Nusantara
WASPADA Jumat 18 Juni 2010
A3
Figur Baru Duduki Jabatan Di Partai Demokrat JAKARTA (Antara): DPP Partai Demokrat (PD) resmi mengumumkan susunan pengurus partai tersebut, antara lain, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjadi sekjen partai. “Saya meyakini susunan pengurus baru adalah kaderkader terbaik yang siap bekerja membesarkan partai,” kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, usai mengumumkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2010-2015 di Jakarta, Kamis (17/6).
Susunan pengurus lainnya adalah, Wakil Ketua Umum Johnny Allen Marbun dan Max Sopacua. Wakil Sekjen empat orang meliputi, Angelina Sondakh, Saan Mustopa, Sofwatillah Mohzaib dan Ramadhan Pohan. Bendahara, Muhammad Nazaruddin, didampingi empat wakil yakni, Handojo S Mulyadi, Mirwan Amir, Sartono Hutomo dan Siswanto. Dalam struktur itu juga menempatkan seorang Direktur Eksekutif yakni Toto Riyanto. Susunan pengurus DPP periode 2010-2015 sebanyak 130
nama meliputi pengurus inti, dilengkapi 10 divisi dan 46 departemen. “Susunan pengurus itu masih akan dilengkapi lagi dengan susunan keanggotaan secara lengkap,” katanya. Menurut Anas, Partai Demokrat saat ini sudah menjadi partai terbesar tapi juga harus menjadi partai terkuat. Ke depan hal itu akan tetap dipertahankan. Sebagai partai terkuat, kata dia, Demokrat juga harus mengakar dan berada pada semua kekuatan yang ada, baik di legislatif maupun eksekutif. Menurut Anas, Partai Demokrat tidak berharap meraih
sukses hanya dua periode saja, tapi akan berusaha untuk sukses selamanya. Karena itu, seluruh kader Partai Demokrat akan bekerja secara harmoni dalam membangun partai. Figur Baru Sementara sejumlah figur baru yang bukan kader Partai Demokrat juga menduduki jabatan pada kepengurusan DPP. Kata Anas, Partai Demokrat tidak membedakan kader lama dan kader baru, semuanya diakomodasi untuk bersamasama membesarkan partai. Di antara 130 nama susunan
pengurus yang diumumkan, ada nama mantan Direktur Eksekutif Imparsial, Rachlan Nasidik, tokoh Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla dan anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati. Wakil Sekjen, Saan Mustopa mengatakan bahwa sebelumnya ada beberapa nama pengusaha maupun aktivis yang disebutsebut mengisi struktur pengurus, tapi sampai batas akhir menjelang pengumuman menyatakan tidak bersedia. Aktivisi itu antara lain, Usman Hamid (Koordinator Kontras) dan Sarbini (aktivis angkatan 1999).
DPR Minta Pemerintah Akhiri Kontrak Inalum JAKARTA (Waspada): Kalangan anggota DPR RI meminta pemerintah mengakhiri kerjasama dengan Jepang di PT Inalum, selanjutnya perusahaan itu sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Demikian disampaikan anggota DPR RI dalam diskusi 30 Tahun Inalum, Adakah Hasilnya untuk Rakyat di Gedung DPR Jakarta, Kamis (17/6). Diskusi dipandu Hinca Panjaitan, terkait akan habisnya masa kontrak kerjasama antara Nippon Asahan Alumnium (NAA) dengan pemerintah RI pada 2013 setelah berjalan 30 tahun sejak 1975, menghadirkan pembicara Ketua Fraksi Partai
Gerindra yang juga Ketua Forum Peduli Kawasan Danau Toba, Martin Hutabarat, anggota Komisi VII DPR, Daryatmo Mardiyanto, anggota Komisi III DPR, Satya W Yudha (F-Golkar) dan anggota Komisi II DPR Yasonna Laoly (F-PDIP). Martin Hutabarat mengemukakan, saat ini (tiga tahun sebelum kontrak kerjasama berakhir 2013) merupakan saat paling tepat membicarakan atau membahas kesiapan Indoensia mengambilalih PT Inalum. “Kerjasama sebaiknya tidak diperpanjang. Kita kelola sendiri Inalum,” katanya. Dari dua opsi pemerintah terkait Inalum, yaitu, mengambilalih atau memperbesar
peran Indonesia di Inalum. Dia menyatakan, sebaiknya pemerintah mengakhiri kerjasama yang sudah 30 tahun, kemudian mengakhirinya dan mengelola sendiri Inalum. “Sudah 30 tahun ada Inalum, tetapi Sumut tetap gelap. Kita akhirilah kegelapan disana,” katanya. Daryatmo mengemukakan, Inalum didirikan 1975. Saat itu saham pemerintah Indonesia baru 10 persen, sedangkan perusahaan NAA Jepang 90 persen. kemudian tahun 1978, porsi saham Indoensia meningkat menjadi 25 persen dan 1998 menjadi sekitar 41 persen. “Semangat untuk mengambilalih Inalum sama dengan semangat yang ada di Komisi
Resolusi 1929 Tak Adil
RI Muslim Terbesar Harus Berperan MEDAN (Waspada): Peran aktual diplomasi Indonesia sangat diharapkan untuk mendorong terciptanya tatanan global yang adil. Indonesia sebagai salah satu negara demokratis dengan penduduk muslim terbesar di dunia dituntut memainkan peran tersebut. Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (Unimed-Medan) Majda El Muhtaj (foto), kemarin, mengatakan, kepemimpinan Indonesia di berbagai forum PBB, seperti Gerakan Non-Blok (NonAligned Movement), Dewan HAM (Human Rights Council) dan sebagainya merupakan modalitas penting untuk meyakinkan negaranegara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar persoalan Israel dan Iran diposisikan secara objektif dan proporsional dalam bingkai keseimbangan dan perdamaian dunia. “Superioritas “kepemilikan” PBB yang diaktori Amerika Serikat dan sekutunya secara nyata mendigdayakan posisi Israel yang menumbuhkembangkan disparitas politik global,” ujarnya di Medan, Rabu (16/6), menanggapi keluarnya Resolusi 1929 yang menekan Iran, tetapi PBB menutup mata terhadap Israel. Majda menegaskan, Dewan Keamanan (DK) PBB telah menjadi kekuatan tanpa moral bagi kepentingan-kepentingan AS. Katanya, pantas Muammar al-Qadhafi atas nama Uni Afrika bereaksi keras atas perlakuan tidak adil DK pada Sidang Debat Umum Majelis Umum PBB ke64. Kepemilikan hak veto adalah bukti nyata pelanggaran Piagam PBB yang diakui sebagai konstitusi PBB. Lima belas anggota DK PBB, ujar Majda, hanyalah muslihat menciptakan feodalisme keamanan (security feudalism). Menurut Majda, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap PBB akan menjadi problematika tersendiri dalam upaya menghormati dan mengapresiasi kesepakatan internasional. Majda menyebutkan, di tengah eskalasi politik global merespon serangan Israel terhadap misi kemanusiaan Freedom Flotilla, DK PBB mengeluarkan Resolusi 1929 pada 9 Juni lalu. Hasil sidang 15 anggota DK; 12 negara setuju dan 2 menolak (Brazil dan Turki) dan 1 negara
abstein (Lebanon). Majda mengatakan, Resolusi 1929 menimbulkan pro kontra. Sekalipun Presiden DK PBB Croude Heller mengatakan resolusi ini bukanlah ultimatum. Namun negara-negara kawasan Arab memberikan dukungan penuh kepada Iran. Bagi mereka, resolusi ini membuktikan kebijakan politik AS yang telah sempurna mengembangkan ketidakadilan global atas Israel dan Iran. Israel yang diyakini memiliki 200300 hulu ledak nuklir tidak pernah diusik bahkan menolak inspeksi Agen Internasional Energi Atom (IAEA). Terkait resolusi itu, Presiden Mahmoud Ahamdinejad berucap, sanksi itu tidak bermakna apapun bagi Iran. Resolusi 1929 laiknya tisu bekas yang harus dibuang di tong sampah. “Konstelasi ini akan memengaruhi agenda internasional memberikan kedamaian dan ketertiban dunia melalui kesepakatan Perjanjian Non Proliferasi Program Nuklir (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear program/NPT),” ujarnya. Majda menjelaskan, Resolusi 1929 merupakan rekayasa dan dipaksaan. Ironis, karena sejak awal Iran menyatakan penggunaan energi nuklir adalah untuk tujuan damai (peaceful purposes). Berbeda dengan Resolusi 1803 yang berisikan 20 butir. Resolusi 1929 setebal 18 halaman itu berisikan 38 butir dan 4 tambahan (annex). Resolusi ini menyatakan Iran gagal mengimplementasikan Nuktah Resolusi 1696 (31 Juli 2006), 1737 (27 Desember 2006), 1747 (24 Maret 2007) dan 1803 (3 Maret 2008). Sesungguhnya, tekanan dan sanksi pada Resolusi 1929 relatif lebih banyak dan detail. Menurut Majda, Resolusi 1929 adalah perlakuan tidak adil terhadap Iran. Resolusi ini secara praktis menjadi alat kepentingan AS dan sekutunya untuk menekan dan menjatuhkan saingan politiknya di kawasan Timur Tengah. Pengalihan isu Israel sangat kentara dengan lolosnya resolusi ini. Israel pun sangat getol melakukan propaganda serupa dengan menyebut Iran sebagai fundamentalis ektsrem yang sangat berbahaya. Untuk itu, kata Majda, sudah seharusnya kelembagaan PBB direformasi total. (m15)
VII DPR. Upaya pengambalihan Inalum harus diikuti tekad serius pemerintah bersama DPR dan seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara,” katanya. Satya mengharapkan pemerintah sebaiknya bersikap tegas menghadapi pihak asing yang akan memeprpanjang kontrak atau menanam investasi di dalam negeri. “Kita sering lemah kalau sudah berhadapan dengan pihak asing, apalagi kalau sudah terkait kerjasama atasnama investasi,” katanya. Yasonna Laoly menegaskan, 30 anggota DPR dari daerah pemilihan Sumut siap mendukung upaya pemerintah mengambilalih Inalum. “Jangan lewatkan momentum ini karena kontrak kerjasama yang sudah 30 tahun berakhir 2013. Masa gak ada orang Indonesia yang mampu kelola Inalum,” katanya berharap, pejabat-pejabat pemerintah punya keberanian dan menggunakan kecerdasannya memutuskan adanya kerjasama dengan pihak asing. Segera Dibicarakan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Satya W Yudha mengakui bahwa DPR bersama pemerintah belum membicarakan kelanjutan kerjasama pengelolaan PT Inalum yang akan
berakhir masa kontraknya 2013. “Secara khusus memang belum dibicarakan DPR bersama pemerintah. DPR juga belum mempertanyakannya, namun dalam waktu dekat kami akan sampaikan ini untuk segera dibicarakan,” katanya. Soal yang mengelola nantinya, menurut Satya, mungkin saja pemerintah punya skenario agar Inalum dikelola BUMN, kata Daryatmo. Namun dia mengingatkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebaiknya tidak berkonflik mengenai masa depan pengelolaan Inalum. “Perdebatan justru akan dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperpanjang kontrak. Perlu kemauan politik yang kuat antara pusat dan daerah agar momentum kerjasama yang akan habis untuk mengambil alih Inalum,” katanya. Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengungkapkan, pemerintah sampai saat ini masih memiliki dua opsi terkait dengan kelanju-tan pengelolaan Inalum di Asah-an, Sumatera Utara. Opsi pertama, seluruh pengelolaan dikelola oleh Indonesia melalui BUMN, kedua, pemerintah dengan Jepang tetap melakukan kerjasama.(aya)
Waspada/Hasriwal AS
ETHANOL UBI: Kota Lampung Utara penghasil ethanol (alkohol 62) terbesar di Provinsi Lampung, juga merupakan penghasil ethanol di Indonesia yang bahan bakunya dari singkong (ubi racun). Tampak petani singkong memanen singkong untuk dijadikan ethanol yang menjadi pendongkrak perekonomian rakyat di Lampung Utara.
Antara
KEPENGURUSAN DEMOKRAT: Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) berjabat tangan dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dalam Pengumuman Susunan Nama dan Jabatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2010-2015 di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (17/6). Jumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2010-2015 mencapai 130 orang .
RAPBN 2011 Usulkan Kenaikan Gaji PNS 10 Persen JAKARTA (Waspada): Ketua Badan Anggaran, Harry Azhar Azis mengatakan, RAPBN pendahuluan 2011 pertumbuhan ekonomi diprediksi berada dikisaran 6.1-6.4 persen, sementara target inflasi ditargetkan 4.9-5.3 persen. “Untuk SBI 3 bulan 6.2-6.5 persen, harga minyak sebesar 75-90 US dollar perbarel, lifting minyak 960-975 ribu barel perhari,” katanya saat melaporkan hasil pembicaraan RAPBN 2011 di sidang paripurna DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (17/6). Menurut Harry, arah kebijakan fiskal 2011 diarahkan kepada sektor pembangunan kesejahteraan, demokrasi dan penegakan hukum. “Kebijakan fiskal 2011 berorientasi dalam kesejahteraan rakyat, yaitu pro growth, pro job, pro poor,” paparnya. Pada laporannya, Harry menerangkan, RAPBN 2011 menganggarkan kenaikan gaji pokok PNS dan Polri sebesar 10 persen pada 2011, pemberian gaji 13 dan penyediaan remunerisasi bagi departemen dan kementerian serta gaji pensiunan. Terkait kebijakan subsidi pupuk, DPR mendorong terciptanya ketahanan pangan sehingga harga eceran tertinggi tidak mengalami kenaikan, sementara untuk subsidi benih tetap dianggarkan. Klarifikasi Dana Aspirasi Ahmad Muzani dari Partai Gerindra mengatakan, pimpinan harus segera mengklarifikasi mengenai anggaran dana aspirasi. Artinya, jangan sampai ada opini di media massa yang simpang siur terkait anggaran itu.
Khusus dana alokasi umum (DAU), Muzani mengatakan, badan anggaran harus segera menerapkan reward dan punishment terhadap lembaga dan daerah yang anggarannya disclaimer oleh BPK. Melalui cara ini, pemerintah daerah dan lembaga pemerintah dapat lebih hati-hati menggunakan dana APBN sehingga dana itu lebih akuntable dan efisien. Sementara, Olly Dondokambey dari PDIP, selaku ketua panja belanja, mengatakan, beberapa fraksi mengusulkan dana aspirasi namun karena tidak disetujui mayoritas fraksi maka usulan itu hanya menjadi catatan rapat. “Sampai sejauh ini fraksi PDIP masih belum menyetujui usulan dana aspirasi,” tandasnya. Fauzan Sya’ie (PAN) menilai sistem penghasilan antara PNS dan pegawai BUMN masih berbeda meskipun keduanya dibiayai negara. Contohnya gaji PNS dan karyawan BUMN, pejabat BUMN bisa mencapai 40 juta, sementara PNS dengan golongan IV D tidak lebih dari 5 juta. “Menyikapi hal ini sudah layaknya kita mereformasi penghasilan bagi karyawan yang dibiayai negara ini,” katanya. Kedua, terangnya, belum terlihat adanya prioritas pada sektor kesejahteraan sosial dalam langkah mengurangi kemiskinan yang berkelanjutan. “Penduduk miskin kita 9 juta lebih, perlu penanganan terhadap fakir miskin ini dengan membuat UUnya,” tegasnya. Mengenai dana aspirasi, dirinya memahami adanya usulan dana tersebut, namun sebelumnya harus ada perbaikan payung hukum yang ada dan diputuskan pada waktu yang pas sehingga dana itu tetap sasaran. (aya)