14
SELASA
HARIAN VOKAL
PELALAWAN 10 Januari 2012/16 Shafar 1433 H
LINTAS BMSDA Keluarkan SK PPTK PELALAWAN (VOKAL)-Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Pelalawan, Hasan Tua, MT, mengungkapkan, untuk mempercepat proses pelaksanaan proyek pembangunan tahun 2012, pihaknya telah menerbitkan SK penangangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), PPK, dan para panitia lelang proyek di dinas tersebut. “Baru-baru ini saya telah mengeluarkan SK bagi PPK, PPTK, dan panitia lelang proyek tahun ini. Saat ini kami sedang membahas penyusunan jumlah paket proyek dan pembahasan penyusunan dokumen seluruh mua proyek yang akan kami lelang pada minggu terakhir bulan ini,” ujar Hasan Tua pada wartawan, Senin (9/1). Menurutnya, pihaknya belum bisa mengumumkan jumlah paket proyek yang akan ditenderkan, karena penyusunannya masih dibahas, termasuk pembahas penyusunan semua dokumen. “Saya belum bisa memberitahu jumlah paket proyek tahun ini, karena semuanya sedang disusun, untuk persiapan proses lelang pada bulan ini,” terangnya. Namun dia memperkirakan, setidaknya dinasnya akan melelang paket sebesar Rp193 miliar, yang akan dilaksanakan akhir bulan ini. Paket proyek pembangunan pada dinas tersebut terdiri dari pengaspalan jalan, pengerasan jalan dengan kerikil, penimbunan jalan yang tersebar pada setiap kecamatan, kecuali Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar. Untuk daerah ini akan difokuskan pada proyek pembangunan turap, dam tebing, serta dam pengaman tebing pantai. “Jadi proyek pembangunan jalan yang akan dilaksanakan tahun ini panjangnya antara 2 km hingga 4 km pada setiap kecamatan, selain Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar,” jelas Hasan Tua. (mtc/del)
Banjir Surut, Kondisi Normal PANGKALAN KERINCI (VOKAL)-Setelah surutnya air yang menggenangi badan jalan dari Pangkalan Kerinci menuju Istana Sayap di Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, secara perlahan masyarakat mulai dapat melewatinya. Sebelumnya, selama 1 bulan lalu badan jalan ini selalu digenangi air hingga mencapai 1 meter. Menurut Camat Pelalawan, Kiki Syamputra, S.STP, Senin (9/1), saat ini jalan menuju Istana Sayap sudah bisa dilewati masyarakat, kendati masih ada sisa genangan air padatitik tertentu. ”Dua hari ini masyarakat bisa lewat, karena air sudah surut,” ujarnya kepada Vokal. Menurut Kiki, surutnya air itu akan mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat juga diharapkan akan kembali normal pasca banjir tersebut. “Namun yang lebih penting dari surutnya banjir itu adalah seluruh PNS, guru, serta tenaga kesehatan bisa kembali bekerja seperti biasa,” pungkasnya. (fkh)
NET
MAKAM RAJA-Makam Raja Pelalawan ini terdapat Kabupaten Pelalawan. Makam ini merupakan salah satu situs cagar budaya yang ada di kabupaten tersebut.
Komisi A Minta Pemkab Evaluasi Perda Nomor 11/2007 PANGKALANKERINCI(VOKAL)-Komisi A DPRD Pelalawan meminta Pemkab Pelalawan agar mengevaluasi Perda Nomor 11 Tahun 2007. Evaluasi tersebut harus dilakukan terkait penolakan 7 buah Perda Riau oleh Mendagri akhir November tahun 2011 lalu. Salah satu perda yang ditolak itu adalah Perda Nomor 11 tahun 2007. LAPORAN: GIONA PUGA/PELALAWAN
Perda tersebut terkait pembentukan 7 desa di Perlalawan, diantaranya Desa Bagan Limau, Desa Pesaguhan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkuk, Desa Lubuk Keranji Timur, serta 2 desa lainnya. “Konsekuensi hukum jika perda itu ditolak, maka pembentukan 7 desa di Kabupaten Pelalawan itu harus dievaluasi kembali. Yang menjadi pertanyaan, apa faktor penyebab penolakan perda itu, dan apakah pelaksanaan pembiayaan pembangunan yang telah
dianggarkan di APBD 2012 bisa dianulir. Oleh karena itu, Komisi A meminta pemda untuk menyampaikan hasil evaluasi dari Mendagri itu ke DPRD, serta segera dilakukan pembahasan dan langkah-langkah untuk mengatisipasi timbulnya persoalan hukum di 7 desa tersebut. Misalnya, pembatalan Desa Bagan Limau di Kecamatan Ukui itu akan menyebabkan proses administrasi pelayanan kemasyarakatan, pembangunan, dan pemerintahan harus dikembalikan ke desa induk. Begitupun dengan desa lainnya," tutur Ketua Komisi
A DPRD Pelalawan, H Abdul Anas Badrun, kepada Vokal, Senin (19/ 1) di ruang Komisi A. Menurutnya, Komisi A memandang, dengan dibatalkannya peraturan itu, harus segera diikuti dengan berbagai langkah antisipasi, sehingga sistem pelayanan administrasi pemerintahan tetap berjalan demi kepentingan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan. "Agar tidak terjadi stagnan, harus segera dibentuk tim penanganan permasalahan tersebut. Sekiranya dalam pelaksanaan pembentukan 7 desa tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dengan perundang-undangan, maka komisi A berharap proses pembentukan 7 desa tersebut, baik mengenai persyaratan berupa dukungan masyarakat,
BPD, rekomendasi dari kepala desa induk, rekomendasi camat, hingga terbentuknya desa tersebut, harus dilakukan pembahasan kembali," ujarnya. Dikatakan Badrun, dari 7 desa itu, hanya satu desa yang proses pembentukannya terdapat kejanggalan, yakni pembentukan Desa Bagan Limau. Sedangkan pembentukan desa lainnya dinilai tidak ada persoalan. Adapun permasalahan yang dimaksud, tidak diketahuinya kedudukan Desa Bagan Limau yang masuk ke dalam wilayah desa induk mana, apakah Desa Air Hitam, atau Desa Lubuk Kembang Bunga. "Melihat hasil proses pembentukannya, dimana dalam Perda Nomor 11 Tahun 2007, Desa Bagan Limau direkomendasikan oleh desa induknya Desa Lubuk
Kembang Bunga. Sementara menurut pemetaan dan kedudukannya, Desa Bagan Limau sebelumnya masuk ke dalam wilayah Desa Air Hitam. Inilah barang kali menurut Komisi A yang perlu dievaluasi, dimana proses pembentukan Desa Bagan Limau harus dikembalikan kedudukannya ke desa induk, sesuai dengan kenyataan dan keberadaanya," katanya. Hal senada juga disampaikan Sozifao Hia, anggota Komisi A lainnya. Menurutnya, kalau memang permasalahan tersebut sudah diketahui, maka secepatnya harus diselesaikan. "Kalau Desa Bagan Limau yang bermasalah, maka yang harus diselesaikan adalah masalah Desa Bagan limau saja. Sehingga desa lainnya tidak terganggu," pungkasnya.***
Miliki 519 Tenaga Honorer
Kantor Bupati
: 0761-7050053
Polres Pelalawan
: 0761-493800
Disdik Pelalawan Hentikan Pengangkatan Tenaga Honorer
Polsek Pangkalan Kerinci : 0761-493110 Pelayanan Gangguan PLN : 0761-493903 Pemadam Kebakaran
: 0761-7051113
RSUD Selasih
: 0761-7051003
RS Satya Isnani
: 0761-493903
RS Amelia Medika
: 0761-95348
Rumah Bersalin
: 0761-493380
Klinik Karya Medika
: 0761-493529
Pengadilan Negeri
: 0761-7050303
Kantor KUA
: 0761-7051048
NET
PUSTAKA KELILING-Untuk meningkatkan minat membaca para pelajar, Pemkab Pelalawan menggitakan perpustakaan keliling. Tampak para generasi muda di Pelalawan mendatangi mobil perpustakaan keliling.
PANGKALANKERINCI(VOKAL)-Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pelalawan saat ini memiliki 519 orang tenaga honorer. Para tenaga honorer itu tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Honor yang dibayarkan kepada mereka tidak semuanya dianggarkan dalam dana APBD Pelalawan, sebagian ada yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi. Demikian disampaikan Kepala Disdik Pelalawan, MD Rizal Abas, Senin (9/1). Menurutnya, saat ini pihaknya tidak ada lagi melakukan pengangkatan guru honor yang dibiayai dari dana APBD Pelalawan. “Ini sesuai dengan larangan pengangkatan tenaga honor oleh pemerintah pusat, yang penggajiannya dianggarkan dari APBD,” terangnya. MD Rizal juga menjelaskan,
meski pihaknya tidak lagi mengangkat guru honor yang gajinya dianggarkan dalam APBD Pelalawan, namun jika honor komite sekolah, hal itu adalah kewenangan pihak sekolah yang mengangkatnya. Karena gajinya merupakan kebijaksanaan sekolah tersebut. “Kalau guru honor komite di sekolah, itu kewenangan dari sekolah masing-masing. Kita hanya mendapatkan laporannya saja, bahwa di sekolah ini jumlah honornya sekian, di sekolah itu sekian,” ungkapnya. Saat ini saja, sambungnya, dari 519 guru honor yang ada di daerah itu, sebanyak 442 guru tidak tetat (GTT), gajinya bersumber dari dana APBD Provinsi. “Sementara untuk Guru Bantu Sementara (GBS) pusat yang dananya bersumber dari
APBN, hanya ada 12 orang saja,” tukasnya. Sementara untuk GTT Pemda Pelalawan sendiri, imbuhnya, hanya terdapat 65 guru honor yang honornya dianggarkan dari dana APBD Pelalawan. GTT itu berjumlah 28 orang, dan guru GTT SD plus berjumlah 9 orang. “Jumlah tenaga honor pemda itu kesemuanya tersebar pada seluruh kecamatan dan desa di daerah ini,” ujarnya. Selain itu, tambahnya, masih ada 24 orang guru kontrak yang berada di Yayasan Sekolah Bernas, serta 4 orang guru kontrak untuk agama Kristen. “Dari 4 orang guru kontrak agama Kristen ini, 3 orang diantaranya mengajar di Pangkalan Kerinci, dan 1 orang mengajar di Pangkalan Lesung,” sebutnya. (fkh)
Anggota Humas Pelalawan Diduga Gelapkan Anggaran Wartawan PELALAWAN (VOKAL)-Seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan berinisial AFR diduga memperkaya diri dengan membuat kegiatan fiktif. Oknum pegawai dari bagaian Humas Pemkab Pelalawan itu dituduh menggelapkan anggaran tahun 2011 sebesar Rp120 juta. Menurut sumber di Pemkab Pelalawan, menyebutkan, AFR diduga menggelapkan dana sebesar Rp120 juta melalui kegiatan akomodasi jurnalistik. Anggaran ini diperuntukan untuk kegiatan konferensi pers
dan transportasi wartawan yang melakukan tugas peliputan selama tahun 2011, dengan perincian, 100 orang juru warta akan mendapatkan masing-masing Rp100 ribu per bulan selama satu tahun. Jika ditotalkan, jumlahnya mencapai Rp120 juta. “Tetapi sumpah, itu tidak pernah disampaikan kepada siapa pun. Kinerjanya tersusun rapi, agar orang-ortang disekitar dirinya tidak tahu,” ujar sumber yang tidak mau menyebutkan namanya itu di sebuah kedai kopi di Pangkalan Kerinci. Pria berkulit putih ini men-
Penanggung Jawab/Redaktur: AKMAL KUTIANYIR
ceritakan, AFR diduga memalsukan nama, media, berikut tandatangan wartawan yang ada dalam lembaran kegiatan fiktif itu. Sebab, persyaratan untuk mencairkan anggaran tersebut harus menampilkan nama kegiatan, tujuan, hingga siapa saja orang-orang yang hadir yang dilihat dari paraf atau tandatangan kehadirannya. Lembaran itu juga berguna untuk menyusun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Bendahara Keuangan Pemkab Pelalawan. Kabag Humas Setdakab Pelalawan, Amir Efendi, yang dikonfirmasi baru-baru ini,
mengaku tidak tahu-menahu mengenai adanya program fiktif yang sudah dicairkan bawahannya itu. Menurutnya, semua anggaran yang melalui tandatangan Kabag Humas hanyalah kegiatan bernama Telaah Staf, dan selebihnya tidak ada. Menurutnya, untuk telaah staf yang ditandatanganinya, tidak pernah anggarannya melebihi Rp 50 juta. Sebab peruntukannya untuk kepentingan liputan sehari-hari serta akomodasi rapat yang dilaksanakan pejabat tertentu dengan wartawan. (mtc/del)
NET
ISTANA- Kabupaten Pelalawan memiliki ikon istana yang disebut Istana Pelalawan. Istana ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Assyaidi Syarif Hasim (1892—1930 M), raja ke-11 Kerajaan Pelalawan, tahun 1910. Perwajahan: ISKANDAR