Pembangunan yang Meminggirkan Desa
166
mutu intensifikasi (PMI), introduksi padi tipe baru, crops livestock (CLS), belum dapat meningkatkan produksi pertanian nasional secara signifikan karena peningkatan itu baru proporsional untuk mengompensasi dampak degradasi sumber daya. Degradasi sistem produksi antara lain hadir dalam bentuk: (1) lemahnya sistem dan mekanisme pengawasan distribusi sarana pertanian, (2) tidak fokusnya perencanaan sumber daya manusia pertanian (3) menurunnya luas garapan dan meningkatnya jumlah petani, dan (4) dicabutnya fasilitas kredit dan subsidi menyebabkan posisi sektor pertanian terus terpuruk. Kelangkaan pupuk yang terus berulang terutama saat awal tanam dengan durasi, frekuensi, dan distribusi yang terus meluas merupakan bukti-bukti konkret bahwa barisan oknum produsen pupuk dan distributor secara sistematis tega dan sengaja memanfaatkan keterbatasan serta ketidakberdayaan petani untuk mengeruk kepentingan pribadi. Kualitas sumber daya manusia pertanian yang tidak mampu mengantisipasi tantangan sistem produksi yang semakin meningkat menyebabkan nisbah pendapatan bersih (net benefit ratio) sistem produksi pertanian terus melemah. Dampaknya, generasi muda berpendidikan kurang tertarik memasuki pasar tenaga kerja sektor pertanian. Sebaliknya, tenaga kerja dengan pendidikan terbatas dan keterampilan rendah dengan daya saing rendah terus membanjiri sektor pertanian, sampai melebihi kapasi-tas tampungnya. Implikasinya, luas pemilikan lahan dan garapan per kepala keluarga menurun sehingga secara ekonomis efisiensi budidaya terus merosot dan pendapatan petani sangat sulit ditingkatkan. Pemiskinan petani diakselerasi dengan program ketahanan pangan nasional yang mewajibkan petani untuk mengusahakan padi tanpa jaminan harga yang memadai. Berbeda kondisinya dengan negara-negara maju di Eropa, seperti Perancis, Spanyol, dan Jerman. Luas garapan rata-rata untuk lahan terus meningkat, bahkan untuk tanaman pangan dapat mencapai 600 hektar, dengan jumlah petani terus menurun karena lapangan kerja
Menuju Pembaharuan Pembangunan Pertanian
nonpertanian berkembang seiring dengan pertumbuhan lapangan kerja. Perubahan ini memungkinkan terjadinya percepatan secara alamiah dalam mekanisasi pertanian dan adopsi teknologi maju untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi. Keunggulan komparatif dan kompetitif petani di negara maju didukung subsidi harga komoditas, bahan bakar, dan sarana pertanian serta proteksi impor komoditas sejenis atau komplementernya. Sementara pemerintah Indonesia atas perintah IMF, CGI, ADB, World Bank, terpaksa harus mencabut berbagai subsidi dan fasilitas kredit yang telah diberikan pemerintah selama ini dengan argumen antisipasi perdagangan bebas. Di sektor pemasaran, Departemen Perindustrian dan Perdagangan melakukan diskriminasi secara sistemis terhadap sektor pertanian. Padahal, secara faktual petani Indonesia dengan keragaman iklim menurut ruang dan waktu dapat memproduksi apa saja, kapan saja, serta berapa saja untuk pemenuhan keperluan dalam negeri maupun ekspor. Nilai tambah sektor pertanian dalam mendukung perekonomian nasional dan menghasilkan devisa seolah ditenggelamkan begitu saja dan dipandang sebelah mata dibandingkan dengan komoditas tekstil dan elektronik yang padat modal dan teknologi. Komitmen politik pemerintah melindungi komoditas strategis yang diproduksi di dalam negeri terlihat sangat payah. Maraknya penyelundupan komoditas strategis seperti gula dan beras merupakan bukti-bukti konkret yang tidak terbantahkan. Menyedihkanlagi, pejabatterkait seperti bea dan cukai, kepolisian, dan Deperindag menganggap penyelundupan merupakan persoalan biasa. Memalukan memang, tetapi itulah faktanya. Pemerintah juga tidak mampu menyediakan pasar komoditas buah-buahan yang secara teoretis daya saingnya tinggi dan pangsa pasarnya terbuka. Arus barang dan jasa perdagangan sektor pertanian yang terus dihancurkan ini menyebabkan nilai tukar komoditas pertanian semakin terpuruk dibandingkan dengan harga kebutuhan sehari-hari.
167