Kaya Proyek Miskin Kebijakan
44
oleh kapital. Pemilik modal tumbuh menjadi aktor yang otonom, kuat dan mampu mengendalikan negara, setidak-tidaknya para pejabat negara yang berlaku sebagai komprador. Dengan kekuatan modal dan proteksi negara, pemilik modal bisa mengendalikan tanah dan penduduk desa. Negaranisasi telah membuat negara menjadi kuat dan mencengkeram masyarakat desa, tetapi kapasitas negara menjadi sangat lemah, terutama kapasitasnya dalam mengontrol modal dan melindungi masyarakat. Ketiga, karena ketimpangan peran aktor, dan sekaligus karena tidak adanya transformasi politik yang masuk ke desa, maka laju kapitalisasi di desa sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap penguatan basis ekonomi dan otonomi desa. Negaranisasi dan kapitalisasi hanya memperkaya pemilik modal, pejabat pemerintah dan elite desa. Keempat, di era reformasi juga terjadi missink link antara transformasi ekonomi dan transformasi politik (desentralisasi dan demokratisasi). Kapitalisasi desa tetap berjalan terus, tetapi era reformasi sekarang memperlihatkan kian melemahnya negaranisasi, serta melemahnya kapasitas negara (weak state), sekaligus bangkitnya desentralisasi dan demokratisasi yang mulai memperkuat desa dan masyarakat. Kelima, transformasi ekonomi melalui pembangunan tanpa governance reform atau transformasi politik (desentralisasi dan demokratisasi) tidak hanya menciptakan ketimpangan ekonomi, tetapi juga membuat masyarakat desa (bahkan orang luar yang terdidik) pragmatis terhadap pembangunan dan konservatif terhadap politik. Pembangunan secara pragmatis dipahami sebagai pembangunan fisik dan ukuran-ukuran material, tanpa memperhatikan aspek martabat dan kedaulatan rakyat. Martabat dan kedaulatan mudah sekali digadaikan dengan uang. Sebagai contoh, ketika ada investor masuk desa, warga masyarakat mengatakan bakal memperoleh “rezeki besar� karena bisa menjual tanah dengan harga tinggi, tetapi ketika harapan ini tidak terpenuhi atau ketika kapitalisasi merugikan masyarakat, maka
Balada Eksploitasi & Marginalisasi Desa
mereka baru melakukan perlawanan. Seharusnya kontrol dan perlawanan ini dilakukan sejak awal sebelum kapitalisasi menggurita dan mendatangkan risiko buruk bagi masyarakat. Arus desentralisasi dan demokratisasi merupakan ciri khas utama perubahan politik di era reformasi, menyusul runtuhnya rezim Orde Baru. Demokratisasi telah membangkitkan demokrasi lokal serta menyebarkan euforia dan liberalisasi politik sampai ke level desa, sehingga mengurangi cengkeraman negaranisasi dan semakin memperkuat masyarakat. Desentralisasi juga membuka ruang otonomi lokal (daerah dan desa), sekaligus mengurangi dominasi pemerintah pusat dan memperkuat daerah. Tetapi arus desentralisasi dan demokratisasi belum mampu menjadi fondasi yang kokoh bagi demokrasi lokal, demokrasi ekonomi, perbaikan pelayanan publik, kemandirian masyarakat desa dan lain-lain. Formasi negara yang hirarkhis-sentralistikkorporatis mulai melemah, tetapi kapasitas (regulasi, kebijakan, maupun redistribusi sosial) justru sangat melemah atau sering disebut softstateatau weak state. Meski terjadikrisis, kapitalisasi tetap jalan terus, antara lain karena subsidi pemerintah terhadap pengusaha besar, tetapi mereka juga menghadapi ketidakpastian hukum dan risiko politik yang besar dalam mengembangkan investasi. Sementara percepatan laju liberalisasi politik tidak disertai dengan menguatnya kapasitas mengelola demokrasi, sehingga di banyak tempat muncul konflik horizontal berbasis politik identitas yang sempit. Mengapa arus desentralisasi dan demokratisasi masih rapuh? Banyak penjelasan yang bisa kita kemukakan. Pertama, terjadinya local capture terhadap demokrasi lokal dan otonomi daerah oleh oligarki elite. Banyak kebijakan daerah yang tidak berbasis partisipasi, sementara para elite lokal mendominasi proses politik, distribusi sumberdaya ekonomi, dan bahkan melakukan korupsi berjamaah. Menurut laporan Indonesian Corruption Watch (ICW), DPRD, Kepala Daerah dan birokrasi daerah merupakan tiga aktor pertama-utama yang melakukan korupsi terhadap
45