sedemikian rupa sehingga memperkosa kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain.� Dengan logika yang sama, sesungguhnya dapat juga dinyatakan bahwa “dengan memidanakan kerja atau produk jurnalistik dengan maksud melindungi kepentingan hukum seseorang, lembaga peradilan juga dapat mengorbankan atau memperkosa kepentingan orang banyak, para pembaca media. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa melindungi kepentingan hukum orang lain dalam urusannya dengan pers, memang menjadi tugas Negara. Namun Negara juga berkewajiban melindungi kepentingan banyak orang yang menggantungkan diri pada media dalam hal suplay informasi dan wacana sosial-politik. Perlu digarisbawahi bahwa Uji Materi yang diajukan Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis sesungguhnya bukan dimaksudkan untuk menghapuskan substansi sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1), 310 ayat (2), 311 ayat (1), 316 dan 207 KUHP. Namun lebih pada penghapusan pidana penjara pada pasal-pasal tersebut. Sejauh pokok persengketaan adalah pemberitaan, pemidanaan dan pembungkaman terhadap institusi atau individu media tidak dapat dibenarkan. Sejauh berkaitan dengan produk jurnalistik, penegak hukum semestinya menjatuhkan vonis hukum yang tidak menyebabkan media berhenti beroperasi atau kehilangan keseimbangan dalam menjalankan fungsi kontrol. Jika pokok persengketaan di luar pemberitaan, institusi dan individu media diperlakukan sama dengan hamba hukum yang lain. Namun di sinilah persoalannya, Mahkamah Konstitusi gagal dalam menangkap esensi media atau pers sebagai institusi sosial yang menjalankan fungsi-fungsi publik pada bidang informasi dan komunikasi. 2. Menempatkan Perlindungan Kepentingan Publik.
Kepentingan
Individu
di
atas
Paralel dengan kesimpulan di atas, juga dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi gagal dalam menangkap esensi bahwa media bekerja untuk kepentingan publik. Apa kepentingan publik dibalik beroperasinya sebuah institusi media atau kerja jurnalistik? Jawabannya ada pada Pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya 140