BAB III
ANALISIS PUTUSAN MK
upaya perbaikan dalam waktu cepat seperti klarifikasi, konfirmasi, ralat, hak koreksi dan hak jawab.”56 “...Ada negara yang memang mensyaratkan bahwa penghapusan ketentuan hukum itu berlaku bagi pers sepanjang karya jurnalistiknya dibuat dengan niat baik (in good faith) dan demi kepentingan publik (in public interest). Setidaknya beberapa negara mengubah ketentuan hukum pidana itu menjadi ketentuan hukum perdata dengan sanksi denda proporsional, yaitu sesuai dengan kemampuan pembayaran denda agar: pertama, tidak menyulitkan kehidupan pembayar denda atau tidak membankrutkan perusahaan pembayar denda; kedua, tidak membuatnya takut untuk tetap dapat berekspresi serta mengemukakan pendirian dan sikap takut berekspresi dan takut menyatakan pendapat dapat berakibat timbulnya rasa takut untuk berkarya jurnalistik, untuk berkarya seni dan untuk berkarya intelektual termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Bila ini terjadi tentulah sangat mengganggu dan bahkan sangat menghambat kemajuan suatu bangsa...” Setelah menjalani proses persidangan hampir tiga bulan sejak tanggal 7 Mei 2008, pada hari Jumat, 15 Agustus 2008, Pukul 14.00 – 16.25 WIB, bertempat di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat, dilakukan “Pengucapan Putusan”. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, pada sidang kelima kali ini para pihak hadir semua. Hadir juga pihak dari Kejaksaan Agung, Deparetemen Hukum dan HAM, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang sebelumnya menyampaikan surat dari Jaksa Agung, Menkumham dan Menkominfo. Susunan persidangan dihadiri oleh delapan hakim konstitusi dan panitera. Pada pokoknya, Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili permohonan uji materi No. 14/PUU-VI/2008 berpendapat: Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Mahkamah berpendapat, jika yang dimaksud oleh Pemohon I dengan dalil-dalilnya adalah adanya anggapan Pemohon I bahwa pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian itu meniadakan atau menghilangkan hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk bebas berkomunikasi, maka menurut Mahkamah, anggapan demikian 56
48
Dikutip dari risalah peridangan MK RI pada 23 Juli 2008