LAPORAN RISET-UJI AKSES KIP MIGAS

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Laporan Hasil Riset Monitoring

Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hulu Migas_Blok Cepu Peneliti Utama Maryati Abdullah Tim Peneliti M. Saifullah M. Kholish Lulus Mariyonan Widi Heriyanto

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Daftar Istilah ADS AFE APBD APBN bopd BPH BP Migas BU/BUT CSR-ComDev DBH SDA DepKeu DESDM DMO DPR R.I FTP ICP ICW KIP KKKS KKS LSM MCl Migas PATTIRO Pertamina EP PI PMK POD PPID PUSDATIN PWYP SOTK TCF WK WP & B

: Ashri Dharma Sejahtera : Authorization for Expenditure : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional : Barel Oil Per Day : Blora Patragas Hulu : Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas : Badan Usaha/Badan Usaha Tetap : Corporate Social Responsibility-Community Development : Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam : Departemen Keuangan : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral : Domestic Market Obligation : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : First Trance Petroleum : Indonesia Crude Price : Indonesia Corruption Watch : Keterbukaan Informasi Publik : Kontraktor Kontrak Kerja Sama : Kontrak Kerja Sama : Lembaga Swadaya Masyarakat : Mobile Cepu Limited : Minyak dan Gas Bumi : Pusat Telaah & Informasi Regional : Pertamina Exploration & Production : Participating Interest : Peraturan Menteri Keuangan : Plan of Development : Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi : Pusat Data dan Informasi : Publish Watch You Pay : Struktur Organisasi dan Tata Kerja : Triliun Cubic Feet : Wilayah Kerja : Work Program & Budget

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Daftar Isi Daftar Istilah Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel & Gambar Daftar Lampiran BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Ruang Lingkup BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Migas Penerimaan Negara (Revenue) dari Sektor Hulu Migas Wilayah Kerja (WK) Migas : Blok Cepu Dokumen Penting Terkait Pengelolaan Sektor Hulu Migas

BAB III : METODE PENELITIAN 3.1. Parameter Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik 3.2. Pengambilan Data 3.3. Pengolahan Data BAB IV : HASIL PENELITIAN 4.1. Temuan & Analisa terhadap Permintaan Jenis Informasi 4.2. Temuan & Analisa terhadap Badan Publik 4.3. Temuan dan Analisa terhadap Variasi Pemohon Informasi BAB V : PENUTUP 5.1. Kesimpulan 5.2. Rekomendasi DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Daftar Tabel & Gambar Daftar Tabel Tabel 2.1 : Proporsi DBH Minyak Bumi Tabel 2.2 : Proporsi DBH Gas Bumi Tabel 2.3 : Periode Transfer DBH Migas ke Daerah Tabel 2.4 : Komposisi Penyertaan Modal Daerah (Participating Interest) Blok Cepu Tabel 3.1:Komposisi Jumlah Jenis Informasi dan Peminta Informasi pada Badan Publik

Daftar Gambar Gambar 2.1 : Skema Bagi Hasil Migas Pusat-Daerah (Minyak Bumi) Gambar 2.2 : Skema Bagi Hasil Migas Pusat-Daerah (Gas Bumi) Gambar 2.3 : Skema Penetapan Alokasi DBH Migas Gambar 2.4 : Peta Area Blok Cepu Gambar 2.5 : Diagram Alur Kontrak PSC Gambar 2.6 : Flow Chart Persetujuan POD oleh Menteri ESDM melalui BP Migas Gambar 4.1 : Chart Respon Terhadap Total permintaan Informasi Gambar 4.2 : Chart Respon Terhadap Permintaan Berbagai Jenis Informasi Gambar 4.3 : Chart Respon Permintaan Informasi pada 13 Badan publik Gambar 4.4 : Chart Keberadaan Petugas Khusus yg Melayani Permintaan Informasi Gambar 4.5 : Chart Adanya Form Penerimaan Khusus Permintaan Informasi Gambar 4.6 : Chart Lama Waktu Rata-Rata Respon Permintaan Informasi Gambar 4.7 : Chart Permintaan Informasi pada 13 Badan Publik

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Daftar Lampiran Lampiran 1.1 : Petunjuk Pelaksanaan : Permintaan Informasi ke Badan Publik Lampiran 1.2 : Matriks Proses Monitoring Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik Lampiran 1.3 : Matriks Hasil Permintaan Informasi ke Badan Publik Lampiran 1.4 : Contoh Surat Tugas Penelitian Lampiran 1.5 : Contoh Surat Permintaan Informasi ke Badan Publik (Permintaan Informasi oleh Ormas/LSM) Lampiran 1.6 : Contoh Surat Permintaan Informasi ke Badan Publik (Permintaan Informasi oleh Warga Masyarakat) Lampiran 1.7 : Contoh Surat Permintaan Informasi ke Badan Publik (Permintaan Informasi oleh Journalist Media) Lampiran 1.8 : Contoh Form Tanda Terima Surat Permintaan Informasi pada Badan Publik Lampiran 1.9 : Contoh Jawaban Badan Publik atas Permintaan Informasi (Permintaan Ditolak dengan Alasan Confidential) Lampiran 2.1 : Contoh Jawaban Badan Publik atas Permintaan Informasi (Informasi Tidak Dimiliki & Tidak Dialihkan/Direkomendasikan) Lampiran 2.2 : Contoh Jawaban Badan Publik atas Permintaan Informasi (Informasi Diberi; Informasi Tidak Dimiliki & Dialihkan/Direkomendasikan) Lampiran 2.3 :

Foto Dokumentasi Kegiatan Penelitian

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Bab I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Migas merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan (unrenewable), yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sektor energi dan sumber daya mineral masih menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional, melalui perannya sebagai sumber penerimaan negara, pembangunan daerah, investasi, subsidi, energi, bahan baku industri domestik, serta efek berantainya termasuk dalam menciptakan lapangan kerja.

Sektor ini juga berperan penting bagi pembangunan di daerah, baik dari sisi pendapatan daerah, subsidi energi, akses listrik, pembangunan pedesaan, maupun pengembangan masyarakat sekitar melalui kegiatan CSR-ComDev. Di Tahun 2008, sektor Migas menyumbang penerimaan negara hingga 32%. Penerimaan bagian negara dari kegiatan Usaha Hulu Minyak pada tahun 2008 mencapai US $ 35,30 Miliar atau lebih tinggi 48% dibanding tahun 2007. Sejak tahun 2004 hingga 2008, penerimaan negara dari kegiatan Hulu Migas rata-rata meningkat 21,75% per tahun.

Mengingat peran pentingnya bagi perekonomian nasional, sektor Migas harus dikelola dengan baik, untuk kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, karena salah satu tujuan dari penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Migas adalah 1 : Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Usaha Eksplorasi dan Eksploitasi (Hulu Migas) secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan. Pengelolaan Migas 1

Pasal 3, UU Nomor.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

yang terbuka dan transparan merupakan titik kritis yang penting bagi pemanfaatan pendapatan Migas untuk kesejahteraan masyarakat.

Blok Cepu sebagai salah satu Blok Migas yang berkonsentrasi pada kegiatan eksplorasi dan eskploitasi (Sektor Hulu), diperkirakan memiliki potensi Migas yang cukup besar.

Blok Cepu yang Wilayah Kerjanya (WK) meliputi Kabupaten Blora (Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur) diharapkan memberikan kontibusi pendapatan daerah yang signifikan bagi kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Blok Cepu yang diperkirakan memiliki kapasitas produksi rata-rata 20.000 hingga 165.000 bopd (barel oil per hari) diperkirakan menyumbang penerimaan daerah ratusan milyar hingga triliunan rupiah.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 14. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan harapan positif bagi pemenuhan Hak Kebebasan Informasi bagi setiap Warga Negara di negeri ini. Undang-undang ini menjamin Hak Konstitusional warga yang juga diatur dalam UUD 1945 (pasal 28f), sekaligus merupakan skenario untuk memajukan bangsa melalui reformasi birokrasi, pemberdayaan masyarakat sipil dan peningkatan kinerja pemerintah.

Mengingat arti pentingnya Blok Cepu bagi masyarakat, maka penting untuk dipastikan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Blok Cepu berjalan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan tujuan dan prinsip dari penyelenggaraan Migas secara nasional 2 . Salah satu prinsip dari pengelolaan Migas yang terbuka dan transparan adalah adanya Keterbukaan Informasi Publik, dimana terdapat jaminan akses publik terhadap informasi dan dokumen yang terkait dengan kegiatan Migas pada Badan Publik terkait, sebagai bentuk jaminan atas Hak Kebebasan Informasi warga secara penuh dan tidak diskriminatif. Sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang KIP Nomor.14 tahun 2008 yang mulai akan berlaku pada akhir April tahun 2010.

Keterbukaan Informasi di sektor ini juga merupakan salah satu upaya untuk terciptanya

2

Pasal 3, UU Nomor.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

mekanisme kontrol kebijakan bagi penyelenggaraan kegiatan Usaha Hulu Migas yang transparan dan akuntabel.

Untuk itu, dalam masa persiapan pemberlakuan UU No.14 Tahun 2008 ini, PATTIRO_Sekolah Rakyat atas dukungan Yayasan Tifa melakukan sebuah Riset Monitoring : Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik pada Sektor Hulu Migas di Blok Cepu. Uji Akses ini melibatkan segenap unsur masyarakat sipil, baik organisasi masyarakat, LSM, Media/Pers, maupun warga masyarakat. Uji akses dilakukan terhadap informasi dan dokumen penting yang terkait dengan pendapatan dari sektor Hulu Migas, dengan menggunakan parameter akses informasi pada UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

1.2. Tujuan Tujuan dari Uji Akses ini adalah untuk mengetahui Kondisi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan Usaha Hulu Migas, khususnya di Blok Cepu.

1.3. Ruang Lingkup Uji Akses pada riset monitoring ini difokuskan pada ruang lingkup informasi yang terkait dengan pendapatan (revenue) dari sektor Hulu Migas Blok Cepu.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Bab II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Migas Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 2 (dua) menegaskan bahwa

Azas penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi

adalah Ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dan Kegiatan Usaha Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, serta niaga). Kegiatan usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS), sedangkan kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan melalui Izin Usaha.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Koperasi, Usaha kecil dan Badan Usaha Swasta. Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang melakukan kegiatan usaha Hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir, dan begitu juga sebaliknya. Jika badan usaha melakukan kegiatan Hulu dan Hilir secara bersamaan, maka harus membentuk badan hukum yang terpisah, antara lain secara holding company.

Migas yang terkandung di wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan membentuk Badan Pelaksana. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi adalah 3 : 1)

Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha ekplorasi dan eksploitasi secara berdayaguna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan

3

Pasal 3 (tiga), UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan 2)

Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, penganggkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

3)

Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri

4)

Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional

5)

Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesarbesarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan indonesia

6)

Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup

Kebijakan tentang Kegiatan usaha Hulu Migas di Indonesia selain didasarkan atas Undang-Undang Migas (UU No.22 Tahun 2001) juga didasarkan atas Peraturan Pemerintah R.I No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas (serta perubahannya) dan Peraturan Pemerintah Nomor.42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas.

Kegiatan usaha Hulu Migas dilaksanakan oleh Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Pelaksana (BP Migas). BU/BUT yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja (Daerah tertentu di dalam Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi & Eksploitasi) di sebut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Kegiatan Usaha Hulu Migas bertumpukan pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang telah ditentukan; sedangkan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dalam Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan menyelesaian sumur,

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Migas di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Kontrak Kerja Sama (KKS) dan Kewajiban Kontraktor Kontrak Kerja Sama merupakan Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terhadap KKS tunduk dan berlaku hukum Indonesia.

Jangka waktu pelaksanaan KKS paling lama 30 (tiga puluh) tahun, dapat diperpanjang hingga paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu KKS terdiri atas jangka waktu Eksplorasi (6 tahun, dapat diperpanjang I kali periode paling lama 4 tahun).

Perpanjangan jangka waktu eksplorasi diajukan kontraktor setelah kontraktor memenuhi kewajiban minimum menurut KKS. Apabila dalam jangka waktu eksplorasi, kontraktor tidak menemukan cadangan minyak dan/atau gas bumi yang dapat diproduksikan secara komersial, maka kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja Migas tersebut.

Penyertaan Modal (Participating Interest/PI)  Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan

diproduksi dari suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI sebesar 10% (sepuluh per seratus) kepada BUMD 4  Pernyataan minat dan kesanggupan untuk mengambil PI oleh BUMD paling lambat

60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari kontraktor. Jika BUMD tidak memberikan pernyataan kesanggupan, maka kontraktor menawarkan kepada perusahaan nasional. Dan Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, perusahaan nasional tidak ada yang menyatakan kesanggupannya, maka penawaran PI dinyatakan tertutup.

Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan dalam Negeri (Domestic Market Obligation/ DMO) Kontraktor bertanggungjawab untuk ikut serta memenuhi kebutuhan nasional Minyak Bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan dalam negeri (Domestic Market Obligation/ 4

Pasal 34 PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

DMO). Bagian kontraktor dalam memenuhi keperluan dalam negeri ditetapkan berdasarkan system prorata hasil produksi Minyak bumi dan/atau Gas Bumi, yakni paling banyak 25 % (dua puluh lima per seratus) bagian dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi 5 .

Menteri menetapkan kebijakan mengenai pemasokan

minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan dalam negeri setiap setahun sekali.

Alokasi Dana untuk Kegiatan Pasca Operasi Kegiatan Usaha Hulu 6 Kontaktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu yang dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui Rencana Kerja dan Anggaran. Penempatan alokasi dana tersebut disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi sebagai Dana Cadangan Khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan. Tata cara penggunaan dana cadangan khusus tersebut ditetapkan dalam KKS. Pemulihan/Pengembalian Biaya Eksplorasi & Eksploitasi (Cost Recovery) 7 Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (Authorization Financial Expenditure/AFE) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial. Biaya pemulihan ini biasa disebut dengan cost recovery.

Pembagian Hasil pada Kontrak Bagi Hasil Pembagian hasil minyak dan gas bumi pada Kontrak Bagi Hasil antara pemerintah dan kontraktor dilakukan pada titik penyerahan. Dalam penyerahannya, wajib digunakan alat ukur yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana (BP Migas). 8

5

Pasal 46, PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.

6

Pasal 35, PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas

7

Pasal 56, 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas

8

Pasal 55, PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

2.2. Penerimaan Negara (Revenue) dari Sektor Hulu Migas 9 Kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha Hulu wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan Negara yg berupa Pajak adalah : pajak-pajak sektor Migas; Bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai; serta Pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Sebelum KKS ditandatangani, kontraktor dapat memilih ketentuan kewajiban membayar pajak sebagaimana berikut : (a) Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat KKS ditandatangani; dan (b) Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Hulu Migas terdiri atas : bagian negara (government take); pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksploitasi; serta bonus-bonus yang berlaku. PNBP merupakan penerimaan pemerintah dan pemerintah daerah ,yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNBP setelah dikurangi Penerimaan Pemerintah Daerah merupakan PNBP sektor Migas yang dapat dimanfaatkan sebagian oleh Departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penggunaan sebagian PNBP oleh Departemen adalah dalam rangka:  Menunjang kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dan upaya untuk menarik investor dalam meningkatkan pencarian dan penemuan cadangan baru.  Melakukan upaya yang menunjang kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang kondusif, pelaksanaan survey, promosi wilayah kerja, konsultasi dengan Pemerintah Daerah, dll.

Alur Bagi Hasil : Pemerintah-Kontraktor KKS Alur Bagi Hasil antara Pemerintah-Kontraktor KKS pada masing-masing Blok Migas berbeda-beda, sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Samanya. Secara umum skema Bagi Hasil Migas antara Pemerintah-Kontraktor KKS digambarkan sebagai berikut :

9

Pasal 52 -- pasal 54 Bab VI, PP No.35 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Gambar 2.1 : Skema Bagi Hasil Migas Pusat-Daerah (Minyak Bumi)

Gambar 2.2 : Skema Bagi Hasil Migas Pusat-Daerah (Gas Bumi)

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Beberapa variabel penting dalam sistem PSC yang terkait dengan penerimaan di sektor Migas antara lain 10 : a. Signature Bonus Signature Bonus adalah bonus tandatangan yang diberikan Kontraktor kepada Pemerintah atas penandatanganan Kontrak Kerja Sama Migas. b. First Tranche Petroleum (FTP) Yaitu, minyak yang disisihkan di awal sebelum dikurangi kredit investasi (investment credit) dan biaya produksi (cost recovery). Besarnya FTP sesuai dengan perjanjian dalam KKS. FTP dibagi menjadi Bagian Pemerintah dan Bagian Kontraktor sesuai dengan pembagian Bagi Hasil yang tercantum dalam KKS. Misal, FTP Blok Cepu adalah sebesar 20% dari gross Revenue (R). c. Pendapatan Kotor-Gross Revenue (R) Gross Revenue (R) adalah produksi minyak terjual (lifting) dikalikan dengan harga.

Gross Revenue dihitung dari produksi total dikurangi FTP. Harga minyak ditentukan oleh pemerintah dengan pedoman ICP (Indonesian Crude Price). Istilah Lifting juga disebut dengan produksi minyak komersial. Dalam perhitungan : R = produksi terjual x ICP d. Indonesia Crude Price (ICP) ICP adalah harga minyak mentah Indonesia. ICP memiliki nama sesuai dengan jenis minyaknya. e. Investment Credit (IC) Yaitu sejenis insentif dari pemerintah untuk mendorong investor menanamkan modalnya di sektor Hulu Migas. Misalnya, Investment credit dalam PSC Blok Cepu, diberikan kepada kontraktor sebesar 15,78% dari investasi kapital. Investment credit merupakan obyek pajak. f. Cost Recovery (CR) Yaitu jumlah biaya operasi yang akan diganti oleh Pemerintah Pusat. Cost Recovery terdiri dari biaya operasi tahun sekarang, biaya operasi tahun sebelumnya yang belum

10

PATTIRO: 2009, dengan penambahan.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

tergantikan, dan depresiasi terhadap modal kapital tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Pengembalian biaya ini diatur dalam pasal 56 PP nomor 34 tahun 200511. g. Profit Oil (Equity to be Split) Yaitu perolehan revenue setelah dikurangi FTP dan Cost Recovery.

Perhitungan : Equity

Dalam

= R – FTP – IC - CR . Profit Oil dibagi menjadi Bagian

Pemerintah dan Bagian Kontraktor sesuai dg pembagian bagi hasil yang tercantum dalam KKS. h. Bagian Pemerintah (government Take) & Bagian Kontraktor (Contractor Take) Pembagian keuntungan minyak antara Pemerintah dan Kontraktor ditetapkan sesuai dengan KKS yang ditandatangani kedua belah pihak. Misalnya, pada Blok Cepu, berlaku ketentuan : Jika harga berada di atas 45 USD/barel, maka bagian Pemerintah adalah sebesar 73,214% dan Kontraktor sebesar 26,786%. Untuk harga di bawah 45 USD/barel pembagiannya mengikuti ketentuan lain (bagian pemerintah lebih sedikit) sesuai dengan KKS. Bagian keuntungan ini adalah pendapatan sebelum pajak. i. Domestic Market Obligation (DMO) Yaitu kewajiban kontraktor kepada pemerintah untuk menyerahkan 25% dari bagiannya untuk kebutuhan pasar minyak dalam negeri. Dalam UU 22/2001, kewajiban ini diatur dalam pasal 22 12. DMO akan dikenakan apabila Profit Oil (Equity) lebih besar dari FTP. Dalam Perhitungan : DMO = 25%x(Bagian Kontraktor) x R j. DMO Fee Yaitu imbalan yang diberikan pemerintah atas penyerahan DMO. Misalnya, pada Blok Cepu berlaku ketentuan selama 60 bulan (5 tahun) sejak produksi harganya adalah 100 % dari ICP, setelah itu harganya adalah 10% dari ICP. k Pajak Migas (PPh Migas ) Yaitu pajak yang dibayarkan Kontraktor kepada Pemerintah yang terkait langsung dengan pendapatan pengusahaan migas. Tarif pajak diatur dalam UU No 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan UU tersebut, ditentukan bahwa tarif 11

Pasal 56 ayat 2 disebutkan bahwa Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorasiasi pembelanjan finansial yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial.

12

Ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

PPh yang diberlakukan adalah sebesar 44%. Hal ini mengingat bahwa kontraktor (migas) adalah merupakan suatu "bentuk usaha tetap" (BUT)13 , sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar adalah 30% x penghasilan bersih14 + 20% x (70% dari penghasilan bersih)15.

Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Di Indonesia, sistem DBH Migas dikenal sejak era Otonomi Daerah sebagai bentuk desentraliasi fiskal melalui skema Dana Perimbangan. Peraturan Pemerintah Nomor.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan mendefinisikan Dana Perimbangan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi 16 .

Dalam

peraturan yang sama, DBH Sumber Daya Alam Migas didefinisikan sebagai bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak dan gas bumi.

DBH Migas melalui skema Dana Perimbangan ini diatur dalam beberapa regulasi mulai dari Undang-Undang hingga diturunkan dalam peraturan teknis. Regulasi tersebut meliputi : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, 3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang perkiraan DBH Migas (setiap tahun), 4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang realisasi DBH Migas (setiap tahun) 5. Keputusan-Keputusan Menteri Terkait (Kementrian ESDM, Kementerian Keuangan,

Kementerian Dalam Negeri), 6. Peraturan Teknis pada Kementerian, BP Migas dan Departemen Teknis terkait

lainnya.

13

UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (5) huruf g.

14

Ibid, Pasal 17 ayat (1) huruf b menyebutkan Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap diatas Rp100.000.000,00 sebesar 30%.

15

Ibid, Pasal 26 ayat (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

16 PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 1 ayat (8)

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Proporsi DBH Migas Proporsi DBH Minyak Bumi Dalam UU No.33 tahun 2004 pasal 14(e) , dan PP No.55 tahun 2005 pasal 21 dijelaskan bahwa DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% adalah berasal dari penerimaan negara SDA pertambangan Minyak Bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan proporsi pembagian sebagai berikut : Tabel 2.1 : Proporsi DBH Minyak Bumi Proporsi DBH Minyak Bumi Daerah

Prosentase

Provinsi Penghasil Minyak Bumi

3%

Kabupaten Penghasil Minyak Bumi

6%

kabupaten Lain dalam satu Provinsi Penghasil Minyak Bumi *

6%

Alokasi Untuk Pendidikan Dasar * * Provinsi Penghasil Minyak Bumi

0.1%

Kabupaten Penghasil Minyak Bumi

0.2%

kabupaten Lain dalam satu Provinsi Penghasil Minyak Bumi

0.2%

* Dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan

* *Mulai diberlakukan sejak Anggaran Tahun 2009, disalurkan melalui departemen teknis, dan dilakukan pemantauan & Evaluasi oleh Kementrian Keuangan.

Proporsi DBH Gas Bumi Dalam UU No.33 tahun 2004 pasal 14(f) , dan PP No.55 tahun 2005 pasal 23 dijelaskan bahwa DBH pertambangan Gas Bumi sebesar 30,5% adalah berasal dari penerimaan negara SDA pertambangan Gas Bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya, dengan proporsi pembagian sebagai berikut :

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Tabel 2.2 : Proporsi DBH Gas Bumi Proporsi DBH Gas Bumi Daerah

Prosentase

Provinsi Penghasil Gas Bumi

6%

Kabupaten Penghasil Gas Bumi

12%

kabupaten Lain dalam satu Provinsi Penghasil Gas Bumi *

12%

Alokasi Untuk Pendidikan Dasar * * Provinsi Penghasil Gas Bumi

0.1%

Kabupaten Penghasil Gas Bumi

0.2%

kabupaten Lain dalam satu Provinsi Penghasil Gas Bumi

0.2%

* Dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan ** Mulai diberlakukan sejak Anggaran Tahun 2009, disalurkan melalui departemen teknis, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Kementrian Keuangan.

Penetapan Alokasi DBH Migas Mekanisme Penentuan dan Perhitungan DBH SDA sebagaimana diatur dalam PP Nomor.55 Tahun 2005 pasal 27 adalah sebagai berikut : 1. Menteri Teknis (Kementria ESDM & BP Migas) menetapkan daerah penghasil dan

dasar perhitungan DBH SDA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Ketetapan Menteri Teknis tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan.

2. Dalam hal SDA berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari

satu daerah, MenDaGri menetapkan daerah penghasil SDA berdasarkan pertimbangan Menteri Teknis terkait paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis. Ketetapan MenDaGri menjadi dasar perhitungan menjadi dasar perhitungan DBH SDA oleh Menteri Teknis.

3. Penetapan alokasi DBH SDA Migas untuk masing-masing Daerah ditetapkan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima ketetapan dari Menteri Teknis PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perkiraan bagian Pemerintah, dan Perkiraan unsur0unsur pengurang lainnya.

Secara sederhana, mekanisme penetapan alokasi DBH Migas digambarkan dalam bagan berikut :

Gambar 2.3 : Skema Penetapan Alokasi DBH Migas

Penghitungan Realisasi Produksi DBH SDA Penghitungan realisasi produksi DBH SDA sebagaimana diatur dalam PP Nomor.55 Tahun 2005 pasal 28 adalah sebagai berikut : Penghitungan realisasi DBH SDA Migas dilakukan secara triwulan, didasarkan atas realisasi lifting Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari Departemen Teknis (ESDM, BP Migas).

Penyaluran DBH SDA Migas Penyaluran DBH SDA Migas sebagaimana diatur dalam PP Nomor.55 Tahun 2005 pasal 29 adalah sebagai berikut : 1. Penyaluran DBH Migas dilaksanakan berdsarkan realisasi penerimaan SDA Migas tahun anggaran berjalan, secara triwulan, dengan cara melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

2. Penyaluran DBH SDA Migas ke daerah dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga pulug persen) dari penetapan dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal asumsi dasar minyak bumi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan melebihi 130%, selisih penerimaan negara dari Migas sebagai dampak dari kelebihan dimaksud dialokasikan dengan menggunakan formula DAU. Waktu dan besarnya penyaluran DBH SDA Migas sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan adalah : Tabel 2.3 :Periode Transfer DBH Migas ke Daerah Periode Transfer DBH Migas ke Daerah Periode Waktu

Besaran Nilai (Rp)

Triwulan I (Desember -- Februari)

20% dari Perkiraan DBH

Triwulan II (Maret -- Mei)

20% dari Perkiraan DBH

Triwulan III (Juni -- Agustus)

Realisasi & Rekonsiliasi DBH

Triwulan IV (September -- November)

Realisasi & Rekonsiliasi DBH

* DBH Ditransfer langsung ke Rekening Kas Daerah * Setiap tiga bulan sekali, terdapat forum rekonsiliasi, baik rekonsiliasi lifting maupun rekonsiliasi DBH yang dihadiri oleh Kementrian ESDM, BP Migas, Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Asest Daerah, Dinas Pertambangan Energi)

2.3. Wilayah Kerja Migas : Blok Cepu Wilayah Kerja (WK) Migas Blok Cepu meliputi wilayah perbatasan antara Kabupaten Blora -Jawa Tengah dan Kabupaten Bojonegoro-Jawa Timur. Wilayah Kerja Blok ini seluas 979,19 Km2, terdiri dari Kabupaten Blora (255,60 Km2), kabupaten Bojonegoro (624,64 Km2), dan Kabupaten Tuban (38,95 Km2). Operator Blok Cepu berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani bulan september tahun 2005 adalah anak perusahaan exxon mobil, MCL (Mobile Cepu Limited) yang memiliki skema JOA (Joint of Agreement) dengan Pertamina EP. PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Potensi Migas di Blok Cepu diperkirakan cukup potensial. Khusus Banyu Urip saja, diperkirakan lapangan ini mempunyai cadangan minyak sebesar 2,6 miliar barrel dan gas sebesar 14,91 TCF (Triliun Cubic Feet). Bahkan berdasarkan survey dan kajian oleh HPG (Humpuss Patra Gas) pada tahun 1995, potensi Blok Cepu secara keseluruhan mencapai 10,96 miliar barrel minyak dan 62,64 TCF gas. Dengan recovery rate 30%, maka potensi cadangan migas potensi Blok Cepu dapat mencapai 3,28 miliar minyak dan 18,80 TCF gas. Jika harga minyak 60 dolar As/barel dan gas 3 dolar AS/ mmbtu, maka pendapatan kotor dari kedua jenis SDA tersebut adalah 196,8 miliar dolar AS (minyak) + 56,40 miliar dolar AS (gas) = 253,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp. 2.400 triliun 17.

Gambar 2.4 : Peta Area Blok Cepu

Sebelum tahun 1987, Blok Cepu merupakan wilayah pertambangan migas peninggalan Belanda untuk tujuan pendidikan perminyakan di Indonesia. Pada tahun 1987, wilayah Cepu diserahkan kepada Pertamina dan menjadi salah satu wilayah kerja daerah operasi Pertamina Hulu Jawa Bagian Timur. Pertamina mengelola lapangan-lapangan minyak

17

Marwan Batubara dkk; Tragedi & Ironi Blok Cepu : Bening Citra, 2006.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

yang ada termasuk pengilangan dengan kapasitas produksi sekitar 3.000 barrel minyak per hari.

Pada tahun 1990, PT Humpuss Patragas mendapat hak pengelolaan Blok Cepu dari Pertamina dengan menandatangani Technical Assistance Contract (TAC) untuk 20 tahun hingga tahun 2010. Selanjutnya perusahaan Ampolex membeli 49 persen saham dari PT Humpuss (1996). Berselang empat tahun kemudian, Juni 2000, anak perusahaan ExxonMobil bernama Mobil Cepu Limited (MCL) mengambil alih sisa 51 persen saham PT Humpuss. Pengambilalihan ini mendapat persetujuan dari Pertamina dan pemerintah. Pada tahun ini pula lapangan Banyu Urip ditemukan.

Pada November 2000, MCL bersama Pertamina dan pemerintah menyetujui beberapa perubahan kontrak dan dicantumkan dalam Head of Agreement (HOA). Selanjutnya Ampolex dan MCL mencari ladang-ladang baru dengan mengebor sebanyak delapan titik sumur. Lokasi ladang baru pun ditemukan.

Selain lapangan Banyu Urip yang memiliki potensi cadangan migas terbesar, yakni 507 juta barrel setara minyak (MMBOE), lapangan lainnya yang berlokasi di Bojonegoro adalah Jambaran, Cendana, dan Sukowati. Potensi cadangan di tiga lapangan tersebut berturut-turut 227 juta barrel, 61 juta barrel, dan 42,5 juta barrel.

Di Kabupaten Blora, potensi cadangan migas lapangan Kemuning dan Alas Dara sebanyak 7,9 juta barrel. Adapun lapangan gas Kedung Tuban yang berada di wilayah Tuban dan Blora memiliki potensi 28 juta barrel. Potensi cadangan migas yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro mencapai 95,89 persen dibandingkan dengan yang dimiliki Tuban dan Blora (4,11 persen).

Pada tahun 2001, Ampolex diambil alih ExxonMobil sehingga kepemilikan saham Blok Cepu 100 persen berada di tangan ExxonMobil. Perundingan perpanjangan kontrak pun dimulai. ExxonMobil mengajukan perpanjangan kontrak hingga tahun 2030. Pada Maret 2003, Presiden Megawati serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyetujui dilakukannya perundingan perpanjangan kontrak

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Blok Cepu dengan tetap memerhatikan kepentingan pemerintah. Dimana Perhitungan harus dilakukan bersama-sama untuk menentukan bagi hasil.

Pada Juli 2004, tim teknis Pertamina dan MCL sudah menyelesaikan HOA. Namun pada 26 Agustus 2004, Direktur Pertamina Widya Purnama tanpa pemberitahuan ke MCL (ExxonMobil) membatalkan hasil kesepakatan HOA di hadapan Komisi VIII DPR dan menghentikan perundingan.

Setelah penghentian sepihak ini, selanjutnya tercapai kesepakatan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MOU) pada 25 Juni 2005. MOU berganti menjadi Kontrak Kerja Sama pada 25 September 2005 dan akhirnya penandatanganan Joint Operating Agreement (JOA) pada 15 Maret 2006 18.

Berdasarkan JOA antara Pertamina dan ExxonMobil, masa kontrak eksplorasi lanjutan di Blok Cepu selama 30 tahun, dengan pola kerjasama masing-masing Pertamina 45%, Exxon Mobil 45% dan Pemda 10%.

Participating Interest Blok Cepu 10% kepemilikan/penyertaan saham PemDa (participating interest) merupakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Migas No.22 Tahun 2001.

Penyertaan modal daerah dalam ketentuan tersebut dilakukan melalui BUMD yang dibentuk oleh masing-masing daerah. Berdasarkan kesepakatan yang terjadi, keempat daerah dan besarnya proporsi penyertaan modalnya digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.4 : Komposisi Penyertaan Modal Daerah (Participating Interest) Blok Cepu Pemerintah Daerah

18

BUMD

(%)

Kabupaten Bojonegoro

PT. ADS (Ashri Dharma Sejahtera)

4.49

Provinsi Jawa Timur

PT. PGJUC (Petrogas Jatim Utama Cendana)

2.24

Kabupaten Blora

PT. BPH (Blora Patragas Hulu)

2.18

Provinsi Jawa Tengah

PT. SPHC (Sarana Patra Hulu Cepu)

4.49

www.kompas.com PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

2.4. Dokumen Penting Terkait Pengelolaan Sektor Hulu Migas Kontrak Kerja Sama (KKS/PSC) Migas KKS paling sedikit memuat persyaratan : a. Kepemilikan sumberdaya migas tetap di tangan pemerintah sampai titik penyerahan b. Pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh kontraktor berada pada badan pelaksana c. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor KKS wajib memuat paling sedikit 17 ketentuan-ketentuan pokok, yaitu : 1. Penerimaan negara; 2. Wilayah kerja dan pengembaliannya; 3. Kewajiban pengeluaran dana; 4. Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas migas; 5. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; 6. Penyelesaian perselisihan; 7. Kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam

negeri; 8. Berakhirnya kontrak; 9. Kewajiban pasca operasi pertambangan 10.Keselamatan dan kesehatan kerja 11. Pengelolaan lingkungan hidup 12. Pengalihan hak dan kewajiban 13. Pelaporan yang diperlukan 14. Rencana pengembangan lapangan 15. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri 16. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat 17. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja indonesia

Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/ PSC) Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk KKS dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Diagram Alur Pelaksanaan kontrak PSC digambarkan sebagai berikut :

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Gambar 2.5 : Diagram Alur Kontrak PSC

Sumber : Departemen ESDM Rencana Pengembangan (Plan of Development/POD) Plan of Development merupakan rencana pengembangan satu atau lebih lapangan migas secara terpadu (integrated) untuk mengembangkan/memproduksikan cadangan hidrokarbon secara optimal dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (Health, Savety, and Environment/HSE) Gambar 2.6 : Flow chart Persetujuan POD oleh Menteri ESDM melalui BP Migas

Sumber : BP Migas (www.bpmigas.com) PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Berdasarkan Panduan yang dikeluarkan BP Migas, POD minimal berisi tentang : Ringkasan Eksekutif (Executive Summary) Penemuan Geologi (Geological Finding) Insentif Eksplorasi (Exploration Incentive) Deskripsi Penampungan (Reservoar Description) Cadangan Hidrokarbon (Hidrocarbon Reserve) Prakiraan Produksi (Production Forecast/Incremental Production) Cadangan Kedua (Secondary Recovery) Rencana Pengembangan Lapangan (Field Development Scenarios) Pengeboran (Drilling) Fasilitas Pengembangan Lapangan (Field Development Facilities) Jadwal Proyek (Project Schedule) Hasil Produksi (Production Result) Kesehatan, keselamatan, lingkungan dan Pengembangan Komunitas (HSE & Community Development) 14. Penutupan & Pemulihan (Abandonment & Site Restoration) 15. Analisa Keekonomian (Project Economics) 16. Penutup (Conclution) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Bab III METODE PENELITIAN 3.1. Parameter Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik Parameter uji akses pada riset monitoring ini menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor.14 Tahun 2008 dan 10 (sepuluh) prinsip OSJI (Open Society & Justice Initiative) dalam standar pemenuhan Hak atas Informasi.

10 (sepuluh) prinsip OSJI sebagai standard international mengenai Hak Memperoleh Informasi, yakni 19 : 1)

Akses informasi merupakan hak setiap individu

2)

Akses informasi merupakan sebuah kelaziman-kerahasiaan merupakan kekecualian

3)

Hak akses informasi berlaku terhadap semua Badan Publik

4)

Permintaan informasi harus dibuat sederhana, cepat dan bebas biaya

5)

Pejabat wajib membantu pemohon

6)

Penolakan memberikan informasi harus dengan alasan yang bisa dibenarkan

7)

Kepentingan publik harus diletakkan di atas kepentingan merahasiakan informasi

8)

Setiap orang punya hak mengajukan permohonan banding atas putusan yang merugikannya

9)

Badan publik harus proaktif memberikan informasi

10) Hak memperolah informasi harus dijamin oleh suatu badan yang independen

Sedangkan parameter Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor.14/2004 tercermin pada setiap variabel yang menjadi objek riset monitoring ini. Variabel yang digunakan terdiri atas : Informasi Publik, Pemohon Informasi, dan Badan Publik.

Secara spesifik, parameter yang digunakan terhadap variabel-variabel dalam riset ini adalah 20 :

19 Diambil dari Prinsip Jus2ce Ini2a2ve mengenai Hak Memperoleh Informasi 20 Sebagian besar mengacu pada UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

1. Variabel Informasi Publik, didasarkan pada prinsip bahwa : a. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna

Informasi Publik b. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas c. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik

dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana d. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-

Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. e. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,

dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang (UU No.14/KIP/2008) serta informasi lain yang berkaitan dengan informasi publik. f. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yakni

paling singkat 6 (enam) bulan sekali, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :  Informasi tersebut meliputi : Informasi yang berkaitan dengan Badan

Publik; Mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan.  Informasi ini harus disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh

masyarakat dan dalam bahasa yang mudah difahami g. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, harus memenuhi

ketentuan :

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

 Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi

yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum  Informasi secara serta merta wajib disampaikan dengan cara yang mudah

dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah difahami h. Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi :  Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya,

tidak termasuk informasi yang dikecualikan  Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya  Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya  Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran

tahunan Badan Publik  Perjanjian badan Publik dengan pihak ketiga  Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam

pertemuan yang terbuka untuk umum  Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan

masyarakat; dan/atau  Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur

dalam UU No.14/KIP/2008

2. Variabel Pemohon Informasi, didasarkan pada prinsip bahwa : a. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan UU

No.14 Tahun 2008 b. Setiap orang berhak :  Melihat dan mengetahui informasi publik Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk

memperoleh Informasi Publik PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

 Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan  Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan c. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan Informasi

Publik disertai alasan d. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan

apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan e. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia

yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang f. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan g. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia

memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan h. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik

sebagaimana diatur dalam undang-undang

3. Variabel Badan Publik, didasarkan pada prinsip bahwa : a. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

b. Badan Publik memiliki kewajiban (Pasal 7, UU No.14/KIP/2008) untuk :  Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang

berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.  Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 

Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.



Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi Hak setiap orang atas Informasi Publik. Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

 Dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik

untuk dapat mmenuhi kewajibannya tersebut. c. Badan Publik memiliki Hak (Pasal 6, UU No. 14/KIP/2008) untuk :  Melihat dan mengetahui informasi publik 

Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan d. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah informasi

yang :  Dapat membahayakan negara  Berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat  Berkaitan dengan hak-hak pribadi  Berkaitan dengan rahasia jabatan  Diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

e. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi baik secara berkala, Secara

serta merta, maupun setiap saat. f. Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang

meliputi :  Dapat membahayakan Jumlah permintaan informasi yang diterima  Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi  Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi  Alasan penolakan permintaan informasi  Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar pelayanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional

3.2. Pengambilan Data Uji Akses dilakukan dengan mengajukan permintaan informasi (berupa informasi, data & dokumen) kepada Badan-Badan Publik terkait. Permintaan diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan, kemudian dilakukan monitoring selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk masa menunggu respon/hasil, dan diperpanjang maksimal hingga 7 (tujuh) hari kerja berikutnya untuk mendapatkan respon/jawaban final atas permintaan informasi tersebut.

Uji Akses dilakukan dengan melakukan variasi beberapa variabel berikut : - Jenis Informasi : Jenis Informasi bervariasi pada Badan publik yang sama, dengan

pemohon informasi yang juga bervariasi. Dari sini akan dilihat, jenis permintaan informasi apa saja yang bisa dipenuhi oleh suatu Badan Publik, dan jika tidak dapat dipenuhi apa alasanya.

- Pemohon Informasi : Pemohon informasi bervariasi, dengan permintaan informasi

yang sama pada Badan Publik yang sama. Dari sini akan dilihat, apakah Badan Publik berlaku konsisten atau diskriminatif atas permintaan jenis informasi yang sama dari peminta informasi yang berbeda.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

- Badan Publik : Badan Publik bervariasi, dengan jenis permintaan informasi yang

sama dan pemohon informasi yang bervariasi. Dari sini akan dilihat, bagaimana respon berbagai Badan Publik terhadap permintaan jenis informasi yang sama tersebut.

Pemohon Informasi Pemohon Informasi dalam Uji Akses ini terdiri atas : a. Organisasi Masyarakat Sipil/Lembaga Swadaya Masyarakat - Di Tingkat Nasional : PATTIRO (Pusat Telaah Informasi Regional), ICW (Indonesia

Corruption Watch), PWYP (Publish Watch You Pay).

- Di Kabupaten Blora : LPAW (Lembaga Penelitian & Aplikasi Wacana), BCC (Blora

Crisis Center), BDS Satya Mandala, KPR (Konsorsium Peduli Rakyat), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), GaPokTan (Gabungan Kelompok Tani), BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

- Di Kabupaten Blojonegoro : HI (Hijau Indonesia), IdFos (Institut of Development), ,

BI (Bojonegoro Institut), KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), LaiK (Lembaga anti Korupsi). b. Warga Masyarakat - Warga Blora : Yoyok Bayu Susanto, Roni Ari Nugroho, R. Basuki Rachmanto,

Widya Supena - Warga Bojonegoro : Heri, M.Haris, M. Kholish

b. Media/Pers (Jurnalist) : Harian Diva, Harian Wawasan, Radar Minggu, Tabloid Suara Rakyat, dan Bass FM Jenis Informasi Jenis Informasi yang dimohonkan dalam Uji Akses ini adalah jenis informasi baik berupa data maupun dokumen penting mengenai hal-hal yang terkait dengan pendapatan Migas Blok Cepu. Jenis-Jenis Informasi tersebut meliputi :

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

1. Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas Yakni berupa dokumen KKS Blok Cepu. Melalui KKS dapat diketahui informasi penting yang terkait dengan pendapatan antara lain tentang berapa dan bagaimana mekanisme Bagi Hasil antara perusahaan dan pemerintah, bagaimana ketentuan tentang FTP (First Trance Petroleum), Investment Credit, Cost Recovery, Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (DMO), Pajak-Pajak, serta bonus-bonus yang diberlakukan.

2. Rencana Pengembangan (Plan of Development/POD) : Yakni berupa dokumen POD. Melalui POD dapat dketahui informasi tentang rencana pengembangan lapangan Blok Cepu, analisa keekonomian, lokasi pengeboran sumur, jadwal pelaksanaan proyek, perkiraan angka produksi & cadangan Hidrokarbon, serta mekanisme pemberian insentif bagi perusahaan kontraktor Migas.

3. Program Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B) Yakni berupa dokumen WP&B. Melalui dokumen WP&B ini dapat diketahui informasi-informasi terkait dengan : perkiraan angka produksi/lifting, perkiraan pendapatan kotor (gross revenue), perkiraan jenis dan harga minyak/ICP (Indonesia Crude Price) yang akan dipakai, perkiraan angka FTP, Perkiraan unit biaya langsung maupun tidak langsung, perkiraan bagian (equity) yang akan dibagi antara Kontraktor dengan Pemerintah, serta jadwal dan rencana kerja Blok Cepu.

4. Lifting (Angka Produksi Minyak yang Terjual) Yakni informasi berapa perkiraan dan realisasi angka produksi dan lifting (produksi yang terjual) dari Blok Cepu.

5. DBH (Dana Bagi Hasil) Yakni informasi tentang berapa perkiraan dan realisasi Dana Bagi Hasil bagi kedua kabupaten, bagaimana mekanisme pembagian, perhitungan, serta mekanisme transfer dari DBH. 6. Penyertaan Modal (Participating Interest) Yakni informasi tentang bagaimana skema bagi hasil dari PI, bagaimana mekanisme penyetoran modalnya, mekanisme perhitungan dan pembagian keuntungan/dividen

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

dari PI, serta bagaimana skema kerjasama dan bagi hasil antara BUMD dengan pihak ketiga.

7. Pajak Hulu Migas Yakni informasi tentang pajak-pajak apa saja yang terkait dengan kegiatan hulu Migas, baik yang diberlakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2009 Yakni berupa dokumen APBN 2009. Melalui dokumen ini dapat diketahui mengenai asumsi harga minyak, perkiraan produksi/lifting, asumsi penerimaan dari sektor migas (baik pajak maupun non pajak), serta berapa perkiraan cost recovery secara makro.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 Yakni berupa dokumen APBD 2009. Melalui dokumen ini dapat diketahui informasi mengenai perkiraan DBH Migas, serta perkiraan penerimaan daerah dari bagi hasil Pajak (termasuk pajak Migas di dalamnya).

Badan Publik Badan Publik yang akan dimintai informasi dalam Uji Akses ini adalah lembaga negara di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, lembaga legislatif, BUMN dan BUMD yang terkait dengan pengelolaan usaha hulu Migas Blok Cepu, Badan Publik tersebut meliputi : Badan Publik di Kabupaten Bojonegoro 1. Bagian Sumber Daya Alam (SDA) PemKab Bojonegoro 2. Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro 4. PT. Asri Dharma Sejahtera (PT. ADS) Bojonegoro

Badan Publik di Kabupaten Blora 5. Dinas Pertambangan & Energi (DisTambEn) Blora 6. Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

8. PT. Blora Patragas Hulu (PT. BPH)

Badan Publik di Pemerintahan Tingkat Pusat 9. Departemen ESDM (DESDM) 10.Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) 11.Departemen Keuangan (DepKeu) 12.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR.RI) 13.PT. Pertamina Komposisi jumlah jenis informasi yang diminta dan jumlah peminta informasi dari masing-masing Badan Publik disajikan dalam tabel berikut : Tabel 3.1 : Komposisi jumlah jenis informasi dan peminta informasi pada Badan Publik Badan Publik

Jumlah Jenis Informasi yg Diminta

Jenis Informasi yg Diminta

Jumlah Peminta Informasi

Badan Publik di Kabupaten Bojonegoro

1. Bag. SDA PemKab

4

KKS, POD, WP&B, Lifting

8

2. Bappeda

5

Lifting, DBH, PI, Pajak, APBD 2009

8

3. DPRD

6

KKS, POD, WP&B, DBH, PI, APBD 2009

9

4. PT. ADS

4

KKS, POD, WP&B, PI

9

5. Distamben

4

KKS, POD, WP&B, Lifting

12

6. Bappeda

5

Lifting, DBH, PI, Pajak, APBD 2009

17

7. DPRD

6

KKS, POD, WP&B, DBH, PI, APBD 2009

12

8. PT. BPH

4

KKS, POD, WP&B, PI

12

Badan Publik di Kabupaten Blora

Badan Publik di Pemerintahan Tingkat Pusat 9. Dept. ESDM

4

KKS, POD, WP&B, Lifting

6

10. BP Migas

4

KKS, POD, WP&B, Lifting

5

11. DepKeu

4

Lifting, DBH, Pajak, APBN 2009

4

12. DPR.RI

4

KKS, DBH, APBN 2009

5

13. PT. Pertamina

3

KKS, POD, WP&B

3

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

3.3. Pengolahan Data Data yang diperoleh dari hasil uji akses terhadap Badan Publik terkait, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dikumpulkan, kemudian diverifikasi untuk menghasilkan kecukupan data dan informasi sesuai dengan variabel yang akan diukur. Data-data yang telah diverifikasi kemudian diolah secara matematis dengan mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh. Hasil pengolahan ini kemudian dianalisis berdasarkan variabel yang telah ditentukan serta berdasarkan pada parameter yang digunakan dalam riset. Setelah dianalisa, kemudian dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi sebagai sebuah penilaian terhadap kondisi keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Sektor Hulu Migas.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Bab IV

HASIL PENELITIAN 4.1. Temuan & Analisa Terhadap Permintaan Jenis Informasi Respon terhadap Pemintaan berbagai Jenis Informasi pada 13 Badan Publik di tingkat pusat maupun daerah disajikan sebagai berikut : Respon Thd Total Permintaan Informasi

1.3%

37.5%

36.6%

6.9% 17.7%

Diberi Penolakan Diam Penolakan dgn Alasan Informasi Tdk Dimiliki & Tdk Dialihkan/Direkomendasikan Informasi Tdk Dimiliki & Dialihkan/Direkomendasikan

Gambar 4.1 : Chart Respon Terhadap Total permintaan Informasi

Dari gambar di atas, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Sebagian besar (37,5 %) Jenis Informasi yang diminta tidak dimiliki dan dialihkan/ direkomendasikan ke Badan Publik lain. Ini terutama banyak terjadi pada Badan Publik di daerah yang rata-rata tidak memiliki informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Beberapa Badan Publik di daerah merasa bahwa informasi yang diminta tersebut penting, namun mereka tidak memilikinya karena pemerintah pusat tidak memberikan informasi/dokumen tersebut kepada mereka, serta Badan Publik tersebut belum mengusahakan untuk memiliki informasi tersebut karena adanya kekhawatiran jika informasi tersebut bukan menjadi kewenangan mereka;

2. Sedangkan 6,9 % Badan Publik lainnya tidak memiliki informasi yang diminta, namun juga tidak mengalihkan/merekomendasikan permintaan informasi tersebut kepada Badan Publik lain yang dianggap memiliki atau berwenang terhadap informasi tersebut. Hal ini disebabkan karena Badan Publik tersebut tidak/belum PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

mengetahui siapa atau Badan Publik mana yang sebenarnya berwenang untuk menyediakan dan memberikan jenis informasi yang diminta oleh pemohon;

3. 36,6 % dari total Permintaan Informasi direspon dengan penolakan diam, yakni penolakan tanpa alasan, bahkan tanpa jawaban. Rata-rata Badan Publik yang melakukan penolakan diam, ketika dikonfirmasi perkembangan surat permintaan yang diajukan oleh pemohon informasi cenderung melemparkan ke bagian lain, beralsan bahwa pejabat yang bersangkutan tidak di tempat, atau menjanjikan akan memberi jawaban secepatnya, bahkan justru menanyakan informasi tentang data-data lembaga yang mengajukan permintaan informasi (struktur organisasi, dasar hukum, dan lain sebagainya). Hingga batas waktu maksimal (17 hari) proses monitoring uji akses, Badan Publik tersebut tidak memberi jawaban yang pasti terhadap permintaan yang diajukan.

4.Sedangkan 17,7% diantara seluruh permintaan informasi direspon dengan penolakan yang diserta alasan. Sebagian besar alasan penolakan dari Badan Publik tersebut adalah : Badan Publik belum memiliki informasi yang diminta, informasi yang diminta bukan di bawah kewenangan Badan Publik yang bersangkutan, pejabat yang berwenang memberikan informasi tersebut tidak berada di tempat, serta informasi yang diminta bersifat rahasia (confidential).

5. Dari total 475 permintaan informasi, hanya 1,3 % atau sejumlah 6 Permintaan Informasi yang diberi. Yakni permintaan informasi Dana Bagi Hasil Migas di Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Terhadap jenis informasi yang diminta, respon terhadap permintaan tiap jenis informasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Respon Terhadap Permintaan Berbagai Jenis Informasi 17% 30%

30%

30%

38%

37%

51% 9% 24%

11%

11%

28%

28%

15% 2%

37% 0%

KKS

31%

31%

33%

0%

0%

0%

POD

WP & B

Lifting

8% 56%

63%

33% 50%

75%

30% 13% 0% DBH

0% PI

44%

38% 0%

Pajak

0%

0%

APBN 2009 APBD 2009

Informasi Tdk Dimiliki & Dialihkan/Direkomendasikan Informasi Tdk Dimiliki & Tdk Dialihkan/Direkomendasikan Penolakan Disertai Alasan Penolakan Diam Diberi

Gambar 4.2 : Chart Respon Terhadap Permintaan Berbagai Jenis Informasi

Dari grafik diatas, dapat dianalisa sebagai berikut : a. Permintaan terhadap informasi KKS, POD dan WP&B pada Badan Publik direspon

dengan jawaban yang relatif sama. Sebagian besar permintaan ketiga jenis informasi ini direspon dengan penolakan diam, disusul dengan jawaban bahwa informasi tidak dimiliki & dialihkan/direkomendasikan ke Badan Publik lain, kemudian disusul dengan penolakan disertai alasan, kemudian informasi tidak dimiliki & tidak dialihkan/direkomendasikan ke Badan Publik lain, sedangkan informasi yang diberi sebesar 0% atau tidak ada satupun dari permintaa ketiga jenis informasi tersebut yang diberi. Alasan penolakan terhadap permintaan ketiga jenis informasi ini adalah karena sebagian besar informasi yang diminta tidak dimiliki oleh Badan Publik terutama di tingkat daerah, tidak dialihkan/direkomendasikannya permintaan yang

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

tidak dimiliki oleh Badan Publik adalah karena Badan Publik tersebut tidak mengetahui siapa/Badan Publik mana yang sebenarnya memiliki kewenangan terhadap jenis informasi tersebut. Sedangkan Badan Publik di tingkat pusat yang melakukan penolakan dengan alasan, menggunakan dalih bahwa dokumen yang diminta termasuk bersifat rahasia (confidential), namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa informasi/dokumen yang diminta tersebut bersifat confidential.

Penolakan Diam terhadap permintaan Kontrak Kerja Sama Migas ini akan berakibat pada rendahnya perhatian serta partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk turut mengontrol perkembangan Blok Cepu. Ketertutupan kontrak ini juga dapat mengakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat dan pemda terhadap skema bagi hasil dan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Kontrak, seperti ketentuan tentang fiscal term (Cost Recovery, DMO, FTP, Pajak, dll), maupun ketentuan lain sebagaimana disyaratkan dalam UU Migas, seperti tentang pengembangan masyarakat sekitar, pemakaian barang dan jasa dalam negeri, serta informasi lainnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang KIP No.14/2008, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga merupakan jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat oleh Badan Publik terkait 21 . KKS merupakan jenis perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga. b. Permintaan terhadap informasi angka produksi minyak yang dijual (Lifting) sebagian

besar (50,9%) direspon dengan informasi tidak dimiliki & dialihkan/ direkomendasikan, disusul dengan penolakan diam (32,7%), kemudian informasi tidak dimilki & tidak dialihkan/direkomendasikan, serta penolakan disertai alasan (1,8) dan tidak ada informasi yang diberi (0%). 50,9% permintaan informasi Lifting dialihkan/direkomendasikan karena sebagian besar Badan Publik

yang dimintai

informasi (terutama di daerah) tidak memiliki data lifting, dengan kata lain informasi Lifting hanya dimiliki oleh Badan Publik di tingkat pusat. Sedangkan Badan Publik lain (terutama di tingkat Pusat) yang dimintai informasi melakukan penolakan diam (32,7%) dan hanya 1,8% yang menolak disertai alasan. Ketertutupan informasi Lifting ini akan menyulitkan Pemerintah Daerah maupun masyarakat untuk melakukan prediksi dan perhitungan besarnya penerimaan daerah yang akan diterima dari kegiatan Hulu Migas di Blok Cepu. Selain itu, kesulitan untuk mengakses data

21

UU KIP No.14/2008, pasal 11 ayat (1)e.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

ini juga berakibat pada rendahnya daya tawar pemerintah daerah kerena tidak memiliki data ketika berada di forum-forum rekonsiliasi lifting maupun DBH yang diselenggarakan secara kuartal oleh pemerintah pusat. c. Permintaan terhadap informasi Dana Bagi Hasil (DBH) adalah satu-satunya

Permintaan Informasi yang Diberi (12,5%), walaupun secara kuantitatif sebagian besar (50,0%) permintaan informasi DBH ini direspon dengan penolakan diam yang disusul dengan informasi tidak dimiliki & dialihkan/direkomendasikan (37,5%), serta tidak ada (0%) permintaan informasi yang ditolak disertai alasan atau informasi yang tidak dimiliki & tidak dialihkan/direkomendasikan. Permintaan informasi DBH yang diberi secara tertulis oleh Bappeda Blora ini adalah berupa data besarnya realisasi Dana Bagi Hasil Migas yang diperoleh PemDa Blora secara keseluruhan dan tidak spesifik DBH Blok Cepu. Hal ini disebabkan oleh perhitugan DBH yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tidak spesifik berdasarkan Blok tertentu, melainkan secara total keseluruhan hasil dari Blok-Blok Migas yang ada di Kabupaten Blora. d. Permintaan terhadap informasi tentang penyertaan modal (participating interest)

direspon dengan mengalihkan/merekomendasikan informasi yang tidak dimiliki (36,7%), disusul dengan penolakan disertai alasan (33,3%), sedangkan penolakan diam sebesar 30,0%. Informasi tentang penyertaan modal ini sebagian besar dimintakan kepada Badan Publik di tingkat Daerah terutama BUMD, namun sebagian besar Badan Publik ini juga tidak memiliki informasi yang diminta dan merekomendasikan kepada Badan Publik lainnya. Participating interest yang merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dalam pengelolaan Migas Blok Cepu dilakukan melalui BUMD. Seharusnya informasi ini menjadi kewenangan BUMD dan Badan Publik di tingkat pusat (BP Migas), namun permintaan informasi tersebut tidak diberikan dengan alasan bahwa BUMD tersebut terikat perjanjian dengan pihak perusahaan untuk memberikan informasi melalui satu pintu, yakni perusahaan operator Blok Cepu, dalam hal ini MCL (Mobile Cepu Limited).

Sedangkan di tingkat pusat, permintaan informasi PI ini direspon dengan penolakan diam. e. Sedangkan permintaan informasi tentang pajak di sektor Hulu Migas, direspon

dengan dua macam, yakni dengan mengalihkan/merekomendasikan permintaan

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

informasi yang diajukan (62,5%) dan dengan penolakan diam sebesar 37,5%.

Informasi tentang pajak migas penting bagi masyarakat untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak di sektor Migas bagi penerimaan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Keterbukaan informasi pajak juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan kontrol terhadap ketentuan pajak yang berlaku bagi sektor Hulu Migas. f. Sedangkan permintaan terhadap dokumen APBN 2009 direspon dengan penolakan

diam sebesar 75%, informasi tidak dimiliki&dialihkan/direkomendasikan (16,7%), sedangkan 8,3%nya tidak dimiliki dan juga tidak dialihkan/direkomendasikan.

Sedangkan permintaan terhadap APBD 2009 di tingkat daerah direspon dengan pengalihan/rekomendasi permintaan informasi dengan alasan informasi tersebut tidak dimiliki, ada juga yang tidak merespon sama sekali atau melakukan penolakan diam sebesar 43,9% dari seluruh jumlah permintaan yang diajukan. Dokumen APBN dan APBD seharusnya mudah diakses oleh publik, mengingat dokumen ini merupakan dokumen anggaran yang di dalamnya terdapat informasi anggaran berupa penerimaan dan alokasi belanja bagi kepentingan publik. Terkait dengan sektor hulu migas, melalui dokumen ini dapat diperoleh informasi tentang penerimaan negara (pusat dan daerah) di sektor migas-baik penerimaan pajak maupun bukan pajak, serta jumlah cost recovery yang dibayar pemerintah kepada kontraktor-kontraktor Migas.

Dokumen anggaran ini juga memuat informasi tentang asumsi makro harga minyak dan target lifting, serta asumsi nilai tukar rupiah yang penting bagi perhitungan penerimaan Migas.

Secara umum, dari 9 (sembilan) jenis informasi yang diminta, hanya 1,3% saja yang diberikan oleh Badan publik, selebihnya dijawab dengan penolakan diam (rata-rata 33%), informasi tidak dimiliki & dialihkan/direkomendasikan (30%), serta ditolak dengan alasan (rata-rata 26,6%).

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

4.2. Temuan & Analisa Terhadap Badan Publik Respon permintaan informasi pada 13 (tiga belas) Badan Publik yang diuji akses dalam riset monitoring ini digambarkan sebagai berikut : Respon Permintaan Informasi pada 13 Badan Publik 17% 40%

29%

67%

71%

0%

0% .I DPR R

rtamin PT. Pe

eu

0% DepK

DESD

da Blo

0% as

0%

75%

BP Mig

10% 0%

M

67%

ra

50%

a

100%

Bappe

a

0% H Blor

Blora

0%

33%

17%

100%

PT. BP

100%

DPRD

0% lora

da Bjn

0%

100%

Ben B

100%

Bappe

S Bjn

0%

PT. AD

Bojon

egoro

0%

100%

DisTam

Bag.S

DA Pe

mda B

jn

0%

100%

DPRD

100%

25%

Informasi Tdk Dimiliki & Dialihkan/Direkomendasikan Informasi Tdk Dimiliki & Tdk Dialihkan/Direkomendasikan Penolakan disertai alasan Penolakan Diam Diberi

Gambar 4.3 : Chart Respon Permintaan Informasi pada 13 Badan publik

Dari beberapa Badan Publik yang diuji akses, dapat dianalisa sebagai berikut : a. Badan Publik di Tingkat Daerah Badan Publik di Tingkat Daerah, yang berada di Kabupaten Blora dan Bojonegoro ratarata merspon permintaan informasi dengan jawaban bahwa informasi yang diminta tidak dimiliki kemudian dialihkan/direkomendasikan ke Badan Publik lain (56,7%), walau ada juga yang tidak dialihkan/direkomendasikan (16,7%). Sebagian lainnya merespon dengan penolakan diam (25%), dan ada sebagian lainnya yang merespon dengan memberi informasi (1,7%). Hal ini disebabkan karena rata-rata Badan Publik di Tingkat Daerah belum memiliki informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

informasi, dimana sebagian besar data/informasi tersebut dimiliki oleh Badan Publik di tingkat pusat. Walau di dalam SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Badan-Badan Publik tersebut tercantum dengan jelas tugas pokok dan fungsi dari Badan Publik tersebut. Dinas Pertambangan & Energi misalnya, memiliki Tupoksi untuk menjalankan kebijakan daerah yang terkait dengan pertambangan dan energi di tingkat lokal, sehingga sudah seharusnya jika Distamben memiliki dokume dan data-data penting terkait dengan kegiatan Blok Cepu. Dari keseluruhan Badan Publik di Tingkat Daerah, hanya Bappeda Blora yang memberikan informasi yang diminta, yaitu informasi tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, yang memang menjadi kewenangan Badan Publik tersebut. Informasi DBH yang diberikan Bappeda berdasarkan realisasi jumlah DBH yang diterima dari Pemerintah Pusat secara keseluruhan, dan tidak spesifik DBH Blok Cepu. b. Badan Publik di Tingkat Pusat Badan Publik tingkat pusat yang diuji akses terdiri atas : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), BP Migas, Departemen Keuangan, serta DPR R.I. Dari keempat Badan Publik tersebut, sebagian besar permintan informasi direspon dengan penolakan diam (72,1%), informasi tidak dimiliki & dialihkan/ direkomendasikan ke Badan Publik lain (24%), dan penolakan diserta alasan (3,92%).

4 dari 6 atau 66,67% permintaan informasi di Departemen ESDM direspon dengan penolakan diam, 16,67%nya di respon dengan dialihkan/direkomendasikan ke Badan Publik lain dan 16,67% sisanya ditolak dengan alasan. Alasan dari Ditjen ESDM adalah bahwa informasi yang diminta bersifat konfidensial. Sedangkan peminta informasi lainnya direkomendasikan untuk mencari informasi yang diminta tersebut di website ESDM (www.migas.esdm.go.id) Permintaan informasi di Departemen ESDM secara khusus ditujukan kepada DitJend Migas, dan Pusat Data & Informasi (PusDatIm).

Salah satu fungsi DitJen Migas adalah sebagai pelaksana kebijakan di bidang Minyak dan Gas Bumi, serta sebagai pelaksana administrasi DitJen Migas, sehingga DitJen Migas seharusnya memiliki data dan dokumen yang diminta oleh peminta informasi.

Sedangkan PusDatIm ESDM merupakan struktur langsung di bawah menteri ESDM, yang memiliki hubungan kooordinasi dengan Sekretariat, sehingga sebagai Pusat Data dan Informasi, PusDatIm seharusnya bisa memenuhi permintaan informasi yang diajukan pemohon.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Sementara, BP Migas merespon seluruh permintaan informasi dengan penolakan diam.

Permintaan informasi ditujukan langsung kepada Kepala BP Migas. Sesuai dengan PP No.42 Tahun 2005 (pasal 15 ) tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) dikatakan bahwa diantara tugas dan kewenangan kepala BP Migas adalah memimpin dan mengelola Badan Pelaksana sesuai dengan fungsi dan tugas Badan Pelaksana, yaitu menjalankan fungsi pembinaa dan pengawasan pelakanaan kegiatan Usaha Hulu Migas. Selain itu, Kepala BP Migaslah yang melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu dengan pihak MCL. Seharusnya, BP Migaslah yang dapat memberikan dokumen KKS Blok Cepu, terlebih di dalam UU No.14/2008 (pasal 11 ayat (1)e ) dikatakan bahwa Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga merupakan jenis informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik. dan KKS adalah perjanjian BP Migas dengan Pihak Ketiga, dalam hal ini MCL. Sedangkan permintaan informasi ke Departemen Keuangan, sebagian besar juga dijawab dengan penolakan diam, atau tidak dijawab sama sekali, dan sebagian lainnya dialihkan untuk mengunduh informasi dari website. Ketika ditelusuri ke website departemen keuangan yang dimaksud (www.depkeu.go.id) didapat informasi namun lebih bersifat global dan tidak sesuai dengan permintaan informasi yang dimaksud.

Sedangkan permintaan ke DPR R.I (Komisi VII) dijawab oleh sekretariat komisi VII bahwa dokumen KKS yang diminta belum dimiliki Oleh Komisi VII dan direkomendasikan untuk meminta ke Departemen Terkait yakni BP Migas dan Departemen ESDM. c. Badan publik yang berbentuk BUMN/BUMD Pada Uji Akses ini dilakukan juga permintaan informasi kepada BUMN terkait yakni Pertamina; dan BUMD terkait yakni PT. BPH (Blora Patragas Hulu) dan PT. ADS (Ashri Dharma Sejahtera). Rata-rata BUMN/BUMD merespon permintaan informasi dengan penolakan disertai alasan (66,7%), penolakan diam (22,33%) serta informasi tidak dimiliki & dialihkan/direkomendasikan (11%).

Dari permintaan yang diajukan, dalam 7 hari pertama PT. Pertamina menjawab dengan melayangkan surat berupa pengalihan/penerusan surat yang dimaksud kepada Pertamina EP Cepu, yakni anak perusahaan Pertamina yang berurusan langsung dengan Blok Cepu. Namun setelah batas waktu yang dinanti, jawaban yang ditunggu tidak kunjung datang, sehingga dimbil kesimpulan bahwa Pertamina melakukan penolakan PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

diam/tidak menjawab terhadap permintaan informasi yang diajukan. Sedangkan BUMD, baik di Kabupaten Blora (PT. BPH) maupun Kabupaten Bojonegoro (PT. ADS) keduanya sama-sama menolak permintaan dengan alasan bahwa BUMD tersebut tidak berwenang untuk memberikan informasi yang diminta, mengingat kedua BUMD tersebut terikat perjanjian dengan Pihak MCL dan Pertamina bahwa segala informasi/ data terkait Blok Cepu harus melalui satu pintu yakni melalui MCL.

Analisa aspek pelayanan Badan Publik terhadap permintaan informasi Dilihat dari segi pelayanan terhadap permintaan informasi, respon dari Badan Publik dapat digambarkan pada beberapa grafik berikut : Keberadaan Petugas Khusus yg Melayani Permintaan Informasi & Dokumen

12 9

8

9

12

12

12

8 6

0

0

0

0

0

3

2

0

.I

ra Blo

a min

rta Pe

RR

DP

PT.

eu

pK De

s

a Mig

M

eda

lora

ra

lora

B en

HB BP

0

D ES

PT.

0

4

ro

ego

jon

ro

oro neg

ojo

bo

Blo

eda

B Tam

RD

DP

Dis

pp Ba

SB

AD

ego

ro ego

jon Bo

jon

Bo

DA

gS

RD

PT.

DP

Ba

0

BP

0

D.

0

pp Ba

0

3 5

Ada Petugas Khusus

Tdk Ada Petugas Khusus

Gambar 4.4: Keberadaan Petugas Khusus yang Melayani Permintaan Informasi & Dokumen

Dari 13 Badan Publik yang dimintai informasi, rata-rata belum memiliki petugas khusus yang mengelola dan melayani informasi. Petugas khusus yang dimaksud adalah sebagaimana ketentuan dalam UU KIP No.14/2008 yakni PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi)22. Dimana PPID berfungsi untuk mengumpulkan, 22

UU KIP No.14/2008, pasal 13, ayat (1)a.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

menyimpan, mengolah dan menyajikan data dan informasi serta dokumentasi yang menjadi kewenangan Badan Publik tersebut. Termasuk fungsi

PPID dalam hal ini

adalah melayani setiap permintaan informasi, serta membuat laporan atas pencapaian kinerja dan evaluasi dari pelayanan informasi yang diberikan.

Rata-rata ketika

pemohon informasi mengajukan permintaan, ditemui oleh bagian front office, sekretaris, atau petugas keamanan (satpam) yang bertugas pada Badan Publik tersebut.

Adanya Form Penerimaan Khusus Permintaan Informasi pada Badan Publik

12 8

9

8

12

12

12

8

5 5

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2 2

0

5 3 0

0

.I

a

min

rta Pe

RR

DP

PT.

eu pK

De

ra

lora

Blo

as

Mig

M

D ES

BP

D.

AD

HB

BP

PK

DP

PT.

ra Blo

lora

ro

oro

neg

ego jon

Bo

nB

Be

AD

RD

Tam

DP

Dis

PK

DP ojo

SB

ro

ro

ego jon

Bo

ego jon

Bo

DA

AD

RD

gS

PT.

DP

Ba

Ada Form Penerimaan

Tdk Ada Form Penerimaan

Gambar 4.5 : Chart Adanya Form Penerimaan Khusus Permintaan Informasi pada Badan Publik

Jika dilihat dari form penerimaan permintaan informasi yang disediakan oleh Badan Publik, sebagian besar Badan Publik tidak menyediakan form khusus bagi peminta informasi, kecuali di DPRD Bojonegoro, Departemen ESDM, dan Departemen Keuangan. Sebagaimana ketentuan dalam UU KIP, form ini seharusnya disediakan oleh Badan Publik tersebut yang berisikan antara lain data pemohon, jenis informasi yang diminta, cara pemberian informasi, lama waktu pemberian informasi dan biaya yang dibutuhkan jika ada.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Lama Waktu Rata-Rata Respon Permintaan Informasi pada Badan Publik (Hari)

17

15 12

12

10

17 11

9

12

13 9

7

11

DPR R.I

ina

ertam

PT. P

eu DepK

igas

Blora

DM

BP M

D.ES

eda

Bapp

lora

PH B

PT. B

ra

D Blo

DPR ra

n Blo

ro

engo

Bojo

mBe

eda

DisTa

Bapp goro

ojone

DS B

oro

ro

nego

Bojo

joneg

D Bo

SDA

PT. A

DPR

Bag

Gambar 4.6 : Chart Lama Waktu Rata-Rata Respon Permintaan Informasi pada Badan Publik

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa lama waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh Badan Publik untuk merespon atau memberikan jawaban atas permintaan informasi yang diajukan sangat bervariasi. Dimana lama waktu rata-rata tertinggi adalah DPRD Blora dan Bappeda Blora, yakni 17 hari kerja; disusul oleh DPRD Bojonegoro, Departemen Keuangan, BP Migas & PT. ADS, DPR R.I & DESDM, baru kemudian Bappeda Blora, Distamben Blora, dan yang tercepat adalah PT. BPH Blora. Lama waktu yang dibutuhkan oleh Badan Publik ini menjadi salah satu parameter dari pelayanan informasi publik, yang menjadi salah satu standar pelaksanaan dan pelayanan informasi, yakni sederhana, cepat, mudah dan terjangkau.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

4.3. Temuan & Analisa Terhadap Variasi Pemohon Informasi Publik Terhadap variasi pemohon informasi publik, dimana setiap Badan Publik dimintai informasi oleh pemohon yang berbeda, yang berasal dari organisasi masyarakat sipil / LSM, warga masyarakat setempat, dan kalangan pers/media. Respon dari ketiga belas Badan Publik tersebut digambarkan sebagai berikut : Respon Permintaan Informasi pada 13 Badan Publik 17% 40%

29%

67%

71%

0%

0% .I DPR R

rtamin PT. Pe

eu

0% DepK

DESD

da Blo

0% as

0%

75%

BP Mig

10% 0%

M

67%

ra

50%

a

100%

Bappe

a

0% H Blor

Blora

0%

33%

17%

100%

PT. BP

100%

DPRD

0% lora

da Bjn

0%

100%

Ben B

100%

Bappe

S Bjn

0%

PT. AD

Bojon

egoro

0%

100%

DisTam

Bag.S

DA Pe

mda B

jn

0%

100%

DPRD

100%

25%

Informasi Tdk Dimiliki & Dialihkan/Direkomendasikan Informasi Tdk Dimiliki & Tdk Dialihkan/Direkomendasikan Penolakan disertai alasan Penolakan Diam Diberi

Gambar 4.7 : Chart Permintaan Informasi pada 13 Badan Publik

Dari grafik diatas, dapat dianalisa aspek konsistensi Badan Publik dalam merespon permintaan informasi dari peminta informasi yang bervariasi. Dari 13 Badan Publik yang diuji akses, 8 (delapan) di antaranya merespon dengan jawaban yang sama terhadap setiap peminta informasi yang berbeda. Sedangkan 5 (lima) Badan Publik sisanya merespon dengan jawaban yang bervariasi terhadap permintaan informasi yang diajukan oleh peminta informasi yang bervariasi. Dari segi konsistensi jawaban, dapat dikatakan bahwa 8 Badan Publik dinilai konsisten dalam memberikan respon terhadap permintaan informasi, sedangkan 5 Badan Publik sisanya tidak konsisten dalam PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

merespon permintaan informasi yang diajukan oleh peminta informasi yang berbeda. 5 Badan Publik yang tidak konsisten tersebut dapat dikatakan melakukan diskriminasi atau pembedaan dalam memberikan jawaban atau merespon permintaan informasi dari kalangan masyarakat yang berbeda. Kelima Badan Publik tersebut adalah : Bappeda Blora, Departemen ESDM, Departemen Keuangan, PT. Pertamina, dan DPR R.I.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Bab V

PENUTUP 5.1. Kesimpulan Dari hasil riset monitoring Uji Akses ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari total 475 jenis permintaan informasi yang diajukan terkait dengan pendapatan Blok Cepu, sebagian besar direspon dengan jawaban informasi tidak dimiliki dan dialihkan/direkomendasikan (37,5%); penolakan diam (36,6%), penolakan disertai alasan (17,7%), informasi tidak dimiliki & tidak dialihkan/direkomendasikan (6,9%); dan hanya 1,3% saja dari permintaan informasi yang diberi.

2. Dari 9 (sembilan) jenis informasi yang diminta, hanya 1,3% saja yang diberikan oleh Badan publik, selebihnya dijawab dengan penolakan diam (rata-rata 33%), informasi tidak dimiliki & dialihkan/direkomendasikan (30%), serta ditolak dengan alasan (rata-rata 26,6%).

3. Dari 13 Badan Publik yang diuji akses, sebagian besar Badan Publik di Tingkat Daerah merespon permintaan dengan jawaban bahwa informasi yang diminta tidak dimiliki kemudian dialihkan/direkomendasikan ke Badan Publik lain (56,7%), sedangkan Badan Publik di tingkat nasional sebagian besar merespon dengan penolakan diam (72,1%) dan Badan Publik yang berupa BUMN/BUMD sebagian besar merespon dengan penolakan disertai alasan (66,7%).

4. Rata-Rata Badan Publik belum memiliki kesiapan yang memadai dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Hal ini dilihat dari belum adanya petugas khusus yang melayani permintaan informasi dan dokumen, belum adanya standar khusus memberikan pelayanan informasi secara mudah, dan tepat waktu, serta masih adanya perlakuan tidak konsisten atau pembedaan yang dilakukan Badan Publik dalam memberikan layanan informasi dari peminta informasi dengan latar belakang yang berbeda.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

5.2. Rekomendasi Dari hasil riset monitoring uji akses ini direkomendasikan kepada : 1. Badan Publik, baik di tingkat daerah, tingkat nasional, maupun BUMN/BUMD untuk segera membentuk PPID (Petugas Pengelola Informasi & Dokumentasi) untuk memenuhi akses layanan informasi publik kepada masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor. 14 Tahun 2008.

2. Departemen Teknis yang terkait dengan sektor Hulu Migas secara langsung, yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) agar membuka akses data dan informasi terkait dengan kegiatan di sektor Hulu Migas sebagai bentuk pemenuhan hak atas informasi publik dan transparansi dalam pengelolaan sektor Hulu Migas.

3. Badan Publik di tingkat daerah terkait dengan sektor Hulu Migas untuk mengakses data dan informasi dari pemerintah pusat agar dapat terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor Hulu Migas di daerahnya masing-masing, serta dapat memenuhi akses informasi bagi masyarakat di daerah.

4. BUMN/BUMD yang bergerak di sektor Hulu Migas, agar memberikan akses data dan informasi kepada publik sebagai bentuk komitmen perusahaan pada tata kelola industri Migas yang transparan dan akuntabel.

5. Masyarakat secara luas, agar membiasakan diri untuk mengakses informasi yang dibutuhkan kepada Badan Publik terkait untuk meningkatkan pengetahuan, dan berpartisipasi dalam mengontrol penyelenggaraan layanan publik yang adil, berkualitas dan transparan bagi seluruh masyarakat.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Daftar Pustaka Guza, Afnil, SS. Himpunan Undang-Undang Informasi Publik, Cetakan Pertama, Pnerbit Asa Mandiri, Mei 2008 Goldwyn, David L. Drilling Down, The Civil Society Guide to Extractive Industry Revenues and the EITI, 2008.

Kleden, Marianus & Hamid, M. Transparansi & Silence : Sebuah Survey UndangUndang Akses Informasi dan Prakteknya di 14 Negara, Pusat Data & Analisa TEMPOYayasan Tifa, 2008 PATTIRO, Aliran dan Perhitungan DBH Minyak Blok Cepu, PATTIRO, Jakarta, 2009.

Shultz Jim, Follow The Money : A Guide to Monitoring Budget and Oil & Gas Revenue, Open Society Institut. New York. 2005.

Stiglitz, Joseph E & Sachs, Jeffrey D. Berkelit dari Kutukan Sumber Daya Alam, diterjemahkan dari Escaping the Resource Curse, The Samdhana Institut, 2007.

Subagiyo, Henri, dkk. Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Cetakan Pertama, Komisi Informasi Pusat-ICEL, 2009 www.bpmigas.com www.cepublock.com www.depkeu.go.id www.kompas.com www.migas.esdm.go.id www.pertamina-ep.com

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Lampiran 1.1.

PETUNJUK PELAKSANAAN Permintaan Informasi ke Badan Publik Ketentuan Pemohon Informasi : Pemohon informasi adalah warga negara indonesia, secara administratif dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Pemohon informasi yang melakukan permintaan informasi kepada Badan Publik terdiri atas warga masyarakat setempat, dan warga yang tergabung dalam lembaga/ organisasi masyarakat sipil.

3. Pemohon informasi dalam riset ini dibedakan atas : a. Pemohon Informasi yang mengatasnamakan warga masyarakat setempat di Blok Cepu b. Pemohon Informasi yang mengatasnamankan peneliti lembaga/organisasi masyarakat sipil yang concern terhadap persoalan migas Blok Cepu 1.

Kriteria Sebagai Pemohon Informasi : 1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Memiliki rasa ingin tahu, jujur dan disiplin Bersikap netral, terbuka dan setia pada fakta Memiliki kemampuan berkomunikasi, dan berargumentasi Tenang, berfikir jernih dan tidak emosional Memahami konteks dan desain riset monitoring Memahami daftar permintaan informasi dan daftar pertanyaan wawancara Memahami isu keterbukaan informasi publik, dan persoalan hulu migas Blok Cepu Berkomitmen untuk melakukan proses pengumpulan data hingga selesai

Kriteria Responden : Badan Publik : merupakan Badan Publik yang terkait dengan penyelenggaraan dan Pengelolaan sektor hulu migas Blok Cepu Kriteria Informasi yang diminta : Informasi Publik : Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan sektor hulu migas blok cepu atau informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Persiapan Teknis : Persiapkan surat permintaan informasi secara tertulis Persiapkan alat tulis, alat rekam, dan daftar pertanyaan Berpenampilan rapi dan sopan Persiapkan lembar matriks uji akses yang disediakan, baik matriks penilaian proses maupun matriks penilaian hasil 5. Isilah dengan tulisan yang singkat dan jelas 1.

2.

3.

4.

Langkah-Langkah Melakukan Permintaan Informasi : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Baca dan fahamilah terlebih dahulu desain riset, Petunjuk Pelaksanaan dan Matriks Uji Akses telah ada.

Siapkan surat permintaan informasi, disertai daftar permintaan informasi, alasan permintaan informasi dan cantumkan kontak person yang jelas Ajukan permintaan informasi kepada Badan Publik terkait, jika jaraknya jauh (melalui jasa pengiriman/pos), jika dekat dengan mendatangi langsung Badan Publik terkait Mintalah tanda terima surat permintaan informasi (nomor urut penerimaan permintaan, nama dan bagian penerima surat, serta no.telpon bagian penerima permintaan informasi) Lakukan pengecekan setiap 3 (tiga) hari sekali melalui telpon, maupun dengan mendatangi langsung kantor Badan Publik terkait pada hari kerja.

Catat setiap tanggapan pada matriks proses, jika terdapat hasil/keputusan atas permintaan informasi, misalnya diberi/ditolak/ dialihkan, catat pada lembar matriks hasil. catat segala perkembangan setiap hari, sejak permintaan informasi di hari ke-1 hingga hari-17 pada hari kerja Catat setiap kejadian secara akurat, jelas dan lengkap

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Lampiran 1.2.

Matriks Proses Monitoring Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik : ……………..

Hari Kerja

Ak5fitas Monitoring

Permintaan Informasi Secara Tertulis Dikirim

Ke‐1

Pelayanan terhadap Pemohon Informasi

Ada Diantar petugas Langsung khusus

Masa Menunggu & Pengecekan

Hasil (Isi tabel matriks Tdk ada Tdk ada Ada buk2 Datang hasil) buk2 Melalui Petugas penerimaa Langsun penerimaa Telpon khusus n g n

Permintaan Informasi Diajukan

Tenggang Waktu dimana Badan Publik Harus Merespon Permintaan/Masa Menunggu & Pengecekan (10 Hari) Mengecek Status/ Ke‐2 perkembangan/ disposisi Mengecek Status/ Ke‐3 perkembangan/ disposisi Ke‐4 Ke‐5 Ke‐6 Ke‐7 Ke‐8 Ke‐9 Ke‐10 Ke‐11

Perpanjangan Waktu dimana Badan Publik Harus Merespon Permintaan/Masa Menunggu & Pengecekan (7 Hari) Ke‐12 Ke‐13 Ke‐14 Ke‐15 Ke‐16 Ke‐17 Ke‐18

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Petunjuk Pengisian Tabel Monitoring : 1. Hari Kerja : diisi hari dan tanggal monitoring, dimulai dari hari saat mengajukan

permintaan informasi 2. Aktifitas Monitoring : Aktifitas apa yang dilakukan (pengajuan permintaan,

menunggu, pengecekan, dll) 3. Permintaan Informasi secara tertulis : permintaan informasi dilakukan secara tertulis, disertai alasan. a. Diantar langsung : peminta informasi datang langsung ke Badan Publik terkait untuk meminta informasi. b. Dikirim : bisa memalui jasa pengiriman (pos tercatat/kurir) maupun melalui surat elektronik (E-Mail) 4. Pelayanan terhadap Permintaan Informasi a. Ada petugas khusus : yakni terdapat petugas khusus yang melayani permintaan informasi publik secara terpusat (semacan desk informasi/Petugas Pengelola Informasi dan Data/PPID) yang terdapat pada Badan Publik terkait b. Tidak ada petugas khusus : Tidak ada petugas khusus yg melayani permintaan informasi, misalnya permintaan informasi sekedar dilayani oleh petugas keamanan/satpam. c. Ada bukti penerimaan : Setelah permintaan informasi diterima oleh Badan Publik terkait, Pemohon informasi diberi bukti penerimaan yang berisikan : nomor permintaan informasi, nama & alamat pemohon, subjek & format informasi, cara penyampaian informasi yang diminta pemohon. Mintalah nomor kontak petugas yang menerima permintaan informasi, untuk memudahkan pengecekan. d. Tidak ada bukti penerimaan : pemohon informasi tidak diberi bukti apapun dalam mengajukan permintaan informasi 5. Masa menunggu dan pengecekan : adalah cara pengecekan permintaan informasi a. Melalui telpon/E-mail : pengecekan dilakukan memalui telpon/email b. Datang langsung : pengecekan dilakukan dengan mendatangi langsung Badan Publik terkait 6. Hasil : Merupakan hasil akhir permintaan informasi, sesuai dengan kerangka waktu yang ada.

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Lampiran 1.3.

Matriks Hasil Permintaan Informasi ke Badan Publik Badan Publik

Tdk ada Data tdk ada/Bukan kewenangannya/ jawaban Dialihkan Jenis /Diam Direkomenda Tanpa Informasi Tdk Tanpa Tanpa Lengkap Tertulis Lisan Alasan Alasan sikan/ Rekomendasi lengkap alasan alasan Dialihkan /Dialihkan Diberi

Ditolak

Ket

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Petunjuk Pengisian Tabel Hasil Permintaan Informasi : 1. Badan Publik : Adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

2. Jenis Informasi/Data yang Diminta : Informasi Publik Adalah informasi yang

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik 3. Diberi : b.Lengkap : Informasi diberi oleh BP secara lengkap, sesuai dengan permintaan

informasi yang diajukan c.Tidak Lengkap : Informasi yang diberikan tidak lengkap, hanya sebagian atau

bagian tertentu dihitamkan.

4. DiTolak : Permintaan informasi ditolak a.Tertulis : Penolakan dilakukan secara tertulis b.Lisan : Penolakann dilakukan secara lisan c.Disertai alasan : penolakan informasi disertai alasan d.Tidak disertai alasan : penolakan informasi tidak disertai alasan 5. Tidak ada Jawaban/Diam : tanpa ada jawaban, 6. Data Tidak Ada : a.Alasan : alasan tidak adanya data pada Badan Publik terkait b.Tidak ada alasan : tidsk disertai alasan c. Rekomendasi ke Badan Publik Lain : jika informasi tidak terdapat pada Badan

Publik tersebut, maka direkomendasikan ke Badan Publik lainnya d.Tidak ada rekomendasi ke Badan Publik Lain : Pemohon informasi tidak diberi

rekomendasi ke Badan Publik lain 7. Keterangan : isi keterangan yang tidak dapat diisi pada kolom-kolom lain

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Lampiran 1.4.

Contoh Surat Tugas Penelitian

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Lampiran 1.5.

Contoh Surat Permintaan Informasi ke Badan Publik (Permintaan Informasi oleh Ormas/LSM)

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Lampiran 1.6.

Contoh Surat Permintaan Informasi ke Badan Publik (Permintaan Informasi oleh Warga Masyarakat)

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Lampiran 1.7.

Contoh Surat Permintaan Informasi ke Badan Publik (Permintaan Informasi oleh Journalist Media)

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Lampiran 1.8.

Contoh Form Tanda Terima Surat Permintaan Informasi pada Badan Publik

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Lampiran 1.9.

Contoh Jawaban Badan Publik atas Permintaan Informasi (Permintaan Ditolak dengan Alasan Confidential)

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Lampiran 2.1 Contoh Jawaban Badan Publik atas Permintaan Informasi (Informasi Tidak Dimiliki & Tidak Dialihkan/Direkomendasikan)

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses KIP Hulu Migas Blok Cepu

Lampiran 2.2.

Contoh Jawaban Badan Publik atas Permintaan Informasi (Informasi Diberi; Informasi Tidak Dimiliki &Dialihkan/Direkomendasikan)

PATTIRO Sekolah Rakyat -- TIFA Foundation