Kaya Proyek Miskin Kebijakan
Perayaan kapitalisasi di daerah tentu menyandarkan pemanfaatan topangan peran investor atau kalangan swasta. Baik dari pengusaha lokal, nasional maupun internasional, sebagaimana diskemakan dalam kebijakan daerah. Argumen mendasarnya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, maka investor keberadaannya dianggap vital. Sebut saja misalnya, pemda DIY, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) beserta Bidang Investasi, menyadari bahwa perkembangan perekonomian daerah tidak hanya ditentukan oleh sumber daya daerah yang bersifat lokal, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh kapital dan pasar global. Dalam kacamata mereka, konteks globalisasi, pasar bebas, dan otonomi daerah, peluang ekonomi suatu daerah akan semakin ditentukan oleh usaha-usaha daerah itu sendiri dalam menangkap aliran kapital yang semakin cair, tak terbatas, namun juga tak menentu.8 Pada tahun 2005, Pemprov DIY menargetkan investasi yang masuk mencapai Rp 3,5 triliun. Angka tersebut meningkat 16,7 persen dibandingkan dengan 2004 yang besarnya sekitar Rp 3 triliun, sedangkan Rp 2.469,52 pada tahun 2003. Sebagian besar investasi yang ditargetkan tersebut masih akan terpusat di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta. Dalam kacamata Pemda DIY, daerah-daerah lain masih dianggap mempersulit proses 8
16
Balada Eksploitasi & Marginalisasi Desa
perijinannya. Sebagaimana diungkap Bambang SP (Sekretaris Daerah DIY), dalam kondisi demikian, beberapa Perda yang sifatnya menghambat investasi akan diinjau ulang. Prinsip Pemda, investor harus dipermudah sehingga tidak ada keluhan karena lambatnya proses perijinan dan cenderung birokratis.9 Pemberian ruanggerak yangbesar padapara investoratau bantuan “utang” dari modal asing untuk pembangunan di Yogyakarta juga kian meningkat tajam. Misalnya saja, Bank Dunia (World Bank) akan memberikan bantuan kepada Pemprov DIY berupa block grant dan pinjaman lunak sebesar Rp 2,7 triliun. Dana itu digunakan untuk pembangunantransportasi,pertanian,industri,wisata,daninfrastruktur yang berwawasan regional.10 Kecenderungan keinginan daerah untuk mengakses “bantuan” berupa hutang dari manapun asalnya ini juga dilakukan, atau menjadi trend dikalangan pemda-pemda lain dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan. Hanya saja, kucuran bantuan dana pembangunan ini, sebagaimana terjadi di Yogyakarta tidak pernah menjadi bagian perdebatan publik yang serius. Misalnya saja menyangkut partisipasi dalam perencanaan pembangunan, kontrol atas penggunaan anggaran sampai dengan akuntabilitas. Gambaran kebijakan semacam ini, yang menjadi gejala umum di berbagai daerah, tentu mengingatkan terjadinya pergeseran peran negara dalam pembangunan, sebagaimana 9
Usaha-usaha pengembangan perekonomian daerah Yogyakarta berorientasi luas dan keluar (outlook). Disebutkan oleh Bayudono, Kepala Bappeda DIY, Pemprov DIY telah membuat Rencana Aksi Strategis Pengembangan Perekonomian (RASPP) DIY yang terdiri dari dua dokumen rencana (1) RASPP itu sendiri dan (2) Outline Business Plan(OBP) DIY yang menjadi panduan investasi ekonomi di DIY. Kedua dokumen tersebut disusun dengan bantuan perusahaan dan konsultan dari Amerika. OBP memuat usulan-usulan proyek yang difokuskan pada sektor swasta. Ke depan, perkembangan perekonomian daerah akan dipelopori pihak swasta dan masyarakat. Pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator saja. Pengembangan Perekonomian Daerah; “Tak Lepas dari Kapital dan Pasar Global”. (KR, Jum’at 10 Desember 2004). Terkait dengan paradigma baru pembangunan Propinsi DIY, menurut Wakil Gubernur, diharapkan pencapaian kesejahteraan masyarakat, juga akan mewarnai pembangunan DIY ke depan. Sehingga masalah kemiskinan dapat diatasi atau paling tidak jumlah keluarga miskin dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu lanjut Wagub, secara politis kondisi Yogyakarta relatif lebih stabil dan kondusif dibandingkan dengan Propinsi lainnya, sehingga sangat menguntungkan karena dapat membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya dan hingga saat ini ada 83 program yang dapat dipilih oleh investor, 10 program diantaranya sudah dalam taraf pembuatan MOU. (Sub.Bid.Pemberitaan, www.pemda-diy.go.id. 17 Juni 2005).
10
(“DIY targetkan Investasi Senilai Rp. 3,5 Triliun”, Kompas Jogja, 16 Desember 2004). Mudrajad Kuncoro, Dosen FE UGM, mengungkapkan selain karena perda-perda yang dinilai bermasalah, keengganan sejumlah investor menanamkan investasinya keturunan DIY, juga karena banyaknya pungutan-pungutan di daerah (pajak, retribusi, dan sumbangan pihak ketiga). Tiga orang pengusaha asal China yang didampingi dua orang pengusaha dari Jakarta, menemui Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo. Ketiga pengusaha tersebut bermaksud menanam investasinya dalam bidang penambangan pasir besi. (“Investor China Temui Bupati Kulon Progo”, Kompas Jogja,Selasa, 15 Maret 2005.) Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Bambang SP, seusai bertemu dengan Konsultan Senior Bank Dunia untuk Wilayah Asia Tenggara Dr Iwata dan Kumazawa Zen di Kepatihan, menjelaskan bahwa saat ini Pemprov mengusulkan program pembangunan yang akan ditangani melalui bantuan dan pinjaman itu. “Pinjaman itu lunak, hanya dengan bunga 0,75 persen per tahun,” katanya. Disebutkan Bambang, dana block grant dan pinjaman lunak itu akan digunakan untuk pembangunan Bandara Adisutjipto,jaringan jalan lintas selatan, jalan tol, jalur keretaapi double track, pembangunan kawasan Malioboro dan Keraton Yogyakarta, transportasi perkotaan, pengembangan riset kampus, promosi wisata, pengembangan industri kerajinan, dan pembangunan gerai investasi. (“Bank Dunia Bantu DIY 2,7 Triliun”, Kompas Jogja, Rabu, 29 Juni 2005).
17