RABU, 12 MEI 2010
SMS CENTER/CALL CENTER GUBERNUR KALTIM : 3148
HALAMAN 24
Gubernur: Tingkatkan Kinerja Pemerintahan SAMARINDA – Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kembali mengingatkan seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan. Gubernur juga berharap dukungan seluruh aparatur pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mensukseskan pelaksanaan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan. “Program pembangunan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan anda. Karena itu, mari kita tingkatkan kinerja lebih baik lagi untuk sukses pembangunan Kaltim,” kata Awang Faroek di hadapan ratusan pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim pada acara Rapat Koordinasi Pemantapan Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Penataan Asset Barang Milik Daerah di ruang Ruhui Rahayu, Selasa (11/5). Kaltim kata Awang telah mendapat pengakuan pusat sebagai provinsi dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan terbaik secara nasional dengan nilai total 50,21. Nilai tersebut ditentukan dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Gu-
bernur berharap nilai Kaltim tidak melorot tahun ini, bahkan terus ditingkatkan. Semangat terus diberikan gubernur agar aparatur pemerintah terus menunjukkan kinerja yang lebih baik. Namun gubernur mengakui ada sejumlah hal yang masih harus diperbaiki, diantaranya tentang lemahnya target kinerja jangka tahunan dan target kinerja jang menengah. “Harus ada indikator outcomes yang jelas. Harus ada target kinerja yang jelas dalam waktu setahun dan jangka menengah. Jika target tidak bisa dicapai, itu namanya gagal. Misalnya Dinas PU, berapa kilometer target jalan yang harus dibangun tahun ini? Kalau ternyata tidak bisa dicapai, berarti gagal. Begitu juga dinas-dinas yang lain, semua harus jelas,” tegas Awang Faroek. Selain itu, gubernur juga mengungkapkan pentingnya seluruh aparatur memiliki pemahaman yang sama tentang tekad dan tujuan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan ditegaskan gubernur tak lepas dari dua persoalan
pokok yaitu bangunan demokrasi yang baik dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemahaman tentang otonomi daerah juga harus mendapat perhatian yang besar. Sebab bukan tidak mungkin, pemahaman yang salah tentang otonomi daerah justru akan banyak menimbulkan berbagai permasalahan baru. “Kita adalah perangkat daerah yang harus juga mengayomi kabupaten/kota. Mengingatkan dan membantu kabupaten/kota mewujudkan makna otonomi bagi masyarakat dengan sebaik-baiknya agar tujuan pembangunan bisa tercapai secara baik,” kata gubernur. Gubernur juga sempat mengutarakan rasa bangganya terhadap jajaran aparatur pemerintah di lingkungan Pemprov Kaltim yang kemarin memenuhi ruang Ruhui Rahayu. “Saya bangga dan salut, rasanya baru hari ini kita bisa berkumpul selengkap ini. Kekompakan seperti ini harus terus kita bangun,” imbuh Awang, yang kemarin didampingi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Irianto Lambrie. (sul/adv).
Satpol PP Perlu Tingkatkan Kemitraan SAMARINDA – Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltim harus terus mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihka, di antaranya penegak hukum dan masyarakat, serta pemantapan koordinasi di semua tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. “Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan lainnya, perlu membangun kemitraan baik dengan instansi penegak hukum maupun masyarakat,” kata Gubernur Kaltim dalam sambutan yang disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Setprov Kaltim, H Abdussamad dalam Pembukaan Rapat Kerja Daerah Satpol PP se-Kaltim di Aula Kesbangpol Kaltim, Selasa (11/5).
Satuan ini lanjutnya, Sesuai dengan visi merupakan salah satu dan misi kesatuan, yakaparatur penegak dini Terdepan Dalam Mesiplin, pengayom dan melihara Ketenteraman pendorong bagi terciptadan Ketertiban Umum nya keamanan dan keserta Penegakan Pertertiban terhadap diteaturan Daerah dan Perrapkannya Perda dan aturan Pelaksanaanperaturan pelaksananya Menuju Masyaannya dalam lingkup dirakat Kalimantan Timur nas instansi pemerintah Sejahtera, Aman dan dan masyarakat. Damai. Tentunya tugas dan Sementara itu Ketanggung jawab ini, mepala Satuan Polisi Panurut dia tidaklah ringan. H Abdussamad mong Praja (Kasatpol Karena itu, perlu adanya PP) Kaltim, Hasanuddin forum bagi jajaran Satpol PP se- mengatakan Rakerda ini sangat Kaltim untuk bersama-sama me- penting dan strategis guna memnyatukan pandangan, persepsi, si- bahas kegiatan yang dianggap prikap dan langkah bagi terwujud dan oritas, sehingga mampu menghaterlaksananya visi dan misi yang silkan masukan bagi penentu keharus diemban. bijakan provinsi, kabupaten dan
Kaltim Perlu ’Output’ PT Berkualitas SAMARINDA - Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, diharapkan Perguruan Tinggi (PT) dapat menjadi salah satu pusat terciptanya sumber daya manusia (SDM) unggulan. Berbagai kemajuan di segala bidang, baik di tingkat daerah maupun nasional tidak terlepas dari peran perguruan tinggi. Demikian dikatakan Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak saat membuka Rapat Kerja (Raker) Koordiansi Perguruan Tinggi Masyarakat XI wilayah Kalimantan di Samarinda Jum’at pekan lalu (07/05). Menurut Gubernur, peran Perguruan Tinggi secara nasional dan daerah sejak kemerdekaan sangat besar sumbangannya bagi pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pengguna lulusan perguruan tinggi dalam menjalankan roda pembangunannya, tentu saja mengharapkan output perguruan tinggi berkualitas, yakni yang berpengetahuan luas, memiliki ketrampilan, kemandirian dan dapat bekerjasama baik untuk menyelesaikan persoalan pembangunan,” ujarnya. Namun, lanjut Gubernur SDM yang ada saat ini masih belum mampu menjawab tantangan kerja yang tersedia. Dia mencontohkan
sulitnya mendapatkan sarjana tehnik kimia dan metalurgi untuk mendukung program Klaster Industri berbasis Gas dan Kondensat. “Kaltim mengakui SDM di Kaltim masih rendah. Untuk itu, perlu transformasi dan peralihan untuk menyiapkan SDM yang sesuai dan dapat mengisi pasar kerja di daerah ini,” ujarnya. Selama ini, kata Awang Pemprov Kaltim telah membantu Universitas Mulawarrman hampir Rp 600 miliar, pemberian beasiswa dan stimulan kepada mahasiswa dan dosen, bantuan dana abadi dan bantuan sosial untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). “Begitu besarnya Pemerintah Kaltim membantu dunia pendidikan. Bahkan anggaran 20 persen dari APBD juga telah tercapai. Bagi provinsi lain di Kalimantan yang belum maksimal membantu dunia pendidikan, agar segera didorong untuk segera merealisasikan,” ujarnya diiringi tepuk tangan undangan. Perguruan tinggi dimanapun berada, diharapkan selalu ada kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan semua multi stakeholder, khususnya dengan pemerintah daerah. Idealnya, ujar Gubernur, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Dearah adalah sejoli, yang selalu berjalan berdampingan untuk saling asah-asih-asuh untuk saling memajukan. (yul/adv).
kota hingga ke tingkat pusat. “Rapat kerja ini merupakan bagian dari implementasi dari UU yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen bagi pelaku pembangunan bidang ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di daerah dan pusat yang dikaitkan dengan rencana kerja pemerintah dalam bagian integral arah kebijakan,” kata Hasanuddin. Rakerda ini diikuti seluruh Satpol PP kabupaten dan kota seKaltim yang mencapai 200 orang yang terdiri dari Kasatpol PP seKaltim, Bagian Tata Usaha, Bidang Pengembangan Kapasitas, Bidang Trantib, Bidang Linmas dan Bidang Pengendalian Operasional Satpol PP kabupaten dan kota.(yans/adv).
Pengangguran Kaltim Berkurang 4.610 Orang SAMARINDA - Tingkat pengangguran di Kaltim hingga Februari tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Pada Februari 2010, angka pengguran di Kaltim mencapai 160.477 orang atau mengalami penurunan 4.610 orang dibanding Februari 2009. Demikian dikatakan Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Setio Nugroho, saat memberikan keterangan pers di Ruang Rapat BPS Kaltim, Senin (10/5), terkait soal jumlah pengangguran dan ketenagakerjaan. Setio mengatakan jumlah angkatan kerja pada periode yang sama juga mengalami kenaikan mencapai 51.194 orang. Pada Februari 2009, angkatan kerja mencapai 1.488.456 orang dan meningkat menjadi 1.535.040 orang pada Februari 2010. “Dari jumlah tersebut sebanyak 1.374.563 orang sebagian besar bekerja di sektor perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa, yakni 45,50 persen. Sektor pertanian, pertambangan dan penggalian 42,40 persen dan sektor industri, listrik, gas, air minum dan bangunan sekitar 12,10 persen,” ujarnya.
Menariknya, dilihat dari pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga saat ini mencacat angka tertinggi sebagai penyumbang pengangguran. Jumlah lulusan SMK yang menganggur sekitar 17,37 persen diikuti SMA sekitar 13,78 persen. Lulusan diploma dan masing-masing menyumbang sekitar 11 persen dari jumlah penganggur yang mencapai 160.477 orang. “Dilihat dari jenjang pendidikan, pada Pebruari ini, pekerja lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah menempati urutan teratas sekitar 519.642 orang (37,80 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma sebesar 54.260 orang (3,95 persen) dan jenjang Sarjana yang bekerja hanya 77.728 orang atau sekitar 5,66 persen,” ujarnya. Namun jika dilihat dari jumlah jam kerja, lanjut Setio, Kaltim boleh berbangga karena pekerja yang ada memiliki kinerja yang sangat bagus. Sebanyak satu juta lebih pekerja Kaltim atau 74,91 persen bekerja diatas 35 jam perminggu, dan yang bekerja kurang dari 8 jam hanya sekitar 4.331 orang atau 0,31 persen saja. (yuliawan/adv).
RABU, 12 MEI 2010 08.30,
Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di Hotel Grand Sawit Samarinda.
GUBERNUR H Awang Faroek Ishak berbincang dengan Deputi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Republik Indonesia, MM Azhar Lubis. (rosehan anwar/humasprov kaltim).
Awang Sampaikan Realisasi Pembangunan SAMARINDA- Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak menyampaikan berbagai keberhasilan pembangunan daerah itu di hadapan Deputi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Republik Indonesia, MM Azhar Lubis di ruang rapat gubernur, Selasa (11/05). Di hadapan M Azhar Lubis dan sejumlah undangan lain, Gubernur memaparkan berbagai program investasi yang akan, sedang direncanakan dan tahap realisasi, dengan melibatkan semua pihak termasuk investor dalam dan luar negeri. Awang menyebutkan, daerah ini terus mengupayakan penarikan investasi sebanyak mungkin dengan memberikan jaminan pada investor, sehingga mampu menoftimalkan potensi usaha dan membuka lapangan kerja sebanyak mungkin di Kaltim, Program pembangunan yang dipaparkan Awang diantaranya adalah pembangunan jalan bebas hambatan dari Balikpapan ke Samarinda yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar 300 juta Dollar AS dan pembangunan jembatan Pulau Balang yang juga mendapat kucuran dana 350 juta Dollar AS . Awang Faroek juga memaparkan keberhasilan program menggandeng perusahaan swasta dari Uni Emirat Arab, Ras Al Khaima yang membangun rel kereta api, pelabuhan batu bara dan pabrik peleburan alumu-
nium (smelter) dengan total investasi 5 miliar dollar AS. “Ditetapkannya Kaltim sebagai Kalster industri berbasis pertanian dan oleochemical serta kalster industri berbasis gas dan kondensat, menjadikan daerah ini sebagai tujuan investasi menjanjikan. Ditambah lagi Kaltim yang masuk dalam koridor pengembangan ekonomi nasional, maka fasilitas infrastruktur menjadi prioritas,” jelasnya. Sementara itu, Azhar Lubis mengatakan masuknya Kaltim sebagai Tujuh Regional Champion untuk penanaman investasi, secara otomatis terus mendapat promosi oleh BKPM. Untuk itu, BKPM akan menyediakan ruangan khusus untuk Kaltim sebagai sarana bertemu dengan investor dan menghubungkan dengan investor yang belum sempat ke Kaltim . “Semua Program yang ditawarkan Kaltim kebanyakan adalah program yang pertama di Indonesia. Contohnya kerjasama dengan Belanda yang menghasilkan air bersih langsung minum. Sehingga kita berharap untuk dapat secara bersama-sama menjaga keberadaan investor dengan berbagai kemudahan dan kepastian hukum,” ujarnya. Sementara itu, Plh. BPPMD Kaltim, Syarifuddin Rusli mengatakan kesiapan Kaltim dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan diberlakukan 10 Juni 2010. Dengan PTSP, diharapkan proses perijinan dapat diselesaikan lebih cepat, maksimal satu hari pelayanan.(yul/adv).
Diperlukan Sinkronisasi Pengelolaan Data dan Informasi Tentang Narkoba
KOMPOL Anang Tri Widiandoko SIK, Kasat Binluh Ditreskoba Polda kaltim menyampaikan paparannya. (la djuni/humasprov kaltim). SAMARINDA - Data dan informasi faktual di lapangan mengenai kasus Narkoba, sangat berguna untuk menunjang usaha pencapaian target dan prioritas pencegahan maupun penanggulangan, sehingga Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kaltim dapat terlaksana efektif. “Badan Narkotika Provinsi (BNP) Kaltim menganggap data dan informasi Narkoba sangat penting, serta perlu dikelola dengan baik. Karena selama ini banyak pengelolaan data dan informasi ataupun pelaporan kasus ini berbeda antar instansi terkait, baik dari kabupaten/kota maupun aparat kepolisian berbeda,” kata Gubernur Kaltim dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kepala
BNP Kaltim, Sabar Sinaga pada Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi Narkoba di Aula Bapelkes Kaltim, Selasa (11/5). Menurut dia, Kaltim termasuk daerah yang paling rawan terjadinya kasus-kasus peredaran, penyalahgunaan Narkoba, selain Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Sumatra Utara dan Riau. Bahkan, jika dilihat dari pelakunya, pengguna Narkoba sudah merasuki semua lapisan masyarakat, dari orang dewasa, pemuda dan remaja, bahkan anak-anak. Begitu pula peredarannya, tidak saja masyarakat perkotaan, tetapi sudah menyebar di hampir semua tempat di pelosok pedesaan, kampung dan pedalaman. Hal ini dimungkinkan, karena wilayah Kaltim yang sangat luas dan tidak mungkin sepenuhnya dapat
Kiprah Dispenda Kaltim Meningkatkan PAD dan Layanan Publik Terbaik (bagian 3)
Manjakan Masyarakat dengan Samsat Keliling
LAYANAN di dalam Samsat Keliling Online. (samsul/humasprov kaltim).
UPAYA lain yang dikembangkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kaltim dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah adalah dengan menyiapkan Samsat Keliling Online. Samsat Keliling ini merupakan bentuk inovasi pelayanan Samsat secara mobile/bergerak dengan kendaraan khusus yang beroperasi di wilayah yang tidak terlayani oleh Samsat Induk maupun pusatpusat keramaian masyarakat. Samsat Keliling Online melayani wajib pajak untuk mensahkan STNK, membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat pembayar pajak dengan pelayanan ini antaralain akan lebih mudah dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor karena dengan kendaraan khusus, para petugas Samsat
justru mendatangi pemukiman penduduk. “Kendaraan Samsat keliling sekaligus mengingatkan wajib pajak untuk melakukan pengecekan atas masa pajak kendaraan. Jadi masyarakat akan selalu diingatkan dan akan segera membayar pajak,” kata Kepala Dispenda Kaltim, Hazairin Adha. Unit Samsat Keliling yang dioperasikan saat ini baru ada satu dan ditempatkan di Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU). Kehadiran Samsat keliling ini diharapkan dapat menjangkau kecamatan-kecamatan yang jauh dari Samsat di kabupaten. Inovasi lain yang dikembangkan adalah melakukan kerjasama dengan Bankaltim untuk layanan di sejumlah kecamatan dalam bentuk Samsat Payment Point. Sama halnya dengan Samsat Keliling, layanan Samsat Payment Point memberikan layanan untuk pengesahan STNK, PKB dan SWDKLLJ.
Saat ini sudah dibentuk tiga Samsat Payment Point di Batu Kajang (Kabupaten Paser) , Muara Muntai (Kutai Kartanegara) dan Sepaku (Panajam Paser Utara). Baik Samsat Keliling Online maupun Samsat Payment Point ke depan jumlahnya akan terus ditingkatkan. Sementara itu, mengantisipasi persoalan geografis dan luasnya areal pelayanan Samsat Induk, maka dibentuk pula Samsat Pembantu. Pembentukan Samsat ini untuk memperkuat layanan Kantor Induk yang seringkali padat oleh masyarakat pembayar pajak, serta melihat tingkat dinamika kepemilikan dan operasional kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahun. Bertepatan dengan launching inovasi pelayanan publik oleh Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan dan Kapolri Jend
terpantau pihak berwajib. “Semua komponen masyarakat, baik perorangan, kelompok atau organisasi sosial perlu menunjukkan kepedulian dan pengabdiannya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya Narkoba. Tidak terkecuali turut mendukung bagi terlaksananya pendataan dan penyampaian informasi Narkoba dengan baik di tiap-tiap kabupaten dan kota,” jelasnya. Sementara itu Kepala Bidang SDM dan Informasi BNP Kaltim, H Zainal Abidin mengatakan kegiatan pelatihan pengelolaan data dan informasi tentang Narkoba dilakukan dalam upaya untuk lebih memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan, agar memberikan pelaporan dan informasi secara baik dan benar. “Kebanyakan laporan maupun informasi yang disampaikan dalam bentuk data mengalami perbedaan antar instansi terkait, baik kaupaten dan kota maupun kepolisian, sehingga perlu upaya BNP Kaltim agar pengelolaan data dan informasi yang disampaikan akurat dan tepat,” kata Zainal Abidin. Tujuan dari pelatihan ini agar tukar informasi tentang Narkoba, memaksimalkan kinarja BNK kabupaten dan kota dalam pengelolaan data dan informasi, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba.(yans/adv).
Bambang Hendarso Danuri, dibentuk lagi sembilan Samsat Pembantu, yakni Samsat Pembantu Samarinda Utara, Samboja, Muara Wahau, Sambutan, Anggana, Muara Rapak, Bengalon, Tenggarong dan Pulau Sebatik. Guna mendukung seluruh aktifitas jaringan data transaksi online tersebut, Dispenda Kaltim juga menyiapkan berbagai layanan lain untuk mendukung interkoneksi jaringan di seluruh kabupaten dan kota. Satusatunya SKPD Provinsi yang telah meraih sertifikasi ISO 9001:2008 dalam hal pelayanan publik tersebut juga dilengkapi fasilitas video conference dan saat launching sempat dimanfaatkan MenPAN, Kapolri dan Gubernur untuk berkomunikasi dengan para petugas Samsat di Balikpapan, Berau, Tarakan, Sangatta dan Melak. Sarana Video conference ini menggunakan fasilitas Multi Conference Unit (MCU) sehingga memungkinkan komunikasi video langsung dari enam Samsat. Back up data center dan kelengkapan lainnya juga telah dipersiapkan sangat baik. (samsul arifin/adv/bersambung).