cmyk
14
kalianda region
KAMIS 27 AGUSTUS 2009
Tribun Lampung
Kekosongan Rumdin Ketua DPRD Diragukan KALIANDA, TRIBUN - Ketua DPRD Lampung Selatan Siti Farida meragukan pernyataan Sumadi, mantan Ketua DPRD periode 2004-2009, mengenai fasilitas rumah dinas (rumdis) ketua DPRD Lamsel yang kosong dan segala kelengkapannya dibeli berdasarkan dana pribadi Sumadi. Menurutnya, rumdin ketua DPRD memiliki fasilitas yang sama dengan rumdin bupati. “Saya meragukan rumah dinas tersebut tidak ada fasilitas alatalat rumah tangga dan perlengkapan standar seperti kursi, karpet dan sebagainya. Apalagi rumah dinas ketua DPRD bersam-
pingan dengan rumdis bupati, jadi sudah sewajarnya keduanya mempunyai fasilitas yang sama, karena keduanya merupakan rumah rakyat,” kata Siti Farida, Rabu (26/8). Dia mengatakan, sebagai ketua dewan sementara dirinya merasa prihatin, sebab bagi ketua DPRD yang baru di satu sisi ditekan untuk mengisi kelengkapan rumdis. “Saya tidak mau mengisi Rumdin dengan meminta dana APBD, sehingga masyarakat memandang saya kurang baik. Dikhawatirkan masyarakat akan menganggap bahwa ketua DPRD saat ini menjadi penyebab kosongnya fasilitas
rumdis Ketua DPRD,” ujarnya. Siti mengaku, telah melakukan pengecekan ke rumdis tersebut, beberapa hari lalu. Di rumdis tersebut, aku Siti, hanya gorden di setiap jendela rumah, kursi satu set, tempat tidur, lemari, satu set meja dan kursi di ruang kerja, dan meja tulis. “Saya masih menunggu data inventaris dan laporan dari bagian umum rumah tangga sekretariat DPRD Lamsel. Kemudian akan dibuat berita acara keadaan rumdis sekarang, sehingga ke depannya tidak timbul dugaan-dugaan tertentu ketika ketua DPRD yang baru menempati rumdis tersebut,” ujarnya.(fer)
Dewan Prihatin dengan Program Randis Pihak eksekutif menjelaskan perlunya pembelian mobil dinas tersebut, sehingga kami mengesahkannya. Tapi, realisasi kendaraan tersebut dapat tertunda bila bupati menghendakinya ANTONI IMAM Mantan Wakil Ketua DPRD Lamsel periode 2004-2009
KALIANDA, TRIBUN - Program Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk pengadaan kendaraan dinas (randis) sebesar Rp 1 miliar, masing-masing Toyota Camry seharga Rp 600 juta dan Suzuki Grand Vitara jenis sport utility vehicle (SUV) senilai Rp 350 juta, menjadi perbincangan “hangat” di kalangan elite politik. Sejumlah wakil rakyat menyatakan keprihatinan atas pengadaan randis mewah di tengah defisitnya anggaran Pemkab Lamsel. Ketua DPRD Lamsel Sementara,
Siti Farida mengatakan, anggaran untuk pengadaan randis tersebut kurang tepat. Pasalnya, saat ini Lamsel mengalami defisit keuangan. “Saya pun sebagai ketua DPRD Lamsel, meski sementara, tidak akan mengusulkan kendaraan dinas ke paripurna bila Lamsel masih defisit seperti ini,” kata Siti Farida, Rabu (26/8). Siti yang mengaku prihatin dengan keadaan Lamsel saat ini mengatakan, dana untuk randis tersebut sebaiknya digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas seperti gedung olahraga (GOR) yang belum selesai. Alasannya, tahun 2010 mendatang Lamsel menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). “Ke depannya dana yang dianggap kurang penting (belum penting) akan dipangkas. Namun hal ini akan dimusyawarahkan bersama anggota DPRD lainnya,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sementara, Hendry Rosyadi mengatakan, mobil dinas mewah tersebut belum pantas untuk dianggarkan. “Memang miris melihat kenyataan tersebut. Tapi
mungkin ada dasar pemikiran lainnya, sehingga kendaraan tersebut masuk pada APBD-P. Hanya bupati dan bappeda yang tahu dasar pemikiran tersebut,” ujarnya. Pembahasan APBD-Perubahan tahun 2009 lalu, kata Mantan Wakil Ketua DPRD Lamsel periode 20042009 Antoni Imam, sempat menjadi perdebatan di tingkat panitia anggaran (panang). “Pihak eksekutif menjelaskan perlunya pembelian mobil dinas tersebut, sehingga kami mengesahkannya. Tapi, realisasi kendaraan tersebut dapat tertunda bila bupati menghendakinya,” jelasnya. Anggota DPRD Komiruddin mengatakan, pemerintah (eksekutif) harus arif dan bijaksana melihat kondisi Lamsel saat ini. Menurutnya, dana Rp 1 miliar itu lebih tepat digunakan untuk menutupi defisit anggaran. “Saya kira hal tersebut belum urgent, sebab fasilitas kendaraan roda empat yang ada masih layak dipakai. Saya mengharapkan dana tersebut lebih baik dialihkan untuk kepentingan lainnya, terutama menutupi defisit anggaran,” ujarnya.(fer)
2 Mobil Dewan Belum Dikembalikan KALIANDA, TRIBUN - Sebanyak 14 kendaraan dinas (randis) roda empat berbagai jenis dari anggota DPRD periode 2004-2009 telah dikembalikan ke sekretariat DPRD Lamsel. Tapi, dua kendaraan dinas roda empat, masingmasing digunakan Ketua DPRD sebelumnya dan Ketua Komisi D, belum dikembalikan. Dua sepeda motor merek Yamaha yang digunakan Ketua DPRD Lamsel Sumadi juga belum dikembalikan. Menurut Sekretaris Dewan Thoharuddin, mobil dinas tersebut dikembalikan seusai pelantikan anggota DPRD masa bhakti 2009-2014, pada 19 Agustus lalu. Saat itu, sekretariat DPRD membuat surat tentang penarikan tentang mobil dinas di setiap fraksi dan komisi. “Pada hari itu juga hampir semua fraksi dan komisi menyerahkan mobil dinasnya, hanya tinggal Komisi D yang
TRIBUN LAMPUNG/FERIKA OKWA ROMANTO
PENYERAHAN RANDIS - Salah satu wakil rakyat mengembalikan kendaraan dinas kepada sekretaris dewan. belum mengembalikan kendaraan dinasnya,” kata Thoharuddin. Sementara itu, mantan Ketua Komisi D, Z Arifin Tiang Negara saat dikonfirmasi via telepon, menyatakan sudah mengembalikan mobil tersebut, tetapi dalam
TRIBUN LAMPUNG/FERIKA OKWA ROMANTO
RAPAT PEMBENTUKAN FRAKSI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan mengadakan rapat untuk pembentukan fraksi-fraksi di DPRD periode 2009-2014. Rapat paripurna pembentukan fraksi akan diadakan pada 2 September mendatang. Pada rapat ini sempat terjadi perdebatan tentang UU Susduk yang akan diterapkan untuk pembentukan fraksi.
Hutan Lindung Rusak 100 Persen Dijarah dan Dikuasai Masyarakat
Jadi kesimpulannya, kerusakan hutan lindung mencapai 100 persen. Sedangkan luas hutan lindung di Lamsel sebanyak 42.346,96 ha. Kerusakan terjadi karena penggundulan dan pengalihan fungsi lahan menjadi kebun masyarakat AZNIL NOER Kepala Dinas Kehutanan Lampung Selatan
KALIANDA, TRIBUN - Kondisi Hutan Lindung di Lampung Selatan mengalami kerusakan hingga 100 persen. Kerusakan itu disebabkan perambahan oleh masyarakat. “Jadi semua hutan lindung yang ada di Lamsel sudah dijarah dan dikuasai oleh masyarakat. Namun kabupaten ini masih beruntung, karena hutan yang ada di Lamsel masih seluas 33,16 persen dari luas kabupaten,” kata Aznil Noer, Kepala Dinas Kehutanan Lampung Selatan. Hutan lindung di Lamsel terdapat di register 3 di Gunung Rajabasa, register 17 di Kecamatan Merbau Mataram, dan register 6 di Kecamatan Ketibung. Untuk hutan di register 3 jumlah kerusakan mencapai 20 persen, hutan di register 17 dan register 6 mengalami kerusakan 70 persen.
keadaan rusak. “Kami sudah memberitahukan kepada sekretariat DPRD Lamsel tentang mobil dinas untuk komisi D tersebut, dan pihak sekretariat sudah tahu kondisi mobil dinas tersebut,” pungkasnya.(fer)
Pilwabup Lamsel Terancam Gagal Terlaksana KALIANDA, TRIBUN - Pelaksaan pemilihan wakil bupati (pilwabup) Lamsel terancam gagal terlaksana. Pasalnya, sejumlah anggota dewan menolak adanya Pilwabup jilid tiga dengan alasan banyak pekerjaan dan tugas yang harus segera diselesaikan oleh DPRD. “Saya dan kemungkinan temanteman dewan yang lainnya menolak adanya Pilwabup jilid tiga, dan kemungkinan Bupati Lamsel tidak ada wakil. Alasannya, banyak pekerjaan dan tugas yang harus
segera diselesaikan, ditambah biaya untuk menggelar Pilwabup ulang cukup tinggi, sementara kondisi keuangan Lamsel defisit,” kata Ketua sementara DPRD Lamsel Siti Farida, Rabu (26/8). Namun, anggota DPRD dari PKS, M Taufik mengatakan, pilwabup ulang dapat terlaksana. “Kuncinya ada di fraksi-fraksi yang akan dibentuk. Jadi kemungkinan pilwabup ulang sangat besar,” ujarnya. Pendapat serupa disampaikan
anggota DPRD Lamsel Komiruddin, Menurutnya, pilwabup ulang harus digelar sesuai rujukan dari Mendagri melalui Gubernur Lampung. Meskipun sulit untuk dilaksanakan, namun harus diupayakan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah komunikasi dengan calon wakil bupati dan berkoordinasi dengan provinsi. “Namun untuk menggelar pilwabup tersebut, pimpinan DPRD harus definitif,” ujar Komiruddin.(fer)
news flash KOMPLOT AN CURAS DIGULUNG - Polsek Tanjungan KOMPLOTAN berhasil menggulung komplotan Sumanto Cs yang telah malang melintang melakukan pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Candipuro hingga Tanjung Bintang. Polisi terpaksa memuntahkan timah panas ke betis kanan dan telapak kaki kiri Sumanto. TRIBUN/TRI Nama Sumanto (30) didapat setelah Polsek Tanjungan menangkap Sujarwo dan Siswanto. Sumanto ditangkap di rumahnya, di Desa Umbul Keong Sidomulyo, Rabu (26/7) pukul 01.00 WIB. Saat penangkapan sempat terjadi aksi kejar-mengejar antara anggota polres dan Sumanto. Seusai diperiksa, Sumanto bersama dengan Sujarwo langsung dibawa ke RSUD Kalianda.
Sujarwo sendiri merupakan residivis yang sudah menjadi target Polsek Tanjungan. Ia juga yang menjadi otak dalam kelompok. Menurut salah satu anggota Polsek Tanjungan, perburuan terhadap kelompok Sujarwo Cs masih akan dilanjutkan, sebab masih ada satu nama (tri) yang menjadi target.(tri) TERDAKWA PEMBUNUH DIVONIS 14 TAHUN Majelis hakim yang diketuai Hosiana M Sidabalok didampingi Rio Destrado dan Diana F Lubis memvonis Nurdin Bin Bahtiar (21) dengan pidana penjara selama 14 tahun. Nurdin dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 340 KUHP yakni dengan sengaja dan terencana merampas nyawa orang lain. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Afri Erawati, SH menuntut pria tamatan SD ini dengan pidana penjara selama 15 tahun. Meski diganjar 14 tahun, terdakwa pembunuhan terhadap Mat Yani, warga Dusun Pubian Desa Kedaton, Kalianda ini tampak tenang dan bahkan dengan bangga menerima vonis ter(fer/tri) sebut.(fer/tri) cmyk
“Jadi kesimpulannya, kerusakan hutan lindung mencapai 100 persen. Sedangkan luas hutan lindung di Lamsel sebanyak 42.346,96 ha. Kerusakan terjadi karena penggundulan dan pengalihan fungsi lahan menjadi kebun masyarakat,” terang Aznil. Ia mengaku kesulitan untuk mengatasi dan menanggulangi kerusakan tersebut. Hal ini karena berbenturan dengan kepentingan sosial masyarakat. “Jadi posisi kami serba salah,” jawabnya. Masyarakat sebenarnya boleh memanfaatkan hutan lindung, asal yang diambil hanya buah dari tanamannya saja, sedangkan batang, getah, daun tidak diperkenankan diambil. Sedangkan untuk hutan produksi, masyarakat bisa memanfaatkan semuanya asal mau menggan-
tinya dengan tanaman lagi. “Inilah yang dimaksud hasil produksi hutan, mengambil dan menanamnya kembali. Jadi keberlangsungan tanaman ada terus,” kata Aznil. Aznil Noer lalu menjelaskan, karakter hutan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni hutan lindung, hutan produksi, dan taman nasional. Pengelompokkan itu berdasarkan topografi daratan. Topografi untuk hutan lindung yakni gelombang topografi berat, terdiri dari bukit-bukitan. Topografi untuk untuk hutan produksi adalah daratan topografi yang
datar, sehingga permukaan hutan rata. Sedangkan untuk topografi taman nasional tidak tergantung keduanya. Hanya saja, dalam hutan tersebut memiliki kekhasan flora dan faunanya. Untuk Lamsel taman nasional adalah Gunung Anak Krakatau. (tri)
Hutan lindung di Lamsel Di register 3 di Gunung
Rajabasa rusak 20 persen Di register 17 di Kecamatan Merbau Mataram rusak 70 persen Di register 6 di Kecamatan Ketibung rusak 70 persen
Program Gerhan Gagal KEPALA Dinas Kehutanan Lamsel, Aznil Noer mengatakan, Dinas Kehutanan (Dishut) pernah melakukan penanggulangan kerusakan hutan lindung, yakni dengan mengadakan program Gerakan Nasional untuk Hutan Lindung (Gerhan). Namun, kegiatan ini yang berjalan sejak tahun 2007 itu tidak dilanjutkan lagi. Pola yang diterapkan untuk menjalankan Gerham yakni pola multiyears, sebuah pola reboisasi yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga dikontrak oleh Dishut selama tiga tahun untuk mengadakan rebosisasi. Namun hingga kini usaha tersebut belum membuahkan hasil.(tri)