Senin, 15 juni 2009
MUSDA GAPENSI
Nama Kandidat Mulai Bermunculan LUWUK-Meskipun hingga kini belum diketahui pasti kapan Musda (Musyawarah Daerah) Gapensi digelar. Namun sejumlah nama yang pantas memimpin Gapensi Kabupaten Banggai mulai mencuat kepermukaan. Mereka rata–rata adalah pengurus harian. Informasi yang dihimpun Luwuk Post, menyebutkan, pengurus harian yang berpeluang maju berjumlah 17 orang. Selain ketua Gapensi, mereka adalah Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendaraha dan Wakil Bendahara serta jajaran Wakil Ketua. Para pengurus harian Gapensi antaranya Sukri Djalumang, Ismanto Tjiatja, Najib Umar, Arif Tjatjo, Jemmy Najoan, Rully Tjatjo dan As’ad Imran. Selain itu ada sejumlah nama yang dinilai pantas memimpin Gapensi ke depan. Mereka adalah Jufri Mustatim dan Fathiyah Suryani Mile. Sukri Djalumang sendiri terinformasi masih memiliki peluang mengomandani Gapensi ke depan. Namun keberadaannya sebagai caleg DPRD Kabupaten Banggai dinilai bakal menjadi batu sandungan. Begitu juga dengan peluang Arif Tjatjo dinilai lemah lantaran dirinya sudah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai pada pemilu legislative lalu. Begitu juga kans Jemmy Najoan. Meskipun dinilai cakap, namun keberadaan Jemmy yang tidak menetap di Kota Luwuk dinilai bakal menjadi masalah utama ketika Jemmy mengomandani Gapensi ke depan. Karena itu banyak kalangan menilai diatas kertas yang memiliki peluang maju sebagai Ketua Gapensi adalah Sekrerarus Gapensi Ismantjo Tjiaja dan Wakil Sekretaris Najib Umar. Namun siapapun yang memimpin Gapensi ke depan, diharapkan dapat memberdayakan kontraktor serta dapat meningkatkan kesejahteraan kontraktor local. (ris)
DISCIKTAR Sambungan dari Hal 5 warga tidak sesuai dengan aturan. Selain ada yang dibangun diatas perbukitan terjal, ada juga bagian dari rumah warga
DUKUNGAN Sambungan dari Hal 5 Dukungan Bupati terhadap Ramli dinilai merupakan sikap tidak bijaksana. Isu yang dihimpun Luwuk Post, menyebutkan, dukungan Bupati Banggai terhadap Ramli Tongko benar-benar serius. Bahkan terinformasi, pengurus KNPI yang berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditekan agar mendukung pencalonan Ramli Tongko sebagai Ketua KNPI. “Mestinya Pak Bupati membiarkan pemuda menentukan pilihannya secara mandiri, tanpa harus diintervensi seperti ini,” tutur sumber Luwuk Post. Isu yang menyebutkan, pengurus
HTI Sambungan dari Hal 5 Sesungguhnya semua persoalan yang saat ini tengah dihadapi oleh dunia Islam, termasuk Indonesia, berpangkal pada tidak adanya kedaulatan asy-syari. Dengan kata lain, karena tidak diterapkannya system Islam di tengah-tengah masyarakat. Masalah utama ini kemudian memicu terjadinya berbagai persoalan ikutan, seperti kemiskinan, kebodohan, korupsi, kerusakan moral, kedzaliman, ketidakadilan, disintegrasi dan penjajahan dalam segala bentuknya,
MUBAZIR Sambungan dari Hal 5 kepada Luwuk Post beberapa waktu lalu mengatakan, proyek tersebut sudah selesai, se-hingga untuk penggunaannya sudah menjadi kewenangan instansi lain. Kata dia, dinas cipta karya hanya melaksanakan saja, sementara untuk pemanfaatannya sudhah diserahkan kepada pihak bagian asset di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Padahal, anggaran yang di-sedot oleh proyek tersebut terbilang besar. Secara rinci anggaran pembangunan rumah dinas Anggota DPRD Kabupaten Banggai tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Pada APBD tahun 2007 Pemda Kabupaten Banggai mengalokasikan anggaran senilai Rp81 juta untuk perencanaan desain pembangunan 20 unit rumah dinas DPRD. Untuk perencanaan desain 1 unit rumah dinas itu dianggarkan
WAKET Sambungan dari Hal 5 Post, menyebutkan, Kabupaten Banggai tidak lagi menjadi sasaran program transmigrasi baru lantaran pemda enggan menerima transmigran dari luar daerah. Hal ini menyebabkan Departemen Transmigrasi tidak lagi mengucurkan anggaran untuk program transmigran di daerah ini. Misalnya, Program Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. Program yang menyaratkan adanya daerah transmigrasi lama dan transmigrasi baru itu tidak jatuh ke Kabupaten Banggai lantaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banggai dikabarkan tidak merespons. Padahal program ter-sebut sangat cocok diarahkan ke Kecamatan Toili yang didukung oleh sumber daya alam yang memadai. Namun menurut Basri, pemda tidak
Halaman 6
Komisi A Bakal Temui Gubernur Terkait Pemekaran 10 Kecamatan
Pasar Unjulan
Pembangunan Pasar Unjulan Dicicil LUWUK-Urusan cicil mencicil barang ternyata tidak saja dilakukan orang per orang. Namun dalam urusan pembangunan, Pemda Banggai juga menggunakan prinsip cicil. Seperti yang terjadi pada program pembangunan pasar Unjulan, Kecamatan Luwuk. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Banggai, Nasrun Bandiong, mengaku heran dengan model kebijakan penganggaran yang dilakukan Pemda Banggai, khususnya dalam pembangunan
pasar unjulan. Pasalnya, hingga saat ini pasar tersebut masih belum bisa dimanfaatkan karena belum tuntas sama sekali. Kata dia, pada pembangunan tahap awal pemda mengalokasikan angaran untuk pembebasan lahan. Selanjutnya pada tahap kedua pembangunan kantor pasar, dan ketiga pembanunan los pasar. “Ternyata bukan cuma motor yang masyarakat cicil, dalam pembangunan juga Pemda melakukan cicil,” tutur Nasrun.
Menurut dia, Pemda mestinya mengalokasikan anggaran sekaligus, sehingga apa yang dibangun langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kata dia, saat ini meskipun los sudah dibangun, nantinya tetap saja tidak dapat dipergunakan, sebap pemda belum membuatkan jalan masuk. “Nan-tinya, apa yang dibangun pada tahap pertama, sudah rusak saat tahap terakhir selesai. Jadi sama saja tidak berguna,” pungkasnya. (far)
yang dibangun di atas drainase. Seperti yang tampak di drainase di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk. Ada bagian rumah yang dibangun diatas drainase. Staf Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai, Jabir
Lamataya, ST, mengatakan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai sudah melayangkan surat teguran terhadap warga yang membangun pemukiman diatas drainase. “Warga yang membangun rumah diatas drainase sudah ditegur. Disciktar
sudah mengeluarkan surat teguran,” katanya. Jabir mengatakan, dapur rumah warga yang dibangun diatas drainase di kompleks gereja katolik termasuk yang diperingati oleh Dinas Cipta Karya untuk dibongkar. “Sudah ada surat teguran dan
permintaan membongkar dapur itu,” katanya. Dia mengatakan, drainase tidak diperbolehkan menjadi lahan untuk pembangunan rumah. “Karena pasti sampah–sampah rumah tangga langsung dibuang ke dalam drainase,” tegasnya. (ris)
KNPI yang memiliki suara ditekan memang telah menyebar luas. Banyak kalangan menilai, tekanan Bupati Banggai terhadap PNS yang menjadi pengurus KNPI terutama para camat sangat efektif untuk memuluskan langkah Ramli Tongko menuju tampuk pimpinan KNPI ke depan. Mestinya, Bupati, kata sumber, memberikan dukungan terhadap semua tokoh pemuda yang maju sebagai calon Ketua KNPI. “Biar nanti pemuda dan forum Musda yang menentukan siapa yang layak menjadi Ketua KNPI,” tegas sumber yang mewanti-wanti namanya tidak disebut di koran. Meskipun telah mengantongi dukungan Bupati, namun menurut sumber dukungan tersebut bukan jaminan untuk memuluskan langkah Ramli Tongko
mengomandani ketua kNPI. “Bukan jaminan. Meskipun didukung oleh Bupati, tapi semua tergantung pada forum Musda,” kata sumber Luwuk Post, kemarin. Terpisah, salah seorang Wakil Ketua KNPI Kabupaten Banggai, Ariyanto Hakim, justru memiliki pandangan berbeda dengan dukungan yang konon diberikan Bupati terhadap Ramli Tongko. Menurut Anto_sapaan akrab aleg yang hobi berkacamata ini_ dukungan bupati bukan merupakan dukungan yang sempit dan semata –mata diberikan kepada Ramli Tongko. “ Menurut saya Pak Bupati tidak mungkin mengkotakkotakan pemuda dengan mendukung salah satu figur saja. Kebetulan saat ini baru Ramli Tongko yang sowan
kepadanya, sehingga baru dia yang mengantongi dukungan (baca izin) dari Pak Bupati,” tandasnya. Andaikata semua PNS yang mencalonkan diri sebagai Ketua KNPI menemui Bupati dan meminta izin untuk maju sebagai ketua KNPI maka Anto yakin Bupati Banggai akan memberikan izin. “Pak Bupati itu pimpinan daerah. Jadi kalau ada yang datang kepadanya dan meminta izin untuk maju pasti dia merespons,” tegasnya. Pendapat Ariyanto Hakim nampaknya ada benarnya. Sebab, Informasi yang dihimpun Luwuk Post, menyebutkan, dari sekian PNS yang mencalonkan diri maju sebagai Ketua KNPI baru Ramli Tongko yang meminta izin kepada Bupati Banggai. (ris)
IMM
baik penjajahan secara langsung seperti yang kini terjadi di Irak dan Afganistan, ataupun penjajahan secara tidak langsung yakni dibidang ekonomi dan politik. Ashar mengatakan, Islam saat ini hanya dipahami sekedar agama ritual belaka yakni seputar sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Padahal kata dia, Islam juga mengatur masalah politik, pendidikan, social dan ekonomi. Selain itu, hadir sebagai pemateri Ust. Moh. Muhaimin, S.S. Pada acara tersebut, Moh. Muhaimin, banyak memberikan gambaran-gambaran tentang bentuk pemerintahan Negara Islam,
mulai dari sestem pendidikan, politik luar negeri, politik dalam negeri, peradilan, pergaualan, dan sistem ekonomi berikut keunggulan dari sistem Islam itu sendiri. Moh. Muhaimin mengatakan, permasalahan yang membelit umat Islam saat ini, karena sistem yang diterapkan tidak berdasarkan sistem syariat Islam. Menurutnya, sistem kapitalisme yang di adopsi saat ini justru akan terus menimbulan kemiskinan dan kesenjangan diantara si kaya dan si miskin serta memicu berbagai permasalahan yang lain. Itu karena kapitalisme memandang bahwa kesejahteraan rakyat diukur
berdasarkan produksi bukan distribusi sehingga kemiskinan pun sulit dihindari. Berbeda dengan system Islam, system ekonomi Islam memandang tingkat kesejahteraan rakyat bukan berdasarkan produksi melainkan berdasarkan distribusi yang menyebabkan harta-harta tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja sehingga kesenjangan dan kemiskinan bisa di minimalisir. Muhaimin juga menjelaskan, apa-apa yang diadopsi oleh HTI tidak lain, kecuali dari Islam itu sendiri dan bertujuan untuk melanjutkan kehidupan Islam yang sesungguhnya. “Yakni penerapan syariah dalam daulah Khilafah,” paparnya. (Tr-04)
senilai Rp4.050.000. Sementara untuk pembangunan 20 unit rumah dinas itu, Pemda Banggai menggelontorkan anggaran senilai Rp 4 miliar lebih. Untuk 1 unit rumah dinas dibangun dengan anggara senilai Rp204 juta lebih. Selain itu, pemda tidak saja membangun rumah, namun juga membangun talud perumahan senilai Rp45.000.000 serta pembersihan dan penataan lokasi perumahan DPRD senilai Rp140.000.000. Pada tahun itu juga Pemda Kabupaten Banggai membangun 10 unit rumah dinas DPRD lagi, namun nilainya tidak sama dengan anggaran perumahan yang sebanyak 20 unit. Bila yang 20 unit dianggarkan Rp204 juta per unit, maka untuk yang 10 unit ini pemda mengalokasikan Rp159.720.700 per unit atau senilai Rp1,5 miliar untuk 10 unit. Anggaran terakhir yang digelontorkan adalah untuk pembuatan pagar rumah dinas DPRD. Meskipun belum dipergunakan, Pemda tetap mengalokaskan
anggaran senilai Rp400 juta lebih untuk membangun pagar, yang di-alokasikan pada APBD tahun 2009, dan kini sedang dikerjakan. Bila ditotalkan segala anggaran yang disedot dalam persiapan, pembangunan dan penataan rumah dinas DPRD Banggai itu, Pemda Banggai menghabiskan sekitar Rp6,3miliar dalam APBD. TIDAK LENGKAP Saat ini, proyek pemba-ngunan rumah dinas DPRD Banggai itu bukan saja mubazir karena tidak dipergunakan, namun juga mengundang tanda tanya besar. Pasalnya, jumlah rumah yang dibangun tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam APBD sebagaimana juga yang disampaikan dalam LKPJ Bupati Banggai tahun 2008 untuk APBD 2007. Dalam alokasi anggaran, Pemda mengangalikasikan anggaran pembangunan untuk 30 unit rumah dinas, namun pada kenya-taannya, rumah dinas
yang ada di okmpek BTN itu hanya sebanyak 22 unit saja. Padahal dalam kokumen APBD Banggai 2007 disebutkan pembangunan rumah dinas itu dibangun dalam dua kali penganggaran, yakni anggaran untuk rumah dinas sebanayk 20 unit senilai Rp 4 miliar lebih, dan anggaran pembangunan rumah dinas DPRD sebanyak 10 unit senilai Rp 1,5 miliar lebih. Anehnya, dalam laporan keterangan pertanggung jawaban APBD 2007 yang juga sudah ditetapkan bersamasama de-ngan DPRD disebutkan, pembangunan rumah dinas DPRD Banggai, baik yang 20 unit maupun yang 10 unit dise-butkan terealisasi 100 persen. Belum diketahui apakah Pemda Banggai membangun rumah dinas DPRD pada tahun 2007 itu pada dua lokasi perumahan yang berbeda. Yang jelas, untuk Rudis DPRD Banggai yang ada di kompek BTN saat ini hanya ada 22 unit saja.(far)
pernah mengusulkan program tersebut kepada DPRD sehingga tidak mendapatkan alokasi anggaran. “Seingat saya pemda tidak mengusulkan pro-gramnya, sehingga memang tidak mendapatkan alokasi anggaran,” katanya, belum lama ini. Basri menegaskan, dirinya dan DPRD pada dasarnya mendukung program–program transmigrasi. Buktinya lanjut Rektor Unismuh ini DPRD menyetujui anggaran sebesar Rp 500 juta untuk mendukung transmigrasi lokal di Bone Bakal Kecamatan Lamala tahun 2008 lalu. “Tahun lalu kami anggarkan sekitar Rp 500 juta untuk translok di Bone Bakal Kecamatan Lamala, jadi kalau dibilang DPRD tidak mendukung itu sangat keliru,” tegasnya. Soal Program Pembangunan Kota Mandiri Terpadu yang mensyaratkan adanya unit transmigran baru akan menda-patkan dukungan dari DPRD jika pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Trans-migrasi mengusulkan
kepada DPRD Kabupaten Banggai. “Saya kira sepanjang Bupati mengusulkan dan itu layak, DPRD akan mendukung,” tandasnya. Senada dengannya, Anggota DPRD Kabupaten Banggai, Ariyanto Hakim, kepada Luwuk Post, mengatakan, DPRD merespons positif masuknya daerah transmigrasi baru di daerah ini. Alasan Anto_sapaan akrab-nya_ peran warga transmigrasi terhadap peningkatan ekonomi daerah tidak bisa cukup besar. “Tanpa mengabaikan peran dari penduduk lokal, jujur harus kita akui bahwa peningkatan ekonomi di Kabupaten Banggai tidak lepas dari peran warga transmigran,’ tegasnya. Anto mencontohkan pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Lamala, Bualemo, Bunta dan Toili tidak lepas dari peran para transmigrasi yang bermukim di wilayah itu. Karena itu lanjutnya, sangat tidak beralasan apabila pemerintah daerah tidak mendukung adanya program–program
transmigrasi baru. “Pembangunan daerah ini masih membutuhkan peran dari warga transmigran. Sehingga sangat naïf jika Bupati dan Pemda dinilai tidak mendukung program transmigrasi itu,” tegasnya. Anto menyatakan, pengharg-aan ketahanan pangan dari Presiden yang diterima Bupati Banggai di Boyolali juga tidak lepas dari keberhasilan warga transmigran di daratan Toili. “Karena itu tanpa mengecilkan peran dari penduduk asli harus kita akui, warga transmigran telah berperan mendukung peningkatan ekonomi daerah ini,” tegasnya. Secara pribadi dirinya menyatakan mendukung adanya program transmigrasi baru, termasuk program Pembangunan Kota Terpadu Mandiri jika pemerintah mengusulkannya. “ Saya kira teman–teman di komisi ke depan akan seperti itu, mendukung program – program transmigran, termasuk transmigran baru,” tuturnya.(ris)
Sambungan dari Hal 5 seorang pengurus IMM Cabang Luwuk,Fahri, kepada Luwuk Post pekan kemarin. “Kami mendukung kepada calon yang bukan birokrasi atau PNS,” tandas
ENAM Sambungan dari Hal 5 Ketua Mapancas Ramli Tongko, SSos, ST, MSI. Muchtar Kantu. Sekretaris KNPI Kabupaten Banggai, Safari Yunus, SE, MSi. Calon PMII Hi. Ramli Hasan, SAg. Calon dari HMI Muttaqin Suling serta Aiya Karim dari Himpunan Pemuda Alkhairat. Belakangan Drs. Alfian Djibran, MM disebut-sebut juga sudah mendaftarkan diri sebagai calon Ketua. Meski sudah diprediksi sebelumnya, namun kemunculan Alfian Djibran sebagai salah satu kandidat cukup mengejutkan. Sebab, Alfian sudah dua periode mengomandani KNPI Kabupaten Banggai. Sementara itu, jelang pelaksanaan Musda KNPI 27-28 Juni mendatang,
KANDIDAT Sambungan dari Hal 5 Idien Massa, Sabtu (13/6). Menurut Idien, kandidat Ketua KNPI Ramli Tongko, termasuk yang harus diperhitungkan menyusul adanya dukungan riil Bupati Banggai. Setidaknya, kata dia, statemen Bupati Banggai bisa mempengaruhi konstalasi Pengurus Kecamatan (PK) KNPI untuk memberikan dukungannya kepada Ramli
FP3 Sambungan dari Hal 5 dilakukan pembenahan orang-orang yang ada di dalamnya. “Untuk ketua dan sekretaris percayakan saja kepada Basri Sono dan Hadi Enteding, hanya struktur lainnya kelihatannya harus dilakukan penyegaran,” tuturnya. Azikin mengatakan, banyak alasan kenapa butuh penyegaran ditubuh FP3Sultim. Diantaranya sejumlah tokoh sudah ada yang meninggal dunia, begitu juga dengan perjalanan waktu yang cukup
FATHUR Sambungan dari Hal 5 kejuaraan yang dihelat sejak tanggal 8 sampai dengan 10 Juni tersebut. Takni satu atlit Kabupaten Banggai pada nomor kata putri harus didiskualifikasi panitia pelaksana. Penyebabnya karena tidak memenuhi syarat umur pada nomor tersebut. Ayah Fathur, Muh. Nasir Gobel kepada Luwuk Post mengaku, ini merupakan kejuaraan karate perdana bagi anaknya. Sebab sebelumnya, Fathur belum memiliki pengalaman, apalagi selevel regional. “Ini pengalaman pertama Fathur,” kata Nasir. Guru pada SMAN 1 Toili ini juga mengatakan, satu kelebihan Fathur tampil pada kejuaraan tersebut. Dirinya tidak punya beban. “Anak saya tampil tidak punya target. Bagi saya itu salah satu modalnya ketika bertanding. Hasilnya pun cukup maksimal,” ujar
LUWUK-DPRD Banggai merasa masih punya tanggung jawab besar untuk menggolkan pemekaran kecamatan. Buktinya, melalui Komisi A, para wakil rakyat yang lahir pada pemilu 2004 lalu ini akan menemui Gubernur Sulteng, HB. Paliudju untuk membicarakan Pekerjaan Rumah (PR) yang belum terselesaikan tersebut. Ketua Komisi A DPRD Banggai, H. Suryanto kepada Luwuk Post mengatakan, rencananya akhir bulan ini komisi yang dipimpinnya akan bertandang ke Palu untuk menemui Gubernur. “Jika tak ada aral melintang di akhir bulan ini kami akan menemui pak Gubernur guna menanyakan 10 kecamatan yang akan dimekarkan,” kata Suryanto. Ketua tim pemenangan Mega-Prabowo ini mengaku, pemekaran kecamatan ini merupakan PR bagi para aleg yang saat ini masih duduk. Sehingganya dia berharap sebelum menanggalkan jabatan sebagai wakil rakyat, hal ini harus dirampungkan. “Ini adalah PR. Jadi seyogianya harus diselesaikan,” kata Suryanto. Terkait persyaratan lanjut Ketua DPC PDI-P Kabupaten Banggai ini, tidak lagi menjadi persoalan. Sebab seluruh calon kecamatan yang diajukan telah
JALAN
Suryanto
memenuhi syarat. “Tak ada lagi kendala persyaratan teknis. Semua sudah terpenuhi,” katanya. Dia juga mengatakan, terlepas dari tujuan pemekaran yakni untuk memperpendek rentang kendali pembangunan serta demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemekaran kecamatan merupakan embrio pemekaran kabupaten dan kota Madya. “Saya kira banyak dampak positif jika pemekaran kecamatan dapat terpenuhi. Salah satunya untuk memuluskan pemekaran kabupaten dan kota madya,” ujar Suryanto. Sekadar mengingatkan, ada 10 kecamatan yang bakal dimekarkan. Kesepuluh kecamatan itu diantaranya, Toili Selatan (Kecamatan Toili), Sinorang (Batui), Saluan (gabungan Luwuk dan Kintom), Simpong (Luwuk), Minanga (Luwuk), Mantok (Lamala) serta Balantak Selatan (Balantak). (yan)
Soho. Ruas jalan depan kampus Akper itu lanjutnya akan diaspal hingga simpang tiga lapangan persibal dan ruas jalan Gunung Lompobatang.
“Dari simpang tiga depan kantor PDAM dan Akper akan diaspal hingga simpang tiga jalan pelita dan jalan Garuda,” terangnya. Sama seperti ruas jalan di bumi Mutiara dan Jalan Dewi Sartika. Ruas jalan S Batui, kata dia dikerjakan oleh CV.Victori Multi Karya. (ris)
Fahri. Bila melihat komposisi calon Ketua KNPI Kabupaten Banggai, dari empat kandidat yang secara resmi mendaftarkan di ke panitia adalah hanya Mutaqin Suling saja yang bukan PNS. Mutakin berasal dari kelompok independent dan bukan PNS. IMM memang tidak dengan tegas menyatakan dukungannya
kepada calon yang diajukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, hanya saja, bila Jufri Diko tidak ikut dalam suksesi kepemimpinan di tubuh KNPI, maka peluang Mutaqin untuk mendapatkan dukungan dari OKP yang menginginkan kepemimpinan dari luar PNS semakin terbuka.(far)
para calon Ketua terus menggencarkan lobi–lobi. Informasi yang dihimpun Luwuk Post, menye-butkan, selain melakukan pertemuan di teluk lalong, para tim sukses kandidat ketua juga telah melakukan pertemuan di rumah makan nelayan belum lama ini. Pertemuan digelar untuk menarik duku-ngan dari OKP-OKP maupun Ketua–Ketua PK KNPI. Ketua Stering Commite Musda KNPI Kabupaten Banggai, Sahrain Sibay yang dikonfirmasi Luwuk Post, mengakui sudah ada enam calon yang mendaftar. Namun menurut Sahraen, enam calon tersebut tidak termasuk Ketua KNPI Kabupaten Banggai, Drs. Alfian Djibran,MM. “Setahu saya Pak Alfian belum mendaftar,” kata Sahrain. Senada dengannya, Sekretaris Stering Comite, Muhtar Kantu menyebutkan hingga kini
baru ada enam kandidat yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua KNPI dan tidak termasuk Alfian Djibran. KNPI Harus Mandiri Sementara itu, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) seharusnya mandiri sehingga dapat di perhitungkan sebagai organisasi berhimpunnya pemuda. Hal itu diungkap Ketua Panwaslu Kabupaten Banggai. Suhartono SH, kepada Luwuk Post. Suhartono berharap KNPI tidak melibatkan diri dalam kegenitan kekuasaan terutama dalam menghadapi Pilpres. “Yang diharapkan dari KNPI bukan figur tapi fikirannya yang mampu dilaksanakan untuk masyarakat,” katanya. Untuk itu, katanya, pemuda harus menfokuskan perannya pada kegiatan – kegiatan kemasyarakatan. (ris/tr-07)
Tongko. “Biar tidak semua, tapi paling tidak statemen Bupati itu cukup mempengaruhi,” ujar Idien. Imbas pernyataan Bupati Banggai itu juga, kata dia, secara tidak langsung telah menyolidkan kekuatan “perlawanan” untuk mengarahkan dukungannya Safari Yunus. Namun, sambung Idien, kedua kekuatan kandidat tersebut dinilainya masih rapuh. Pasalnya, kekuatan OKP dan 13 PK KNPI tidak secara utuh memberikan dukungannya kepada kedua kandidat tersebut. “Kita lihat, 15 OKPI
punya 4 kandidat. Kekuatan kunci OKPI itu ada di Pak Jufri, Aiya Karim dan beberapa Kekuatan sayap PPP,” ungkapnya. Sementara, PK KNPI belum ada yang jelas mau kemana,” kata Ketua GMB. Dukungan riil OKP juga tidak jelas. Kabar yang menyebutkan FKPPI ke Safari Yunus juga belum final. “Saya kira, kalau FKPPI sudah ke Safari berarti Ramli Tongko bisa kempes,” tuturnya. Sehingga menurutnya, peta kekuatan tersebut harus bisa diimbangi oleh masing-masing kubu. [frm]
lama, telah banyak merubah keberadaan seseorang. Dicontohkan, Ketua Pokja Jakarta yang dipimpin Irianto Malingong, kini yang bersangkutan telah menjadi Bupati Bangkep dan tidak bisa lagi berkonsentrasi di Jakarta seperti awal-awal perjuangan. Dijelaskan, penyegaran pengurus FP3-Sultim bukan dimaksudkan untuk menghapuskan jejak langkah perjuangan yang sudah dilakukan dan pengorbakan yang sudah dilakukan semua pihak. Namun untuk kepentingan bersama, yakni untuk mempercepat terwujudnya pemben-
tukan Provinsi. “Ini untuk kepentingan kita bersama,” tuturnya. Ia menjelaskan momentum Pilpres yang semestinya dijadikan peluang untuk mengkomunikasikan secara politis dengan para petinggi di Jakarta, kini dilakukan semampunya saja. Padahal bila kekuatan perjuangan itu masih utuh sebagaimana semula, maka ia yakin Sultim akan dengan mudah di dorong. Begitu juga dengan keterbatasan anggaran yang kini dihadapi Sultim, akan menjadi ringan bila kebersaman dan kepedulian semua pihak masih kuat seperti awal-awal perjuangan. (far)
Nasir. Apakah puas dengan hasil itu? Pria yang akrab disapa Sir ini kembali berujar, karena ini pengalaman perdana tentu dirinya merasa puas. Apalagi untuk ukuran umur, Fathur paling mudah. Tak cuma itu saja dari sabuknya, Fathur juga paling rendah. “Saya kira ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan,” ujar pria yang doyan berolahraga bulu tangkis ini. Apa yang diraih Fathur patut mendapat simpatik. Betapa tidak, di tengah minimnya perhatian pemerintah terhadap cabang olahraga yang satu ini, namun Fathur mampu membawa nama harum daerah di tingkat regional. Apalagi umurnya paling mudah dari seluruh peserta yang ada. Memang olahraga di bumi Babasal ini, pasca Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) beberapa tahun lalu, gaungnya tak terdengar. Banyak Pengurus Kabupaten (Pengkab) yang tak lagi action. KONI pun sepertinya lepas tangan atas fenomena itu. Induknya seluruh
olahraga ini punya alasan klasik ketika persoalan ini dilontarkan. Tak jalannya program pembinaan olahraga adalah tanggung jawab Pengab. KONI hanya sebatas memediasi apa kebutuhan Pengkab. Begitu bunyi alasan KONI. Kabupaten Banggai sebenarnya punya cukup banyak potensi olahragawannya. Tak berlebihan jika daerah ini disebut lumbung olahraganya Sulteng. Hanya saja terbentur pada persoalan tidak adanya keseriusan pemerintah dalam melakukan proses pembinaan yang rutin. Akibatnya pun buruk. Meski atlit berpotensi berlimpah, namun sayang Kabupaten Banggai tak punya taring di daerah lain. Haruskah model pembinaan olaharaga yang ‘dingin’ seperti ini tetap dipertahankan? Ataukah terus saja pihakpihak yang bertanggung jawab atas pengembangan olahraga berdiam diri, ketika melihat atlitnya hengkang ke luar daerah dengan membawa prestasi buat daerah lain? Kita tunggu saja action KONI kedepan. (*)
Sambungan dari Hal 5