16
tribun tenggarong-sendawar
JUMAT 22 APRIL 2011
Kucurkan Rp 84 M untuk 12 Gedung SENDAWAR, TRIBUN Dua hari seusai dilantik Gubernur Kaltim, Bupati Kubar Ismail Thomas meninjau 12 gedung kantor yang dibangun menggunakan APBD Kutai Barat (Kubar) sebesar Rp 84 miliar. Kamis (21/4), bupati mulai meninjau dari gedung kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) dan berakhir di gedung kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). Kali ini bupati didampingi Kabid Cipta Karya Dinas PU Silas Sinar, Site Manager Luhribu Naga Jaya Supri, Kabag Humas Nopandel dan Kasubag Protokol Kamius. Site Manager Luhribu Naga Jaya, Supri, memaparkan kepada bupati, pembangunan 12 gedung kantor ini telah mencapai 90 persen dan tinggal penyelesaian di
beberapa bagian seperti pemasangan pendingin ruangan dan listrik. Dijelaskannya, satu bangunan kantor berukuran 13 x 33 meter persegi dengan dua lantai. Setiap kantor dilengkapi mushola, kantin, dan parkiran. Satu gedung kantor juga memerlukan daya listrik sebesar 3.300 watt dan paling banyak digunakan untuk pendingin ruang. Perlu diketahui 12 gedung kantor itu terdiri dari Badan Kesbangpolinmas, Kantor Arsip Daerah, Dinas Sosial, Disperindagkop, Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Disnaker, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, BKD, Kantor Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Saat ini gedung yang telah ditempati yaitu Dinas Pertambangan. Sudah ditempati sebulan walaupun belum ada aliran listrik.(lex)
TRIBUN KALTIM/ALEX PARDEDE
Bupati Marah USAI meninjau 12 gedung kantor di kompleks perkantoran Bupati Kubar, Ismail Thomas melanjutkan perjalanan menuju kompleks rumah kantor (rukan) yang dibangun di simpang jalan masuk perkantoran
Sebulan Gotong-royong di 21 Kecamatan ● Kubar Tuan Rumah Bulbak Tingkat Provinsi Kaltim SENDAWAR, TRIBUN - Bulan Bakti (Bulbak) Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi Kalimantan Timur ke-39, Kabupaten Kutai Barat ditunjuk menjadi tuan rumah pada 29 April. Sedangkan kegiatan tingkat nasional dilaksanakan Mei 2011 di Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di Kota Pontianak. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Kampung (BPMPK), Imansyah Said, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21/4) menjelaskan, nantinya pencanangannya dilakukan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Kegiatannya berlangsung selama satu bulan penuh di 21 kecamatan. Menurut Imansyah, kegiatan ini untuk
memotivasi masyarakat membersihkan sarana dan prasarana yang juga sekaligus juga menjadi budaya masyarakat Indonesia. Kegiatan di masing-masing seperti membersihkan saranasarana kampung yang sifatnya gotong royong yang difasilitasi oleh pemerintahan kampung. “Makanya sangat diharapkan masyarakat dapat menyadari makna budaya gotong royong ini, sebab dalam sejarah merupakan budaya terbaik dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia,” ujarnya. Bagaimana persiapan Kubar? Imansyah mengaku telah melakukan rapat koordinasi dengan dinas kantor terkait. Adapun kegiatan pertama nantinya akan ada penanaman bibit pohon, dan akan dilakukan serentak di 21 kecamatan. (lex)
Perbaikan Jalan Poros Tenggarong-Samarinda Dikebut TENGGARONG, TRIBUN Untuk menyambut Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) yang kurang 1,5 bulan lagi, proyek perbaikan Jalan Poros TenggarongSamarinda pun dikebut. Ada 2 titik perbaikan jalan yang saat ini sedang digenjot pekerjaannya, yakni jalan poros KM 9 dan KM 12 akibat longsor dan amblas. “Kami memang sedang mengebut proyek perbaikan jalan poros TenggarongSamarinda. Pekerjaan tersebut ditargetkan bisa selesai pada akhir Mei 2011 mendatang, sebelum Penas KTNA digelar,” ujar Didi Ramyadi, Kepala Dinas PU Kukar kemarin. Dia mengemukakan, perbaikan dua titik jalan ini tidak menggunakan anggaran karena masih masuk dalam tahap pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor.
Sementara itu, lanjut Didi, akses jalan poros Kilometer 9 yang dua kali amblas bakal dibangun tiang pancang dari baja. Di atas tiang pancang itu bakal dibangun jalan, seperti semi jembatan atau jalan layang. “Akses jalan poros yang amblas sempat dikaji tim akademisi dari Universitas Parahiyangan. Dari kajian mereka, jalan amblas itu dikarenakan kondisi tanah yang labil sehingga membuat pondasi jalan tidak pas,” jelas Didi. Progres pekerjaan perbaikan akses jalan amblas ini mencapai 40 persen, sedangkan pemasangan tiang pancang 25 persen. “Proyek perbaikan akses jalan poros ini masuk dalam case program kami. Artinya, proyek ini terus dikebut sehingga dapat memenuhi target bisa rampung akhir Mei 2011 nanti,” ujarnya. Dia menambahkan,
TRIBUN KALTIM/ALEX PARDEDE
Bupati Kutai Barat (Kubar) Ismail Thomas meninjau proyek 12 gedung kantor yang telah rampung (kiri). Bupati tampak marah saat mengecek rukan (kanan).
pekerjaan perbaikan jalan dilakukan siang-malam. Dinas PU juga terus memantau setiap hari. Didi juga memastikan perbaikan jalan yang amblas memiliki kekuatan yang bertahan lama hingga puluhan tahun, kecuali ada bencana alam. Faktor cuaca hujan, diakuinya, menjadi kendala dalam proses pekerjaan perbaikan jalan. “Hujan juga tidak setiap hari turun. Sehingga saat musim panas, pekerjaan perbaikan jalan diteruskan kembali,” ujar Didi. Dia mengaku optimistis target perbaikan jalan bisa rampung sebelum pelaksanaan Penas KTNA. Sekadar diketahui, Penas KTNA akan digelar pada 18-23 Juni 2011 di Stadion Madya Aji Imbut Tenggarong Seberang. Ajang ini diikuti sekitar 30.000 orang peserta dari seluruh tanah air. Bahkan, rencananya acara ini bakal dibuka langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(top)
kantor bupati atau yang bersebelahan dengan gedung Pengadilan Negeri Kutai Barat. Rukan yang dibangun oleh kontraktor PT Bunga Tanjung berjumlah 40 pintu yang menelan dana sebesar Rp 29 miliar dari APBD Kubar yang merupakan proyek multiyears. Ketika tiba di rukan,
bupati kaget melihat besi di parkiran rusak dan copot dari lantai. Begitu juga saat melihat pengecatan tembok dan tiang tangga. “Tolong kontraktor kerjakan dengan baik. Jangan asal-asalan begini. Tolong laksanakan sesuai gambarnya,” tegas Thomas dengan nada meninggi. Sementara Kabid Cipta Karya Silas
Sinar mengatakan sudah berapakali mengingatkan kontraktor untuk menggantikan bagian yang diperiksa, namun sampai saat ini belum juga digantikan. Perlu diketahui, rukan yang dibangun sebanyak 40 unit ini akan dimanfaatkan untuk investor maupun pengusaha yang menanamkan modalnya di Kutai Barat.(lex)
Kukar Kekurangan Inspektur Tambang ● 10 Orang Awasi 105 Perusahaan TENGGARONG, TRIBUN Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kutai Kartanegara (Kukar) Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, saat ini Distamben Kukar masih kekurangan tenaga inspektur tambang. Distamben mesti melakukan pengawasan terhadap 105 perusahaan tambang yang telah memenuhi persyaratan lengkap, termasuk keberadaan Kepala Teknik Tambang (KTT). “Saat ini, Distamben Kukar hanya memiliki 10 orang tenaga inspektur tambang. Padahal, perusahaan tambang yang harus diawasi inspektur tambang berjumlah 105 perusahaan. Ini menjadi
kendala kami dalam hal pengawasan tambang,” ujar Taufik saat menjadi narasumber dalam acara Diskusi Tambang yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kartanegara, Kamis (21/4). Menurutnya, jumlah tenaga inspektur yang sangat terbatas tidak bisa sekaligus menjangkau perusahaan tambang yang tersebar di 18 kecamatan seKukar. Apalagi lanjut Taufik, tenaga inspektur yang ada belum sesuai standar yang diperlukan. “Mereka bukan inspektur tambang, tapi hanya pelaksana inspektur,” jelasnya. Dia menambahkan, solusi yang ditawarkan ke depan
dengan menambah inspektur tambang, termasuk meningkatkan kapasitas kemampuan mereka sesuai persyaratan yang diperlukan. Paling prinsip, kata Taufik, Distamben ingin memaksimalkan penggunaan citra satelit agar bisa mengawasi kegiatan tambang setiap hari. “Selama ini, tidak adanya citra satelit menjadi kendala dalam hal pengawasan usaha tambang,” ucapnya. Pembicara lainnya, Sekretaris Komisi I DPRD Kukar Sabir Nawir mengkritisi jumlah tenaga inspektur tambang di Distamben Kukar menjadi tidak rasional, dari 105 perusahaan tambang yang diawasi hanya 10 orang
Tak Percaya Ada Reklamasi DIVISI Pendidikan dan Riset Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Abdullah Naim mengaku tidak percaya ada perusahaan tambang di Kaltim yang bisa melakukan reklamasi dengan baik. Sebagian besar perusahaan tambang justru meninggalkan danau-danau besar setelah masa produksi mereka habis. “Saya tidak percaya ada perusahaan tambang yang mampu mereklamasi dengan baik setelah proses produksi mereka habis. Yang ada, perusahaan tersebut mening-
galkan lubang-lubang besar yang sangat tidak mungkin bisa direklamasi,” ujar Naim dalam Diskusi Tambang kemarin. Dia juga menilai, pemerintah sudah salah memilih sektor pertambangan sebagai penggerak roda perekonomian di Kukar. Menurut dia, kegiatan tambang justru merusak lingkungan, baik di darat maupun laut. Jatam juga merilis jumlah Kuasa Pertambangan (KP) di Kaltim mencapai 1.215 izin, dengan luas konsesi 4,4 juta hektare atau 22,1 persen dari luas
Provinsi Kaltim. “Pertambangan di Kukar juga sudah merusak lahan pertanian warga. Kantong-kantong pertanian juga dirusak oleh tambang, seperti kawasan Samboja, Muara Jawa, Loa Janan, Loa Kulu dan Sebulu,” ucap Naim. Dia mengatakan, kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang berdampak pada terjadinya banjir dan longsor. “Jadi, saya katakan banjir dan longsor yang kerap terjadi di Kaltim bukan bencana alam, tapi akibat perbuatan manusia sendiri,” tandasnya. (top)
inspektur tambang yang bertugas di lapangan. “Bagaimana mau bicara pengawasan tambang kalau jumlah tenaga instruktur berbanding jauh dengan jumlah perusahaan yang diawasi,” kata Sabir. Padahal, menurut dia, pola pengawasan perlu dilakukan secara kontinuitas. Dia mencontohkan Kecamatan Tabang yang tidak dapat terjangkau dengan mudah. Petugas inspektur tambang tidak mungkin setiap waktu mengawasi tambang di Tabang. “Seharusnya Distamben melakukan perhitungan rasio sebelum mengeluarkan izin usaha pertambangan. Jangan harap reklamasi atau perbaikan lingkungan bisa terwujud jika pola pengawasan tidak dilakukan secara kontinuitas dan ketat,” tuturnya. Dan, kata dia, perusahaan tambang yang sudah jelas melakukan pengrusakan lingkungan mesti dikenakan sanksi pidana. “Bahkan, inspektur yang tidak berani menegur perusahaan tambang yang jelas-jelas melakukan kerusakan lingkungan patut pula dipidanakan. Dalam hal ini, DPRD tidak bisa menjustifikasi karena sangat dibatasi undang-undang,” tambah Sabir. (top)