Pembangunan yang Meminggirkan Desa
Kondisi pertanian yang masih lesu itu masih ditambah dengan membanjirnya impor dan komoditas baik yang secara legal maupun ilegal masuk ke Indonesia. Salah satu yang bisa dicermati adalah laporan dari para pedagang beras yang mengungkapkan ada sekitar 30-40 ribu beras illegal yang masuk ke Indonesia setiap bulannya. Beras-beras ilegal tersebut masuk melalui perbatasan seperti di Tanjung Balai Asahan, Janjung Balai Karimun, Batam. Berdasarkan analisa impor produk pertanian, diketahui bahwa pada pasca krisis saat ini (2000-2003) volume impor mencapai 13,0 juta ton per tahun. Hal ini berarti lebih tinggi dibanding pada masa krisis (1998-1999) bahkan pada masa sebelum krisis. Pada masa sebelum krisis (1995-1997) volume impor rata-rata 10,9 juta ton per tahun, dan di masa krisis (19981999) sebesar 12,4 juta ton per tahun.15 Masalah sulitnya membangun pertanian di negeri ini juga diwarnai dengan berjibakunya pemerintah untuk memodifikasi mekanisme pembiayaan sektor pertanian. Sejarah merekam, pada 1960 diluncurkan program kredit BIMAS. Total dana yang disediakan untuk subsidi selama kurun 1967-1970 hingga musim tanam 1984-1985 mencapai 636,7 miliar. Di akhir, dana yang tak dikembalikan mencapi Rp 20 miliar. Kemudian berjalan pola kredit usaha tani (KUT) sejak 1985. Realisasi penyaluran dana sebesar Rp 272,5 miliar per tahun. Al hasil, pada periode 1999-2000, total kredit macet KUT mencapai 84,4% dari total dana tersalur, yaitu 1,2 triliun. Dengan demikian selama KUT disalurkan total kredit macet sebesar 7,7 triliun.16 Selain dua pola tersebut, pernah diluncurkan juga kredit ketahanan pangan (KKP) dan skim kredit agrobisnis (SKA) yang masih berjalan hingga hari ini. Dari berbagai hal yang sudah diungkapkan di atas, dicatat langkah-langkah politik pertanian yang mesti dirintis oleh 162
15 16
ibid ibid
Menuju Pembaharuan Pembangunan Pertanian
pemerintah, yaitu usaha berswasembada, menjadi eksportir pangan, perluasan areal pertanian, perluasan areal pengusahaan (KK petani), pengurangan jumlah petani, peningkatan kualitas produk, diversifikasi pangan, pengembangan industri pertanian dan membuat desa menjadi unit ekonomi yang kuat. Demikian semrawutnya dan ketiadaan visi jangka panjang pemerintah terhadap pembangunan ekonomi negara ini membuat pertanian kemudian terpuruk dan peran sektor pertanian dalam perekonomian tak lebih dari sekedar pengganjal atau pelengkap bagi sektor lain17. Sehingga tidak heran dalam satu dekade terakhir, sebagian besar pertanian mengalami kemerosotan kinerja dan petaninya mengalami pemiskinan secara dramatis. Sementara ketergantungan pada impor pangan dan produk pertanian lain meningkat tajam. Bahkan Indonesia sempat menjadi penerima bantuan pangan terbesar dunia pada masa krisis. Sebuah kondisi yang sangat ironis ketika dibandingkan dengan Indonesia pada tahun 1980-an yang sempat menjadi negara swasembada beras dan pemberi bantuan pangan untuk negara lainnya. Kebijakan di sektor pertanian semakin tidak konsisten dan tidak berkelanjutan, bahkan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani yang sebagian besar hidup di desa. Mulai tahun 1984 kebijakan pembangunan ekonomi meninggalkan sektor pertanian, dengan memacu pertumbuhan industri pengolahan, yang penuh ketergantungan pada impor. Kebijakan baru ini ditopang pula oleh kebijakan pembangunan yang bias perkotaan (urban bias development), termasuk kebijakan perdagangan dan nilai tukar yang sangat melindungi sektor industri. Alokasi anggaran untuk sektor pertanian menurun drastis. Pembangunan infrastruktur pedesaan dan di luar Jawa diabaikan demi memacu pembangunan infrastruktur perkotaan dan di Jawa. Pembangunan pertanian sendiri mulai dilepas untuk didominasi 17
Sri Hartati Samhadi, “Sektor Pertanian Dianaktirikan“, KOMPAS, 16 Agustus 2002.
163