Waspada, Jumat 10 Desember 2010

Opini

WASPADA Jumat 10 Desember 2010

C3

Refleksi Hari HAM 10 Desember

Menguak Tabir Pelanggaran HAM Oleh Andryan, SH Inilah potret yang memperlihatkan betapa negeri ini masih melindungi kepentingan para pelaku pelanggaran HAM, bukan kepentingan korban yang sudah lama menderita

TAJUK RENCANA

Memalukan, Sumut ‘Luar Biasa’ Korupsinya

J

argon Sumut luar biasa kembali menggema, tapi kali ini bukan berkaitan dengan kebanggaan potensi alam, budaya, dan sumber daya manusianya, melainkan dalamkaitankorupsi.Sungguhtidakmenyangka,kalauSumutternyatamenyimpan potensi koruptor yang demikian besar sehingga lengkaplah sudah rusaknya citra Sumut di mata warganya. Tahun-tahun sebelumnya, kita mencatat peringkat pertama korupsi masih diduduki DKI Jakarta, disusul Surabaya, baru Medan, Semarang, Batam dll.

Adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menemukan dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp47 triliun di Pemprovsu dan Pemkab/Pemko di Sumut. Jumlah itu mengangkat Sumut masuk dalam peringkat pertama korupsi di Indonesia mengalahkan daerah lainnya. Jadi, kalau daerah-daerah lainnya sudah berusaha berbenah diri, menjauhi perbuatan terkutuk merugikan dan menyengsarakan warga masyarakat, bangsa dan negara, sebaliknya para pejabat di Sumut ramai-ramai melakukan korupsi berjamaah.

Kalau memang benar hasil pemeriksaan BPK, bukan untuk membuat sensasi, kita harapkan dan mendorong dilakukan penyidikan oleh pihak terkait, termasuk KPK turun tangan secara langsung untuk menyeret siapa pun kepala daerah yang terlibat korupsi, memakan uang negara yang berasal dari rakyat dan pajak. Jangan sampai KPK pilih kasih, hanya mengungkap kasus-kasus tertentu saja, tebang pilih, sepertinya hanya ingin memberi ‘’efek jera’’ kepada para pejabat lainnya dengan memenjarakan Syamsul Arifin, orang nomor satu Sumut, di LP Cipinang, Jakarta, sejak 22 Oktober 2010.

Apakah maraknya korupsi di Sumut ada korelasi dengan ditahannya Gubsu Syamsul ArifinolehKPK?Masihbelumdapatdisimpulkansecarapasti,namunkalaumelihattingginya angka kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa maka besar kemungkinan punya kaitan. Sudah menjadi rahasia umum kalau kebocoran anggaran mencapai 35 persen lebih, bahkan bisa lebih 50 persen kalau pejabat dan kontaktornya rakus. Akibatnya, dari 10 proIntisari gram pembangunan untuk perbaikan sarana infrastruktur, pada akhirnya hanya lima yang terwujud. Berbagai proyek perbaikan jalan KPK jangan biarkan kualitasnya sangat rendah karena dikerjakan sehinggadalamtemposingkatsudah koruptor merajalela di asal-asalan rusak lagi.

Sumut.

Hemat kita, akan sangat sulit membersihkan ‘’tikus-tikus’’ korupsi di berbagai departemen, termasuk Depag, Kepolisian, Kejaksaan, jika upaya pemberantasan korupsinya tidak tegas atau setengah hati. Apalagi kalau tokoh yang di atas juga melakukan korupsi sehingga sampai ke bawahan semuanya ikut-ikutan korupsi, menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Hak pegawai pun disunat untuk upeti atasan.

Justru itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan dari atas. Para pemimpin wajib memberikan contoh dan teladan antikorupsi kepada staf bawahan. Jangan sesekali membersihkan lantai dengan sapu kotor, karena sampai kapan pun lantainya takkan pernah bersih, karena perangkat yang digunakan sudah kotor. Pepatah mengatakan,‘’bila guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari.’’

Maraknya korupsi di jajaran Pemko dan Pemkab diduga kuat akibat pelaksanaan Pilkada yang memakan dana besar sehingga setelah terpilih dan menjabat sebagai kepala daerah mereka menggunakan ‘power’nya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyak dengan segala cara untuk mengembalikan uangnya (money politics). Seorang calon kepala daerah yang serius, jika ingin berhasil setidaknya memiliki modal Rp10 miliar. Bahkan dalam Pilkada di Jatim lalu calonnya sampai mengeluarkan dana Rp1 triliun. Memang uang itu bisa datang dari mana saja, terutama tim sukses atau pengusaha selaku penyandang dana, tapi tetap saja ada imbal jasa.Tak ada makan siang gratis. Mereka yang sudah bekerja keras menyukseskan sang calon kepala daerah biasanya diberi tempat terhormat, seperti menjadi pengawas di perusahaan daerah, menjabat posisi ‘’basah’’ di SKPD. Dan yang berprofesi pengusaha memperoleh fasilitas dalam bagi-bagi kue pembangnan berupa proyek tender pengadaan barang dan jasa. Kondisi seperti itulah yang membuat program pembangunan yang pro-rakyat tidak berjalan dengan optimal.

Berdasarkan data rekapitulasi hasil pemantauan tindaklanjut pemeriksaan BPK tahun anggaran 2008-2009, sebagaimana disampaikan Panitia Akuntanbilitas Publik (PAP) DPD RI bersama BPK RI Perwakilan Sumut, Rabu (8/12), terdapat lima pemerintahan daerah berpotensi merugikan negara yakni Pemprovsu, Deliserdang, Langkat, Medan dan Pematangsiantar. Khusus untuk Pemprovsu nilainya mencapai Rp1,231.232.252.773,73, Deli Serdang Rp883.273.668.529,06, Langkat Rp4.009.466.517.676,76, Medan Rp10.675.592.832.807,20, Pematangsiantar Rp2.047.476.403.442,07, dan sejumlah Pemko dan Pemkab lainnya dalam angka yang berbeda-beda.

Tentu saja kita tidak boleh membiarkan para koruptor terus menggerogoti uang negara, saatnya hukum ditegakkan, terutama KPK mengembangkan sayapnya ke daerah dalam memberantas praktik korupsi, termasuk di Sumut, agar tidak semakin parah di masa mendatang. Tidak hanya dalam kaitan proyek pengadaan barang dan jasa saja, tapi juga korupsi dalam tes CPNS, BUMN, BUMD, pungli, penempatan pejabat dll.+

Hubungi kami Penerbit: PT Penerbitan Harian Waspada Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA, MM SIUPP: 065/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/198 tanggal 25 Februari 1988 Anggota SPS No. 13/1947/02/A/2002 KANTOR PUSAT Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151 Tel: (061) 4150858, Faks Redaksi: (061) 4510025, Faks Tata Usaha: (061) 4531010.

E-mail Redaksi: redaksi@waspadamedan.com KANTOR PERWAKILAN DAN BIRO � Perwakilan dan Biro Jakarta: Bumi Warta Jaya Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3 Jakarta Pusat 10340 Tel: (021) 31922216, Faks: (021) 3140817.

� Perwakilan dan Biro Banda Aceh: Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21 C Banda Aceh 23122 Tel & Faks: (0651) 22385 � Perwakilan dan Biro Lhokseumawe: Jalan Iskandar Muda No. 65 Lhokseumawe Tel: (0645) 42109 � Biro Asahan: Jalan Sutami No. 30 Kisaran.

Tel: (0623) 41412 Harga iklan per mm kolom: Hitam-putih Rp. 11.000,-, berwarna Rp. 30.000,Halaman depan hitam-putih Rp. 33.000,Halaman depan berwarna Rp. 90.000,Ukuran kolom: 40,5 mm E-mail Iklan: iklan@waspadamedan.com Pencetak: PT Prakarsa Abadi Press Isi di luar tanggung jawab percetakan

S

etiap 10 Desember, seluruh dunia memperingatihariyangamatkrusial sebagaiumatmanusiadiduniayakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dicetuskan lewat resolusi Perserikatan Bangsa-Bansa (PBB) 10Desember1948.DUHAMmerupakandokumen tertulis pertama di dunia yang disepakati bangsa-bangsa di dunia, dan merupakan pedoman standar internasional bagi tercapainya hak asasi manusia (HAM) universal.

SebagaihalnyaumatciptaanTuhanYang Maha Esa, tentu kita selaku umatNya diberikan hak secara kodrati. HAM itu sendiri lahir bersama dengan manusia. Artinya, hak asasi manusiatimbulsejakadanyamanusia.HAM juga dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki pribadi manusia sebagai anugrah Tuhanyangdibawasejaklahir.Sesungguhnya HAM itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri.

Latar belakang sejarah HAM, pada hakekatnya muncul karena keinsafan manusia terhadap harga diri, harkat, dan martabatkemanusiaan—sebagaiakibattindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan dan kezholiman (tirani)—yang hampir melanda seluruh manusia. Sedangkan, ide perlindungan HAM di dunia dalam arti yang meluas ke seluruh dunia relatif baru berkembang sejak awal dan pertengahan abad ke-20—bersamaan meluasnya aspirasi dekolonisasi negara-negara yang dijajah dunia Barat. Sebelumnya, ide perlindungan HAM itu tumbuh di lingkungan negara-negara Barat sendiri—

oleh para ilmuan dikemudian hari dikaitkan dengan gerakan-gerakan pembebasan yang timbuldiEropa—mulaidariabadke-13hingga sampai akhir abad ke-18.

Khusus di Republik Indonesia, perlindungan serta penegakan HAM hingga kini pun masih larut dari kenyataan seiring perjalanan panjang mengenai pelanggaran HAM. Apakah negeri ini ada komitmen dalam menegakan serta memberi perlindungan HAM terhadap warga negaranya? Inilah pekerjaan rumah yang masih saja ada meskipun kepemimpinan negara telah silih berganti. Tetapi penanganan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di republik ini seakan tidak tersentuh hukum.

Pelanggaran HAM Beberapa kasus pelanggaran HAM yang kini masih menjadi tanda-tanya dan kegalauan publik.Berdasarkan data dari Kontras, kasus pelanggaran HAM yang masih belum tersentuh hukum yakni, (i) Pembantaian massal tahun 1965-1970 dengan jumlah korban 1.500.000, (ii) Penembakkanmisterius“Petrus”tahun19821985 dengan jumlah 1.678 Korban, (iii) Kasus diTimorTimur pra Referendum tahun 19741999 dengan jumlah Ratusanribu, (iv) Kasuskasus di Aceh pra DOM tahun 1976-1989, (v) Kasus-kasus di Papua 1966, (vi) Kasus Dukun Santet Banyuwangi tahun 1998, (vii)

Kasus Marsinah 1995, dan (viii) Kasus Bulukumba tahun 2003.

Tidakhanyaitu,kasuspelanggaranHAM yang macat di Komnas HAM dan Jaksa Agung menjadi polemik hingga kini, yakni; (i) kasus Talangsari Lampung tahun 1989, (ii) kasus Mei 1998 tahun 1998, (iii) Semanggi I 1998, (iv) Semanggi II 1999, serta (v) penembakkan mahasiswa Trisakti tahun 1998. Dan banyak lagi kasus pelanggaran HAM yang hingga kini masih jauh dari rasa keadilan perikemanusiaan meskipun telah dibawa ke pengadilan seperti kasus TimorTimur,kasusTanjungpriok,kasus27Juli1996, kasus penculikan aktivis 1998, dan lain sebaginya.

Yang teranyar tentu saja kasus pembunuhanaktivisHAM,Munirtahun2004.Inilah potret yang memperlihatkan betapa negeri ini masih melindungi kepentingan para pelaku pelanggaran HAM—bukan kepentingan korban yang sudah lama menderita— serta tidak mengusut tuntas kasus yang mengangkangi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. Pasal 1 angka 6 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, menentukanpelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau tidak disengaja atau kelalaian—yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseoranga—atau kelompok orang yang dijamin undang-undang ini—dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM yang sedemikian itu padapokoknyadapatdibedakanantarajenis;

(i) pelanggaran terhap hak asasi manusia pada umumnya; dan (ii) jenis-jenis kejahatan genoside; serta (iii) jenis-jenis kejahatan yang disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang dimaksud dengan kejahatan genoside atau pemusnahan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, seperti membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, dan lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang dilakukan secara sistematis yang oleh pelakunya disadari dan diketahui bahwa serangan tersebut terarah atau ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, seperti tindakan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, dan lain sebagainya.

Penegakan HAM Sebagaimana halnya yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu unsur dari negara berdasarkan hukum adalah “adanya perlindungan Hak Asasi Manusia”.

Apabila negara kita tidak mampu untuk menjamin perlindungan dan penegakan HAM, maka sudah barang tentu embelembel sebagai negara hukum tidaklah pantas melekat di pundak republik ini.

Kasus pembunuhan Munir tahun 2004, tentu kita menaruh perhatian khusus terhadap aktivis yang telah memperjuangkan hak asasi manusia ini. Meskipun melalui PK telah menahan pilot Garuda, Pollycarpus., dalang pembunuhan tidak terungkap hingga kini.

Penulis adalah Pemerhati HukumTata Negara

Dosa Besar Jurnalis Dan Keprihatinan Publik Oleh Sofyan Harahap Insan pers dan media yang memegang teguh KEJ identik dengan wartawan profesional

B

ekerja cepat dalam waktu singkat Dewan Pers sudah dapat mengumumkan hasil pemeriksaan silang terhadap empat wartawan dari Harian Umum Kompas, Harian Seputar Indonesia, Detikcom, dan Metro-TV. Hasilnya, keempat wartawan itu (namanya dirahasiakan, pen) dinyatakan melanggar kode etik jurnalistik (KEJ).

Kita membagi dua pelanggaran KEJ. 1.

Pelanggaran berat dengan hukuman diberhentikan. 2. Pelanggaran ringan. Artinya, masih dapat meneruskan profesinya meski sanksi tetap diberi pada wartawan maupun medianya.

Saya menilai wajar saja kalau muncul tanggapan yang pro dan kontra terkait upaya pembelaan diri dari wartawan Kompas, di mana ia tetap ngotot tak melakukan kesalahan. Apalagi, hukum kita sebagaimana tercantum dalam KEJ; insan pers wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah (Pasal3).

Jadi, kalau ada pihak yang menilai putusan Dewan Pers sangat berat karena memvonis keempat jurnalis yang bekerja di media papan atas itu melakukan pelanggaran KEJ dan mengusulkan kepada pimpinan medianya untuk diberhentikan, hal itu menurut saya wajar—tentu bila‘’terbukti’’ melakukan pelanggaran Pasal 6 KEJ. Lantas, apa bunyi Pasal 6 KEJ? Di situ disebutkan:‘’Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.’’ Berarti, perbuatan keempat wartawan media ‘’mainstream’’ itu dianggap Dewan Pers menyalahgunakan profesi, atau dianggap melakukan upaya pemerasan/menerima suap, atau melakukan kedua-duanya sekaligus.

Sampai artikel ini diselesaikan, baru tiga pimpinan media yang menanggapi cepat putusan Dewan Pers secara positif. Tinggal satu, pimpinan redaksi MetroTV belum memberi kepastian apakah akan memberhentikanataumemintaanggotanyamundur.

Kabarnya, masih dalam klarifikasi agar tidak salah dalam memberhentikan seseorang karenamenyangkutmasadepananggotanya sebagaijurnalis,dansikapitudianggapsesuai asaspradugatakbersalah.Namuntidakboleh terlalu lama, apalagi berusaha ‘’mengambangkan’’ masalah karena menyangkut citra dan kredibilitas media massa (pers) di mata

publik. ‘’Dosa besar’ jurnalis Persisnyapada1Desember2010,Dewan Pers mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap empat jurnalis yang diduga dan dianggap melakukan ‘’dosa besar’’ yaitu pelanggaran KEJ. Selain memeriksa jurnalis bersangkutan, Dewan Pers juga meminta keterangandarikonsultanIPOKrakatauSteel Henny Lestari dan Mandiri Sekuritas selaku pihak yang melaporkan keempat wartawan itu. Kasusnya terkait dugaan adanya permintaan hak istimewa dari mereka—keempat wartawan—untukmembeli1.150lotsaham, berikut mencuatnya isu pemerasan Rp450 juta.

DimataDewanPerssetelahmembentuk tim langsung turun ke lapangan melakukan penelusuran. Hasilnya, Ketua Divisi Pengaduan Dewan Per Agus Sudibyo, menyatakan: Telah terjadi pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi wartawan karena ada usaha keempat wartawan itu untuk mendapatkan saham perdana PT KS dengan menggunakan profesi dan jaringannya sebagai wartawan. Sedangkan terkait pemerasan Rp450 juta tidak terbukti.

Kalau Dewan Pers langsung mengambil putusan bahwa tindakan oknum jurnalis itu menimbulkan konflik kepentingan, interpretasiitumasukakal.Karenasebagaiwartawan yang meliput kegiatan di bursa efek, juga berusaha terlibat dalam proses jual beli saham untuk kepentingan pribadi. Inilah yang dianggap Dewan Pers bertentangan atau melanggar Pasal 6 KEJ. Memang kalau jurnalis yang bertugas di bidang ekonomi dan bursa efek ikut ambil bagian dalam penawaran perdana saham PT Krakatau Steel (PT KS) jelas hal itu memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi. Bagaimanapun juga mereka mengetahui persis kondisi yang berkembang menjelang IPO (Initial Public Offering). Apalagi diduga kuat terdapat kejanggalan-kejanggalan melibatkan tokoh parpol berkuasa.

Harusnya, sebagai jurnalis mereka mengkritisi dan membuat berita sosial kontrol agar negara tidak dirugikan. Bukan malah ikut ‘’bermain’’membelisahambahkanmeminta diberi kemudahan. Jadi, meskipun mereka membeli sebagaimana orang biasa, dengan uangsendiri,tetapsajadianggapsalahkarena

adanyapermintaanhakistimewaadakemudahan, atau setidaknya tidak perlu antre dan repot.

Selain Pasal 6, masih ada pasal-pasal lainnya yang teramat penting diingat oleh para jurnalis agar terhindar dari perbuatan ‘’dosa besar’’ yaitu: Pasal-4 di mana wartawan dilarang membuat berita bohong. Pasal-7 pun harus dijalankan dengan tegar. Apapun risikonya; jurnalis wajib merahasiakan identitas narasumbernya sesuai kesepakatan.

Tapi, bagaimana kalau sampai polisi, jaksa, hakim meminta wartawan membuka identitas narasumbernya? Apakah akan diturutidemitegaknyahukum?Jawabnyatidak!

Wartawan harus patuh pada KEJ, titik! Sekalipunpadaakhirnyasikapmenggunakan‘’hak tolak’’ guna merahasiakan narasumber akan berujungpadasanksihukumbaginya,seperti masuk penjara.

Begitu pula dengan pelanggaran pasal lainnya, sekalipun dalam kategori lebih ringan,namuntidakbolehdianggaphalbiasa oleh para jurnalis. Setiap pelanggaran atau delik pers harus dianggap serius dan ditindaklanjuti segera, sesuai ketentuan berlaku, apakah hukum positif maupun normanorma yang berlaku di masyarakat kita.

Keprihatinan publik Insan pers dan media yang memegang teguhKEJidentikdenganwartawanprofesional. Mereka sudah memiliki kompetensi cukup di bidang berupa: kemampuan teknis reporting (skill), ilmu yang cukup (knowledge), dan memiliki sikap/taat atas nilainilai (attitude). Penaatan pada UU Pers No 40/1999danKEJ merupakankewajibanyang tak boleh ditawar-tawar agar jurnalis terhindar dari delik pers, apakah pelanggaran berat majupun ringan. Dari merekalah bisa diharap lahir beragam karya jurnalistik bernilai tinggi, informasinya memberi manfaat dan mencerdaskan bagi masyarakat (publik).

Saat ini mengalir deras kritikan terhadap media massa, baik cetak, elektronik maupun onlinekarenamemangbanyak‘’penumpang gelap’’ yang memanfaatkan kebebasan pers untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Namun begitu, kita berharap masyarakat cerdas dalam memilah dan memilih media massa yang positif. Artinya, jangan mem-beli surat kabar, tabloid, majalah yang karya jurnalistiknya rendah.

Bakan, merusak moral masyarakat. Tapi, belilah media massa yang positif. Artinya, isinya benar-benar berguna, memberi pencerahandanmencerdaskanmasyarakat.

Keluhan dan keprihatinan publik terhadap isi atau ‘’content’’ media massa akan dapat berkurang bila masyarakat semakin

+628126490486 Perlu disikapi Isu penculikan manusia saat ini bisa jadi merupakan isu pemerintah untuk mengalihkan perhatian masyarakat dlm hal kebijakan pemerintah +6281361273521 Pak Kapolsek Langkat...mhn sekali agar mencari tahu dalang di balik isu

Faks 061 4510025

Penutup Pada hakikatnya media dan wartawan profesional punya kewajiban menjalankan ‘’amar makruf nahi mungkar’’. Itu sebabnya menjadi wartawan harus jujur, kritis, dan idealis, serta menjunjung tinggi KEJ dan hukum yang berlaku. Pelanggaran berat atau ‘’dosa besar’’ jurnalis harus dihindari.

Sanksinyategas.Kasusyangmenimpaempat jurnalis ibukota hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, khususnya insan pers.

Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi media massa negatif dengan tidak menonton dan tidak membeli produk‘’sampah’’. Jadi, jangan hanya prihatin saja. Publik berhak mengontrol media massa agar tidak kebablasan.

Penulis adalah wartawan Waspada

Pengumuman Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan ‘Redaktur Opini Waspada’ disertai CD atau melalui email: opiniwaspada@yahoo. com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang dikirim menjadi milik Waspada dan isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.

SUDUT BATUAH

APA KOMENTAR ANDA SMS 0819 34293605

cerdas,berpendikancukup,sehinggamereka tidak lagi membeli media massa yang pemberitaannya berselera rendah, ‘’berdarahdarah, sadis, cabul dan porno, sensasi dan bombastis’’.

Adalahtugaskitasemuauntukmendidik masyarakat tidak membeli media massa negatif. Saatnya masyarakat melek media dan kritis. Kalau masyarakat tidak merespon tayangansampahditelevisidanradio,online, maupun berita-berita berselera rendah di media cetak dipastikan eksistensi media massa negatif akan mati/bangkrut. Sebaliknya, selama masyarakat masih mau menonton‘’tayangan sampah’’ dan membeli media yang memuat berita-berita pornografi dan menghalalkan segala cara, maka akan sulit bagi pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers dan perangkat hukum untuk menindaknya.

Email komentar@waspada.co.id

sms berantai ttg penculikan yg meresahkan warga langkat.kasiyan orang tua pak...sampai resah semua..

kutlah kita akan azab dikubur trlebih lg dneraka jk kita tk membawa amal2 yg cukup dan amal2 yg benar.

+6285275709700 Hidup adalah utk bribadah kpd Allah, mk jgn kau sia2kan waktumu hny urusan dunia saja. Sll ingatlah waktu tkn terulang lg, kita smua akan mrasakan mati dan pasti kita akan mati, mk ta-

+6285275677722 Yth..Bpk Bupati seluruh Indonesia.

Skrg sudah Otonomi Daerah..MOHON penerimaan PNS, utamakan putra/putri daerah juga. Dan kalau memang murni, katakan murni.

* BPK: Sumut paling korup - Makanya enak tinggal di Sumut * Medan Utara diperlakukan tidak adil - Tapi bukan berarti ‘Ini Medan Bung’ * RS Elisabeth ‘tahan’ pasien di ruang ICU - Makin parah penyakit kawan

oel

D Wak

WASPADA

Dewan Redaksi: H. Prabudi Said, H. Teruna Jasa Said, H. Azwir Thahir, H. Sofyan Harahap, H. Akmal Ali Zaini, H. Muhammad Joni, Edward Thahir, M. Zeini Zen, Hendra DS. Redaktur Berita: H. Akmal Ali Zaini. Redaktur Kota: Edward Thahir. Redaktur Sumatera Utara: M. Zeini Zen. Redaktur Aceh: Rizaldi Anwar. Redaktur Luar Negeri: H. Muhammad Joni. Redaktur Nusantara & Features: Gito Agus Pramono. Plt. Redaktur Opini: Dedi Sahputra. Redaktur Ekonomi: Armin Rahmansyah Nasution. Redaktur Olahraga: Johnny Ramadhan Silalahi. Redaktur Minggu/Humas: Hendra DS, Redaktur Agama: H. Syarifuddin Elhayat. Asisten Redaktur: Rudi Faliskan (Berita) Zulkifli Harahap, Muhammad Thariq (Kota Medan), Feirizal Purba, H. Halim Hasan, Diurna Wantana (Sumatera Utara), T. Donny Paridi (Aceh), Armansyah Thahir (Aceh, Otomotif), Austin Antariksa (Olahraga, Kreasi), Syafriwani Harahap (Luar Negeri, Popular, Pariwisata), Hj. Hoyriah Siregar (Ekonomi), T. Junaidi (Hiburan), Hj. Erma Sujianti Tarigan (Agama), Hj. Neneng Khairiah Zein (Remaja), Anum Purba (Keluarga)), Hj. Ayu Kesumaningtyas (Kesehatan). Sekretaris Redaksi: Hj. Hartati Zein. Iklan: Hj. Hilda Mulina, Rumondang Siagian (Medan), Lulu (Jakarta). Pemasaran: H. Subagio PN (Medan), Zultamsir (Sumut), Aji Wahyudi (NAD).

Wartawan Kota Medan (Umum): H. Erwan Effendi, Muhammad Thariq, Zulkifli Harahap, David Swayana, Amir Syarifuddin, Ismanto Ismail, Rudi Arman, Feirizal Purba, Zulkifli Darwis, H. Abdullah Dadeh, H. Suyono, Ayu Kesumaningtyas, M. Ferdinan Sembiring, M. Edison Ginting, Surya Effendi, Anum Purba, Sahrizal, Sulaiman Hamzah, Sugiarto, Hasanul Hidayat, Aidi Yursal, Rustam Effendi. Wartawan Kota Medan (bidang khusus): H. Syahputra MS, Setia Budi Siregar, Austin Antariksa, Dedi Riono (Olahraga), Muhammad Faisal, Hang Tuah Jasa Said (Foto), Armansyah Thahir (Otomotif), Dedek Juliadi, Hajrul Azhari, Syahrial Siregar, Khairil Umri (Koran Masuk Sekolah/KMS).

Wartawan Jakarta: Hermanto, H. Ramadhan Usman, Hasriwal AS, Nurhilal, Edi Supardi Emon, Agus Sumariyadi, Dian W, Aji K. Wartawan Sumatera Utara: H. Riswan Rika, Nazelian Tanjung (Binjai), H.M. Husni Siregar, Hotma Darwis Pasaribu (Deli Serdang), Eddi Gultom (Serdang Bedagai), H. Ibnu Kasir, Abdul Hakim (Stabat), Chairil Rusli, Asri Rais (Pangkalan Brandan), Dickson Pelawi (Berastagi), Muhammad Idris, Abdul Khalik (Tebing Tinggi), Mulia Siregar, Edoard Sinaga (Pematang Siantar), Ali Bey, Hasuna Damanik, Balas Sirait (Simalungun), Helmy Hasibuan, Agus Diansyah Hasibuan, Sahril, Iwan Hasibuan (Batubara), Nurkarim Nehe, Bustami Chie Pit, Sapriadi (Asahan), Rahmad Fansur Siregar (Tanjung Balai), Indra Muheri Simatupang (Aek Kanopan), H. Nazran Nazier, Armansyah Abdi, Neirul Nizam, Budi Surya Hasibuan (Rantau Prapat), Hasanuddin (Kota Pinang) Edison Samosir (Pangururan), Jimmy Sitinjak (Balige), Natar Manalu (Sidikalang), Arlius Tumanggor (Pakpak Bharat)Parlindungan Hutasoit, Marolop Panggabean (Tarutung), Zulfan Nasution, Alam Satriwal Tanjung (Sibolga/Tapanuli Tengah), H. Syarifuddin Nasution, Balyan Kadir Nasution, Mohot Lubis, Sukri Falah Harahap (Padang Sidimpuan), Sori Parlah Harahap (Gunung Tua), Idaham Butarbutar, Syarif Ali Usman (Sibuhuan), Iskandar Hasibuan, Munir Lubis (Panyabungan), Bothaniman Jaya Telaumbanua (Gunung Sitoli). Wartawan Aceh: H. Adnan NS, Aldin Nainggolan, Muhammad Zairin, Munawardi Ismail, Zafrullah, T. Mansursyah, T. Ardiansyah, Jaka Rasyid (Banda Aceh), Iskandarsyah (Aceh Besar), Bustami Saleh, M. Jakfar Ahmad, Jamali Sulaiman, Arafat Nur, M. Nasir Age, Fakhrurazi Araly, Zainal Abidin, Zainuddin Abdullah, Maimun (Lhokseumawe), Muhammad Hanafiah (Kuala Simpang), H. Syahrul Karim, H. Ibnu Sa’dan, Agusni AH, H. Samsuar (Langsa), Musyawir (Lhoksukon), Muhammad H. Ishak (Idi), HAR Djuli, Amiruddin (Bireuen), Bahtiar Gayo, Irwandi (Takengon), Muhammad Riza, H. Rusli Ismail (Sigli), T. Zakaria Al-Bahri (Sabang), Khairul Boang Manalu (Subulussalam), Zamzamy Surya (Tapak Tuan), Ali Amran, Mahadi Pinem (Kutacane), Bustanuddin , Wintoni (Blangkejeren), Khairul Akhyar, Irham Hakim (Bener Meriah), Tarmizi Ripan, Mansurdin (Singkil), Muhammad Rapyan (Sinabang).

� Semua wartawan Waspada dilengkapi dengan kartu pers. Jangan layani dan segera laporkan ke pihak berwajib atau ke Sekretaris Redaksi bila ada oknum yang mengaku wartawan Waspada tetapi tidak bisa menunjukkan kartu pers yang sah, ditandatangani Pemimpin Redaksi �