15
PENDIDIKAN EDISI 251 TAHUN VI, 24 - 30 Januari 2011
SINGKAT Penyaluran Dana BOS Harus Diwaspadai
SEMARANG - Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD dan SMP yang jumlahnya sangat besar, harus benar–benar diwaspadai. Pengawasan harus dilaksanakan dengan sebaik– baiknya, sehingga penggunaannya untuk kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Jangan sampai, Kepala Sekolah terlena dengan dana yang cukup besar dan menggunakannya untuk kepentingan di luar kepentingan proses belajar mengajar. “Guna kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah, mekanisme penyaluran dana BOS harus benar – benar tepat waktu. Juga dalam penggunaannya,“ jelas Ketua PD PGRI Jateng, Drs Soebagyo Brotosedjati, MPd. Kaitannya dengan pemanfaatan dana BOS, lebih lanjut dikatakan tidak akan bisa sama antara satu sekolah dengan sekolah lain. Pasalnya, keadaan sekolah memang berlainan. Ada sekolah yang masih menggunakan Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jadi, kalau pemanfaatan dana BOS ada pembatasan penggunaan untuk membayar upah bagi GTT maupun PTT, hanya sebesar 20 persen, tentunya tidak akan cukup dan juga menambah beban sekolah. n hardjanto ms
Jimly Dirikan Sekolah Hukum dan Pemerintahan JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mendirikan Sekolah Hukum dan Pemerintah yang bernama Jimly School Law and Government. Sekolah hukum dan pemerintahan swasta pertama di Indonesia itu diperkenalkan melalui acara Workshop “Revisi Undang-Undang Partai Politik”. “Sekolah ini seperti Lemhannas, tapi versi swastanya,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, di sela-sela acara workhop itu di Jakarta, pekan lalu. Pembangunan sekolah hukum dan pemerintahan ini, menurut Jimly, merupakan prakarsa dari mantan mahasiswanya, seperti Andi Muhammad Asrun, Rofiqul Umam, dan Zainal Arifin Hoesien. Maksud didirikannya sekolah itu, lanjutnya, untuk menyediakan agenda bagi para politisi yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, baik yang sudah ataupun yang hendak menjadi calon agar dapat mengikuti “scores training” mengenai hukum dan pemerintahan. “Kan tidak semua yang jadi wakil rakyat, pejabat olitik, atau yang berminat mengerti hukum dan pemerintahan. Karena kalau merekasudah sibuk sulit untuk belajar, sekarang ini untuk pendidikan singkat, nanti kita pikirkan sarjana,” ujar Jimly. Menurut dia, memang tidak cukup tiga bulan, satu bulan, atau satu minggu untuk belajar, tapi nanti bisa dibuat berdasarkan tema. n sofyan hadi
Indonesia Kekurangan Guru SURABAYA - Penggagas “Gerakan Indonesia Mengajar” Anies Baswedan PhD menya takan Indonesia saat ini mengalami kekurangan guru hingga 34 persen, baik di kota, di desa, maupun daerah terpencil. “Kekurangan guru di kota mencapai 21 persen, kekurangan guru di desa mencapai 37 persen, dan kekurangan guru di daerah terpencil mencapai 66 persen. Kalau rata-rata, seluruh Indonesia kurang 34 persen,” katanya di Surabaya, baru-baru ini. Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu menge mukakan hal itu saat melakukan sosialisasi “Gerakan Indonesia Mengajar” di
Gedung Rektorat ITS Surabaya dan di Gedung Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Menurut dia, Indonesia sebenarnya sudah mengalami kemajuan yang luar biasa, karena jumlah penduduk melek huruf pada tahun 1945 hanya lima persen, sedangkan tahun 2010 sudah mencapai 92 persen, padahal di India masih ada 40 persen warganya yang belum melek huruf. “Itu kemajuan yang luar biasa, tapi kita nggak merasa mengalami hal itu, karena sekarang kita banyak bicara kegagalan. Tahun 1945, masyarakat kita optimistis dalam keterbatasan fasilitas, tapi sekarang kita pesimistis saat fasilitas cukup banyak,” katanya.
Namun, katanya, kemajuan Indonesia itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai tingkat “advance” (mampu menyelesaikan masalah) yakni satu persen. “Kalau penduduk Taiwan, Korea, Singapura, dan Hong Kong mencapai 30-45 persen yang `advance`, meski jumlah satu persen bagi penduduk Indonesia itu cukup besar, karena jumlah penduduknya 220 juta lebih,” katanya. Ia mengatakan rendahnya kualitas penduduk Indonesia dibandingkan negara lain itu terlihat dari jumlah penduduk SD yang melanjutkan hingga perguruan tinggi yakni penduduk
yang menempuh pendidikan tingkat SD mencapai 4,6 juta, tapi hanya 6,5 persen yang sempat kuliah. “Jadi, ada tiga jutaan yang hilang, karena itu kami mengundang sarjana yang terdidik untuk mau mengajar kepada bangsanya yang tertinggal akibat minimnya fasilitas dan keterbatasan lainnya,” katanya. Hal itu, katanya, penting, karena guru merupakan ujung tombak untuk meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia, sebab sebagus apapun program atau kurikulum pendidikan yang dicanangkan pemerintah, maka hal itu tidak ada artinya bila tidak ada guru yang berkualitas. n sofyan hadi
Holidah Siap Memajukan SDN Sudimara 4 Ciledug
T AN G E R AN G – D i n a s Pendidikan Dasar Kota Tangerang yang didukung oleh UPTD masing-masing Kecamatan, pada awal tahun 2011 ini tengah merotasi dan melakukan promosi terhadap Kepala Sekolah Dasar Negeri (Kepsek SDN), yang intinya
agar SDN yang dipimpinnya nantinya agar dapat lebih baik. Salah satu Kepsek SDN yang mengalami proses tersebut adalah Holidah, S.Pd, yang kini memimpin kepala SDN Sudimara 4 yang mengantikan posisi Kepsek SDN terdahulu yakni Bunyamin S.Pd. Sebelum memimpin Kepala SDN Sudimara 4 Ciledug, Holidah memimpin SDN Paninggilan 2, dan berkat tangan dinginnya SDN Paningilan 4 telah banyak mengalami kemajuan serta menorehkan prestasiprestasi dari anak didiknya yang sangat membanggakan. Saat Tabloid Sensor jumpai diruangannya, Holidah mengatakan dirinya dilantik menjadi Kepsek SDN Sudimara 4 sejak tanggal
06 Januari 2011 dan siap memajukan SDN Sudimara 4 Ciledug menjadi SDN yang membanggakan dan berprestasi dalam mendidik siswanya. Ditanya mengapa dirinya memilih profesi guru sebagai pilihan hidupnya yang telah digelutinya selama 32 tahun, dirinya pun menuturkan bahwa pilihan hidupnya menjadi seorang guru karena profesi guru bukanlah sembarang profesi yang setiap orang dapat menjadi seorang guru. Menurutnya, menjadi seorang guru itu adalah harus seseorang yang memiliki dedikasi tinggi, bertanggung jawab serta berjiwa professional dan mencintai anak-anak. ”Jadi apabila jika seseorang yang tidak berkompeten dapat menjadi seorang guru maka nantinya
dikhawatirkan kelak akan terjadi salah didik terhadap anak didiknya,” ujarnya. Holidah pun berpendapat bahwa perilaku suri tauladan bagi seorang guru bukan hanya diperlihatkan disekolah saja namun juga harus diterapkan didalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas, karena baginya para guru teladan tersebut akan menjadi tokoh serta dapat dijadikan contoh.dan dirinya pun kini mengharapkan agar guru-guru di SDN Sudimara 4 Ciledug, yang kini dipimpinnya ini kelak akan menjadi suri tauladan dan menjadi penggerak dalam berbagai kegiatan khususnya dalam bidang pendidikan serta menunjukan dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. n bumi sunyoto
Pansus BOS/BOP DPRD Keluarkan 12 Rekomendasi
JAKARTA - Panitia khusus (Pansus) Akuntabilitas Keuangan DPRD DKI Jakarta akhirnya mengeluarkan 12 rekomendasi terkait dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan biaya operasional pendidikan (BOP), di enam SMP induk dan SDN 12 Rawamangun,
Jakarta Timur. Rekomendasi dikeluarkan setelah pansus melakukan penyelidikan selama satu setengah bulan, terhitung sejak 1 Desember 2010 lalu. Ketua Pansus Akuntabilitas Keuangan DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, mengatakan rekomendasi tersebut akan
diserahkan kepada Ketua DPRD DKI Ferial Sofyan pekan depan. “Kami akan menyerahkan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Setelah itu, nantinya pimpinan akan menyerahkannya kepada pihak eksekutif untuk segera ditindaklanjuti,” kata Inggard, usai rapat pansus di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (19/1). Pansus ini, kata Inggard, telah menindaklanjuti temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta yang menyebutkan adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan BOS, BOP, dan block grant RSBI sehingga ada dugaan kerugian negara hingga Rp 5,7 miliar. Ketujuh sekolah tersebut yakni SMPN 30, SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 28, SMPN 67, dan SDN 12 Rawamangun. Keduabelas rekomendasi tersebut antara lain, Gubernur DKI Jakarta harus memberikan
peringatan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI atas terjadinya penyimpangan penggunaan dana BPS dan BOP. Sebab, penyimpangan ini terjadi akibat tidak optimalnya pengawasan, pengendalian dan kurang transparannya penggunaan dana BOS dan BOP. Rekomendasi kedua, Gubernur DKI Jakarta menginstruksi kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI agar dalam membuat petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan sekolah harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.“Kami juga meminta gubernur membantu penegak hukum dalam proses hukum pro justisia yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan atas penyimpangan penggunaan dana BOS, BOP, block grant RSBI, serta bantuan masyarakat,” ujarnya. n armenius barus