E-paper Surya Edisi 01 Agustus 2012

Page 2

inter-nas surya.co.id

RABU, 1 AGUSTUS 2012

Irjen Djoko Punya Rp 5,6 M ■ KPK Banjir Pujian Obok-obok Mabes Polri jakarta, surya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator kemudi motor dan mobil 2011. Saat memimpin Korlantas, Djoko yang kini menjabat Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) itu diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara puluhan miliar. Dia juga diduga menerima suap Rp 2 miliar dari proyek simulator senilai Rp 196,87 miliar itu. Lalu berapa kekayaan sang jenderal yang kini menjadi tersangka korupsi itu? Untuk tahun 2011 dan 2012, memang belum ada data resmi soal harta dan kekayaannya. Namun harta kekayaan Irjen Pol Djoko Susilo yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK bernilai Rp 5,6 miliar. Jumlah harta tersebut disampaikan Djoko ke KPK saat dia menjabat Kepala Korlantas Polri pada 20 Juli 2010. Selasa (31/7), Kompas.com mengakses data LHKPN Djoko tersebut dari KPK. Berdasarkan data itu, Djoko tercatat memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di bilangan Jakarta Selatan. Pria yang pernah dianugerahi penghargaan Inovasi Citra Pelayanan Prima I dan II pada 2006 serta 2008 itu

juga tercatat memiliki sepetak tanah di kawasan yang sama. Selain itu, Djoko punya mobil Toyota Innova dibeli 2005, serta harta bergerak lain seperti logam mulia, batu mulia, barang antik senilai Rp 500 juta. Djoko juga punya giro setara kas seharga Rp 237 juta. Setelah 2010,

storyhighlights ■ Sebelum menjadi Kepala Korlantas, kekayaan Irjen Djoko Rp 5,6 miliar. ■ Djoko memiliki tanah dan bangunan di Jakarta Selatan. Juga Toyota Innova, serta logam mulia dan barang antik senilai Rp 500 juta. ■ Tahun 2011 dan 2012, tak ada laporan harta kekayaan Djoko. tidak ada lagi LHKPN yang disampaikan Djoko ke KPK. Sebelum menjabat Kepala Korlantas dan Gubernur Akpol, Djoko menjadi Kapolres Metro Bekasi dan Kapolres Metro Jakarta Utara. Jenderal bergelar master ilmu pemerintahan ini juga pernah menjadi Wakil Dirlanyas Babinkam Polri. Djoko menjabat Kepala Korlantas sejak September 2010-Mei 2011. KPK Mendapat Apresiasi Penggeledahan berjam-jam oleh tim penyidik KPK terha-

dap markas Korlantas Polri serta penetapan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka, mendapat banyak pujian. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut sejak KPK berdiri 10 tahun lalu, baru kali ini bernai menyentuh Polri. "Ini fenomena baru," kata Neta, Selasa (31/7). Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, dengan munculnya kasus ini, maka Polri harus segera ditata kembali karena selama ini penyalahgunaan wewenang (abuse of power) di tubuh Polri sudah mencemaskan. Bambang mendesak KPK terus mengusut kasus ini dan tidak menyerahkan kasus itu kepada kepolisian. Desakan ini karena pada saat sama Badan Reserse Kriminal Polri mengklaim telah menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan alat driving simulator pembuatan SIM pada anggaran 2011 itu. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Al Muzzammil Yusuf juga mengapresiasi KPK. "Ini memang masuk kewenangan KPK menyidik kasus korupsi yang dilakukan para penegak hukum, termasuk Polri," ujar anggota Komisi I DPR RI ini. Ia meminta Polri tak menghalangi penyidikan KPK. "Jika Polri tidak kooperatif, ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi. Wibawa Polri akan makin anjlok sehingga Polri tidak dipercayai lagi oleh masyarakat," ujarnya. (kompas.com)

kompas/ferganata indra riatmoko

KAKI PALSU - Suherman (53) membuat kaki palsu di Pusat Rehabilitasi Yakkum, Jalan Kaliurang, Sleman, DI Jogjakarta, Selasa (31/7). Pengerjaan kaki palsu didasarkan pada cetakan bagian kaki masing-masing pasien, sehingga penggunaannya terasa nyaman. Pemesan kaki palsu di tempat itu berasal dari berbagai rumah sakit di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Bali.

Wacana Pengunduran Pilgub Jatim Ditolak surabaya, surya - Pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan menunda Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim hingga 2015 menuai reaksi keras berbagai pihak. Ketua Fraksi Hanura Damai DPRD Jatim Kuswanto menyatakan, pihaknya menolak rencana itu. Dengan masa jabatan gubernur berakhir 12 Februari 2014, sementara penundaan hingga 2015, maka itu bentuk pelanggaran Undang-Undang. “Makanya kami menolak,” tegasnya, Selasa (31/7). Hal sama disampaikan politisi Golkar Kodrat Sunyoto. Jika ditunda, Jatim akan dipimpin Penjabat Gubernur (Pj) yang tak dibolehkan mengambil keputusan penting. ”Itu pasti berdampak pada kondisi Jatim,” tandasnya. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Arief Budi-

man menjelaskan, pengunduran itu baru wacana. Dasarnya UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa 6 bulan sebelum dan sesudah Pileg dan Pilpres tak boleh ada pemilihan daerah. Ketua KPU Jatim Andre Dewanto yakin Pilgub Jatim tak ditunda. “Coba lihat ketentuannya, yang ditunda itu yang pelaksanaannya Oktober ke atas, di bawah itu tidak,” jelasnya. Anggota KPU Jatim Nadjib Hamid menambahkan, KPUD belum menerima pemberitahuan penundaan Pilgub. Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Jatim Asyhar juga mengaku belum menerima pemberitahuan. Waktu pelaksanaan Pilgub Jatim memang masih dibahas. Rencananya digelar September atau Oktober 2013. Kamis (2/8) besok, KPUD akan rapat untuk membahas jadwal Pilgub yang rencana-

nya digelar bareng Pilwali di empat kota, yaitu Kediri, Mojokerto, Madiun, dan Probolinggo. Sebelumnya, Kemendagri menyatakan bahwa mengantisipasi terganggunya Pileg dan Pilpres 2014, Pilkada di 43 wilayah, termasuk Pilgub Jatim, akan ditunda. Kapus-

pen Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, sesuai PP tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, tak boleh ada Pilkada digelar enam bulan sebelum pemungutan suara Pileg dan Pilpres. Pileg digelar 9 April 2014, sedang Pilpres 9 Juli 2014. (uji)

ANTAR BANGSA

Sabu Rp 4,9 Triliun dalam Pot Sydney - Kepolisian Australia menggagalkan penyelundupan 558 kg sabu-sabu dan heroin, Senin (30/7). Obat terlarang senilai 500 juta dolar Australia (Rp 4,9 triliun) itu disembunyikan dalam pot tembikar dan dikirim dari Thailand lewat jalur laut. Polisi menggerebek beberapa tempat di Sidney. Tujuh orang ditangkap. Barang bukti 306 kg sabu dan 252 kg heroin pun dikumpulkan. Barang itu dimasukkan dalam 100 pot tembikar, disembunyikan bersama 3.200 pot lain. Wakil Komisaris Polisi Andrew Colvin, Selasa (31/7), memperkirakan banyak pelaku lain akan ditangkap. (ap/aus/tis)

Pengungsi Rohingya Terdampar di Ciamis ciamis - Di antara puluhan imigran gelap ditangkap di Ciamis pekan lalu, ada 7 imigran etnis muslim Rohingya, Myanmar. Mereka bergabung bersama imigran Irak, Afghanistan dan Iran di penampungan sementara, Hotel La Risa Ciamis. "Kalau tetap di Myanmar kami akan mati, ditempa oleh askar (ditembak tentara)," ujar Ayub (35) asal Rohingya, Senin (30/7). Ayub dan seorang lagi mahir berbahasa Melayu karena pernah di Malaysia. Mereka ke Malaysia ketika terjadi bentrok Rohingya dengan penduduk Myanmar beragama Buddha 11 tahun lalu. Setelah reda, mereka pulang. Tapi 5 bulan lalu terjadi lagi tragedi menimpa etnis muslim Rohingya. "Kawan-kawan kami ditempa oleh askar. Anak-anak juga. Anak puan (perempuan) diiris telinganya diambil emasnya," kata Ayub menangis. (tribunnews)

join facebook.com/suryaonline

follow @portalsurya


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.