A4
Pentas Demokrasi Aceh
WASPADA Jumat 20 Januari 2012
Calon Independen Belum Boleh Ikut KOTA LANGSA ( Waspada): Meski keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/PUU-VIII/2010 membolehkan calon independen mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Aceh, di mata ahli hukum Universitas Samudra Langsa (Unsam) Syahrul Atan, keputusan tersebut belum bisa dilaksanakan.
KIP Aceh Utara Siap
Waspada/Muhammad Hanafiah
KETUA KIP Aceh Abdul Salam Poroh bersama Bupati Aceh Tamiang H. Abdul Latief, Wabup Aceh Tamiang H. Awaluddin dan unsur Muspida Plus setempat serta berbagai komponen lainnya menabuh gendang rebana pada acara launching Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang yang berlangsung di Tribun Utama Bekas Arena MTQ XXX Aceh, Selasa (17/1).
Gendang Pemilukada Aceh Tamiang Mulai Ditabuh KUALASIMPANG (Waspada): Gendang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) bupati dan wakil bupati Aceh Tamiang yang dijadwalkan akan berlangsung 9 Juni 2012 mulai ditabuh di Kabupaten Aceh Tamiang. Penabuhan gendang Pemilukada tersebut mewarnai acara Launching Pemilukada Bupati Aceh Tamiang/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tribun Utama bekas arena MTQ XXX Aceh yang berlokasi di belakang kantor bupati setempat, Selasa (17/1) Ketua Komisi Independen Pemilihan ( KIP) Provinsi Aceh Abdul Salam Poroh pada acara launching tersebut menyatakan suara gendang yang telah ditabuh dalam rangka menyambut rencana pelaksanaan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang yang telah dijadwalkan akan berlangsung 9 Juni 2012 harus terus menerus ditabuh dan jangan berhenti ditabuh. Ketua KIP Provinsi Aceh itu juga menyatakan begitu juga suara gendang (gong) yang telah ditabuh pihaknya dalam rangka menghadapi Pemilukada Gubernur Aceh/Wakil Gubernur Aceh dan bersama 17 kabupaten/kota lainnya yang dilaksanakan serentak di Provinsi Aceh supaya terus menerus ditabuh. “Kami sudah berulangkali menabuh gong untuk pelaksanaan Pemilukada Gubernur/ Wakil Gubernur Aceh bersama 17 kabupaten/kota lainnya yang dilaksanakan serentak di Aceh, terakhir telah kami tabuh gong
untuk pelaksanaannya serentak untuk Pemilukada Gubernur/ Wagub Aceh bersama 17 kab/ kota lainnya yang akan dilaksanakan pada 16 Februari 2012 dan jadwal ini kita harapkan jangan berubah lagi,sebab sudah tiga kali ditunda pelaksanaannya, makanya suara gong Pemilukada tersebut harus terus menerus kita tabuh dan jangan berhenti,” ungkap Salam. Akibat adanya penundaan Pemilukada gubernur/Wagub Aceh bersama 17 kab/kota lainnya, terang Salam, spanduk ataupun baliho yang sudah dipasang pihaknya di berbagai lokasi yang strategis di Aceh terpaksa diturunkan lagi karena adanya perubahan jadwal. Menurut Ketua KIP Aceh itu, pihaknya sudah sangat bertoleransi memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang belum mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/ wagub Aceh bersama 17 kab/ kota lainnya. “Soal tunda menunda Pelaksanaan Pemilukada di Aceh ,kami sudah sangat toleransi memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang belum mendaftarkan diri,” katanya. Sedangkan untuk Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang yang direncanakan 9 Juni 2012 kita berharap tidak akan ada penundaan dan gendangnya harus terus menerus ditabuh karena Pemkab Aceh Tamiang, DPRK Aceh Tamiang dan masyarakat Aceh Tamiang s er t a K I P A ce h Tam i a ng
menyatakan siap untuk pelaksanaan Pemilukada di daerah ini dan anggarannya juga disediakan Pemkab Aceh Tamiang. Karena itu Salam meminta masyarakat Aceh Tamiang dan berbagai komponen lainnya di Aceh Tamiang agar mensukseskan pelaksanaan Pemilukada di Aceh Tamiang. Sebelumnya Bupati Aceh Tamiang H. Abdul Latief pada acara launching yang diselenggarakan KIP Kabupaten Aceh Tamiang itu mengharapkan kepada pasangan calon bupati/ wabup Aceh Tamiang yang akan mencalonkan diri supaya tidak melakukan kampanye hitam atau menjelek-jelekan sesama pasangan calon. “Wujudkan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang yang damai dan berkualitas guna melahirkan pemimpin yang mampu membawa Aceh Tamiang ke depan menjadi lebih baik,” tegas Latief. Acara launching tersebut dihadiri Bupati Aceh Tamiang H. Abdul Latief, Wabup Aceh Tamiang, H. Awaluddin, Ketua DPRK setempat, Rusman, tokoh masyarakat, Ketua Parpol, Unsur Muspida Plus Aceh Tamiang dan undangan lainnya. Acara launching itu juga ditandai penarikan kain selubung Pemilukada Aceh Tamiang dan penabuhan gendang rebana oleh Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh, Ketua KIP Aceh Tamiang Izuddin, Bupati Aceh Tamiang, Wabup Aceh Tamiang dan unsur Muspida Plus. (b23)
Keputusan MK Bagian Konsolidasi Perdamaian BANDA ACEH (Waspada): Keputusan sela MK membuka kembali pendaftaran calon dinilai bukan gerakan tunda Pemilukada, melainkan gerakan penyelamatan perdamaian dan demokrasi di Aceh. “Pilkada tahun 2012 adalah bagian yang tak terpisahkan dari Pilkada tahun 2006, yang merupakan bagian dari resolusi konflik, tegasWakil Ketua komisi III DPR RI M Nasir Djamil, S.Ag melalui BlackBerry Messenger (BBM), Selasa (17/1). Karenanya, kata Anggota dewan pemilihan Aceh ini, keputusan MK menjadi bagian untuk mengkonsolidasi perdamaian yang bertujuan untuk mewujudkan Aceh yang aman dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya partai lokal (Parlok) dan partai nasional (Parnas) yang belum mendaftar diharapkan segera memanfaatkan
kesempatan ini. Adapun persoalan regulasi atau payung hukum Pilkada Aceh bisa menyusul untuk dibahas setelah adanya keputusan MK yang final. Sekretaris DPW PAN Aceh Tarmidinsyah Abubakar, SE memberi apresiasi atas dibukanya kembali pendaftaran calon Kepala Daerah (KDH) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Bila keinginan semua pihak terakomodir, Edo panggilan akrab pria ini yakin pelaksanaan Pilkada di Aceh akan berjalan aman, tertib dan lancar. “Bila sudah terakomodir, masih tetap ada intimidasi, siapa pun dia harus ditindak tegas,” katanya kepada Waspada, kemarin. Ditanya kemungkinan PAN Aceh berkoalisi dengan partai lain untuk ikut mendaftarkan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Tarmidinsyah tidak menafikan keinginan itu. “Bisa saja
PAN berkoalisi dengan Partai Golkar atau bisa juga dengan Partai Aceh,” katanya. Untuk kepastiannya, kata dia, harus dilihat dinamika perkembangan dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Aminullah Usman, SE Ak, MM, salah seorang calon wali kota Banda Aceh bisa menerima keputusan sela MK yang membuka kembali mendaftaran calon. Hanya saja, kata dia, jadwal Pilkada ke depan harus lebih pasti. “Kita harap ini perubahan jadwal Pilkada yang terakhir,” ujar mantan Dirut PT BPD Aceh itu. Perubahan jadwal Pilkada, kata dia, akan membebani jumlah pengeluaran. “Costnya sudah pasti membengkak. Tapi, untuk berjalannya demokrasi dalam Pilkada di Aceh, harus kita dukung,” kata Aminullah Usman yang maju berpasangan dengan Tgk H Muhibban HM Hajjat. (b01/b05)
KIP Diminta Tutup Celah Gugatan BANDA ACEH (Waspada): Keputusan sela MK yang memerintahkan KIP Aceh untuk membuka kembali pendaftaran bagi para calon kepala daerah di seluruh Aceh, ternyata tidak hanya disambut baik oleh Partai Aceh (PA) dan para kandidat yang belum sempat mendaftar, tetapi juga dari kalangan masyarakat. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Rabithah Muta’allimin Pidie SeAceh (PB-RAMPI), pihaknya menyambut baik keputusan sela MK dalam menyikapi polemik Pilkada Aceh tersebut. “Semoga keputusan ini bisa dimanfaatkan untuk mendaftar bagi yang belum mendaftar atau mendukung calon lain yang mendaftar, sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik,” kata Tgk. Mukhtar Syafari, S.Sos.I, kepada Waspada, Rabu (18/1). PB-RAMPI menilai diterimanya gugatan pihak penggu-
gat tentang tahapan pelaksanaan Pilkada di Aceh mengindikasikan ada yang tidak beres terhadap landasan hukum yang digunakan KIP Aceh, sehingga sangat rentan diterimanya gugatan oleh MK. “Karena itu, kami atas nama masyarakat Aceh meminta kepada KIP Aceh agar melaksanakan Pilkada sesuai dengan UUPA. Kalau memang UUPA mengamanahkan Pilkada sesuai qanun, maka mestinya KIP berpedoman secara utuh kepada qanun tersebut, agar tidak terjadi multi tafsir,” sebut Tgk. Mukhtar. Terkait itu pula, PB-RAMPI mengharapkan kepada DPRA agar segera mengesahkan Qanun Pilkada Aceh yang relevan, dengan mengakomodir calon perseorangan. Kalau bisa, qanun ini segera disahkan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh sekarang untuk menghindari adanya indikasi penolakan terhadap calon
perseorangan pada saat Pj. Gubernur nanti. “Pengesahan qanun baru juga untuk menjadi solusi bagi pemerintah yang menolak menganggarkan dana pilkada, seperti yang terjadi di Kabupaten Pidie, karena alasan belum adanya landasan hukum (qanun),” katanya. Selanjutnya, sebut Tgk. Mukhtar, ke depan KIP Aceh diminta agar menutup rapat adanya peluang diterimanya gugatan-gugatan oleh MK, yang berakibatkan kepada bergesergeser jadwal atau pembatalan hasil Pilkada Aceh yang dapat berakibat kerugian bagi calon dan anggaran. “Kami juga meminta kepada semua kontestan Pilkada Aceh agar berkompetisi dengan cara-cara santun dengan mengedepankan percerdasan politik dan menghindari timbulnya konflik bagi rakyat Aceh,” demikian Tgk. Mukhtar Syafari. (b04)
LHOKSUKON (Waspada): Terkait putusan sela Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa pendaftaran calon peserta Pemilukada Aceh 2012, KIP Aceh Utara menyatakan siap melaksanakan putusan itu, dengan membuka kembali masa pendaftaran untuk ketiga kalinya alias pendaftaran jilid III. “Pada prinsipnya kami siap membuka pendaftaran sesuai putusan sela MK. Tapi mekanisme detilnya belum jelas,” kata Ketua KIP Aceh Utara, Muhammad Manan kemarin. Manan menambahkan, sejauh ini tahapan Pemilukada yang dijalankan pihaknya sudah selesai tahap tender cetak kertas suara dan tinggal menunggu pengumuman pemenang tender. (b19)
Pasalnya sesuai dengan azas lex posteriori derogat lex priori (peraturan hukum yang baru mencabut yang lama) jelas calon independen tersebut belum boleh mengikuti Pemilukada Aceh karena belum ada undang-undang yang baru mengatur masalah tersebut. Hal tersebut disampaikan Syahrul Atan, saat menjadi pembanding pada acara seminar bulanan yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Unsam yang bertemakan Kajian yuridis calon independen dalam pemilihan kepala daerah di Aceh perspektif hukum tatanegara, yang disampaikan Fuadi, SH, MH, kemarin. Syahrul mencontohkan soal perubahan Undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2004 ten-
tang pemerintah daerah yang diubah menjadi UU no 12 tahun 2008, atas dasar keputusan MK nomor 5/PUU-V/2007 yang dimintakan Lalu Ranggalawe anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah. “Seharusnya ketika MK menyatakan pasal 256 UU no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh( UUPA) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pemerintah Indonesia segera membuat undang-undang yang baru sebagai payung hukum pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/PUU-VIII/2010 tersebut,” ujarnya. Namun sampai saat ini menurutnya, payung hukum
pelaksanaan Pemilukada Aceh masih mengunakan UU nomor 12 tahun 2008, sehingga otomatis demi hukum pasal 256 UU PA secara yuridis masih berlaku. Dia menambahkan, dalam amar kuputusan MK nomor 35/PUU-VIII/2010 bukan mencabut pasal 256, tetapi menyatakan pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi, sehingga jelas bukan mencabut. Dia mengharapkan pemerintah segera membuat Undang-undang yang baru penganti UU nomor 11 tahun 2006 yang tidak mencantumkan lagi pasal 256 , sehingga pelaksanaan Pemilukada di Aceh dapat berjalan normal karena memiliki payung hukum. (b 22)
KIP Langsa Siap Laksanakan Perintah MK KOTA LANGSA (Waspada): Kendati menimbulkan pro dan kontra terkait keputusan sela yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Aceh yang mengharuskan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah, Ketua KIP Kota Langsa menyatakan siap melaksanakan keputusan sela tersebut. “Insya Allah kami siap melaksanakan semua keputusan MK terkait pelaksanaan Pemilukada di Aceh,” ujar Ketua KIP Kota Langsa Agusni AH yang dihubungi Kamis (19/1). Meski mengaku siap melaksanakan keputusan MK tersebut, Agusni mengatakan keputusan sela MK tersebut sangat sulit diimplementasikan dengan batas waktu tujuh hari untuk membuka kembali pendaftaran bagi calon kepala daerah baik dari jalur perseorangan maupun partai politik. Menurutnya, untuk waktu normal saja memerlukan tenggang masa antara 1,5 hingga 2 bulan guna melaksanakan semua tahapan pencalonan. Namun demikian, KIP Kota Langsa siap menjalankan tahapan tersebut sesuai dengan jadwal yang ada sebagaimana telah ditetapkan bersama KIP Aceh. (b22)
PNS Harus Netral PEURELAK (Waspada): Jajaran Pegawai NegeriSipil (PNS) Pemkab Aceh Timur diminta senantiasa bersikap netral dan tidak terlibat dengan politik praktis serta memihak salah satu pasangan calon. Demikian dikatakan Bupati Aceh Timur Muslim Hasballah saat melantik puluhan pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Aceh Timur, beberapa waktu lalu. “PNS harus bersikap netral dengan tidak memihak salah satu pasangan calon, namun hal tersebut bukan berarti kehilangan hak pilih untuk dapat memilih salah satu pasangan yang terbaik untuk memimpin Aceh ke depan pada umumnya, dan Aceh Timur khususnya,” ujarnya. Selanjutnya kepada para pemangku jabatan dan juga seluruh PNS di lingkup Pemkab Aceh Timur, bupati juga berpesan untuk terus pro aktif meningkatkan kemampuan dan kualitas diri, karena kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur saat ini merupakan modal untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. (b22/b24)
Demokrat Aceh Timur Jagokan Prof Amhar IDI (Waspada): Partai Demokrat menjagokan Prof Dr H Amhar Abubakar sebagai calon Bupati Aceh Timur periode 2012-2017 karena faktor latar pendidikan yang tinggi. Hasil survei lembaga yang dibiayai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat pasangan Amhar-Samsul mendapatkan peringkat pertama dari sejumlah kader lain yang ikut dijagokan. Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Timur Mirnawati, Selasa (17/1), selain Prof Dr H Amhar Abubakar memiliki pendidikan tinggi, pasangan yang dijagokan inipun memiliki kemampuan dan program yang Islami dalam membangun Kabupaten Aceh Timur ke depan, apalagi selama ini Amhar Abubakar juga tidak asing di mata masyarakat. Mirnawati menambahkan, Amhar Abubakar juga dinilai memiliki jaringan yang bagus dalam mengakses NGO di luar negeri seperti program air bersih yang direncanakan menjadi program utama jika jabatan Bupati Aceh Timur periode 20122017 dipercayakan rakyat untuk Amhar Abubakar dan Samsul. “Kita hanya menawarkan yang terbaik di mata Partai Demokrat untuk rakyat Aceh Timur. Selaku pengurus di DPC-PD Aceh Timur tugas kita hanya untuk menyukseskannya hingga terpilih dan dilantik,” papar Mirnawati. (b24)
Panwaslu Ajak Masyarakat Proaktif BIREUEN (Waspada): Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, periode 2012-2017 hampir memasuki tahapan kampanye. Karenanya, untuk memastikan perhelatan lima tahunan ini berlangsung jujur dan adil, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bireuen mengajak masyarakat untuk lebih proaktif mengawasi setiap tahapannya. Imbauan ini disampaikan Ketua Divisi Pengawasan Panwaslu Bireuen Agusni Ismail, SP kepada Waspada di ruang kerjanya, Selasa (17/1). Dia menyebutkan, keberadaan personel Panwaslu tentunya tidak dapat berbuat banyak tanpa adanya dukungan dari masyarakat. “Informasi atas dugaan adanya pelanggaran Pemilukada pada setiap tahapannya perlu adanya peran aktif masyarakat untuk melaporkan kepada kami (Panwaslu-red), baik itu dilakukan oleh pasangan calon gubenur dan wakil gubenur berserta tim kampanyenya, ataupun yang dilakukan oleh oknum penyelenggaranya,” harap Agusni. Dia mencontohkan, pada tahapan kampanye ada beberapa hal yang yang menjadi fokus pengawasannya dan dimensi yang harus diperhatikan, antara lain; bentuk kampanye, waktu dan tempat kampanye, pihak yang boleh dan tidak boleh terlibat kampanye, dan larangan-larangan kampanye seperti adanya keterlibatan PNS ataupun TNI/Polri sebagai peserta kampanye.(b17)
4.034 TPS Rawan BANDA ACEH (Waspada): Kapolda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan mengatakan, dari 9.768 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah di Aceh pada 16 Februari mendatang, 4.034 di antaranya masuk kategori rawan. Dari jumlah tersebut, 3.020 TPS masuk rawan satu dan selebihnya 1.041 TPS lainnya termasuk rawan dua. Untuk mengamankan TPS-TPS tersebut, pihak Kepolisian Daerah Aceh akan menempatkan lebih banyak personelnya dibanding TPS yang masuk kategori aman. “Kategori TPS rawan, misalnya dilihat dari tingkat ancaman kriminalitas dan jarak tempuh menuju tempat pemungutan suara, seperti membawa kotak pemungutan suara menyeberangi sungai dua kali,” kata Iskandar Hasan di Banda Aceh, Selasa (17/1). Menurut Kapolda, TPS yang masuk kategori aman pihaknya akan menempatkan dua orang personel kepolisian dan delapan orang Linmas (Perlindungan Masyarakat) untuk mengamankan empat TPS. Sedangkan untuk TPS Rawan I akan ditempatkan dua polisi dan empat Linmas per dua TPS, dan kategori Rawan II ditempatkan dua polisi dan dua anggota Linmas menjaga satu TPS. (b05)
Waspada/Muhammad H. Ishak
TANDATANGAN: Kapolres Aceh Timur AKBP Drs Ridwan Usman membubuhkan tandatangan di atas spanduk besar sebagai tanda mendukung aksi Pilkada 2012 berjalan lancar dan damai di Aceh Timur oleh ratusan massa dari berbagai elemen sipil di Idi, Aceh Timur, Kamis (19/1) .
Massa Gelar Aksi Pilkada Damai IDI (Waspada): Ratusan massa dari berbagai pelosok di Aceh Timur melakukan aksi damai meminta agar Pilkada Aceh dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ada. Aksi itu dilakukan di depan Masjid Agung Darussalihin, Kota Idi, Kamis (19/1). Dalam aksi damai tersebut, massa juga melakukan menandatangani sebagai aksi dukung Pilkada Aceh dan mengutuk keras atas tindakan sekelompok orang yang memotong dan merubuhkan tower listrik yang mengakibatkan masyarakat rugi, karena tidak normalnya arus listrik yang dipasok dari Sumatera Utara. Aksi itu mengatasnamakan Forum Masyarakat Aceh Timur yang terdiri dari berbagai unsur/elemen. Massa menyatakan sikap bersama mendukung Pemilukada Damai dengan empat point sikap untuk diindahkan secara bersama oleh seluruh lapisan/elemen masyarakat
daerah ini dan Aceh umumnya. Dalam deklarasi Pemilukada damai yang dilangsungkan di seputaran Jalan Petua Husein Idi Rayeuk atau seputaran Kantor Setdakab Aceh Timur menyatakan sikap mengutuk keras tindakan penembakan kekerasan yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab di Aceh. Massa juga mendukung Pilkada damai dan demokratis, mendorong pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penembakan dan kekerasan di Bumi Serambi Mekkah. Massa juga mengajak seluruh elemen masyarakat daerah itu untuk bersatu padu dalam mewujudkan Aceh yang damai dan Pemilukada berjalan damai. Hadir dalam deklarasi itu antara lain Bupati Aceh Timur diwakili Asisten II, Ir M Yasin, Dandim 0104 AT, Letkol Inf Mohamad Hasan, Kapolres Aceh Timur AKBP Ridwan Usman, Ketua MPU Tgk H
Bukhari Hasan. Usai membacakan butir pernyataan sikap oleh Koordinator Deklarasi A Viust, BSc, secara bersama sama tokoh yang hadir baik dari unsur Muspida, ulama maupun elemen lainnya menandatangani butir pernyataan sikap tersebut yang tertuang dalam sebuah spanduk panjang. Adapun elemen yang menyatakan sikap mendukung aksi damai ini antara lain Front Pembela Tanah Air, Komite Peralihan Aceh (KPA), Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab), Ketua Forum Imum Mukim, Pemuda Panca Marga (PPM), Perstauan Guru Republik Indonesia (PGRI), Karang Taruna, Patriot Nasional (Patron), Forum Pemuda Pendukung Perdamaian RI-GAM, Pimpinan Dayah Serambi Mekkah, Pimpinan Dayah Al Maimanah, FKPPI Aceh Timur, Koordinator Camat Aceh Timur, Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Aceh Timur. (b24)
Polres Gayo Lues Siap Amankan Pilkada BLANGKEJEREN (Waspada): Jajaran Polres Gayo Lues menyiapkan 206 polisi untuk pengamanan Pilkada di Kabupaten Gayo Lues. Kapolres Gayo Lues AKBP Sofyan Tanjung kepada Waspada, Rabu (18/1), mengatakan pihaknya telah menyiagakan sebanyak 206 personel dan 125 cadangan, tujuannya untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada. “Jauh hari kita sebelumnya telah siap mengamankan Pilkada Gayo Lues, kalau untuk personel kita sudah cukup,” ujarnya. Dalam mengantisipasi pengamanan Pemilukada pihak kepolisian Gayo Lues menempatkan beberapa personel
dalam tiga kategori, yakni kriteria Aman, Rawan I, Rawan II. Dijelaskannya, untuk kriteria aman ditugaskan 2 personel setiap TPS, sedangkan kriteria rawan I dan II, ditugaskan 4 personel dan 8 Linmas dalam satu TPS. Selain itu ditambah pasukan TNI dan Brimob sebagai pengamanan siaga. Dikatakan Kapolres, walaupun kondisi Gayo Lues tidak seperti daerah pesisir Aceh lain, namun kewaspadaan perlu ditingkatkan. “Kalau untuk pengamanan terhadap sasaran Petrus seperti pekerja/ tukang khususnya suku Jawa, kita telah siapkan pengamanan di base camp tertentu dan mereka selalu dipan-
tau oleh pasukan Brimob,” jelasnya. Dia berharap semua elemen masyarakat yang sudah punya hak memilih sesuai dengan hati nurani tidak terprovokasi dengan hal-hal lain. Apabila masyarakat mendapat informasi yang mengacaukan pelaksanaan Pemilu, maka segera melaporkan ke pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kekacauan, terutama di tingkat kediaman masing-masing. “Ini Pemilu damai, jangan sampai terprovokasi dengan peserta Pilkada yang berbuat tidak wajar, hindari perselisihan paham antar sesama simpatisan bakal calon,” imbaunya. (cjs)
PA Bireuen Belum Tentukan Balon Bupati BIREUEN (Waspada): Dewan Pengurus Wilayah Partai Aceh (DPW PA) Kabupaten Bireuen belum menentukan bakal calon (Balon) pasangan bupati dan wakil bupati untuk mengikuti Pemilu Kada. Kendati demikian, Seretaris DPW PA Bireuen Muzakkir Zulkifli, Kamis (19/1), mengakui sudah ada beberapa nama balon. “Namun itu masih sebatas
wacana, belum ada penentuan secara resmi,” ucapnya menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan. Dia menjelaskan, dalam menentukan bakal calon bupati, PA akan melakukan melalui musyawarah yang diikuti oleh seluruh pengurus mulai tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Pada kesempatan itu, dia
juga membantah semua isu yang menggelinding sekarang kalau partainya sudah menetapkan balon untuk bupati periode 2012-2017 di Kabupaten Bireuen. Menurutnya, PA akan mengusung balon yang dinilai mampu membawa Bireuen ke arah yang lebih baik dan keputusan itu akan dilakukan melalui musyawarah partai. (b17)
Panwas Lhokseumawe Bongkar 50 Baliho LHOKSEUMAWE ( Waspada): Petugas dari Panwaslu Kota Lhokseumawe bersama KIP dan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kamis (19/1) membongkar 50 baliho kandidat wali kota dan wakil wali kota setempat. “Kita menilai, para kandidat telah melanggar aturan, karena jauh hari kita telah menyurati para calon untuk membongkar baliho. Baliho-baliho tersebut sudah tidak boleh ada di sepanjang jalan, sejak mereka dite-
tapkan sebagai calon. Sesuai tahapan yang telah ada, kampanye baru dapat dilakukan pada 30 Januari mendatang,” kata Samsul Bahri, Divisi pengawasan Panwaslu Kota Lhokseumawe, Kamis (19/1). Kata Samsul, pelanggaranpelanggaran tersebut dicatat dan dilaporkan ke Komisi Independen Pemilihan (KIP), karena Panwas cuma bertugas mengawasi dan melaporkan, penindakan ada di KIP.
Baliho calon yang dipasang di pingir-pinggir jalan merupakan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan dan ini merupakan bentuk pelanggaran administrasi. Ruas jalan yang disisir petugas, Kamis (19/1) berada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, dan Muara Satu. “Kami meminta para kandidat untuk menghargai setiap aturan yang telah ditetapkan,” kata Samsul Bahri. (b18)