4
POLITIKA
KAMIS, 7 JUNI 2012 / 17 RAJAB 1433 H
PILPRES
PKB Bakal Usung Capres Terkuat
RUU PILKADA
JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan, PKB sampai saat ini terus mengamati figur-figur yang layak diusung partainya menjadi calon presiden (capres) 2014. “Mana yang paling bagus, kita ambil nanti,” tegas Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta usai rapat kerja dengan Komisi IX, Rabu (6/6). Dia menambahkan, sampai sejauh ini belum ada nama-nama yang akan diusung oleh partainya sebagai capres. Namun, tegasnya, pihaknya hanya melakukan pengamatan terlebih dahulu untuk saat ini. “Karena itu butuh waktu, butuh menghitung elektabilitas,” kata Muhaimin. Pria yang karib disapa Cak Imin itu menambahkan, semua nama-nama figur yang dinilai layak terus dipantau. Baik itu dari internal maupun eksternal partai. “Semuanya kita pantau. Baik yang sudah muncul maupun yang belum muncul ke publik,” ujarnya. Ditanya kapan PKB akan mengumumkan nama capresnya, Cak Imin menegaskan, masih lama. “Pemilu legislatif saja belum. Tahun 2013 lah,” kata bekas wakil ketua DPR itu. Yang jelas, kata dia, pengumuman itu tidak mesti berbarengan dengan Partai Demokrat yang sudah menegaskan pada 2013 juga akan mengumumkan nama capresnya. “Belum tentu (bersamaan dengan Partai Demokrat, red),” tegasnya. (boy/jpnn)
Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa (tengah) dan Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) serta Ketua Tim Kerja Pemilukada DPD RI, Farouk Muhamad berbincang sebelum Raker di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/6). Raker membahas tentang penjelasan Presiden, Pemerintah atas RUU Pilkada.
PERATURAN
MUSTAFA RAMLI / JAWAPOS
Yakin SBY Paham Menyikapi Putusan MK JAKARTA – Ketua DPR Marzuki Alie mengaku dirinya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal judicial review pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Marzuki yakin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tahu langkah apa yang harus dilakukan terkait keluarnya putuMarzuki Alie san MK tersebut. “Kita menghormati keputusan MK. Saya yakin presiden sudah tahu apa yang harus dilakukan,” kata Marzuki, Rabu (6/6), di Jakarta. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menambahkan, berdasarkan penjelasan Ketua MK Mahfud MD sepanjang Keputusan Presiden (Keppres) belum dicabut, maka status Wakil Menteri masih eksis. Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR Muhammad Jafar Hafsah menambahkan, putusan MK itu memperkuat posisi wamen. “Memperkuat posisi wamen apalagi setelah dicabutnya ketentuan bahwa dia bukan lagi jabatan karir tapi kabinet,” kata Jafar, di tempat terpisah, Rabu (6/6). Ia mengatakan, semua keputusan menyangkut jabatan wamen diserahkan kepada presiden. (boy/jpnn)
Gubernur Dipilih DPRD Mendagri Paparkan Garis Besar RUU Pilkada di DPR JAKARTA - Rancangan UndangUndang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) mulai dibahas bersama oleh DPR dan Pemerintah, Rabu (6/6) di Jakarta. Pada rapat kerja antara Komisi II DPR dengan wakil pemerintah itu, Mendagri Gamawan Fauzi memaparkan beberapa poin penting tentang gagasan pemerintah dalam RUU Pilkada. Ide yang disodorkan pemerintah dalam RUU Pilkada diantaranya pemilihan gubernur oleh DPRD. “Ini bukan langkah mundur, tapi upaya demokratis menyangkut sistem ke depan,” kata Mendagri di hadapan rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa itu. Dalam raker dengan agenda mendengar paparan pemerintah tentang RUU Pilkada itu Mendagri me-
negaskan, UUD 1945 mengamanatkan bahwa gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demokratis. Namun khusus gubernur, kata Mendagri, memiliki peran ganda sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Karenanya Mendagri menegaskan bahwa gubernur tak relevan lagi dipilih secara langsung. “Mekanisme yang paling kompatibel adalah melalui mekanisme perwakilan,” cetusnya. Sementara untuk bupati dan wali kota, lanjut Mendagri, bakal tetap dipilih langsung oleh rakyat. Alasannya, karena bupati dan wali kota bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. “Secara jenjang (bupati/wali kota) paling dekat dengan masyarakat. Berbasis kepercayaan langsung dari masyarakat, sehingga yang paling kompatibel adalah pilkada langsung,” sambungnya. Mantan Gubernur Sumatera Barat itu menambahkan, dua cara pemilihan kepala daerah itu tetap
Radio Dangdut Bikin Biem Kaya JAKARTA – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Biem Triani Benyamin memiliki kekayaan sebanyak Rp 33,7 miliar. Pasangan calon gubernur Faisal Basri itu mengatakan bahwa kekayaannya itu berasal dari usaha radio dangdut Bens Radio yang digelutinya. “Semua ini kita dapatkan dari usaha radio yang kita mulai sejak tahun 1990 bersama almarhum Benyamin S juga. Saya juga dulu usaha bikin production house, dan hasil usaha itu kita terus gulirkan dan gunakan untuk usaha lainnya. Jadi sebagian besar dari radio,” ungkap Biem usai menerima kunjungan tim verifikasi kekayaan dari KPK di kantor Bens Radio di Jalan Jagakarsa No 39 Jakarta Selatan, Rabu (6/6). Biem memiliki harta tak bergerak senilai Rp 9 miliar. Putra almarhum Benyamin Sueb itu mempunyai harta bergerak terdiri dari empat unit kendaraan senilai Rp 630 juta, logam mulia senilai Rp 20 juta dan alat elektronik senilai Rp 40 juta. Kekayaan mantan anggota DPD RI itu termasuk surat-surat berharga senilai Rp 23 miliar dan deposito tabungan senilai Rp 19,5 juta. Biem mengaku lega hartanya sudah dikroscek KPK. Ia memastikan, perubahan kekayaannya hanya disebabkan hal teknis dan bisa dipertanggungjawabkan. “Saya berterima kasih pada KPK. Hari ini ada koreksi harta
CMYK
kekayaan saya oleh KPK. Ada perubahan, yang sebetulnya teknis pelaporan yang belum pas dari kita dan itu sudah dikoreksi. Jadi kita benar-benar plong sekarang,” ujar Biem. Koordinator Unit Pemeriksa dari KPK, Adlinsyah Nasution mengaku sudah meneliti asal kekayaan Biem. Adli membenarkan bahwa harta Biem berasal dari usaha penyiaran radio. “Kita sudah klarifikasi darimana asal usul harta Pak Biem. Secara umum, harta beliau lebih banyak dijadikan untuk usaha radio,” ucap Adli. Sebelumnya, Biem melaporkan harta kekayaannya, yakni sebesar Rp 22,1 miliar. “Dapat kami sampaikan, pada pelaporan awal Pak Biem harta yang dilaporkan kurang lebih Rp 22,1 miliar. Nah, sekarang terkoreksi jadi Rp 33 miliar. Jadi ada terkoreksi sekitar Rp10,8 miliar,” kata Adli. Menurut Adli, perbedaan nilai kekayaan itu disebabkan adanya koreksi pada nilai aset tidak bergerak milik Biem. Selain itu, nilai aset seperti logam mulia yang sifatnya fluktuatif juga menjadi alasan perbedaan angka. “Ini sebenarnya koreksi-koreksi yang khususnya menyangkut masalah harta tidak bergerak. Yang kedua juga terkoreksi terkait logam mulia,” terang Adli. Adli mengungkapkan, Biem sudah dua kali melaporkan harta kekayaan ke KPK. Pertama, saat
menjabat anggota DPD RI pada tahun 2004. Kedua, saat mencalonkan diri untuk pemilukada DKI 2012 pada bulan Maret lalu. Sejauh ini sudah ada empat peserta pemilukada DKI yang hartanya diverifikasi oleh tim KPK. Selasa kemarin (5/6) ada tiga calon yang kekayaannya diklarifikasi. (dil/jpnn)
sama-sama demokratis. “Kadar legitimasinya juga sama, yang membedakan kuantifikasinya saja,” lanjutnya. Poin lain dalam RUU Pilkada adalah tiadanya calon wakil kepala daerah. Bahkan jika merujuk pada Pasal 18 ayat 4 UUD 1945, Mendagri menyebut tidak adanya wakil kepala daerah. Kalaupun saat ini ada wakil, lanjut Mendagri, dalam kenyataannya sebenarnya tak efektif karena pengaruh politik. Berdasarkan catatan Kemendagri, dari 324 pemilukada hanya 24 pasang calon kepala daerah dan wakilnya saja yang maju lagi sebagai pasangan incumben. Pertimbangan jabatan wakil kepala daerah ditiadakan dalam RUU Pilkada, kata Mendagri, karena pertarungan politik antara kepala daerah dan wakilnya juga berimbas ke birokrasi di daerah. Dampaknya, pelayanan publik pun menjadi tak efektif. “Konstitusi tidak mengenal wakil kepala daerah karena UUD hanya
memilih gubernur, bupati dan wali kota. Dengan demikian wakil kepala daerah tidak dilihat lagi sebagai jabatan politik. Makanya posisi wakil tak ada lagi dalam rancangan RUU Pilkada,” sambungnya. Poin lain dalam paparan Mendagri adalah upaya untuk menekan politik uang di Pilkada. Nantinya, lanjut Mendagri, justru partai politik yang harus menyediakan dana bagi calonnya yang dijagokan di pilkada. “Biaya politik tak bisa dipungkiri. Namun untuk mereduksi itu, maka parpol ditempatkan sebagai penyandang dana pilkada bagi calon sehingga mendorong kampanye ideologis dan mencegah politik uang,” ucapnya. Poin yang juga dianggap penting dari RUU Pilkada usulan pemerintah ke DPR adalah pembatasan calon kepala daerah berdasarkan hubungan kekerabatan. “Perlu ada pembatasan calon dari keturunan atau ada ikatan perkawinan. Tak bisa memobilisasi kepentingan keluarga,” cetusnya.
Sementara Ketua Komisi II DPR Agung Gunandjar mengatakan, RUU Pilkada dari pemerintah itu masih sebatas usulan yang harus melalui mekanisme pembahasan. Menurut Agun, tidak semua fraksi sepakat dengan usulan pemerintah. Karenanya, bisa saja nanti dalam pembahasan usulan pemerintah dalam RUU Pilkada itu dipatahkan dengan argumen-argumen yang lebih kuat. “Saya yakin di antara fraksi-fraksi juga masih ada banyak perbedaan sikap soal ini. Karena itu perlu perubahan yang lebih mendalam. Ini kita jadwalkan semua, baik mendengar pendapat dari pengamat, LSM, para ahli, termasuk juga DPD. Apa iya, pilgub itu sebaiknya dilakukan oleh DPRD,” ungkapnya. Yang penting, lanjut Agun, DPR dan pemerintah sudah menetapkan jadwal pembahasan RUU Pilkada. “Targetnya akhir Oktober atau awal November 2012 ini bisa dibawa ke paripurna,” kata politisi Golkar itu. (ara/jpnn)