Berlangganan Hub: Selasa 1 Juni 2010 Halaman 13
Telepon: 0541-202416, 202417 SMS: 0541-7080008 Fax Iklan: 0541-769855
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HP
DEMO PANWASLU - Puluhan anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pilwali Samarinda versi Bawaslu menggelar demo di kantor Gubernur Kaltim, Senin (1/5). Demo ini merupakan buntut dari adanya dualisme Panwas. Mereka mendesak Gubernur untuk membubarkan Panwas versi DPRD Samarinda. Berita terkait di halaman 15.
Negara Alami Kerugian Rp 659 M ■ Hasil Audit Investigasi BPKP di Kaltim Selama 10 Tahun ■ Kasusnya Telah Diteruskan ke Aparat Hukum ”Hasil temuan itu kami tindaklanjuti dengan menyerahkan kepada penyidik atau aparat penegak hukum sebagai bahan atau data penyelidikan, penyidikkan dan penuntutan” Bambang Setiawan, Kepala BPKP Kaltim
TRIBUN KALTIM/MAIPAH
Sejumlah calon mahasiswa bertanya mengenai cara pendaftaran onlie di ruang informasi SNMPTN di Unmul.
Pendaftaran SNMPTN Online Diperpanjang
● Bagi yang Sudah Membayar Tapi Belum Mendaftar Online SAMARINDA, TRIBUN - Pendaftaran online untuk mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dijadwalkan ditutup 31 Mei. Namun, Panitia SNMPTN Pusat masih memberikan perpanjangan waktu untuk mendaftar online hingga 2 Juni mendatang. Perpanjangan waktu ini hanya diberikan bagi pendaftar yang telah membayar biaya pendaftaran di Bank Mandiri, namun belum mendaftar secara online. Saleh Usman, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Unmul menuturkan, panitia pusat
WAKTU PENDAFTARAN SNMPTN (LEWAT WEBSITE) Lulusan 2008-2009 dan 2010 UN utama = 2 Mei - 2 Juni 2010 Lulusan 2010 UN ulangan = 10 Juni - 12 Juni 2010 Jadwal Ujian (SNMPTN) Rabu, 16 Juni 2010
Tes Potensi Akademik Tes Bidang Studi Dasar Kamis, 17 Juni 2010 Tes Bidang Studi IPA Tes Bidang Studi IPS Minggu-Senin, 18-19 Juni 2010 Ujian Keterampilan Sumber : Unmul Samarinda (may)
mendata masih ada sebanyak 51.920 pendaftar se-Indonesia yang telah membayar biaya pendaftaran, namun belum mendaftar secara online. “Oleh karenanya, kami masih memberikan perpanjangan
waktu untuk melayani pendaftaran secara online. Tetapi ini hanya untuk pendaftar yang telah membayar, sedangkan bagi yang belum membayar
● Bersambung hal 21
Alat Naikkan Citra Rio Tinto
● Areal Eks Tambang PT KEM Dijadikan Hutan Lindung SAMARINDA, TRIBUN - Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Kahar Al Bahri mengatakan usulan agar areal bekas tambang emas PT Kelian Equator Mining (KEM) di Kelian, Kubupaten Kutai Barat, dijadikan hutan lindung, tidak harus disambut dengan pujian. Ia menilai, usulan itu bisa jadi hanya untuk menutupi kesan buruk sekaligus strategi politik untuk meningkatkan citra kelompok usaha mereka, Rio Tinto Group. Kahar menduga, setelah dijadikan hutan lindung, areal kawasan itu akan dimasukkan dalam areal Reducing Emissions
from Deforestation and Degradation (REDD). “Menjadikan kawasan itu menjadi hutan lindung adalah strategi KEM, terutama Rio Tinto sebagai pemilik saham terbesar, seakanakan mereka peduli lingkungan dan berhasil melakukan reklamasi. Ini politik pencitraan,” kata Kahar, kemarin. Ia mengaku aneh jika kawasan itu dijadikan ‘hutan lindung’. Sebab, setelah ditambang dan dikuras semua kekayaan alam yang ada di daerah itu baru kawasan itu dijadikan hutan lindung. “Dan lebih ironis lagi kalau kawasan itu dijadikan hutan lindung dan masyarakat
sekitar tidak bisa memanfaatkannya. Sementara, investor asing bebas mengobokngobok kemudian meninggalkan racun setelah itu baru mereka mengusulkan kawasan lindung,” ucapnya. Jatam sendiri tak sepakat jika areal bekas tambang PT KEM dijadikan kawasan Hutan Lindung. Sebab, dengan berubahnya status sebagai kawasan hutan lindung, masyarakat sekitar hutan tak bisa mengakses dan memanfaatkan hasil hutan yang ada di kawasan itu. “Kami tak sepakat jika
● Bersambung hal 21
SAMARINDA, TRIBUN-Selama 10 tahun, dari 2000 sampai 2010, melakukan audit investigatif di Kaltim, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim telah menemukan nilai kerugian negara atau daerah mencapai Rp 659,7 miliar. Kerugian ini merupakan hasil dari kasus- kasus dugaan korupsi yang terjadi di berbagai daerah di Kaltim. Menurut Kepala BPKP Kaltim Bambang Setiawan di Samarinda, Senin (31/5), selama kurun 10 tahun itu, pihaknya
melakukan 128 audit investigatif. Hasilnya meliputi 42 Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP dengan temuan kerugian negara atau daerah Rp 405,9 miliar dan 96 Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau daerah dengan temuan sebanyak Rp 253,8 miliar.
“Hasil temuan itu kami tindaklanjuti dengan menyerahkan kepada penyidik atau aparat penegak hukum sebagai bahan atau data penyelidikan, penyidikkan dan penuntutan,” kata Bambang usai mengikuti
● Bersambung hal 21
10 TAHUN KINERJA BPKP KALTIM Fungsi Investigatif Menemukan kerugian negara senilai Rp 659,7 miliar dari hasil audit investigatif ● 42 Laporan Hasil Audit Investigatif sekitar Rp 405,9 miliar. ● 96 Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau daerah sebanyak Rp 253,8 miliar. ● Lebih dari 68 auditor hadir di pengadilan sebagai saksi ahli. Fungsi Preventif ● BPKP mengungkap 3.273 temuan hasil audit yang berkualifikasi sebagai penyimpangan administratif bukan tindak pidana korupsi seperti pajak yang belum disetor, retribusi dan sebagainya. ● Dari 3.273 temuan itu, sekitar 2.487 temuan atau 66,8 persen dengan nilai Rp 84,4 miliar telah ditindaklanjuti seperti pembayaran pajak ke kas negara. ● Berbagai macam asistensi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) PDAM, Good Corporate Governance (GCG) dan lainnya. ● Pendampingan penyusuan laporan keuangan yang baik. Fungsi Pre-emtif ● Sosialisasi UU Perbendaharaan Negara, Pemberantasan Tipikor dan lainnya. ● Pendidikan dan pelatihan SIMDA. Sumber = BPKP Kaltim.(reo)
Merasa Sudah Profesional BPKP Kaltim tidak bisa memberikan seluruh data yang diminta masyarakat. Terutama hasil audit terkait kerugian negara misalnya, sebab masih dalam proses hukum. Jika data itu diberikan, dikhawatirkan timbul kekhawatiran akan mempengaruhi proses hukum. Menurut Kepala BPKP Kaltim Bambang Setiawan, sikap lembaganya yang demikian ini justru merupakan bentuk profesionalitas terhadap aturan yang berlaku. Termasuk terhadap UU
● Bersambung hal 21
Tidak Temukan Kaum Gelandangan
● Hasil Sementara SP di Samarinda Tercatat 700.000 Jiwa SAMARINDA, TRIBUN - Hasil sementara sensus penduduk (SP) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga hari terakhir kemarin, Senin (31/5), mencapai sekitar 700.000 jiwa. Tapi angka ini masih memungkinkan untuk bertambah. BPS masih memberi kesempatan hingga 15 Juni untuk mendata lagi rumah-rumah yang saat itu kosong ditinggal penghuninya. Yang menarik, hasil sementara juga menunjukkan tidak
ditemukan kaum gelandangan. Petugas BPS hanya menemukan 12 orang gila yang saat itu tengah berkeliaran di jalanan. Angka ini juga masih memungkinkan untuk bertambah atau kondisi rill bisa lebih besar. “Pada 15 Mei lalu, kami juga mendata kaum gelandangan dan orang gila yang berkeliaran di jalan. Dalam semalam, kami berhasil menemukan 12 orang gila sedang berkeliaran di jalan, tidak ada gelandangan,” ucap
Kepala BPS Samarinda Siti Farinsyah, Senin (31/5). Hasil sensus yang sudah masuk hingga kemarin mencapai 99,03 persen. Jika melihat jumlah penduduk Samarinda yang mencapai 183.000 rumah tangga, maka artinya ada 1.800 rumah tangga lagi yang belum terdata. Pada sensus penduduk tahun 2000, regress BPS justru melampaui angka yang diproyeksikan, yakni 609.000 orang. “Ini bisa dimaklumi karena
Kaltim, termasuk Samarinda merupakan gula yang mengundang perhatian semut,” katanya. Sehingga kaum pendatang pun banyak terpusat di Samarinda. Petugas BPS mengalami kendala lantaran cuaca tiba-tiba hujan saat itu. Sehingga petugas tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka di lapangan. Tapi, kegiatan sensus ini akan
● Bersambung hal 21
Mukmin Dukung Tidak Rekomendasi KPC SAMARINDA, TRIBUN Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisal menyatakan mendukung langkah Pemprov Kaltim untuk melakukan somasi terhadap PT Bumi Resources (BUMI) terkait belum dibayarnya dana kompensasi sebesar Rp 285 miliar. Bahkan mendukung pula untuk tidak memberikan rekomendasi kenaikan produksi batu bara PT Kaltim Prima Coal (KPC), dari 43 juta metrik ton menjadi 70 juta ton. “Karena kenyataannya
memang seperti Ia juga sepenitu, dana kompendapat sebaikanya sasi yang harusnya Gubernur Awang dibayar tidak juga Faroek jangan dulu dilakukan oleh mememberikan rekoreka. Dan kami mendasi kenaikan mendukung kalau produksi sebelum Pemprov ingin medana kompensasi ngirim surat soitu dibayarkan.”Sumasi. Intinya apadah benar itu. KeTRIBUN KALTIM/NEV pun menyangkut wajiban mereka Mukmin Faisyal untuk kepentingan untuk membayar Kaltim, kami Dewan men- saja belum dilaksanakan, masak dukung sekali,” kata Mukmin, produksi sudah mau dinaikkan Senin (31/5). lagi. Intinya silahkan Pemprov
secara teknis untuk melakukan upaya apapun, kami mendukung. Contohnya bentuk dukungan kami kemarin, pada saat BUMI akan membayarnya dengan mencicil, kita bersamasama menolaknya dengan meminta tetap dibayar penuh,” ujarnya dengan tegas. Hal senada dikemukakan anggota Komisi II DPRD Kaltim Rusman Ya’qub. Menurutnya, mulai dari surat somasi,
● Bersambung hal 21