C M Y K
5
HARIAN SURYA
PAGE 05
Ekonomi Bisnis SURYA, RABU, 29 JULI 2009
TOP GAINER
TOP LOSSER
BI Rate Bukan Faktor Penentu Kondisi Ekonomi Pengaruhi Bunga Bank
$
Pengamat ekonomi Tony A Prasetyantono dan Fadhil Hasan mengatakan hal itu, di Jakarta, Selasa (28/7). “BI Rate tidak menjadi faktor yang dominan untuk mempengaruhi penentuan suku bunga,” kata Tony, di Jakarta, Selasa (28/7). Ia mengungkapkan, kondisi yang dinilai belum normal saat ini, sejak pertengahan September 2008 lalu, menyebabkan bank enggan menurunkan suku bunganya. “Akibatnya, bank-bank umum harus bersaing mendapatkan dana pihak ketiga (DPK). Data 2009 menunjukkan, DPK perbankan kita jalan praktis stagnan,” kata Tony. Sementara, menurut Fadhil Hasan, terjadi semacam de coupling (keterpisahan) antara bu-
$
$
$
$
$
JAKARTA – SURYA SUKU bunga acuan BI (BI Rate) bukan lagi faktor dominan dalam menentukan pergerakan suku bunga perbankan. Pergeseran ini akibat kondisi perekonomian saat ini, yang dinilai masih belum menentu. nga acuan BI Rate dan bunga perbankan, sehingga turun berapapun BI Rate tak efektif menurunkan suku bunga bank. Lepasnya BI Rate menjadi acuan bagi bank karena kondisi perekonomian yang masih tidak menentu dan prospek bisnis yang dinilai masih buruk. “Ini membuat bank sangat berhati-hati menyalurkan kredit, membuat bunga tinggi, mengantisipasi risiko,” kata Fadhil. Di sisi lain, kata dia, komposisi dana perbankan yang didominasi oleh jangka pendek dan dana mahal seperti deposito, membuat biaya dana menjadi mahal. Selain itu, bank juga diminta untuk memperoleh laba yang cukup besar dari para pemiliknya. Tony menambahkan, karena
antara/ujang zaelani
penjaminan oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) hanya maksimal penabung Rp 2 miliar, membuat deposan besar tidak merasa nyaman menabung di bank kecil. “Terjadi tekanan migrasi dana dari bank kecil ke bank besar. Akibatnya, bank kecil berusaha menahan DPK dengan suku bunga tinggi. Selanjutnya, bank-bank besar jadi susah menurunkan bunga,” katanya. Selain itu, terjadi crowding out yaitu perebutan likuiditas antara bank-bank umum dengan pemerintah yang sibuk menerbitkan obligasi untuk membiayai defisit APBN. BI sejak Desember 2008-Juli 2009 telah memangkas BI Rate 2,75 persen menjadi 6,75 persen. Namun, respon bunga kredit dirasa sangat lambat. Perbankan rata-rata baru menurunkan bunga 0,5 persen. Pengamat Aviliani mengatakan, BI Rate diprediksi turun lagi 25 basis poin menjadi 6,5 persen. “Kalau turun, kaitannya terhadap tingkat suku bunga bank (lending rate/bunga kredit),” kata Aviliani dari Indef. ■ ant
KERJA SAMA - Meneg BUMN, Sofyan Djalil, Dirut BNI, Gatot M. Suwondo (kanan), dan Dirut PT Jamsostek H Hotbonar Sinaga (kiri), saat penandatanganan kerja sama di Jakarta, Selasa ( 28/7).
Deposit Link BNI untuk KPR Jamsostek JAKARTA – SURYA PT BNI Tbk menggandeng PT Jamsostek untuk kerja sama penyediaan fasilitas pinjaman perumahan kepada peserta Jamsostek melalui deposit link Pinjaman Uang Muka Perumahan Kerja Sama Bank (PUMB-KB). Fasilitas ini diberikan kepada peserta Jamsostek agar dapat membeli rumah melalui KPR BNI Griya. Dirut Bank BNI Tbk Gatot M Suwondo mengatakan, dengan kerja sama ini BNI mencollect pembayaran KPR dari peserta Jamsostek di berbagai daerah seluruh Indonesia. “Dengan menggunakan kantor cabang BNI yang jumlahnya 1.000-an gerai, berikut cabang BNI di luar negeri,” kata Gatot, di sela penandatanganan perjanjian kerja sama BNI
dengan Jamsostek di Jakarta, Selasa (28/7). Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan, KPR Jamsostek fokus untuk peserta berpenghasilan maksimum Rp 2 juta per bulan. Beban bunga KPR minimum untuk setahun. “Bunganya tiga persen flat dan efektif enam persen setahun,” paparnya. Hotbonar menambahkan, Jamsostek telah menyalurkan KPR kepada sekitar 600.000 peserta dengan total pembiayaan Rp 200 miliar. BNI juga menggandeng Jamsostek dalam penyediaan layanan perbankan secara terpadu. “Bagi peserta Jamsostek, layanan ini akan mempermudah monitor pengembangan iuran peserta melalui ATM dan outlet BNI,” paparnya. ■ jbp/aco
lintasekbis Kerugian Pertambangan Liar Rp 30 Miliar SURABAYA- Asosiasi Perusahaan Tambang (Apertam) memperkirakan nilai kerugian akibat eksploitasi pasir di aliran Sungai Brantas tahun ini mencapai Rp 30 miliar. Nilai itu mengalami kenaikan sekitar Rp 10 miliar dari tahun lalu yang sebesar Rp 20 miliar. Sekretaris Jenderal Apertam MH Huddin Al Sonny mengatakan, meningkatnya nilai kerugian itu berasal dari kegiatan penambangan pasir liar di Sungai Brantas mulai wilayah Tulungagung hingga Mojokerto. Kenaikan itu disebabkan semakin banyaknya jumlah titik lokasi penambangan dari 115 titik pada 2008 menjadi 140 titik hingga semester I 2009 atau naik sekitar 21 persen. “Kondisi ini cukup memprihatinkan dengan semakin besarnya potensi pajak yang hilang dari aksi penambangan pasir ilegal tersebut,” kata Sonny di kantornya, Selasa (28/7). Sonny menjelaskan, dari satu titik lokasi penambangan pasir ilegal di Sungai Brantas mencapai sekitar 4 rit per hari. Untuk satu rit pasir hasil penambangan menghasilkan uang sekitar Rp 200.000. Diakuinya, kegiatan penambangan pasir ilegal di Sungai Brantas telah mendapat perhatian serius dari Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf. Sekaligus memberikan deadline dua minggu sejak 22 Juli 2009 dalam upaya penertiban kepada pihak terkait. Namun, Apertam khawatir deadline tidak bakal terwujud karena hingga saat ini instansi teknis yang paling bertanggung jawab dan berwenang belum serius menangani hal tersebut. “Kami mengharapkan Dinas ESDM segera melakukan langkah lanjutan,” ucap Sonny. Terkait pengesahan UU Minerba No 4 Tahun 2009, Apertam berharap seluruh kabupaten/kota di Jatim yang memiliki deposit tambang segera mempersiapkan diri menyambut UU Pro Otonomi. Terutama kesiapan Peta Wilayah Pertambangan (WP) maupun Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Ini sangat penting karena tanpa adanya WP/WUP, pemerintah kabupaten/kota tidak bisa memberikan WIUP kepada pemegang IUP/IPR. “Dengan demikian, upaya meminimalisasi penambangan liar bisa dilakukan daerah melalui penertiban izin penambangan,” tutur Sonny. ■ aru
TAKTIS Rp
rupa-rupa
C M Y K
HARIAN SURYA
PAGE 05