tribun bontang-sangatta
JUMAT 27 MEI 2011
17
PT KTE Resmi Dibubarkan ! Tanggungjawab Beralih ke Tim Likuidator SANGATTA, TRIBUN - PT Kutai Timur Energi (KTE) akhirnya resmi dibubarkan. Pembubaran dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kutai Timur Investama (KTI) selaku induk KTE, Rabu (25/ 5). Sebelum KTE dibubarkan, telah dibentuk Tim Likuidator yang akan merekapitulasi sekaligus mengambil alih berbagai asset maupun kewajiban PT KTE. Tim Likuidator ini selanjutnya bertanggungjawab atas berbagai asset maupun kewajiban KTE dalam masa tugas selama dua bulan. Ketua Tim Likuidator, Hamzah Dahlan, Kamis (26/ 5), mengatakan pembubaran KTE dilaksanakan dalam RUPS KTI. Pascapembubaran, tanggung jawab terhadap KTE beralih kepada Tim Likuidator. Tentang komposisi tim, Hamzah menjelaskan terdapat beberapa elemen dari pemerintah Kabupaten Kutim, dan juga beberapa personel KTE. “Saya yang menjadi ketua tim, wakilnya
Syukri Nur dari KTE. Sekretarisnya Nora Ramadhani dari Bagian Hukum Setkab,” katanya. Selain itu, ada pula anggota Tim Likuidator. dari Bagian Ekonomi dan Bagian TU Setkab. Plus perwakilan dari staf KTE. “Tim akan bertugas selama dua bulan,” kata Hamzah. Salah satu yang menjadi prioritas pascapembubaran KTE adalah kelanjutan pembangunan PLTGB. “Untuk PLTGB, sudah ada empat calon investor
bilamana KTE dibubarkan. Namun sebelum pembangunan dilanjutkan, harus dilakukan pemeriksaan yang benar-benar cermat terhadap kondisi KTE. Baik aspek teknis sipil maupun mesin,” katanya. Untuk penarikan berbagai unit usaha dari KTE, Hamzah mengatakan masih akan dibahas di internal tim. Bisa jadi akan ditarik tim likuidator. Namun bisa juga tetap beraktifitas, namun dalam pengawasan Tim Likuidator. (khc)
Tim akan Teliti Status Pegawai KTE PASCApembubaran PT Kutai Timur Energi (KTE) dalam RUPS KTI, muncul pertanyaan terhadap status para pegawai KTE. Apakah mereka akan di-PHK atau ada jalan lain. Ketua Tim Likuidator, Hamzah Dahlan, mengatakan pihaknya akan menelusuri berbagai rekam jejak kepegawaian KTE. Bagi yang memenuhi syarat sebagai pegawai akan dipenuhi berbagai haknya. “Bagi yang terdaftar secara resmi dalam rekrutmen pegawai KTE, maka akan dipenuhi berbagai hak-nya yang sempat tertunda secara profesional. Sedangkan bagi yang tidak memenuhi syarat rekrutmen, akan dibahas lebih lanjut. (khc)
66 IRT Ikuti Pelatihan Pengolahan Sampah
Isro Umarghani,Wakil Walikota Bontang
kegiatan mengolah sampah plastik, yakni dampak ekonomi bagi pengolahnya dan yang tidak kalah pentingnya kesadaran untuk tidak lagi menyepelekan sampah dengan membuangnya di sembarang tempat. “Pemerintah sangat mendukung kegiatan pelatihan seperti ini. Saya harap kedepan program seperti dikelolah lebih profesional sehinggan mampu membawa dampak ekonomi bagi pelakunya,” ujar Isro Umarghani, Kamis (26/5) kemarin. Menurut Wawali, program pelestarian lingkungan merupakan agenda besar yang harus ditangani secara terpadu dan melibatkan seluruh elemen. Program rehabilitasi lingkungan dengan melakukan penanaman pohon dan terumbu karang, tidak akan banyak menghasilkan manfaat selama warga masih gemar membuang sampah di sembarang tempat. Karenanya inovasi pengolahan limbah plastik menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai
Pemkot Tunda Proyek Kota Gas ! Khusus Tiga Kelurahan yang Dibiayai APBD Bontang
”Pemerintah sangat mendukung kegiatan pelatihan seperti ini. Saya harap kedepan program seperti dikelolah lebih profesional sehinggan mampu membawa dampak ekonomi bagi pelakunya,”
BONTANG, TRIBUN Pelatihan menjahit daur ulang limbah kantong plastik yang digelar PT Kaltim Parna Industri (KPI) bekerjasama dengan Forum Kota Sehat (Forkohat) Bontang, di Aula Kelurahan Loktuan Bontang, selama dua hari, Rabu-Kamis (25-26/5) berlangsung sukses. Sebanyak 66 peserta dari Kelompok Swadaya Mandiri(KSM) dan Dasawisma Bontang, sukses mengikuti pelatihan di bawah bimbingan instruktur Usaha Kecil Menengah (UKM) asal Yogyakarta. Selama pelatihan, para peserta yang mayoritas ibu rumah tangga diajarkan berbagai keterampilan mengolah sampah kantong plastik dan koran bekas menjadi peralatan multi fungsi, seperti, dompet, topi, tas belanja, taplak meja, rompi, hingga celemek. Wakil Walikota Bontang, Isro Umarghani, yang hadir menyaksikan proses pelatihan memberikan apresiasi kepada pelaksana dan seluruh peserta pelatihan. Menurutnya, paling tidak ada dua keuntungan besar yang bisa diraih dengan
TRIBUN KALTIM/KHOLISH CHERED
ANTRE - Kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sangatta antre sampai ke jalan. Krisis BBM cukup terasa di sebagian besar wilayah Kaltim dalam beberapa pekan terakhir.
DOK
beli perlu disebarluaskan. “Makanya pengolahan limbah saat ini menjadi perhatian serius dan komitmen Pemkot Bontang. Karena selain untuk peningkatan perekonomian, kegiatan ini juga mampu menciptakan lingkungan yang bersih,” katanya. Diakui, proses daur ulang limbah menjadi produk yang bisa digunakan bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dalam bentuk pemasaran agar beragam produk dari limbah tersebut dapat diserap oleh konsumen. “Saya kira tantangan kita kedepan adalah memberikan dukungan permodalan dan pemasaran agar produk dari limbah ini dapat diterima pasar,” tandasnya. (don)
BONTANG, TRIBUN Proyek pembangunan jaringan pipa gas di Bontang, yang rencananya dimulai tahun ini bakal tersendat. Walikota Bontang, Adi Darma mengatakan dari lima kelurahan yang menjadi pilot project pengembangan kota gas, tiga di antaranya akan ditunda pendanaannya dari APBD Bontang. Ketiga kelurahan tersebut adalah Kelurahan Telihan, Kelurahan Bontang Baru dan Kelurahan Tanjung Laut, seluruhnya di wilayah Kecamatan Bontang Utara. Sedangkan dua kelurahan yang tetap dilanjutkan pembangunannya yakni Kelurahan Gunung Api-Api dan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara. Kedua kelurahan ini didanai oleh APBN melalui Dirjen Migas. “Prinsipnya, proyek kota gas ini akan tetap dilanjutkan hanya saja tidak semuanya akan dilanjutkan pembangunan tahun ini. Dari lima kelurahan hanya dua yang lanjut tahun ini. Sisanya ditunda dulu,” ujar Walikota, kepada Tribun, Kamis (26/5). Dijelaskan, proyek kota gas di tiga kelurahan yang pendanaannya bersumber dari APBD Bontang terpaksa ditunda, lantaran besarnya alokasi dana yang diserap. Berdasarkan hasil Design Engineering Detail (DED) dari Dirjen Migas, alokasi dana yang diperlukan untuk membangun jaringan pipa gas di setiap kelurahan sekitar Rp 20 miliar atau Rp 60 miliar
untuk tiga kelurahan. Kebutuhan ini dinilai cukup besar, mengingat APBD Bontang diprediksi bakal mengalami defisit sekitar Rp350 miliar sampai Rp 400 miliar. Perkiraan defisit ini disebabkan rencana pendapatan APBD 2011 yang dipatok terlalu optimistis, yakni Rp 1,4 triliun dari angka ideal sekitar Rp 1 triliun. “Makanya proyek yang nilainya puluhan miliar kita tunda dulu proses pelelangannya, termasuk rencana pembangunan jaringan pipa gas yang didanai APBD itu,” paparnya Walikota.
Adi Darma memastikan rencana pemipaan gas untuk konsumsi rumah tangga akan tetap dilanjutkan secara bertahap. Proyek kota gas itu akan dibahas ulang dalam APBD- Perubahan, Agustus mendatang. Jika kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka pembangunan jaringan pipa di tiga kelurahan yang telah rampung DED-nya akan dilanjutkan. Sebaliknya, jika proyeksi pendapatan APBD tetap tidak tercapai, maka otomatis pilot project itu akan dihapus dalam APBD 2011, dan dibahas ulang tahun 2012
mendatang. “Yang pasti proyek itu akan kita lanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” bebernya. Khusus jaringan pipa gas yang dananya bersumber dari APBN, menurut Walikota, telah dilakukan penandatanganan (Memorandum of Understanding), antara Pemkot Bontang dengan Dirjen Migas. Saat ini, tahapan sudah memasuki proses lelang yang pelaksanaannya langsung ditangani oleh Dirjen Migas. “Untuk dua kelurahan yang didanai APBN tidak ada masalah,” tandasnya. (don)
Prediksi Pendapatan Meleset WAKIL Ketua DPRD Bontang Ma’ruf Effendi, mengatakan kebijakan pemerintah menunda proyek pipa gas untuk 3 Kelurahan di Bontang, sudah sewajarnya dilakukan. Sebab, proyeksi pendapatan APBD Bontang tahun ini yang dipatok Rp 1,4 triliun, berpotensi mengalami defisit sekitar Rp 350 sampai Rp 400 miliar. Potensi defisit ini disebabkan oleh melesetnya prediksi penerimaan dana perimbangan Migas tahun 2011. “Memang sebaiknya proyek besar itu ditunda karena prediksi pendapatan kita tahun ini meleset jauh,” ujar Ma’ruf Effendi, Kamis (26/5) kemarin. Ia menjelaskan, pada saat penyusunan APBD 2011, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) menyampaikan prediksi dana perimbangan Migas Bontang sekitar Rp 800 miliar lebih. Besarnya prediksi dana perimbangan Migas membuat DPRD menyetujui rencana pendapatan APBD 2011 sebesar Rp 1,4 triliun. Namun asumsi pendapatan yang sangat
optimis itu, seketika runtuh tatkala pemerintah mendapat surat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang dana perimbangan Migas. Berdasarkan PMK yang baru diterima sebulan terakhir, diketahui bahwa dana perimbangan Migas untuk Bontang hanya berkisar Rp 400 miliar lebih. Atas pertimbangan itulah, pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis, menunda sejumlah proyek besar yang nilainya puluhan miliar. “Kalau tetap mengacu pada rencana pendapatan awal, maka pemerintah menanggung defisit sekitar Rp 350 miliar sampai Rp 400 miliar, makanya kita sepakat menunda proyek besar yang tidak terlalu prioritas,” katanya. Pemerintah, kata Ma’ruf, memang tidak bisa memaksa untuk tetap menjalankan seluruh rencana program yang tertuang dalam APBD karena imbasnya bisa lebih buruk. Sekarang ini terbuka peluang bagi kontraktor menuntut pemerintah jika tidak bisa membiayai proyek yang sudah dilelang. (don)