Menggugat Pasal-pasal Pencemaran nama baik

Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 28 F UUD 1945 : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dalam konteks ini, kesimpulan/Konklusi 4.1 (halaman 287) berikut ini menjadi sangat problematik bagi pers : “Bahwa nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah salah-satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional warga Negara yang dijamin oleh UUD 1945 ataupun hukum internasional, dan karenanya apabila hukum pidana memberikan ancaman sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.”

Dari sisi kebebasan pers, perlu dipertanyakan, bagaimana jika perlindungan atas kehormatan individu itu berbenturan dengan perlindungan atas kepentingan publik terhadap informasi dan wacana media, terhadap ruang publik demokratis ? Benarkah perlindungan atas kehormatan pribadi lebih tinggi daripada kepentingan publik ? Apakah untuk melindungi kehormatan individu, kepentingan publik dapat dikorbankan ?

Ini perlu ditekankan karena pada KONKLUSI Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menyinggung pentingnya perlindungan atau jaminan atas perwujudan kepentingan publik. Problem yang sama juga bisa dirujuk pada Pendapat Mahkamah Konstitusi No (3.19) halaman 273 : Menimbang, menurut doktrin hukum yang diterima secara umum dalam hukum pidana, bahwa sifat umum tindak pidana atau delik (delict) adalah perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga memperkosa kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain. Sementara itu, ada tiga kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

142