4
HARIAN VOKAL
SENIN
Kekalahan Faksi Keadilan PADA 29 Juni 2008, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin mendeklarasikan PKS sebagai partai terbuka. Dengan demikian, sejak saat itu, terbuka kesempatan bagi kalangan non muslim untuk bergabung menjadi kader, bahkan jadi pengurus PKS. Keputusan menjadikan PKS sebagai partai terbuka ini semakin menegaskan adanya dua faksi di PKS, yakni Faksi Keadilan dan Faksi Kesejahteraan. Faksi Keadilan dinilai lebih mengedepankan peran PKS untuk kepentingan dakwah, sementara Faksi Kesejahteraan lebih mengejar kepentingan politik dan kekuasaan. Dideklarasikannya PKS sebagai partai terbuka pada 29 Juni 2008 tersebut membuktikan bahwa elit Faksi Kesejahteraan yang 'dikendalikan' Anis Matta dan Hilmi Aminuddin jauh lebih kuat dari elit Faksi Keadilan yang 'dimotori' Hidayat Nurwahid. Keputusan PKS menjadi partai terbuka harus dibayar mahal, karena banyak kader militan PKS kecewa dan memilih meninggalkan partai berlambang bulan sabit tersebut. Bukan hanya kadernya, para simpatisan PKS pun kecewa dan memutuskan mengalihkan pilihannya kepada partai lainnya pada pemilihan umum legislatif tahun 2009. Banyak pula yang sebelumnya merupakan kader dan simpatisan PKS memutuskan tidak memilih partai mana pun alias menjadi golongan putih pada Pemilu 2009 lalu. Jargon sebagai partai dakwah merupakan daya tarik besar bagi banyak orang untuk bergabung menjadi kader PKS atau sekedar menjadi simpatisan sebelumnya, namun ketika PKS mendeklarasikan sebagai partai terbuka, maka banyak kader dan simpatisannya menganggap PKS tidak patut lagi mengklaim sebagai partai dakwah. Selain karena kecewa dengan berubahnya PKS menjadi partai terbuka, eksodusnya para kader dan berpalingnya para simpatisan PKS sejak beberapa tahun belakangan ini juga disebabkan semakin banyaknya elite PKS yang tidak menunjukkan gaya berpolitik dan gaya hidup yang akhlakul karimah (berakhlak mulia). Para elite PKS yang sebelumnya umumnnya selalu menunjukkan gaya hidup sederhana, belakangan sudah cenderung dengan gaya hidup mewah, di antaranya ditandai dengan kepemilikan rumah mewah, mobil mewah, arloji mewah dan benda-benda mewah lainnya. Selain itu, ada pula yang terjerat kasus korupsi. Lebih memalukan lagi, pernah ada elite PKS, yakni Arifinto, yang asyik menikmati tontonan video mesum ketika menghadiri sidang di gedung DPR RI. Setelah gagal menghadang Faksi Kesejahteraan mendeklarasikan PKS menjadi partai terbuka tahun 2008 lalu, kini Faksi Keadilan kembali mengalami kekalahan. Kekalahan Faksi Keadilan kali ini ditandai dengan dikukuhkannya Anis Matta menjadi Presiden PKS menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat kasus dugaan suap impor daging sapi. Dengan dipimpin unsur Faksi Kesejahteraan yang jelas mengutamakan kepentingan politik dan kekuasaan, dipastikan kepentingan dakwah yang dikedepankan Faksi Keadilan akan terus terabaikan oleh PKS. Bila kepentingan dakwah diutamakan PKS, jelas bukan Anis Matta figur yang tepat untuk memimpin PKS, melainkan Hidayat Nurwahid. Dari sisi ketokohan, mantan Presiden PKS yang juga mantan Ketua MPR RI tersebut jauh melampaui Anis Matta. Figur Hidayat Nurwahid juga lebih punya daya jual untuk 'membersihkan' PKS pasca 'tersandung' daging sapi impor, dibanding Anis Matta. Inilah realita PKS saat ini, kepentingan politik, kekuasan, bahkan mungkin kepentingan finansial para elitenya, menyebabkan Faksi Keadilan tetap tidak berdaya untuk mengembalikan PKS ke khittahnya, sebagai partai dakwah sesunguhnya. (***)
j r
oi
- Wako Pekanbaru Evaluasi Izin Galian C + Lebih cepat lebih baik - Kue
Pelito
Daun
Pecahkan
Rekor
Muri
+ Yang penting masuk rekor Muri
PEMERINTAH untuk kesekian kalinya melakukan perubahan kurikulum. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tuntutan zaman, seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, misi jangka panjangnya adalah menyiapkan generasi emas 2045. Pada beberapa tahun mendatang, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jika dapat mengelolanya dengan baik tentu jumlah penduduk yang melimpuh akan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Sebaliknya jika buruk pengelolaannya, maka malah akan menjadi beban negara untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya. Menurut data, kini komposisi penduduk menempatkan usia produktif paling tinggi di antara usia anak-anak dan lansia. Rinciannya, kelompok usia 0-9 tahun berjumlah 45,93 juta, 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta. Pada 2045, mereka yang berusia 0-9 tahun akan berusia 35-45 tahun, sedangkan mereka yang berumur 10-19 tahun akan berusia 45-54 tahun. Untuk memoles sumber daya manusia (SDM) yang melimpah ruah inilah dibutuhkan proses pendidikan yang baik. Inilah salah satu alasan mengapa kurikulum pendidikan nasional kini mengalami perubahan. Organ pendidikan yang menjadi pedoman ad-
Pemimpin Umum H Yusrizal Koto Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab
Tun Akhyar Wakil Pemimpin Redaksi Hasan Basril Pemimpin Perusahaan Hj. Bety Marlina Wakil Pemimpin Perusahaan Gerri Nasri
Penanggung Jawab/Redaktur: HASAN BASRIL
alah kurikulum. Sebab, kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan. Sebelum membuat perencanaan kurikulum baru perlu dilakukan evaluasi kurikulum. Para ahli menjabarkan tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan diperlukan evaluasi kurikulum. Menurut Oemar Hamalik (2006), evaluasi kurikulum adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu kurikulum. Perspektif lainnya diungkapkan Mohamad Ali (1985), evaluasi kurikulum sebenarnya bukan hanya semata-mata dilakukan terhadap salah satu komponen saja, melainkan terhadap seluruh komponen, baik tujuan, bahan, organisasi, metode, maupun proses evaluasi itu sendiri. Definisi berikutnya disampaikan Ralph Tyler (2005) bahwa evaluasi kurikulum adalah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Cronbach dan Stufflebeam (2005) menambahkan, evaluasi tidak sekadar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi juga digunakan
Oleh
Vivit Nur Arista Putra
untuk membuat keputusan, sehingga evaluasi kurikulum adalah mengukur sejauh mana ketercapaian kurikulum yang dibuat dengan data-data yang telah dikumpulkan. Ada beberapa isu krusial pada Kurikulum 2013 yang masih problematik. Salah satunya mengenai integratif science mata pelajaran IPA dan IPS. Setelah mengkaji identifikasi masalah pada uji publik Kurikulum 2013 dan berdiskusi dengan beberapa tokoh dan pakar pendidikan, penulis mengkritisi dengan beberapa argumentasi untuk masukan. Pertama, Pemerintah menawarkan 3 alternatif untuk struktur kurikulum SD. Alternatif pertama mata pelajaran IPA dan IPS ditiadakan sebagai disiplin ilmu (bahasa Pak Nuh diintegrasikan). Sedangkan alternatif kedua dan ketiga masih diadakan. Pusaka Pendidikan bersikap, mata pelajaran IPA dan IPS tetap penting diberikan untuk siswa SD sebagai disiplin ilmu tersendiri bukan diintegrasikan. Kedua varian pengetahuan di atas penting sebagai pijakan bagi siswa untuk mengenal dan mempelajari fenomena alam sekitar dan mempelajari ilmu sosial serta humaniora sebagai bekal untuk mengetahui norma sosial, adat istiadat, dan interaksi sosial.
Secara teoritis anak SD kelas IV-VI sudah dapat menalar kedua mata pelajaran di muka. Menurut Jean Piaget, teori kognitif manusia dibagi menjadi empat: stadium sensori motorik (0-18 atau 24 bulan), stadium pra operasional (18/24 bulan - 7 tahun), stadium operasional konkrit (7-11 tahun), stadium operasional formal (11 tahun ke atas). Stadium operasional formal berusia 11 tahun atau setara kelas IV-VI. Cara berfikirnya tidak terikat atau terlepas dari tempat dan waktu. Artinya, pada usia ini anak mampu berfikir konsep dan abstrak seperti yang terkandung dalam mapel IPA dan IPS. Jadi secara usia anak, mereka mampu menerima. Selain itu, jika pemerintah tetap menghapus IPA dan IPS di jenjang SD, secara yuridis melanggar konstitusi Pasal 37 ayat 1 (e) dan (f) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat ...(e) ilmu pengetahuan alam dan (f) ilmu pengetahuan sosial." an PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bab III bagian kedua kerangka dasar dan struktur kurikulum pasal 6 ayat 1. Jika Kemendikbud bersikeras untuk menghapus,
boleh jadi akan berpotensi digugat melalui judicial review. Seyogianya mata pelajaran IPA dan IPS untuk jenjang SD-SMP tetap harus dijadikan disiplin ilmu tersendiri bukan tematik, integrative science, dan integrative social studies. Karena, paradigma keilmuannya dan standar kompetensinya berbeda sehingga membutuhkan pendalaman dengan sudut pandang belajar dengan mata pelajaran tersebut bukan mata pelajaran lain. Penggabungan ini berpotensi menggerus standar kompetensi mata pelajaran pasangannya, karena arah pengajarannya tidak fokus. Di termin lain, disiplin ilmu IPA dan IPS di jenjang SMP dapat dijadikan fondasi untuk mengambil salah satu jurusan di SMA. Meskipun wacananya penjurusan di SMA akan dihapus, tetapi menurut penulis, penjurusan tersebut penting dan harus tetap ada sebagai pijakan keilmuan untuk mengambil konsentransi jurusan ketika di perguruan tinggi. Bagaimanapun, kepakaran dan spesifikasi keilmuan sangat penting. Karena, ke depan peserta didik dituntut mempunyai kecerdasan sesuai dengan kepakaran, bakat, dan minatnya. ***
Penulis adalah Direktur Eksekutif Pusaka Pendidikan UNY.
Kesiapan Wajib Belajar 12 Tahun PADA tahun 2013, Kemendikbud akan mulai menjalankan kebijakan baru terkait upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Tanah Air melalui beberapa program. Di antaranya Pendidikan Menengah Universal (PMU), atau dikenal dengan 'rintisan wajib belajar 12 tahun'. Menurut Mendikbud Mohammad Nuh, alasan pemerintah segera menggulirkan program PMU adalah untuk menyukseskan program wajib belajar 12 tahun. (Kompas, 7/1/2013). Mulai tahun 2010-2035 Indonesia dianugerahi bonus demografi. Dalam rentang waktu itu, di Indonesia, terjadi puncak pertumbuhan populasi usia produktif. Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Menteri Nuh menyampaikan terdapat bonus demografi untuk Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2035. Artinya, sepanjang rentang tahun ini terdapat kumpulan peserta didik usia potensial dan produktif. PMU juga ditempatkan sebagai program lanjutan setelah pemerintah memberi klaim sukses pada pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Terdapat tiga sasaran utama program PMU. Pertama, untuk mendongkrak angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah. Setelah akses lebih terbuka, masyarakat akan didorong untuk menuntaskan pendidikan minimal sampai 12 tahun. Targetnya, APK pendidikan menengah pada 2020 akan mencapai 97 persen. Tanpa PMU, pertumbuhan APK akan jauh lebih lambat dan diprediksi baru akan mencapai 97 persen sekitar tahun 2040. Kedua, dengan adanya pro-
d
n
Surat Pembaca
Bolehkah Iklan di Dinding Ruko? SELAMA ini saya sering menyaksikan banyak iklan produk yang dibuat di dinding-dinding rumah toko (Ruko) di Kota Pekanbaru. Entah saya yang belum tahu kalau itu ada aturan, termasuk pembayaran pajaknya, atau memang belum ada aturan sama sekali. Anggapan saya ini karena diperkirakan cukup banyak masyarakat yang belum tahu tentang aturan tersebut. Kalau dilihat dari segi efektifitasnya memang sangat efektif, karena tidak mengganggu areal jalan. Tetapi bagaimana dengan aturannya?
4 Febuari 2013/23 Rabiul Awal1434 H
Integrative Science Kurikulum 2013
TAJUK
P o
OPINI
Saya sebagai warga Kota Pekanbaru berharap Pemko Pekanbaru mau mengeskposnya secara resmi, apakah ada pajaknya masuk ke kas daerah Pemko Pekanbaru atau tidak sama sekali. Kalau ada, haruslah diekspos dan sebaliknya kalau tidak, haruslah dihentikan segera. Karena tak menguntungkan kepada daerah. Sekali lagi saya mohon Pemko Pekanbaru mengeksposnya di media massa. Terimakasih. Miko Jalan Pokat, Pekanbaru
gram PMU, maka akan memperkecil disparitas antarkabupaten-kota. Saat ini, sebanyak 71 kabupaten-kota masih memiliki APK kurang dari 50 persen. Itu belum termasuk 255 kabupaten-kota, yang APK pendidikan menengahnya ada di bawah ratarata nasional (70 persen). Tanpa PMU, maka APK 97 persen itu baru kesampaian pada 2040, namun dengan PMU kita bisa mencapainya di tahun 2020. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi besar-besaran melalui program PMU dan dimulai pada 2013 mendatang melalui rehabilitasi sekolah, pembangunan sekolah dan ruang kelas baru. Ketiga, memperbaiki komposisi SMA dan SMK. Para lulusan SMP akan memiliki akses lebih luas untuk melanjutkan pendidikan setelah pemerintah melakukan rehabilitasi, dan pembangunan sekolah serta ruang kelas baru. Maka, pemerintah perlu mendorong peserta didik untuk masuk ke SMK guna menyiapkan sumber daya pekerja yang lebih terampil. Pemerintah juga akan mengadakan 216 unit sekolah baru dan lebih dari 4.550 ruang kelas baru SMA/SMK/SMLB. Lalu, rehabilitasi sekitar 23.000 ruang kelas SMA/SMK yang rusak berat dan sebanyak 30.350 ruang kelas SD/SMP yang rusak sedang.
Oleh Susi Wulandari Selanjutnya, pemerintah perlu melanjutkan penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) bagi sekitar 14,3 juta siswa/mahasiswa dan memberikan beasiswa prestasi bagi sekitar 220.000 siswa/mahasiswa. Pada tahun 2011 anggaran pendidikan telah mencapai Rp266,9 triliun. Tahun 2012 meningkat menjadi Rp310,8 triliun dan tahun 2013 mendatang direncanakan sebesar Rp331,8 triliun atau naik 6,7 persen. Namun, kita perlu mempertanyakan kelayakan pelaksanaan program wajib belajar (wajar) 12 Tahun. Pasalnya, program rintisan Pendidikan Menengah Universal (PMU) ini tak wajar untuk dimulai karena masih menyisakan "pekerjaan rumah" dalam program sebelumnya, yakni wajib belajar 9 tahun. Program wajar 9 tahun masih sesungguhnya belum tuntas. Program itu hanya mengurangi angka melek huruf dan angka partisipasi kasarnya saja, tetapi secara kualitas, pendidikan wajar 9 tahun belum berkualitas. Pendidikan dasar di dalam negeri masih terbengkalai meski pemerintah telah mengklaim bahwa program wajar 9 tahun telah rampung secara kuantitatif dengan ditunjukkannya Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mencapai 98 persen. Kekurangan jumlah guru di SMK
akan terjadi saat PMU digulirkan. Indonesia kekurangan 40.000 guru kejuruan pada 2012. Jika PMU diterapkan pada 2013, maka kekurangannya akan bertambah 15.000.Selain guru kejuruan, guru lain yang kekurangan adalah guru kesenian dan olahraga. Kebutuhan guru akan semakin banyak pada tahuntahun mendatang karena pembangunan sekolah baru. Selain kekurangan guru, masalah lainnya adalah kualitas guru karena masih banyak ditemukan guru lulusan SMA mengajar di SMA. Terutama di Indonesia bagian timur. Guru yang berlebih itu adalah guru kimia, berlebih sekitar 10.000 guru. Guru SMA mungkin tak akan kurang karena jumlahnya masih berlebih. Tapi untuk SMK, gurunya masih belum menutupi kebutuhan nasional. Kekurangan guru SMK terjadi karena pemerintah akan mendorong pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) secara lebih masif. Dalam rangka menyiapkan berjalannya PMU, tahun ini pemerintah telah membangun sekitar 100 USB dan sembilan ribu RKB melalui APBN dan APBN Perubahan 2012. Tahun depan, rencananya akan ada penambahan 216 USB dan 4500 RKB di jenjang pendidikan menengah. Saat ini, jumlah SMA dan SMK
berbanding 51 persen dan 49 persen. Mulai tahun ini, alokasi pengadaan fasilitas lebih condong ke SMK menyusul keluarnya program afirmasi khusus, yakni 60 persen untuk pembangunan RKB, sementara sisanya menjadi milik SMA. Pemerintah pusat memang tidak bisa mengintervensi secara langsung anggaran di era otonomi daerah. Akan tetapi, pemberian penghargaan merupakan siasat lain untuk mengatasi persoalan tersebut. Secara politis sangat mahal biayanya untuk mewujudkan program PMU, tetapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjadikannya sebagai program nasional. Istilah PMU diambil sebagai rintisan karena belum adanya peraturan perundangan yang menetapkan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah saat ini sedang menyiapkan amandemen UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 sebagai payung hukum yang kokoh untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Semoga dengan adanya PMU, ke depan bangsa ini semakin cerdas dan bermartabat. Saatnya Wajar 12 tahun. ***
Penulis adalah pengajar TK Islam Mellatena, aktivis Walisongo English Club IAIN Walisongo Semarang.
Kolom Kami
Apa Benar PD Inginkan Buah yang Matang ? BLUSUKAN yang dilakukan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kabupaten Rokan Hulu, Drs H Achmad MSi yang saat menjabat Bupati Rokan Hulu ke luar wilayah kekuasaanya, sedikit banyak tentu membuat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD PD) Provinsi Riau, Drs Raja Mambang Mit, galau. Mengapa tidak, karena Achmad dalam road shownya di beberapa kabupaten dan kota justru membesarkan dirinya, bukan Raja Mambang Mit sebagai Ketua DPD PD Riau. Selaku Ketua DPD PD Provinsi Riau, Mambang Mit terkesan tak berdaya menghentikan semua sepak terjang Achmad. Jangankan memberi kartu kuning sekedar menyemprit saja dia tak bertaji. Padahal, dalam kunjungannya ke Harian Vokal ia mengaku gerakan massa beberapa hari lalu yang ingin mendongkelnya dari tampuk kekuasaan PDP PD melalui Musdalub adalah massanya Achmad. Namun, dia tetap santai. Sebab, Mambang Mit mengaku dirinya didukung DPP. Mambang Mit menganalogikan pertarungan sesama kader
i
S
PD untuk mendapat simpati DPP,ibarat pohon yang ada bunga, dan buahnya. Katanya di Pohon itu kini ada bunga, buah yang masih muda dan ada buah yang sudah matang. Jika dipetik bunganya tentu tak bisa dimakan, demikian juga dengan buah yang belum matang tentu rasanya tak enak dan bibir kena getah. Tentu orang lebih suka memetik buah yang sudah matang. Berdasarkan analogi itu, Mambang Mit memposisikan dirinya sebagai buah yang masak, enak dan guri dan menjadi pilihan DPP. Dengan demikian secara tak langsung Mambang Mit menempatkan Ahmad sebagai buah yang masih muda dan tak disuka. Tetapi, jangan lupa. Melihat cara DPP menimang, sama dengan seorang ibu saat menjatuhkan kasih sayangnya kepada salah satu dari dua anaknya. Si ibu akan melihat dari segala arah tabiat dan sopan santun si anak. Celakanya, jika si ibu tengah hamil muda, penilaiannya sering subjektif. Biasanya seorang perempuan hamil permintaanya aneh-aneh. Saat musim duren dia minta mangga.
Dewan Redaksi Redaksi: H Yusrizal Koto, Tun Akhyar, Hasan Basril, Hj. Bety Marlina, Gerri Nasri. Pelaksana: Ridwan Alkalam. Koo Koorr dinator Liputan Liputan: Budi Ombusdmen: H. Aji Dheri. Redaktur Pelaksana Suseno. Redaktur Redaktur: Idrus Yamin, Bakhtaruddin, Delfi Indra, Zukri Subayang, Marzuli Adi, Fitri Mayani, Saaduddin Badra. Reporter Reporter: Andika, Dairul Riyadi, Adek Hernita, Ryan Yutri Varios, Zulfikri, Indra Jaya, Abdul Mutholib, Mokhtiar, Zulkifli, Mayonal Putra. Sekreta ris Redaksi: Desi Arsianti. Sekretaris Biro Daerah: Dumai Dumai: Parno Sali (Kepala), Yusrhel, Vernando. Pelalawan Pelalawan: Pandapotan Marpaung (Kepala), Giona Puga, Farikhin. Siak: Zulfahmi (Kepala), Soleman. Bengkalis Bengkalis: Andrias (Kepala). Indragiri Hilir Hilir: Mulyadi (Kepala), Muhamad Faisal. Indragiri Hulu Hulu: Prasetia (Kepala), Obrin B. Rokan Hilir Hilir: Asbinsyah Pasaribu (Kepala). Rokan Hulu Hulu: Paber Siahaan (Kepala), Maulana Ishaq. Kampar Kampar: Apriyaldi. Kuantan Singingi Singingi: Said Mustafa Husin (Kepala), Reflizar . Meranti: Sawaluddin (Kepala). Jakarta Jakarta: Syafruddin AL (Kepala), Surya Irawan, Daryadi Pribadi, Lenni Handayani. Perwajahan/Pracetak erwajahan/Pracetak: Pepen Prengky (Kepala), Andixer, Abdawiza, Rinto Harmiko, Zulqifli, Alib Destiyono, Idris Muchni, Hasan Sholihin.
Kalau ini kejadiannya, bisa repot. Bagaimana kalau ibu hamil itu ingin rujak, tentu pilihannya pada buah setengah masak bahkan yang masih muda, keras dan rasanya asam. Dan selaku kader yang militan, Achmad tentu sudah tahu keinginan sang ibu. Makanya, belum sepata katapun meluncur darimulutnya mundur sebagai cagubri dari PD. Lihat saja, hampir setiap hari Achmad melakukan konsolidasi ke berbagai daerah, nun... jauh di luar kekuasaanya. Di Rokan Hulu ia terus merapatkan barisan. Ia tak sungkan memasang target tri suskes, yakni sukses maju sebagai cagubri dan memenangkan Pilgub tahun ini, mempersiapkan kader untuk maju sebagai anggota legistalif pada Pemilu dan Pilpres 2014 mendatang. Sebagaimana Mambang Mit, Achmad juga sangat optimis bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menginginkan dirinya maju sebagai salah sau Cagubri 2013 dengan perahu Demokrat. Walaupun saat ini DPP belum memberikan sinyal, namun Achmad menyatakan, DPP akan me-
BAKHTARUDDIN Redaktur Harian Vokal ngacu hasil survey dan polling tingkat kesukaan masyarakat Riau terhadap sosok calon. Achmad punya gambaran, tak ada jaminan Ketua struktur di partai mendapat dukungan DPP mutlak maju sebagai calon gubenur maupun calon walikota atau bupati. Lihat saja di Sumut, dimana dukungan DPP PD diberikan bukan ke ketua strukturnya yang juga maju. Di Jawa Barat Pilgub diberikan ke Dede Yusuf yang bukan ketua struktur PD disana. Ach, apa benar Partai Demokrat menginginkan buah yang matang? (***)
Iklan: Harmen Fadly (Manajer), Zulkifli (Koordinator Iklan Pku), Jimmi Endrik (Staf Iklan), Soeparto HAR (Kepala Perwakilan Jakarta), Joni Ardikesuma (Manajer Iklan Jakarta), Edriwan (Koordinator Dumai-Duri), Yudia Martin (Adm. Iklan), Sartana (Desain Iklan). Perwakilan Jakarta : Soeparto Har (Kepala), Joni Ardi Kesuma (Manajer Iklan Jakarta). Kantor Biro Redaksi Jakarta Jakarta: Gedung IJW Lt.3 Jalan Proklamasi No.91 Jakarta Pusat 10320, Telp-Fax : 021-319 31117. Produksi: Feri Irawan, Prima Aldino, Hendra P, Marco MW, Suheri S, Suardi CS, Rudi A, Ilham M, Roy F, Alimi Wahid, Jupri Cahyono, Abdul Rahmad, Rahmad Suanto, Jamilus. Sirkulasi irkulasi: Nasruddin Syahri (Manajer), Bambang Ariyanto(Koordinator), Herianto, Dewi Susanti (Adm. Sirkulasi). Keuangan : Abdy Suhenda(Manajer), Willy Yasnita Zain (Adm Keuangan). TI: ukum Sudarmawan (Kepala), Bayu. Penasihat H Hukum ukum: Syamsul Rakan Chaniago SH,MH, Rudy P Tampubolon SH, Drs Mishar MSi, Zainal Abidin SH, Hasrizal. Alamat Redaksi umai Redaksi: Jalan Durian No.16F Telp 0761 - 863466 Kota Pekanbaru. Kantor D Dumai umai: Gedung YUBE Grup Jalan Cempedak No. 88 Dumai Telp 0765 - 439013. Percetakan: Jalan Palas Mekar Umban Sari No.9A Rumbai-Pekanbaru. Kantor Biro Iklan Jakarta Jakarta: Gedung Maya Indah Jalan Kramat Raya No.3 G Jakarta Pusat Telp (021) 3903112, Fax (021) /P ercetakan arif IIklan klan 3929630. Penerbit enerbit/P /Percetakan ercetakan:: PT. INTI VOKAL MEDIA.. T Tarif klan:: Bisnis/Produk Rp35.000/mm kolom (FC) Rp17.500/ (BW mm kolom(BW (BW); Sosial/Duka Cita/Ucapan Selamat : Rp10.000/mm kolom (FC) Rp5.000/mm kolom (BW) (BW); Iklan Baris : Rp15.000/baris (minimal 3 baris). Iklan Mini Kolom Rp50.000/terbit.
Redaksi Harian Pagi Vokal menerima tulisan, artikel, dari pembaca yang berisi usulan, saran dan kritikan yang membangun. Redaksi tidak memuat tulisan yang berisi hasutan, fitnah dan mengandung unsur SARA. Kirimkan tulisan anda melalui email: harianvokal@gmail.com atau antarkan langsung ke Kantor Redaksi Harian Pagi Vokal Jalan Durian No.16F Pekanbaru dan Gedung YUBE GROUP Jalan Cempedak No 88 Dumai. Perwajahan: RINTO HARMIKO