6
RABU, 26 SEPTEMBER 2012 / 10 DZULQAIDAH 1433 H
PARTAI
Partai NasDem: Elit Tua Harus Sadar Perubahan JAKARTA – Sekretaris Majelis Nasional Partai NasDem, Jeffrie Geovanie memrediksi, pada tahun 2014 akan menjadi masa hancurnya kekuasaan partai politik jika elit-elit tua di parpol tidak sadar akan perubahan dan keinginan rakyat. Menurut Jeffrie, perubahan yang diinginkan rakyat di antaranya puncak pimpinan negeri ini harus beralih ke generasi baru yang inovatatif bukan lagi elit-elit tua. Saat ini, tegas dia, Partai NasDem melalui tokoh seniornya Surya Paloh sudah berani memulai menampilkan wajah-wajah baru dan masih muda sebagai top pimpinan. Jeffrie menyebut namanama tokoh muda itu antara lain, Patrice Rio Capella, Ahmad Rofiq, Saiful Haq, Endang Tirtana. Sebelumnya tidak dikenal di pentas politik nasional, namun saat ini, mereka sudah bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Aburizal Bakrie, Suryadharma Ali, Hatta Rajasa. “Bayangkan kalau tokoh-tokoh lain meniru Pak Surya Paloh, suksesi kepemimpinan di negeri ini akan terjadi begitu menarik. Jadi sudah sepantasnya figur-figur senior seperti Surya Paloh, Taufik Kiemas, akan dikenang sebagai tokoh-tokoh yang mewariskan keteladanan dalam kepemimpinannya,” ujarnya. “Partai-partai saat ini dikuasai oleh orang-orang tua yang tidak bisa melihat tanda-tanda zaman, seharusnya mereka seperti matahari, tahu kapan akan terbit dan iklas saat harus tenggelam,” kata Jeffrie, di Jakarta, Selasa (25/9). Dia menegaskan, bila elit tua parpol ngotot, maka siap-siap untuk ditenggelamkan oleh semangat rakyat yang menginginkan perubahan. Dijelaskan Jeffrie, parpol dan elit tua harus paham soal keinginan publik untuk memunculkan figur baru yang membawa perubahan. Dicontohkan, kemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di pemilukada DKI Jakarta. “Semoga saja kemenangan Jokowi-Basuki ini memberi pelajaran berharga buat mereka bahwa regenerasi itu penting,” katanya. “Masyarakat pasti memberikan apresiasi kepada partai-partai yang berani memunculkan figur-figur baru, pada suksesi kepemimpinan nasional 2014 yang akan datang,” ujarnya. (boy/jpnn)
Pemilu Serentak, Capres Parpol Makin Serius JAKARTA – Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menilai pemilihan presiden dan pemilihan legislatif serentak meningkatkan akuntabilitas presiden lima tahun kemudian. Dijelaskan, presiden memertanggungjawabkan programnya kepada DPR yang mengawasinya. “Sehingga DPR memiliki legitimasi, baik legal maupun moral, untuk menilai, dan untuk selanjutnya menyampaikan penilaian itu kepada masyarakat,” katanya, Selasa (25/9). “Ini bisa menjadi basis masyarakat menilai, layakkah seorang presiden dipilih kembali,” tambahnya. Ia menambahkan lagi, evaluasi masyarakat juga bisa dilakukan secara langsung baik kepada capres dan partainya sekaligus. Dengan demikian, kata dia, pemilihlah yang menentukan, untuk kemantapan sistem presidensiil dan fungsi checks and balance. “Apakah presiden dan partai mayoritas di DPR akan dipilih dari partai yang sama atau berbeda,” imbuhnya. Menurutnya, hal itu akan memerlihatkan jalannya pemerintahan secara partisan telah ditarik garis tegas untuk lima tahun ke depan. Sedangkan untuk partai politik, lanjut dia, pertaruhannya juga lebih serius kalau dilakukan serentak. “Dia tidak akan main-main dan hanya sekedar ikut-ikutan mengusung capres atas dasar politik transaksional,” bebernya. Lanjut pria yang karib disapa Romy itu, kalau transaksional yang dikedepankan, parpol meresikokan elektabilitas partainya sendiri yang digelar serentak. Nah, kata dia, yang perlu dilakukan ke depan adalah tinggal amandemen Undang-undang pilpres bahwa presiden hanya bisa dicalonkan oleh parpol peserta pemilu lima tahun sebelumnya. “Dengan demikian ini sekaligus insentif kepada parpol-parpol yang pernah eksis pada pemilu 2009,” tutup Ketua Komisi IV DPR itu. (boy/jpnn)
KPK Demokrat: Hentikan Wacana Lemahkan KPK JAKARTA – Anggota Komisi III DPR, Saan Mustopa mengatakan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh ditujukan untuk memperlemah kewenangan KPK. Menurut Saan, seharusnya revisi itu dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan KPK dalam mencegah dan menindak tindak pidana korupsi. “Komitmen Fraksi Demokrat untuk merevisi UU KPK justru untuk memperkuat kewenangan KPK memberantas korupsi. Kalau revisi tidak bisa menambah kewenangan, maka kewenangan yang ada saat ini harus dipertahankan dan tidak bisa dipreteli,” kata Saan Mustopa, kepada wartawan di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa, (25/9). Adanya keinginan yang cenderung melemahkan KPK, menurut Wakil Sekjen Demokrat itu sebatas wacana dan Komisi III tidak mengagendakannya. “Pelemahan fungsi dan kewenangan KPK melalui revisi undangundang KPK, itu masih sebatas wacana dan belum terjadi prosesnya. Sebaiknya wacana itu dihentikan,” tegas Saan. Kata dia, FD mendukung penguatan kewenangan KPK. “Kalau untuk dilucuti mending pakai undang-undang yang sudah ada saja dan saya yakin fraksi-fraksi lain juga berkeinginan memperkuat KPK,” imbuhnya. (fas/jpnn)
Luthfi Tunggu Keputusan Partai
MUSTAFA RAMLI/JAWA POS
FRAKSI PKS. Ketua Fraksi PKS yang lama Mustafa Kamal (kiri) menyerahkan berkas kepada Ketua Fraksi PKS yang baru Hidayat Nur Wahid (kanan) disaksikan Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaq di Ruang Fraksi PKS di Gedung DPR RI, Jakarta (25/9) . Mustafa Kamal menyerahkan berbagai berkas yang ada di tubuh Fraksi PKS, salah satunya berkas Bank Century yang saat ini masih dalam pengawasan Tim Pengawas Bank Century DPR RI.
JAKARTA – Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq belum menyatakan kesiapan dirinya untuk maju sebagai capres yang diusung partainya pada Pilpres 2014. Meski sejumlah kader telah menyatakan Luthfi-lah yang paling pantas diajukan, dia lebih memilih untuk menunggu keputusan final partainya soal hal tersebut. “Saya tidak mau berandai-andai. Yang pasti, struktur (pengurus) belum mengambil keputusan,” ujar Luthfi setelah memimpin sertijab ketua Fraksi PKS di kompleks parlemen kemarin (25/9). Meski demikian, dia menghargai aspirasi beberapa kader partai yang memunculkan dirinya sebagai tokoh internal yang pantas maju pilpres. Luthfi menegaskan, ketimbang memikirkan pencapresan, saat ini lebih memilih berkonsentrasi menjalankan amanat Munas PKS 2010. Yaitu, menjadikan PKS sebagai tiga besar dalam Pemilu 2014. “Nomor dua juga boleh. Tetapi, kalau terpaksa nomor satu juga tidak apa-apa,” katanya sambil tersenyum. Sebelumnya, Ketua Bappilu PKS Zafan Badri menyatakan PKS memiliki pertimbangan khusus untuk serius mengajukan Luthfi. Dalam survei internal yang telah dilakukan partainya, nama Luthfi-muncul paling kuat di antara nama-nama lain kader internal yang ada. Selain Zafan, Sekjen DPP PKS Anis Matta termasuk yang sempat menyebut Luthfi sebagai tokoh internal partai yang paling pantas diajukan. Rencananya, sebelum menentukan dan mendeklarasikan capres mereka, Majelis Syura PKS akan lebih dulu membahas nama para kandidat capres itu. (dyn/c11/agm)
Fraksi PKS Sesalkan Politik Jegal JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Siddiq menyesalkan maraknya politik klaim kompetensi dan prestasi serta politik jegal yang saat ini mulai mewabah di panggung politik nasional. “Dua perkembangan politik yang tidak sehat ini harus segera dihentikan karena bisa berakibat hilangnya potensi pemimpin bangsa ke depan,” kata Mahfudz, dalam acara Dialog Kenegaraan, bertema ‘Persaingan Ketat Menuju Istana’ digelar DPD, komplek parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (28/1). Politik jegal dan klaim, kata Mahfudz, adalah sebuah proses politik yang sama
sekali tidak menguntungkan bangsa ini ke depan karena secara bertahap akan menghambat para kandidat pemimpin bangsa untuk tampil. Dia menyebut beberapa korban sebagai akibat dari praktek politik jegal. “Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, karena telah menyatakan diri siap menjadi calon presiden, lalu dicari-cari kesalahan dirinya.” Hal serupa juga dialami oleh Presiden Partai PKS, Tifatul Sembiring, yang oleh pihak kepolisian pernah diposisikan sebagai tersangka atas tuduhan melakukan kampanye terselubung dalam aksi demo 2
Januari lalu, menentang kezaliman Israel di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. “Terakhir Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, karena yang Sultan sudah terangan-terangan ikut dalam bursa bakal calon presiden, maka dugaan penyalahgunaan dana bencana alam dan tukar-guling tanah saat ini kian mendekati raja Jawa itu,” tegas Mahfudz Siddiq. Di tempat yang sama, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens juga mengingatkan ancaman politik pencitraan sebagai kegiatan politik yang tidak memberi tempat kepada politik secara
substansif. “Panggung politik demokrasi Indonesia tengah diancam oleh politik pencitraan yang miskin substansif yang berasal dari elitelit politik,” tegas Boni. Dia juga mendesak KPK agar bermurah hati memeriksa seluruh sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan citra itu. “Besar kemungkinan proses politik pencitraan itu dimulai dari prilaku elit politik yang mengklaim sebuah keberhasilan sebagai kerja keras mereka lalu digunakan dana APBN untuk mengumumkan keberhasilan tersebut melalui iklan. (fas/jpnn)
Demokrat-PDIP Berpeluang Koalisi JAKARTA — Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, tidak menampik kemungkinan partainya berkoalisi dengan PDI Perjuangan pada pemilihan presiden 2014. Namun, ia menegaskan, itu semua masih meunggu hasil pemilihan legislatif 2014 nanti. “Sangat terbuka tapi itu nanti setelah pemilihan legislatif. Karena, pembicaraan kami dengan pak Taufiq (Kiemas), sangat bagus dan berjalan lurus,” kata Ramadhan, di gedung parlemen, di Jakarta, Selasa (25/9). Kembali dia menegaskan, hal itu bisa terjadi, tapi setelah pileg. Menurutnya, saat ini PD belum memikirkan itu. Karena, saat ini berkonsentrasi menyiapkan caleg untuk 2014. Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengatakan, peluang untuk berkoalisi dalam politik bisa terjadi. “Namanya peluang dalam politik kan bisa-bisa saja terjadi,” ujar Tjahjo, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/9). Namun, menurutnya, PDI Perjuangan akan memikirkan persoalan koalisi untuk pilpres itu setelah pileg 2014 nanti. Namun, kata Tjahjo lagi, PDI Perjuangan belum berpikir masalah koalisi untuk pilpres dengan partai manapun. “Tunggu saja dulu setelah pemilu legeslatif,” katanya. Saat ini, PDIP berkosentrasi mempersiapkan tahapan verifikasi parpol oleh KPU. Lalu persiapan menyusun calon anggota DPR dan DPRD se Indonesia, dan tahap-tahap pemantapan struktur partai dalam upaya mempersiapkan pileg 2014. (boy/jpnn)
DUKA ONDOS Ketua MPR RI Taufik Kiemas dan isteri Alm Ondos, Maria di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Selasa (25/9) di Jakarta. Ondos meninggal akibat kecelakaan di daerah Porong, Sidoarjo. MUSTAFA RAMLI/JAWA POS
Mega Tak Tega Anak Buahnya Meninggal JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tidak terlihat menghadiri upacara prosesi penghormatan terakhir politisi Theodorus Jacob Koekertis, di gedung parlemen, di Jakarta, Selasa (25/9). Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebutkan Megawati tidak tega melihat jenazah Anggota Komisi I Fraksi PDI Perjuangan yang karib disapa Ondos itu. Hasto menegaskan, ketika mendapat kabar Ondos meninggal, Mega sempat tak dapat berdiri serta tak mampu berbicara apa-apa. “Beliau kaget kenapa harus enggak ada (meninggal dunia), sampai enggak bisa berdiri dan enggak dapat bicara apa-apa,”
kata Hasto Kristianto, di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (25/9). Apalagi, kata dia, dua minggu sebelumnya Ondos masih bertemu Megawati dalam sebuah acara partai di Bali, membahas strategi pemenangan pemilukada DKI Jakarta. “Setelah dapat kabar langsung menghubungi mas Tjahjo selaku Sekretaris Jendral PDI Perjuangan untuk mengurus pemberangkatan jenazah ke rumah duka,” katanya. Hasto menerangkan, Megawati menitipkan pesan kepadanya untuk disampaikan kepada istri Almarhum supaya bersabar. “Beliau pesan kepada istrinya (Ondos)
kepada maria untuk tetap tabah,” ungkap Hasto. Ondos sendiri terakhir ke DPP pada malam kamis atau tepatnya sebelum putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Kehadiran Ondos pun tak seperti biasanya, sebab di DPP hingga pukul 01.30. Upacara persemayaman Ondos di DPR, dipimpin Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, pukul 10.00. Sejumlah pejabat hadir, antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Andy Mallarangeng, Panglima TNI Jendral Agus Suhartono, dari Hakim Agung diwakili oleh Gayus Lumbu’un. Kemudian juga jajaran Pimpinan MPR maupun DPR serta kolega-kolega Ondos. (boy/jpnn)