4
Surabaya RABU, 1 DESEMBER 2010
Tarif Rusun Tak Bisa Diturunkan
lintas kota
► Penghuni Ancam Hengkang
surya/ahmad zaimul haq
HARI ARMADA - Yulita (kanan), satu dari 30 pengendara motor gede (Moge) wanita saat akan berangkat pawai menuju Koarmatim, Selasa (30/11). Pawai Tour de Koarmatim tersebut untuk menyambut Hari Armada 2010.
Penggemar Moge Tour de Koarmatim SURABAYA – Sekitar 30 motor gede (moge) dari berbagai merek, Selasa (30/11), pukul 06.00 WIB sudah membelah keheningan pagi Kota Surabaya. Mulai dari halaman sebuah rumah di Jl Kartini 146, mereka berkonvoi melewati jalan protokol kota Surabaya menuju ke markas Komando Armada RI kawasan Timur (Koarmatim) Surabaya. Selanjutnya, di bawah Monumen Jalesveva Jayamahe (Monjaya), anggota moge yang tergabung dalam Motor Besar Club (MBC) menyemarakkan bazar dan pameran yang digelar ibu-ibu Jalasenastri. Di antara rombongan Tour de Koarmatim itu, ada satu moge merek Harley Davidson (HD) seri Fat Boy 2001, yang dikendarai perempuan, yaitu Yulita (49). Dia mengendarai moge seperti halnya biker, mengenakan celana jeans hitam, kemeja krem bertuliskan Harley Davidson. ”Tapi, saya tetap ada feminimnya lho, ini rambut saya panjang dan wajah saya dandan,” ujar perempuan yang mengaku akrab dengan moge sejak usia muda. ■ rie
SURABAYA - SURYA RENCANA Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menaikkan sewa rumah susun (rusun) ditentang, karena tak mungkin terjangkau penghuninya yang kebanyakan korban penggusuran bantaran Kali Jagir dan brandgang. Sesuai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang Rusun, tarif lantai satu sebesar Rp 242.100 per bulan, lantai dua Rp 215.000, lantai tiga Rp 174.850, dan lantai empat Rp 121.050. Tarif ini meningkat tajam dibandingkan sebelumnya yakni lantai satu Rp 20.000, lantai dua Rp 15.000, lantai tiga Rp 10.000
dan lantai empat Rp 5.000. “Saya khawatir dengan tarif seperti ini mereka akan turun lagi ke lokasi-lokasi liar. Karena itu kami meminta wali kota untuk menunda kebijakan ini,” ujar Baktiono, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (30/11). Diakuinya, kenaikan tarif rusun ini termasuk kesalahan dari dewan yang dengan gam-
pang menyetujui raperda. Padahal rusun menyangkut hajat hidup orang miskin. Karena itu, ia meminta agar wali kota membuat kajian perda yang mengatur tarif rusun ini sehingga pada akhirnya mengusulkan untuk direvisi kembali. Dalam revisi, nantinya ia meminta agar ada dispensasi penarikan sewa bagi lansia, janda tanpa pekerjaan, dan warga yang sakit-sakitan. “Kasihan, beban hidupnya sudah susah mau diminta sewa, malah jadi gelandangan nanti,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Djumadji memastikan tarif sewa rusun tetap akan diberlakukan terhitung sejak November 2010 dan harus dibayar tiga kali angsuran di muka. “Ini sesuai dengan Perwali
(29/11), para korban penggusuran Bantaran Kali Jagir dan brandgang Bogowonto yang kini menghuni rusun Randu bersiap angkat kaki. Pasalnya, mereka diwajibkan membayar sewa yang cukup mahal. Buyung Sutaat, salah satu penghuni mengatakan jika pemkot bersikukuh menarik sewa, dia akan hengkang dari rusun bersama ibu bapaknya. “Kalau kami dipaksa membayar sewa, lebih baik kami cari kos di dekat tempat kerja saja daripada di sini biaya sewanya sama, tapi jarak dengan tempat kerja jauh. Beban hidup tambah naik saja,” ujar Buyung. Sementara Norma, janda sebatang kara hanya pasrah dengan penarikan sewa ini. Pasalnya, gaji Rp 400.000 per bulan sudah habis untuk biaya transport ke tempat kerjanya dan hidup sehari-hari. ■ uus
Minta Kartu Hidup Jalanan, Waria Geruduk Balai Kota
Nyopet di Pasar Pagi, Dibuntuti Polisi SURABAYA - Seorang pencopet yang biasa beraksi di Pasar Pagi Tugu Pahlawan, menyerah. Dia adalah Budiman (32) tinggal di Jl Kapasari II DKA. Saat beraksi pelaku menyaru sebagai pengunjung pasar pagi. “Padahal ia sedang mencari sasaran," kata Kapolsek Tambaksari AKP Hartono, Selasa (30/11). Saat itulah Budiman melihat pasutri yang sedang berjalan. Dengan lincah tangannya memegang tas milik Oky Budi, warga Kalijudan Taruna. Secepat kilat tas terbuka dan sebuah ponsel Blackberry segera diembatnya. Tapi dia tak tahu jika aksinya diintai petugas berpakaian preman. “Saat itu kami juga sedang mengintai pelaku yang sudah menjadi TO kami,” jelas Hartono. Setelah itu petugas langsung mengejar dan menangkapnya. Kepada petugas dia mengaku baru sekali ini mencopet. “Masih kami kembangkan kami menduga dia sudah beberapa kali mencopet,” imbuh Hartono. ■ iit
yang baru ditandatangani Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini awal bulan lalu,” ujar Djumadji. Menurutnya, tarif yang dikenakan itu sudah berdasarkan peraturan menteri PU dan Cipta Karya. Karena itu tidak bisa diturunkan apalagi digratiskan. “Kalau saya menggratiskan terus siapa yang membayar biaya pemeliharaannya. Saya kan juga punya tanggungjawab memenuhi target PAD,” katanya. Bagaimana kalau mereka tidak bisa bayar? Djumadji tidak bisa mentolelir, pada batas waktu tertentu penghuni yang bersangkutan harus keluar rusun. Menurut Djumadji, sewa yang dipatok masih murah dibandingkan sewa rumah biasa. Apalagi rusun ini terjamin kesehatan dan bangunannya juga memadai. Seperti diberitakan Surya
surya/adrianus adhi n
MINTA KARTU - Ratusan waria, pengamen jalanan, dan gelandangan, serta pekerja seks komersial (PSK) yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mendatangi gedung Balai Kota Surabaya, Selasa (30/11). Dalam aksi mereka menuntut pemkot untuk membuatkan kartu anggota hidup jalanan.
SURABAYA - SURYA Waria, pengamen dan gelandangan, serta pekerja seks komersial (PSK) yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggeruduk gedung Balai Kota Surabaya, Selasa (30/11). Mereka meminta pemkot membuatkan kartu anggota hidup jalanan. Raqil (37), peserta aksi, mengaku rela meninggalkan pekerjaannya demi tuntutan itu. “Ini buat kebaikan saya juga mas, saya bisa kerja tenang tanpa takut digaruk lagi,” katanya. Ia mengaku cemas ketika melihat Satpol PP berseliweran di sekitarnya. Seringkali ia harus bersembunyi jika bertemu petugas. Padahal, Pria yang kesehariannya
bekerja sebagai pengamen ini harus membawa audio system untuk pekerjaannya. Sehingga untuk bersembunyi menjadi ribet. “Kalau rusak saya yang ganti, mas,” ujarnya. Sementara itu Agustinus, Ketua SRMI Surabaya menjelaskan penangkapan yang terjadi selama ini menjadi percuma, karena mereka ditangkap tanpa pembinaan. Sehingga, mereka harus kembali lagi ke jalan. “Misalnya, pemberian lapangan pekerjaan,” ucapnya. Perwakilan mereka akhirnya diterima oleh Asisten 3 Sekkota, M Taswin yang kemudian membuat kesepakatan lisan. Isinya pemkot akan menyediakan progam-progam dan pembinaan terhadap mereka.■ k4
Kasus Lift Segera Dilimpahkan ke PN
surya/sugiharto
DI TEMPAT - Sejumlah pengendara yang melanggar lalu lintas mengantre peradilan dalam sidang di tempat oleh PN Surabaya di Taman Bungkul, Surabaya, Selasa (30/11). Peradilan ini digelar untuk memproses hukum secara cepat hasil operasi lalu lintas yang digelar Polrestabes Surabaya.
Nyerah, Delapan Kali Curi PS SURABAYA - Yunus (18) warga Jl Sidotopo Komplek tertangkap tangan saat mencuri play station (PS) di rental kawasan Bratang Binangun. Dia kini meringkuk ditahanan Polsek Gubeng. Aksi tesebut merupakan aksi yang kedelapan. “Saat tertangkap tangan ia sedang beraksi sendirian, biasanya berdua bersama rekannya,” jelas Kapolsek Gubeng AKP I Gusti Agung, Selasa (30/11). Yunus menyerah setelah aksinya dipergoki penjaga rental PS milik Andri Bintono. “Ia pura pura main PS, saat penjaga lengah ia keluar sambil membawa PS,” kata Agung. Dilokasi lain pelaku juga pernah menyatroni sejumlah rental PS. Seperti di Kenjeran, Pogot, Sidotopo, dan Kapas Krampung. "Dari pemeriksaan ia mengakui pernah aksi di delapan TKP,” jelas Iptu Winarno, Kanitreskrim Polsek Gubeng. PS hasil curian itu kemudian dijual Rp 300.000-Rp 900.000. Uangnya langsung digunakan untuk berfoya-foya di lokalisasi. ■ iit
Sepi,... ■ DARI HALAMAN 3
menjajakan daging dagangannya. Bukan hanya itu, Pak Us juga rutin mengirim daging kambing yang ia datangkan dari Tulungagung, Jombang, dan Madura itu sampai ke Kalimantan. Dari usaha yang dimulainya dari nol itu, Pak Us berhasil mengantarkan empat dari enam anaknya meraih gelar sarjana. Hal inilah yang membuat Pak Us tetap tabah berdagang daging di pasar yang berangsur sudah disisihkan itu. Dalam bahasa sederhana, Pak Us ingin terus bertahan karena tak ingin Pasar Kambing mati. “Saya tetap ingin berjualan di sini bersama teman-teman yang tersisa,” tegas pria yang tinggal di Jl Boto Putih II/87
itu. Hal senada juga diucapkan H Nizar. Pedagang yang sudah menghuni stan sejak 1973 itu yakin jika Pasar Kambing masih memiliki pelanggan setia. Apalagi, kepercayaan pelanggan terhadap pedagang di sana sudah mengakar. “Di sini ini banyak pedagang yang sudah berjualan dari generasi ke generasi. Jadi, pelanggannya ya tetap setia karena kita saling menjaga kepercayaan,” ucapnya. Kedua pedagang ini berharap, Pasar Kambing tetap bisa terus ada. Walaupun sudah berubah konsep, mereka ingin tradisi berdagang di sana tetap di jaga. “Biar saja di atas ada toko. Saya yakin kalau toko di atas ramai, di sini juga ikut ramai. Jangan sampai pasar mati,” timpal Pak Us. ■
SURABAYA - SURYA Kasus pengadaan enam lift di Pemkot Surabaya dan RS Bhakti Dharma Husada (RS BDH) segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Saat ini keterangan saksi hampir lengkap dan kerugian negara Rp 600 juta juga sudah dikembalikan oleh para tersangka. “Kalau kami lihat, kasus ini sudah 90 persen tuntas dan akan segera dilimpahkan,” terang Danang Suryo Wibowo, Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Selasa (30/11). Dijelaskannya, hal ini karena
Wali Kota... ■ DARI HALAMAN 3
anggota baik secara perorangan maupun fraksi sudah melanggar ketentuan. Yanto mendesak agar keputusan WW dicabut dan diulang dengan meminta kesepakatan baik personal maupun fraksional. “Kalau tidak, berarti keputusan ini tidak sah,” tegas politisi PKS itu. WW yang mengetahui dua wakilnya menentang lalu bersuara. Menurutnya keputusan lima fraksi, yakni Fraksi PDS, FPD, FPG, FPKB, dan F Apkindo, sudah menunjukkan interpelasi didukung mayoritas dewan karena hanya dua fraksi yang menolak. “Masak mau dihitung satu-satu seperti anak SD,” gerutu WW. Anggota Fraksi Partai Demokrat Sachiroel Alim menimpali, sikap dua fraksi PDIP dan PKS yang menentang interpelasi tidak beralasan karena interpelasi hanya untuk bertanya ke wali kota,
Uang... ■ DARI HALAMAN 3
lalu. Setiap guru TPQ berhak membawa pulang Rp 300.000 atau Rp 50.000/bulan. Ini untuk tranport guru TPQ dan guru agama lainnya untuk periode Januari hingga Juni. Pencairan transportasi ini juga sudah dilakukan pada 2009. Mengacu periode tahun lalu, setelah pencairan pertama itu akan diikuti pencairan kedua di akhir tahun. Namun betapa
penyidik telah mengumpulkan keterangan dari tujuh tersangka yang terlibat dalam kasus ini. Mereka adalah Indra Lientungan, Direktur PT Aneka Bangun Eka Pratama, Ir Ananto Sukmono, Konsultan Pengawas dari PT Sentrum, lalu Aulia Fitriati, Direktur CV Aulia Konsolindo (konsultan pengawas), dan Ir Haryanto selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Kemudian tiga orang pemeriksa barang dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DKCTR), yakni Nur Wahyudi (ketua panitia pemeriksa barang), Aris Abdullah
(dulunya Plt Kepala DCKTR/ anggota panitia) dan Taufik (PNS Pemkot/anggota panitia). Sebelumnya, Kepala Kejari Surabaya Fadil Zumhana mengutarakan, usai penetapan tersangka, pihaknya tak langsung menahan mereka. Pihaknya masih fokus memeriksa ketujuh tersangka. Yang pasti, penetapan tersangka setelah tim penyidik memeriksa 28 orang. Dari jumlah itu, dua orang di antaranya adalah saksi ahli dari ITS Surabaya. ”Kami investigasi cepat dan memeriksa para saksi,” pungkasnya. ■ sda
tidak ada indikasi impeachment (pemakzulan). “Wong cuma bertanya kok dihalang-halangi. Ada apa kok mempersulit hal yang gampang,” imbuh Simon Lekatompessy, Ketua Fraksi PDS. Melihat fraksinya terdesak, Syaifudin Zuhri langsung menarik seluruh anggotanya keluar paripurna. “Ada kepentingan apa hingga dewan begitu ngotot interpelasi. Jangan sampai dewan dianggap bodoh karena membuat kebijakan yang dipaksakan ini,” ujar Syaifudin sambil menyerukan seluruh anggotanya keluar ruangan. Yanto yang melihat situasi tidak terkendali kembali bersuara. “Ketua telah mengetuk palu godam yang otoriter,” sebut Yanto. Meski tak keluar ruangan, PKS menolak berdiri ketika penandatanganan hasil paripurna yang mengesahkan interpelasi. Usai sidang, Yanto mengatakan bahwa keputusan interpelasi ini cacat prosedural karena tanpa meminta persetujuan ang-
gota dahulu sebelum mengetok palu. Reni Astuti, anggota FPKS, menambahkan, ketua dewan juga telah melanggar tata tertib dewan Pasal 100 ayat 1 dan 2. “Di tatib jelas untuk pengambilan keputusan harus dilakukan cara musyawarah untuk mufakat, setelah itu baru voting. Tapi, tadi tanpa melalui itu langsung diputuskan. Ketua sangat otoriter,” kecamnya. Terkait hal itu WW menolak tudingan tersebut. “Tidak ada kepentingan tertentu. Kita cuma ingin mengingatkan (wali kota). Cara mengingatkan ya seperti ini,” ujarnya. WW juga membantah telah melanggar tatib. “Sudah jelas lima fraksi setuju, mau guyonan kayak anak kecil aja. Mau belajar brangkang lagi dia,” tukasnya. Setelah keputusan interpelasi, minggu depan dewan berencana memanggil wali kota untuk menanyakan kebijakannya menaikkan pajak reklame. ■ iks/uus
kagetnya mereka ternyata pencairan kedua ini hanya berlaku tiga bulan. Itu pun besarannya hanya Rp 25.000/bulan. “Pada dasarnya kami bersyukur ada bantuan transport dari pemerintah. Tahun 2009 kami mendapat Rp 50.000 per bulan atau Rp 600.000 setahun. Tahun ini, kenapa berkurang. Apa sengaja dikurangi atau untuk yang lain. Mbok ya kalau itu hak kami, mohon diberikan," ungkap guru TPQ yang lain. Pencairan uang transport tersebut ditangani Bidang Pendi-
dikan Luar Sekolah (PLS) Dindik Surabaya. Uang transport yang dibagikan sejak 2008 itu diambilkan dari APBD Surabaya. Kabid PLS, Edi Santoso, melalui stafnya Susianti, menyatakan pengurangan uang transport itu berkaitan dengan anggaran yang berkurang. "Ini karena anggaran dari APBD berkurang. Kalau tahun lalu Rp 6 miliar, tahun ini Rp 3 miliar. Tahun 2008 juga sama seperti tahun ini. Hanya Rp 300.000/tahun atau Rp 25.000/ guru,” jelas Susiati. ■ fai
surya/ahmad zaimul haq
DISKUSI - Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah (kiri) dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat acara diskusi, Selasa (30/11).
KPK Minta Pemkot Inventarisasi Fasum SURABAYA - SURYA Pemkot Surabaya diminta menginventarisasi aset, termasuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dalam acara Pencanangan Zona Integritas di Hotel Tunjungan Surabaya, Selasa (30/11). Fasos dan fasum yang sering menjadi perebutan adalah di perumahan. Fasilitas itu kerap diklaim milik developer. Padahal, sebenarnya hak Pemkot mengelolanya. "Segera inventarisasi dan sertifikasi aset Pemkot," katanya. Mengenai pengelolaan aset ini, Wali Kota Tri Rismaharini akan terus mengkonsultasikan ke KPK. Seringkali Pemkot me-
18 Calon... ■ DARI HALAMAN 3
(KTP) dan kartu keluarga (KK). Manipulasi dokumen ini untuk mempermudah penerbitan paspor bagi calon TKI. Kebanyakan mereka ini berasal dari Mojokerto, Madiun, Ponorogo, Blitar dan Banyuwangi. Calon TKI yang diamankan, hampir semuanya wanita berusia rata-rata antara 18 – 20 tahun. Tragisnya, dari upah yang dijanjikan sebesar 2.100 Dolar Hongkong, mereka wajib menyetor 90 persen kepada PT BMS selama tujuh bulan berturut-turut. “Memang mereka ini tidak bayar untuk bisa berangkat. Nah, kami masih mengem-
minta asetnya yang dikuasai swasta, namun pihak swasta selalu menggugatnya. Seperti, Kolam Renang Brantas, Lapangan Kuning, Gelanggang Olahraga Pancasila, Kebun Bibit, dan Jl Kenari. Urutan 48 Terpisah, Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan, indek persepsi korupsi (IPK) Surabaya hanya 3,94 atau berada diurutan ke48 dari 50 kota yang disurvei. Dalam Sosialisasi Indeks Persepsi Indonesia 2010 di Hotel Sahid, Kumba Digdowiseiso, peneliti TII, mengatakan, hal ini dampak dari kurangnya keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. ■ iks/k4
bangkan kasus ini karena ada dugaan eksploitasi yang dilakukan terhadap para pekerja kita ini,” tegas Andi Sinjaya. Sayangnya, polisi belum bisa mengorek keterangan dari pemilik PT BMS, FX Handoko Lesmana. Pasalnya, saat ini Handoko masih berada di Hongkong. Di pihak perusahaan, polisi baru bisa menetapkan Pipit Setyo Nugroho, karyawan PT BMS di bagian human resources development (HRD) sebagai saksi. Salah satu korban, Peti Kumalasari (18) mengungkapkan, selama di lokasi penampungan, dia diperlakukan dengan baik. “Di penampungan ya biasa saja. Pokoknya akan diberangkatkan dalam waktu 3 bulan,” ujarnya. ■ k2