C M Y K
2
HARIAN SURYA
PAGE 02
Politik
SURYA, SELASA, 18 AGUSTUS 2009
Guruh Tidak Selamati SBY
OM ong POLitik Semoga kita merdeka dari segi ekonomi. Itu termasuk merdeka dari kemiskinan melalui upaya tidak tergantung dari negara lain dan merdeka dari utang.” Agung Laksono, Ketua DPR RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8), memaknai HUT ke-64 Kemerdekaan RI. antara/ali anwar
Kilas Politik
SALAMAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menerima ucapan selamat dari Guruh Soekarnoputra dan Rachmawati usai peringatan detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).
KPU Tidak Undang Capres JAKARTA - KPU tidak mengundang pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) saat acara penetapan pemenangan Pilpres di Gedung KPU Pusat, Selasa (18/8). Alasanya undang-undang tidak mengatur hal itu. “Tidak ada kewajiban mengundang pasangan calon, tetapi kami mengundang sejumlah pimpinan lembaga untuk hadir dalam penetapan,” kata Abdul Hafiz Anshary, Ketua KPU kepada wartawan di di Jakarta, Senin (17/8). KPU akan menetapkan capres-cawapres terpilih, yakni pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Ia menjelaskan, pimpinan lembaga yang diundang untuk menghadiri penetapan capres-cawapres terpilih, antara lain, pimpinan MPR, DPR, DPD, Mahkamah konstitusi, mahkamah Agung, dan pimpinan partai politik pengusung capres dan cawapres. Sementara itu, KPU membatalkan penetapan penghitungan kursi DPR tahap tiga pertimbangannya masih akan mengkaji lebih jauh mengenai peraturannya untuk penetapan kursi tersebut. “Untuk kursi DPR belum jadi diumumkan besok, hanya presiden saja,” imbuh Hafiz. ■ ant/dtc
Boediono Mulai Dikawal Ketat JAKARTA - Calon wakil presiden terpilih, Boediono, mulai mendapat pengawalan ekstra ketat. Suasana itu terasa saat Boedino dan istrinya Herawati, hadir dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara Jakarta. Saat sejumlah wartawan ingin memintai tanggapannya soal kesiapannya dilantik sebagai wakil presiden, mantan gubernur Bank Indonesia (BI) ini hanya tersesurya/dok nyum. Sejumlah pengawalnya Boediono pun langsung sigap menghalau para wartawan yang ingin menanyakan lebih jauh kegiatan Boediono. Bukannya menjawab pertanyaan, Boediono mengalihkan tema soal makna merdeka. “Kita harus merdeka dan terbebas dari kemiskinan,” kata Boediono yang buru-buru meninggalkan wartawan yang hanya bisa geleng-geleng kepala karena jawaban Boedino jauh dari pertanyaan yang diajukan. Namun, para wartawan tidak bisa lagi wawancara, lantaran aparat keamanan yang disiapkan untuk Boediono tidak memberi kesempatan. ■ viv
Bersaing Jabatan Ketua MPR
Isu Panas Jelang Munas Golkar JAKARTA – SURYA MUSYAWARAH nasional (Munas) Partai Golkar relatif masih lama, 4-7 Oktober mendatang. Namun, kubu pendukung kandidat mulai panas saling lempar isu. Di antaranya penghapusan hak suara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II (kota/kabupaten). Anggota tim sukses Surya Paloh (SP), Daniel Dumoli Simanjuntak menyatakan, isu itu sudah lama terdengar dan puncaknya pada Rapimnas lalu. Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PG ini menjelaskan, DPD II sudah tahu wacana itu, termasuk kelompok yang mengembuskan. “Kalau tiba-tiba hak suara mereka (DPD II) dihilangkan dengan cara mengubah AD/ ART pasti tidak terima. Pelaksanaan Munas bisa saja tak sesuai harapan,” kata Dumoli, Senin (17/8). Upaya DPD I mengamputasi hak-hak DPD II sangat tidak dibenarkan. Sebab justru massa riil adanya di DPD II. Sementara DPD provinsi hanya sebatas tugas koordinatif dengan DPD II. Penghilangan
hak suara DPD II dinilai hanya akan menghancurkan PG. “Itu (penghilangan hak suara DPD II) tidak masuk akal. Itu kemunduran dan bisa menghancurkan Golkar. Sekarang ini kepala daerah, anggota dewan, dan presiden sudah dipilih langsung oleh rakyat. Seharusnya ketua umum Golkar itu pun dipilih langsung oleh anggota. Tapi yang terjadi adalah kemunduran kalau hak suara DPD II dihilangkan,” tandasnya. Dumoli meminta pimpinan DPP Partai Golkar mewaspadai gerakan ini. Ia menilai, PG telah melakukan kesalahan merekrut mereka. Humas DPD Partai Golkar Jatim, Heroe Soekotjo mengatakan, munculnya wacana itu karena ada calon lain yang ketakutan dengan 312 dukungan
DPD II kepada SP. “Kalau SP tidak mengatakan itu, siapa lagi kalau bukan lawannya? Ada apa ini? kok tiba-tiba minta dihapus” tuduh Heroe kepada kubu Abu Rizal Bakrie di Surabaya, Senin (17/8) malam.
Klaim 60 DPD Sementara, calon ketua umum Golkar yang mengklaim dari kalangan muda, Yuddy Chrisnandi mengaku mengantongi dukungan 60 DPD Golkar tingkat I dan II. “Kalau yang lain sudah mengklaim akan didukung ratusan DPD, maka dukungan terhadap saya baru 60an saja termasuk DPD II Kota Gorontalo,” kata Yuddy di Gorontalo, Senin (17/8). Yuddy mengaku heran dengan klaim kandidat lain yang menyatakan didukung ratusan DPD. Ada salah satu kandidat mengklaim sudah mengantongi dukungan dari 500 DPD, sementara kandidat lainnya lagi mengaku didukung 400 DPD. “Kalau dijumlahkan berarti DPD Golkar sudah 900, padahal jumlah seluruh DPD seIndonesia hanya 400-an saja,” paparnya. ■ iks/dtc/ant
Soenarjo Jatah Ketua Fraksi SURABAYA - SURYA Soenarjo diberi jabatan DPD Partai Golkar Jaketua fraksi, akan lebih tim menyiapkan jabatan mudah mengendalikan ketua fraksi di DPRD anggotanya. AlasanJatim bagi Soenarjo. Annya, jabatan Soenarjo tisipasi ini dilakukan bila di DPD sebagai ketua Gatot Sudjito bisa mengyang membuat keungguli Soenarjo dalam mudahan itu. “Masak kesesuai kriteria sebagai ketua DPD tidak bisa wakil ketua DPRD Jatim. mengatur. Saya kira, surya/dok “Karena mereka kalebih mudah mengatur Soenarjo der terbaik saat ini, internalnya,” urainya. jika salah satu menjadi wakil Namun, untuk jabatan ketua ketua DPRD, maka kader lain- komisi maupun Badan Kehornya bisa dijagokan memimpin matan-seperti yang diwacanafraksi atau salah satu komisi,” kan anggota FPG, Yusuf Husni, ujar Mahmud Sarjujono, wa- menurut Mahmud, tidak tepat. kil ketua Golkar Jatim, Senin Karena diperlukan kemampuam (17/8). memimpin anggota parlemen Mahmud mengatakan, jika dari banyak partai.
setiap upacara peringatan Kemerdekaan RI, Guruh mengaku tidak tahu alasannya. “Kan ada upacara peringatan Proklamasi juga di DPP Lenteng Agung. Karena (Mega) termasuk inspektur upacara di Lenteng Agung,” ujarnya. Saat ditanya apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat menanyakan kabar Megawati, Guruh mengatakan tidak. “Tidak,” katanya seraya mengatakan bahwa perwakilan keluarga Cendana juga tidak tampak. Selain keluarga mantan presiden Soekarno dalam upacara tersebut, hadir juga putra mantan presiden BJ Habibie serta sejumlah mantan wakil presiden, antara lain Hamzah Haz dan Try Soetrino. ■ ant
Muhaimin Siap Saingi TK
Dihapus Suara Golkar Daerah
Akbar Tak Berminat Jadi Menteri JAKARTA - Tidak biasanya Akbar Tandjung, mantan ketua umum DPP Partai Golkar dan mantan ketua DPR RI, berjalan bersama dengan Boediono, wakil presiden terpilih. Mereka tertawa lepas sepanjang jalan menuju Istana Merdeka, Senin (17/8). Apa ada sinyal mengisi jabatan menteri kembali? Akbar langsung menepis isu itu. Akbar dengan tegas menyatakan ia tidak berminat duduk di jajaran pemerintahan baru SBY-Boediono. Ia mengaku sudah merasa cukup jadi orang pemerintahan. “Masih banyak tokoh-tokoh lain yang masih muda dan lebih kuat,” kata Akbar usai upacara Kemerdekaan RI. Akbar sendiri mengaku tidak pernah mendengar namanya akan masuk dalam jajaran pemerintahan lima tahun mendatang. Untuk kader Golkar yang lain, kemungkinan masuk kabinet bisa saja mengingat Golkar masih merupakan partai yang besar tahun ini dan memiliki pengalaman yang cukup di bidang politik. Di era pemerintahan Soeharto, Akbar pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (19881993), Menteri Negara Perumahan Rakyat (1993-1998), Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman (1998). Sementara saat pemerintahan Habibie, dia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (1998-1999). ■ viv/kcm
JAKARTA-SURYA Putra mantan presiden Soekarno, Guruh Soekarnoputra, mengaku tidak mengucapkan selamat kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kemenangannya pada Pemilu Presiden 2009. “Tidak (memberi selamat kemenagnan-Red). (Hanya mengucapkan) Selamat Dirgahayu Indonesia,” ujar Guruh di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8), seusai upacara kemerdekaan. Guruh hadir dalam upacara peringatan HUT Ke-64 RI itu bersama dengan saudara-saudaranya, yaitu Rahmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Bayu Soekarno, serta ibu tirinya, Dewi ‘Syuga’ Soekarno. Saat ditanya tentang ketidakhadiran Megawati Soekarnoputri pada
Namun, Mahmud tidak mau berandai-andai siapa yang layak duduk di kursi wakil DPRD tersebut. Ia meyakinkan, siapapun yang terpilih adalah kader terbaik. “Hasilnya menunggu kepekatan di rapat pleno. Di Golkar tidak ada tradisi berjalan sendiri-sendiri,” paparnya. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Golkar Jatim, Fredy Purnomo mengakui, saat ini terbelah antara kubu Soenarjo dan Gatot. Supaya tidak larut dalam konflik, DPD akan menghadirkan DPP untuk memberi masukan. “Yang dibutuhkan Golkar sekarang ini, wakil mampu menjalankan kebijakan partai,” paparnya. ■ iks
JAKARTA - SURYA Suryadharma,” kata Chozin Tokoh PDIP Taufiq Kiemas kepada Harian Seputar Indo(TK) dipastikan tidak meleng- nesia di Jakarta kemarin. gang sendirian menuju kursi Secara personal SuryadharKetua MPR mendatang. Kare- ma memenuhi kualifikasi. Sena Partai Kebangkitan Bang- belum menjabat Menteri Kosa (PKB) dan Partai Persatu- perasi dan UKM, Suryadharan Pembangunan (PPP) sudah ma pernah menjabat Ketua menyiapkan ketua umumnya Komisi VI DPR, Ketua DPP PPP di posisi tersebut. hingga Ketua Umum PPP. Dua pesaing ketua Dewan Sementara itu TK yang ditePertimbangan Pusat (Deperpu) mui usai upacara kemerdePDIP itu ketua umum DPP PPP kaan RI di kantor DPP PDIP di Suryadharma Ali dan Ketua Lenteng Agung, Jakarta, meUmum DPP PKB Muhaimin Is- nyatakan optimis memenangi kandar. Selain berkompetisi ketua pengalaman, kedua MPR RI. Lantaran tokoh yang dimuntelah mendapat culkan PPP dan dukungan dari PKB tersebut dinilai partai lain, bahkan punya kans kuat Partai Demokrat dan merupakan sebagai partai petokoh senior di parmenang Pemilu lemen. 2009. Ketua FKB Ida “Ya iya optimis. Fauziah menegasKalau tidak optikan bahwa PKB mis bagaimana,” siap mengusung ujar TK. surya/dok Muhaimin untuk Taufik menjelasbersaing dengan Muhaimin Iskandar kan, dalam bursa TK. “PKB menyiappencalonan Ketua kan kader terbaik untuk bisa MPR tidak ada persaingan anmendapatkan itu (Ketua tara satu parpol dengan yang MPR). Mungkin ketua umum lainnya. Bagi Taufiq, semua ca(Muhaimin) atau yang lain,” lon yang diajukan oleh masingtutur Ida, Senin (17/8). masing partai adalah teman. Sedangkan PPP merasa laSementara itu, Ketua DPP yak menduduki posisi Ketua PDIP Puan Maharani menyaMPR berdasarkan pertimba- takan pencalonan Taufik Kengan jumlah kursi PPP di DPR mas sebagai Ketua MPR tidak serta andil dalam pemenang- ada hubungannya dengan an capres SBY-Boediono. SBY. Alasannya, posisi Ketua “Kalau Ketum (Suryadhar- MPR berbeda dengan presima Ali) tidak masuk di kabi- densial kabinet. net, maka posisi Ketua MPR Terpisah, wakil ketua DPD layak ditempati Suryadhar- Partai Demokrat Ahmad Muma,” kata Chozin Chumaidy, barok meminta parpol penduwakil ketua umum DPP PPP. kung koalisi SBY-Boediono agar Warga PPP sangat konsisten tidak cemburu terkait dukungan mendukung SBY dan terma- Demokrat terhadap TK. suk yang paling solid di luar “Hendaknya tidak ada kePartai Demokrat. Untuk itu, cemburuan antarpartai mitra pihaknya akan terus melaku- koalisi. Dukungan ini tidak kan lobi-lobi politik, terutama akan menurunkan nilai propodengan Partai Demokrat. sionalitas dalam koalisi, kan “Kalau Ketum (Suryadhar- sudah adil nantinya ada yang ma Ali) tidak di kabinet, posi- dapat kabinet dan sebagaisi Ketua MPR layak ditempati nya,” janji Mubarok. ■ oz/ic
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH X SURABAYA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO PANITIA PEMBANGUNAN GEDUNG Jalan Raya Pondok Jati Blok Ai No.3-4 Sidoarjo - 61252
Telepon : (031) 8057108 09 Fax : (031) 8057101
PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Nomor : PENG- 06 /WKN.10/KNL.02/PPBJ/2009
Panitia Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo mengundang penyedia jasa yang berminat untuk mengikuti pelelangan umum (pascakualifikasi) Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo, dengan uraian sebagai berikut : 1. Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo 2. Sistem Kontrak : Tahun Jamak 3. Pagu Dana : Rp. 8.328.311.000,00 4. Sumber Dana : DIPA Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo 5. Bidang/Subbidang : (2100) Arsitektural / (21005) Bangunan-bangunan Non Perumahan Lainnya Termasuk Perawatannya 6. Kualifikasi : Gred 5, 6, 7 7. Lokasi : Kabupaten Sidoarjo 8. Jadwal Pengadaan : a. Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Pengadaan : 19 Agustus 2009 s.d. 26 Agustus 2009 Pukul 09.00 s.d. 14.30 WIB b. Tempat Pendaftaran/Pengambilan Dokumen Pengadaan : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo Jalan Raya Pondok Jati Blok AI No. 3-4 Sidoarjo c. Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) : 24 Agustus 2009 d. Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran : 27 Agustus 2009 9. Persyaratan : a. Penyedia Jasa Konstruksi yang berminat dapat mendaftarkan diri pada alamat tersebut diatas. b. Sebelum mendaftar harus menunjukkan Asli dan menyerahkan copy Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku. c. Pendaftaran dilakukan oleh Direksi Perusahaan atau pihak yang mempunyai kewenangan menjalankan pengurusan perusahan atau pihak yang diberikan kuasa oleh Direksi dengan surat kuasa dengan terlebih dahulu menyerahkan Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, fotocopy keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum (untuk perseroan terbatas) serta menunjukkan bukti identitas diri (KTP). d. Sebelum pendaftaran/pengambilan dokumen pengadaan, direksi perusahaan atau pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh direksi terlebih dahulu menandatangani PAKTA INTEGRITAS di hadapan Panitia Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo. e. Surat kuasa sebagaimana disebutkan pada butir c diatas termasuk memberikan kewenangan penerima kuasa untuk menandatangani PAKTA INTEGRITAS. Sidoarjo, 18 Agustus 2009 Panitia Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo
C M Y K
HARIAN SURYA
PAGE 02