Salomo Nababan kepada wartawan di Medan, Kamis (23/5).‘’Kami menghentikan segala aktivitas bongkar muat di Pelindo I, II, III dan Pelindo IV, karena dugaan monopoli yang mereka lakukan sangat sistematik,’’ tegas Herbin. Herbin menjelaskan, dugaan monopoli yang sistematik itu sangat merugikan perusahaan bongkar muat dan berimbas pada ruginya para buruh bongkar. Monopoli itu berkedok mening-
katkan kualitas dan kuantitas kerja. “Seharusnya Pelindo berfungsi sebagai penyedia fasilitas sesuai UU tentang Pelayaran, bukan sebagai pemain yang mirip calo,’’ tegasnya. Karena itu, lanjut Herbin, mereka mengadu ke Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba dengan harapan dapat menuntaskan masalah dugaan monopoli tersebut. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba menyatakan siap memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak dan mencari solusinya.‘’Saya sudah sering mendengar keluhan dari perusahaan bongkar muat tentang kinerja Pelindo. ‘’Bulan depan KTT APEC akan berlangsung di Kota Medan. Kita tidak ingin mendengar adanya gangguan karena masalah perusahaan bongkar muat dengan Pelindo ini. Pelindo jangan arogan. Ayo diskusi dan cari solusinya,’’ tegas Parlindungan.(m46)
Waspada/Surya Efendi
MENGADU KE DPD: Ketua APBMI Sumut Herbin Polin Marpaung bersama bendahara menyampaikan surat pengaduan tentang kinerja Pelindo I ke Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba (kiri) di Medan, Kamis (23/5).
Perubahan Arus Lalulintas Harus Dievaluasi MEDAN (Waspada): Program rekayasa lalulintas yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Medan hingga kini belum menunjukkan perkembangan. Fakta di lapangan kemacatan masih tetap terjadi di sejumlah ruas jalan. Anggota DPRD Medan Parlaungan Simangunsong, Selasa (21/5), menilai Dishub Kota Medan perlu melakukan evaluasi terhadap rekayasa lalulintas. Karena sejauh ini, dalam perjalanan rekayasa lalulintas masih terdapat beberapa titik yang perlu dikaji ulang. Misalnya, di Jln. Ahmad Yani VII menuju Jln. Perdana dan Jln. Hindu. Di titik ini, kemacatan yang terjadi di pagi hari sudah menjadi pemandangan yang biasa. Anehnya, ini tidak mendapat respon. Selain itu, titik lainnya yang perlu dievaluasi Jln. Merak Jingga. Perubahan arus di area ini mubazir dan relatif berbahaya. Karena, dengan seringnya terjadi kemacatan yang panjang, bahkan sampai melintasi rel kereta api. Kalau tiba-tiba tengah macat dan kemudian kereta api melintas, ini bisa menimbulkan kecelakaan dan bukan tidak mungkin bisa menyebabkan korban jiwa. “Rekayasa lalulintas ini perlu dikaji ulang. Jangan ada kesan, perubahan arus lalulintas karena kepentingan atau pesanan segelintir orang dengan menepiskan kepentingan umum,”
ujar Simangunsong. Menyinggung soal jalur kereta api rute Kwala Namu, menurut Ketua Komisi D DPRD Medan ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) perlu menyiapkan sistem pengaturan transportasi menuju lokasi Bandara KA Kuala Namu agar tidak menambah dan memperparah kemacetan lalulintas di Kota Medan dan sekitarnya. Kata dia, operasional kereta api menuju Bandara KA Kuala Namu tersebut akan menambah kemacatan arus lalulintas. Belakangan ini saja, arus lalulintas di Kota Medan, sudah sangat macat meski kereta api tidak melintas disebabkan banyaknya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan lebar jalan. “Karena itu, sulit dibayangkan tingkat kemacatan di Kota Medan dengan beroperasi jalur menuju bandara yang sedang dibangun di Kabupaten Deliserdang tersebut,” tuturnya yang mengusulkan agar untuk rute kereta api dibangun fly over atau memindahkan stasiun kereta api ke area lain, misalnya Medan Amplas. Ditambahkannya, apalagi jadwal keberangkatan menuju Bandara Kuala Namu tersebut diperkirakan cukup banyak disebabkan banyaknya penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api. Simangunsong juga meminta selain pengaturan transportasi, PT Kereta Api Indonesia (KAI) diharapkan mampu memperkuat pengamanan di berbagai perlintasan yang cukup banyak di jalur
menuju Bandara Kuala Namu tersebut.
Prihatin Sementara itu, anggota DPRD Medan Drs Godfried Lubis mengkritisi tinggi angka kecelakaan lalulintas. Dia mengaku prihatin dengan terus meningkatnya angka kecelakaan lalulintas di jalan raya. Ironisnya, kecelakaan terjadi disebabkan karena tidak patuhnya pengendara terhadap peraturan lalulintas. Anggota Komisi D DPRD Medan ini mengatakan, setiap hari ada enam orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas. Kondisi tersebut harus segera diantisipasi dengan melakukan berbagai langkah dan kebijakan. Operasi Simpatik yang setiap tahun digelar kepolisian, menurut Godfried, perlu dievaluasi secara menyeluruh, karena tidak sepenuhnya mencapai target yang diinginkan. Sebab, selain menekan angka kecelakaan, operasi itu juga bertujuan menanamkan kedisiplinan berlalulintas. “Tujuan Operasi Simpatik itu adalah menanamkan kedisiplinan berlalulintas. Namun kenyataan di lapangan, kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu lalulintas semakin menurun. Artinya perlu pembenahan dan kajian bagaimana agar masyarakat patuh terhadap peraturan lalulintas, karena kesalahannya didominasi faktor manusia,” katanya. (m30)