2 Nasional
MINGGU 19 APRIL 2009
Nama Akbar Tanjung Menguat ■ Saingi Kalla Sebagai Cawapres PG
PERSDA NETWORK/BIAN HARNANSA
KECAMAN - Sejumlah pamplet berisi kecaman terhadap pengurus DPP PPP masih tertempel di kantor DPP saat kader menduduki markas partai yang berada di Jalan Diponegoro sejak Jumat (17/4) lalu.
Konflik PPP Memanas
Suryadharma: Gerakan Itu Haram! JAKARTA, TRIBUN - Kisruh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) makin panas menyusul aksi pendudukan kantor DPP di Jalan Diponegoro, Jumat (17/4) lalu. Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali langsung mengecam keras aksi itu. Bahkan, dia menyebut aksi itu sebagai gerakan haram. “Gerakan itu haram. Ada yang ingin cepat-cepat berkuasa,” sebutnya dengan suara meninggi. Tak hanya itu, dia juga secara terbuka menuding Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Bachtiar Chamsyah berada di balik aksi itu. Tergetnya jelas yaitu mendesak diadakannya Musyawarah Luar Biasa (MLB) PPP. “Yang jelas, yang menggalang itu (MLB) pak Bachtiar Chamsyah. Itu tindakan indisipliner,” sebutnya. Pascapencontrengan 9 April, dan merosotnya suara PPP suasana internal PPP mulai memanas. Sesama kader juga mulai baku mulut secara terbuka. Puncaknya, tentu saja aksi pendudukan kantor DPP yang hungga kemarin sore masih dipenuhi puluha kader. Beberapa poster juga masih terpampang di lokasi. Satu di antaranya foto Suryadharma Ali dan Sekjen DPP, Irgan
Chairul Mahfiz yang dicoret silang warna merah. Surya mengungkapkan, keinginan MLB boleh saja, tapi harus dilaksanakan sesuai dengan AD/ART yaitu mendapat dukungan dua pertiga cabang maupun wilayah. Merespon kondisi itu, DPP PPP akan menggelar rapat Senin (20/4) besok. Menurut Irgan, rapat akan menelaah kondisi PPP pascapemilu dan menghadapi pilpres 2009, dan menghadirkan pengurus harian, MPP dan Majelis Pakar. Terpisah, pengamat politik Arbi Sanit menilai, kisruh PPP yang mengutup konflik antara Surya dengan Bachtiar Chamsyah akibat kekalahan PPP dalam pemilu. “Biasa lah, kalau sudah kalah saling tuding kesalahan, tidak ada yang mau bertanggungjawab,” kata Arbi. Menurutnya, konflik itu tidak lepas dari manuver-manuver keduanya. Sebelum pemilu, Bachtiar sudah merapat ke SBY, sedangkan Surya membentuk koalisi segitiga emas dengan PDIP-Golkar. “Jadi, keduanya ingin sama-sama diperhitungkan bisa jadi menteri lagi,” katanya. (persda network/js/yat/dtc)
Dugaan Penggelembungan Suara Caleg ■ Panwascam Laporkan PPK Wenang MANADO, TRIBUN - Kisruh penghitungan suara terus terjadi. Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Wenang bersama saksi parpol mendatangi Panwas Manado, Sabtu (18/4). Mereka melaporkan dugaan penggelembungan suara sejumlah caleg yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wenang. Mereka menduga PPK melakukan kecurangan. Pasalnya, saat rekapitulasi suara tak disertai formulir C1 dan plano di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Kotak suara di TPS Wenang Selatan, Pinaesaan, dan Calaca tidak ada dokumennya sama sekali,” ujar Ketua Panwascam Wenang Luther Lomo saat menyampaikan laporannya tadi malam. Indikasi kecurangan lanjutnya, kian kuat karena pihaknya bersama saksi parpol mendapati terjadi penggelembungan suara dalam formulir C1 dan plano untuk TPS di Teling bawah. Apalagi, rekapitulasi per-
hitungan suara PPK Wenang dilakukan secara tertutup, sehingga tidak transparan, tapi untuk beberapa caleg malah diizinkan masuk. “Padahal caleg tidak ada urusannya dengan rekapitulasi suara,” kata Rudi Londa, saksi dari Partai Merdeka. Kedatangan Conny Rumondor misalnya. Rudi mengatakan izin masuk dalam pleno tertutup yang dilakukan PPK justru mendatangkan curiga dibenak para saksi. “Padahal, saksi sering disuruh duduk tenang di tempat kami yang agak terpisah dari tempat PPK,” ujarnya. Rudi ditemani empat saksi parpol lainnya menuturkan, PPK sering mengancam mengeluarkan para saksi bila sering mengajukan keberatan. Termasuk, saat PPK tetap melakukan rekapitulasi perhitungan suara pada tanggal 17 April, hingga lewat tengah malam. “Saat itu sudah tidak ada saksi dan Panwascam. Tapi PPK beralasan mereka dikejar
waktu,” tutur Rudi sambil memastikan pihaknya mengantongi bukti untuk setiap pelanggaran yang mereka laporkan. Ketua Panwaslu Manado Christian Pangkey mengaku akan mempelajari kronologis kasusnya. “Kami juga akan meminta klarifikasi dari PPK dan aparat kepolisian yang berjaga di sana,” katanya, di hari yang sama.Bila terbukti benar, katanya, temuan akan diteruskan ke pihak yang berwajib. (gbu)
Penerbit: PT Manado Media Grafika Komisaris Utama: Agung Adi Prasetyo Komisaris: Asih Winanti Direktur Utama: Herman Darmo Direktur: Sentrijanto Pemimpin Umum: Herman Darmo Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Richard Nainggolan Redaktur Pelaksana: Fredrik A Mesakh Koordinator Liputan: Charles Komaling
JAKARTA, TRIBUN - Dua nama kini berkibar sebagai calon pendamping SBY pada pemilihan presiden (Pilpres) mendatang kalau Partai Golkar (PG) memang melabuhkan kapal koalisinya ke Partai Demokrat. Kedua nama itu ialah Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum PG dan Akbar Tanjung, mantan Ketua PG. Nama Jusuf Kalla setidaknya disebutkan Arbi Sanit, Pengamat Politik UI. Namun, meski tidak secara eksplisit disebut peluang Akbar Tanjung juga besar. Pasalnya, dia termasuk Tokoh Cipayung. Hal itu diungkapkan salah seorang pendiri Partai Demokrat, Hengky Luntungan yang kini duduk sebagai Sekjen Indonesia Bisa. Menurut dia, pendekatan dengan Kelompok Cipayung makin mantap, dan salah satu elemennya ialah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), tempat Akbar mengasah kemampuannya berpolitik. “Kalau nama tak usah disebut. Namun, kans cawapres Pak SBY memang kemungkinannya bukan yang masih menjabat ketua umum,” ungkapnya. Namun, lanjutnya, yang jelas dia bagian Kelompok Cipayung. Kans kelompok ini juga besar ketimbang yang lain, meski keputusan akhir tetap di SBY. Pasalnya, kelompok ini masih eksis sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah. Sebut saja HMI, GMNI, PMKRI. Di antara nama aktivisnya, Akbar Tanjung nama yang paling menonjol. Bak gayung bersambut,
Kalau nama tak usah disebut. Namun, kans cawapres Pak SBY memang kemungkinannya bukan yang masih menjabat ketua umum. HENGKY LUNTUNGAN Salah Satu Pendiri Partai Demokrats
nama Akbar seperti diungkapkan seorang petinggi PG, memang termasuk nama yang diusulkan sebagai cawapres ketika berkoalisi dengan SBY. Nama lain yang akan disodorkan Ketum PG, Jusuf Kalla, Agung Laksono, Sri Sultan Hamengkubuwono, Ketua Fraksi PG Priyo Budisantoso, Surya Paloh dan Aburizal Bakrie. Hengky menambahkan, dalam pemenangan Pilpres nanti seluruh elemen yang ada di kelompok Cipayung akan digerakkan, termasuk HMI. “Hanya segitu saja informasinya,” ucapnya. Anas Urbaningrum, tokoh HMI dan petinggi PD saat dikonfirmasi soal ini hanya memberikan jawaban implisit. Terpisah, Akbar menyebut tidak etis kalau PG hanya mengajukan nama cawapres saat berkoalisi dengan SBY mendatang. “Sebaiknya lebih dari satu nama, sehingga Pak SBY bisa memilih calon wapres sesuai dengan visi misinya,” kata Akbar di Makassar. Dia sendiri menyatakan siap jika memang ada peluang dan menjadi aspirasi kader. “Saya sudah siap mendampingi SBY dalam melaksanakan visi beliau lima tahun ke depan,” katanya. Wakil Ketua Dewan Pakar PG, Marzuki
Darrusman menilai Akbar lebih pantas menempati posisi cawapres ketimbang nama lain. Sebab Akbar, katanya, sudah beroleh dukungan 33 DPD Tingkat I. “Akbar lebih punya kemampuan membantu presiden dalam mengatur koalisi yang begitu majemuk,”
katanya. Apalagi hasil survei, nama Akbar hanya kalah dari JK. “Ya merujuk pada hasil polling internal tersebut,” imbuh dia. Dukungan itu satu di antaranya dari DPD PG Gorontalo. “DPD Golkar Gorontalo telah merekomendasikan nama saya untuk ikut seleksi kepemimpinan nasional di Rapimsus,” klaim Akbar. Ketua PG Gorontalo, Fadel Muhammad membenarkan. Menurutnya, koalisi dengan PD merupakan langkah tepat. (persda network/yat/viv/dtc)
Arbi Sanit Pengamat Politik UI,
Tergantung SBY MESKI Partai Golkar (PG) menyodorkan sejumlah nama alternatif cawapres, keputusan akhir tetap di capres Partai Demokrat (PD), SBY kalau memang berkoalisi dengan PD. Apalagi, belakangan nama Akbar Tanjung yang juga masuk dalam lima nama usulan cawapres PG mengklaim sudah mendapat dukungan 33 DPD. Namun, saya kira PG tak bisa memaksakan kehendaknya, karena yang tentukan siapa cawapres SBY ialah SBY sendiri. Penyodoran lima nama juga tak etis. Idealnya, PG sounding dulu apakah PD bersedia koalisi dengan PG, baru bicara cawapresnya. Kalau pola ini, saya lihat ada ketakutan PG lepas dari kekuasaan. Meski demikian, kalau memang berkoalisi dengan PG, maka peluangan pendamping SBY peluang besarnya masih JK. (persda network/js)
Angin Kencang Hadang Tim SAR ■ Penumpang Timika Air Dipastikan Tewas JAYAPURA, TRIBUN - Puingpuing pesawat Pilatus PC-6 Mimika Air sudah ditemukan di sekitar Gunung Gergaji, pegunungan Jayawijaya. Sembilan penumpang dan dua awak pesawat naas itu dipastikan tewas. Pilot Gustav yang menerbangkan pesawat Primair, melihat pecahan-pecahan pesawat saat melintas di atas kawasan itu. Ada asap mengepul di sekitar puing pesawat. Diperkirakan berasal dari api buatan masyarakat Sinak yang sudah tiba di lokasi. Pukul 09.25 WIT, Tim SAR juga berhasil menemukan
puing pesawat di lokasi yang memiliki ketinggian 12 ribu kaki di atas permukaan air laut. Namun mereka tidak bisa mendekat tiba-tiba cuaca memburuk. Tim SAR dihadang angin kencang. Upaya evakuasi korban terpaksa dihentikan. Tim SAR terpaksa kembali ke Kabupaten Ilaga (pemekaran Kabupaten Puncak Jaya) yang dijadikan pangkalan (base camp) sementara. “Helikopter milik PT Freeport yang digunakan untuk mencapai lokasi jatuhnya pesawat itu tidak bisa mendekat karena angin cukup kencang,” kata Wakil Bupati Puncak Jaya Hanock Ibo
yang dihubungi Antara dari Jayapura, Sabtu (18/4). Pesawat Mimika Air yang dipiloti Nay Linn Aung warga Myanmar dan co pilot Makmur, terbang dari Ilaga menuju Mulia, Jumat (17/4) pukul 10.15, dan dijadwalkan tiba di Distrik Mulia pukul 10.45. Sekitar 30 menit setelah take off, pesawat kehilangan kontak dengan bandara tujuan. Hampir empat jam kemudian ada pesawat milik misionaris AMA melintas, menangkap sinyal ELBA (emergency locater beacon aircraft) pesawat naas tersebut di sekitar Gunung Gergaji. Pesawat yang berangkat ke
Ilaga untuk mengambil berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2009. Sembilan penumpang yang menjadi korban kecelakaan udara itu adalah Martin Jitmau (Sekretaris KPU Puncak Jaya), Pdt Melkias Kiwa, Herman Senanfi (Ketua Panwaslu Puncak Jaya), Welem Ayaua, Lasarus Wonda, Ruben Murib, Dokter Emina Murib, dan dua orang anaknya yang masih balita. Pesawat Mimika Air milik Pemda Mimika, baru beroperasi November 2008. Dibeli seharga Rp 25 miliar dari GT Air. (ant)
Pelaksanaan UN Telan Rp 296,9 M JAKARTA, TRBUN - Pelaksanaan UN bagi siswa SMA dan sederajat ternyata membutuhkan biaya besar. Menurut Ketua Badan Standart Nasional Pendidikan (BSNP), untuk pelaksanaan ujian bagi siswa SMA tersebut sebesar 296,9 miliar. Dana tersebut, untuk membiayai pengawas, Tim Idependen (TI) dan biaya Scanning lembar jawaban
sebesar Rp 83 Miliar. Karena tim independen yang dibutuhkan untuk mengawasi pelaksanaan ujian tersebut sebanyak 55 ribu lebih. Termasuk sisanya, untuk biaya keperluan lain untuk mensukseskan pelaksanaan hajatan tahunan bagi siswa tersebut. “Ujian ini kan melibatkan banyak unsur. Maka dana pun banyak dibutuhkan,” kata Mungkin
Manajer Produksi: Agoes Soemarwah Staf Redaksi : Aswin D Lumintang, Hentje W Lumentut, Lodie A Tombeg, Stedy W Pude,Teddy HS Rugian, Taryono. Pemimpin Perusahaan: Triyoba Nataria Manajer Sirkulasi: Nursomsi Manajer Percetakan: Abdul Rahman Pj Manajer Iklan: Joane Marcelino Poli Pj Manajer Keuangan: Mecky Wurangian Pj Manajer PSDM dan Umum: Antonius Rawung
Eddy Wibowo, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara UN, kepada Persda Network (jaringan berita Tribun Manado) di Jakarta, Jumat (17/4). Lebih lanjut dia menjelaskan, dana tersebut bersumber dari pemerintah pusat. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi sekolah untuk memungut siswa untuk biaya ujian nasional tersebut. Peserta ujian nasional
tersebut, untuk siswa SMA dan sederajat sebanyak 3.567.472 siswa yang berasal dari seluruh sekolah di Indonesia. Jika masih ada kekurangan, diharapkan pemerintah daerah turut memberikan bantuan. Karena, pelaksanaan ujian tersebut untuk kepentingan semua pihak, termasuk pemerintah daerah juga wajib memberikan dukungan.(persda network/yls/coi)
Biro Jakarta: Uki M Kurdi (Kepala), Domu Ambarita (Wakil Kepala), Ade Mayasanto, Agung Budi Santoso, Antonius Bramantara, Budi Prasetyo, Bian Harnansa, Choirul Arifin, FX Ismanto, Heroe Baskoro, Hasanuddin Aco, Hendra Gunawan, Johnson Simanjuntak, Rachmat Hidayat, Sugiyarto, Yoni Iskandar, Yuli Sulistyawan Alamat Kantor: Jalan AA Maramis, Kairagi, Kecamatan Mapanget, Kota Manado Telepon: 0431-812777 (Hunting) Fax: 0431-815075. Berlangganan: 0811430123 4 dan 0431-815051 Alamat Biro Jakarta: Jalan Palmerah Selatan Nomor 3, Jakarta Pusat: 021-5483008, 021-5490666, 021-5480888, ext - 7635-7646, Fax 021-53699016
Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Tribun Manado membawa identitas dan tidak diperkenankan menerima pemberian apapun dari narasumber