MENGGUGAT PASAL-PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK
“...Penjelasan keterangan ahli saya juga menekankan bahwa dalam hal untuk dekriminalisasi atau untuk merumuskan kembali adalah juga perlu adanya suatu langkah atau pendekatan komparatif dengan berbagai negara. Sebab, berkaitan dengan rasa keadilan, berkaitan dengan martabat manusia karena dari United of Nations sendiri sudah mengatakan bahwa dalam differentiation of crime on human defender dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara terutama pada umumnya bersifat absolut dan uncharge. Sudah usang dan tidak adil lagi. Serta sudah out of date dan unreal, sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Ini secara universal dari United Nations...� Ahli Pemohon: Atmakusumah Astraatmadja “Kriminalisasi dengan menjatuhkan sanksi hukum pidana berupa hukuman penjara atau pun denda yang tinggi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipandang tidak lagi sesuai dengan standar internasional tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan menyatakan pendapat bagi : 1. Wartawan karena karya jurnalistiknya; 2. Demonstran atau penceramah dan pembicara dalam diskusi karena ekspresi dan pendapatnya; dan 3. Bagi aktivis advokasi karena sikap dan pendiriannya. Karena itu sejumlah negara menurut pengamatan saya selama lima tahun terakhir menghapus ketentuan hukum pidana tentang pencemaran nama baik atau defamation, penghinaan (insult), fitnah (slander, liabel) dan bahkan kabar bohong, atau kalau tidak salah dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana kita kabar tidak pasti atau false news. Pasal-pasal hukum itu tadi semakin tidak populer di banyak negara karena, pertama sukar dapat dibuktikan secara faktual karena seringkali lebih merupakan pendapat, bukan pernyataan fakta. Kedua, sifatnya relatif, sangat bergantung pada perasaan dan pendapat yang subjektif. Ketiga, karena bukti itu bersifat interpretable atau menimbulkan banyak penafsiran. Keempat tidak menimbulkan kerusakan yang bersifat tetap atau permanent damage dalam hal yang menyangkut karya jurnalistik, kerugian sementara �akibat pemberitaan pers dapat selalu diperbaiki melalui
47