para petani oleh PT KAL pada 1996. Sebelumnya, tanah tersebut dikuasai P&T Lands dengan hak erfpacht, lalu beralih ke PP Subang, PT Tatar Anyar, dan terakhir PT KAL. Pada 1999-2000 petani mulai menanami lahan-lahan terlantar di wilayah Perkebunan PT. KAL. Hak Guna Usaha PT. KAL pada tanggal 31 Desember 2002 telah berakhir masa berlakunya. Ada sekitar 381 (tiga ratus delapan puluh satu) petani penggarap yang sudah secara produktif menggarap lahan terlantar eks HGU PT. KAL tersebut. Luas garapan petani adalah sekitar 80 hektar. Petani menanami lahan tersebut dengan tanaman jagung, pohon sengon, pisang dan tanaman palawija lainnya. Para petani yang tak mempunyai lahan garapan berharap BPN tak memperpanjang HGU PT. KAL karena lahan tersebut, awalnya adalah tanah garapan masyarakat. Masyarakat Desa Trisobo mayoritas berprofesi sebagai buruh tani atau petani tak bertanah dan membutuhkan lahan garapan. Secara geografis Desa Trisobo diapit oleh 3 (tiga) perusahaan besar yaitu PT. Karyadeka Alam Lestari (PT. KAL), PTPN IX Nusantara, dan Perum Perhutani. Lahan disekitar desa Trisobo sudah habis dikuasai oleh perusahaanperusahaan besar tersebut. Pada September 2008, Sarimin, Istamar, Sutopo, para petani Desa Trisobo, ditahan Polres Kendal atas dugaan pencurian (pasal 363:5 KUHP). Dakwaannya adalah pencurian 6 pohon randu, mangga, dan rambutan milik PT KAL. Hasil penjualan pohon yang diklaim PT KAL tersebut dibelikan material untuk membangun jembatan penghubung Desa Trisobo dan perkebunan karet PT KAL yang rusak. Mereka disidang dan divonis enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal. Dua orang petani Trisobo yang menghadiri persidangan, ditangkap juga oleh Polres Kendal dengan tuduhan yang sama. Kemudian, empat petani dan mantan Kepala Desa Trisobo juga ditangkap Polres Kendal ketika tengah melaporkan kasus pemalsuan surat yang dilakukan Kepala Desa Trisobo ke Polwiltabes Semarang. Enam petani yang menjadi terdakwa dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kendal, telah divonis 10 (sepuluh) bulan penjara.
15
Upaya Hukum Pidana : Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang adalah sebagai penasehat hukum 10 (sepuluh) petani yang dikriminalisasikan tersebut. LBH Semarang memohonkan banding untuk enam orang Terdakwa. Tetapi Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal.
2. Kasus Kriminalisasi Mantan Kepala Desa Trisobo Posisi Kasus: Dj (55) , mantan Kepala Desa Trisobo ditangkap aparat Polres Kendal di Polwiltabes Semarang karena laporan PT Karyadeka Alam Lestari atas dugaan penggelapan 40 batang pohon bendo yang diklaim milik PT KAL. Peristiwa ini terjadi pada 2004. Waktu itu, Dj sebagai Kepala Desa, menerima laporan dari warga tentang adanya puluhan kayu bendo hasil tebangan tanpa pemilik. Sebagai Kepala Desa, ia kemudian mengeluarkan surat yang isinya mengamankan kayu-kayu di balai Desa Trisobo sambil menunggu pemilik sebenarnya. Kayu-kayu itu kemudian hilang beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuannya. Kasus ini dilaporka PT KAL pada 2008 ketika konflik tanah antara petani Desa Trisobo dengan PT KAL memanas. Dj kemudian ditahan dan disidang. Majelis hakim memutusnya 18 bulan penjara. Bantuan Hukum Yang Diberikan: LBH Semarang menjadi Penasehat Hukum Dj selama proses penyidikan sampai persidangan. LBH juga melakukan banding dan kasasi atas putusan hakim tersebut. Putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan Pengadilan Negeri Kendal. LBH melakukan kasasi. Inti memori kasasi, berdasar fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Permohonan Kasasi tersebut telah diputus pada 30 September 2009 dengan nomor putusan : 1635K/PID/2009. Inti putusan tersebut adalah bahwa perbuatan yang
16