6 Sidoarjo
SELASA, 20 SEPTEMBER 2011
Ongkos Parkir di Samsat Krian Akhirnya Dihapus
lintas SIDOARJO Tanggul Kritis, BPLS Minta Bantuan Polda SIDOARJO- Kepala Polda Jatim Inspektur Jenderal Hadiatmoko menyiapkan tim SAR dan sejumlah pasukan guna mengantisipasi melubernya lumpur Desa Siring, Kecamatan Porong Sidoarjo. Hadiatmoko saat melihat tanggul, Senin (19/9), mengaku telah mendapat penjelasan dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) soal volume lumpur yang cenderung naik, sepekan ini. “Dan perkembangannya, merata dengan tanggul,” ucapnya, didampingi Kepala Polres Sidoarjo, Ajun Komisaris Besar Eddy Hermanto. Merujuk keterangan BPLS, Hadiatmoko mengatakan, lumpur tidak disudet di tanggul titik 72, akan terjadi luberan karena lapisan lumpur yang padat hanya 25 sentimeter. Lapisan di bawahnya banyak air sehingga akan menekan tanggul. Oleh karena itu, sesuai surat permintaan pengamanan dari BPLS, pihaknya akan mengamankan upaya penyudetan. “Anggota dari Polres Sidoarjo akan memonitor seharihari yang melaporkan kepada saya dan koordinasi dengan BPLS,” tandasnya. Ia juga mengimbau agar masyarakat dan para pengguna jalan waspada saat melintasi Jalan Raya Porong. Kendati demikian, ia masih mengizinkan wisatawan naik ke tanggul. ■ ain
► Aliran Dana Belum Terlacak surya/mustain
EVAKUASI - Fama Septianda Utama (18) yang terluka dievakuasi ke rumah sakit setelah terjatuh dari gerbong kereta api di perlintasan Jl Pahlawan, Sidoarjo, Senin (19/9).
Jatuh akibat Berdiri di Pintu Kereta
surya/mustain
TINJAU - Kepala Polda Jatim, Inspektur Jenderal Hadiatmoko, saat meninjau titik tanggul lumpur yang kritis di Desa Siring, Kecamatan Porong, Senin (19/9).
SIDOARJO - SURYA Fama Septianda Utama (18), warga Jl Kutuk Tengah 200, Kelurahan Sidokare, Sidoarjo terjatuh dari gerbong kereta api (KA) di pinggir perlintasan KA, Jl Pahlawan, Sidoarjo, Senin (19/9). Beruntung, nyawanya selamat meski sejumlah bagian tubuhnya terluka. Diduga korban jatuh karena berdiri di luar gerbong KA itu. Informasi di lokasi kejadian, tubuh korban terpental dari rangkaian gerbong KA dan membentur pagar lintasan KA sekitar pukul 14.30. Saat KA melaju dari utara menuju selatan, melewati
perlintasan itu, tiba-tiba korban jatuh. “Begitu kereta bergoyang, dia lalu terpental jatuh,” ucap Habib (33), saksi mata yang meliha kejadian itu. Habib mengaku sempat melihat korban jatuh karena saat kejadian itu, ia tengah menunggu KA itu lewat. Saat itu Habib membonceng istrinya, Ida (30). “Dia berada dekat pintu kereta sisi kiri,” tandas Ida yang juga sempat melihat korban jatuh. Begitu terjatuh, korban sempat berdiam agak lama. Sejumlah warga tidak berani mendekat hingga dua petugas Polsekta Sidoarjo tiba dan meno-
long korban. Sesaat usai jatuh, korban hanya tertunduk kesakitan. Dia memegangi bagian tubuhnya yang terluka. Di antaranya bagian kepala, tangan, dan pinggul yang diduga terbentur pagar perlintasan KA itu. Korban lalu dievakuasi oleh warga dan petugas Polsekta Sidoarjo yang meluncur menggunakan mobil patroli. Karena tidak bisa bergerak, korban dibawa ke RSUD Sidoarjo dengan cara digotong. Kejadian itu sempat membuat Jl Pahlawan macet karena banyak pengguna jalan yang berhenti untuk melihat kecelakaan. ■ ain
KH Hasyim: Konflik Ambon Cukup 2 Kali
Semua Pegawai Wajib Naik Angkot
SIDOARJO - Konflik antarumat beragama di Ambon cukup terjadi dua kali. Pemuka semua agama diminta menjaga keluhurannya, sehingga tidak bisa dipakai untuk kepentingan di luar agama. Ini ditegaskan Presiden Konferensi Dunia Agama untuk Perdamaian (WCRP), KH Hasyim Muzadi, usai bertemu tokoh lintas agama di Sidoarjo, Senin (19/9). Hasyim menyebutkan, konflik Ambon yang pertama bukan karena soal agama murni, namun gerakan separatisme yang menggunakan akar agama. “Pemicunya tidak signifikan, orang naik mikrolet lalu bertengkar, lalu ada gereja dibakar,” ucapnya. Konflik Ambon yang kedua, lanjutnya, hampir serupa, yakni gara-gara ojek. “Dua kali konflik umat beragama itu ya dipicu kepentingan di luar agama. Sebenarnya akar sesungguhnya ya masalah separatisme itu,” beber mantan ketua umum PBNU ini. Hasyim ke Sidoarjo dalam rangka penguatan kerukunan umat beragama. Ia bertemua sejumlah tokoh dari berbagai kalangan, mulai perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sidoarjo, Badan Musyarawah Antar Gereja (BAMAG) serta sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan. Ia menekankan perlunya terus hidup rukun. ■ ain
SIDOARJO - SURYA Setelah mobil angkutan kota (angkot) banyak yang kolaps, Dinas Perhubungan membuat gebrakan baru. Pejabat dan pegawai biasa dinas itu dilarang membawa kendaraan bermotor saban Kamis di awal bulan. Kepala Dinas Perhubungan, M Husni Thamrin, Senin (19/9), mengatakan, larangan itu bukan hanya agar pendapatan angkutan umum bertambah, tetapi juga mengurangi polusi udara. Pegawai dinas itu mencapai 138 orang. "Itu berlaku mulai Oktober," ujar Husni di sela perayaan Hari Perhubungan Nasional. Husni yang tinggal di daerah Suko, Kecamatan Sidoarjo juga akan konsisten. "Mulai kepala sampai staf tidak boleh membawa kendara-
an, termasuk membut-kebutan tanpa bawa sepeda angin. melihat risikonya," Pokoknya harus naik kritiknya. Husni angkutan umum," menambahkan, tegasnya. Kalau ada "Adanya angkutan yang melanggar? "Jekhusus setidaknya las sanksinya ada. Ya, meminimalisir kekami suruh lari-lari di celakaan lalu lintas lapangan 10 kali biar dan polusi udara," sehat. Kan, hanya katanya. sebulan sekali," kelaMasalahnya, lasurya/anas miftakhudin karnya. zim diketahui, kini M Husni Thamrin Husni juga mengsemakin banyak imbau pihak sekolah orang memilih naik di seluruh Sidoarjo agar menye- kendaraan pribadi karena, antadiakan angkutan khusus. Alas- ra lain, angkutan umum cendeannya, selama ini banyak pela- rung tak nyaman dan tak tepat jar SMP dan SMA yang bermotor waktu. Kenyamanan transportatanpa mematuhi peraturan lalu si publik milik swasta maupun lintas. Akibatnya, mereka banyak pemerintah, juga mencerminkan terlibat kecelakaan lalu lintas. keseriusan pemerintah melayani "Anak muda, kan sukanya ke- warganya. ■ mif
SIDOARJO - SURYA DINAS Pendapatan Pemprov Jatim akhirnya menghentikan pungutan parkir kendaraan bermotor di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Krian, Senin (19/9). Perintah penghentian itu diteken Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Pemprov Jatim, Drs Ec AA Gde Raka Wija, lewat surat nomor 970/30489/120.22/2011 perihal Penghentian Pungutan Parkir. Surat tertanggal 17 September 2011 itu ditujukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dispenda Jatim di Sidoarjo. Pada pokok surat disebutkan, perintah penghentian itu merujuk pada pemberitaan Harian Surya berjudul "Parkir di Samsat Tetap Bayar" pada edisi 15 September dan "Dispenda Jatim Dapat Setoran Dobel" dalam edisi 17 September. Sesuai surat yang diteken AA Gde Raka Wija, pungutan parkir di Kompleks Kantor Samsat Krian dinilai tidak sesuai dengan penekanan Sekretaris Pemprov Jatim dalam surat nomor 970/10130/120.22/2011, April 2011. Pada ketentuan nomor 6 disebutkan, kantor-kantor pemerintah daerah dan Samsat yang merupakan fasilitas pemerintah agar dibebaskan dari pungutan retribusi parkir. Guna menindaklanjuti pembubaran itu, AA Gde Raka Wija juga meminta stafnya di Sidoarjo agar berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan serta Satuan Unit Lalu Lintas Polres Sidoarjo. "Ini kami koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menambah petugas parkir di Samsat Krian," tutur Kepala UPT Dispenda Jatim di Sidoarjo, Wasis, Senin (19/9). Menurut Wasis, pihaknya sudah menemui pengelola parkir
surya/anas miftakhudin
Wasis di Samsat Krian, Rodiyan. Hasilnya, diketahui bahwa tidak ada kontrak dengan Dispenda Jatim. "Mereka mengatakan ada andil dalam pembangunan Kantor Samsat Krian, mulai pembangunan pagar sampai bersihbersih," ungkap Wasis. Lalu, kemana aliran dana pungutan parkir selama ini, mengingat dalam karcis parkir itu ada logo Jasa Raharja, Pemprov Jatim dan Polri? "Itu yang saya tidak tahu. Saya menjabat di UPT Sidoarjo sejak Agustus kemarin," jelasnya. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sidoarjo, Ajun Komisaris Ahrie Sonta menjelaskan, pihaknya akan mengawasi terus pungutan parkir di wilayahnya. "Kami terus mengawasi. Kalau sampai ada pungutan, akan kami koordinasikan dengan Satuan Reserse dan Kriminal karena itu sudah menyangkut perkara pidana," tutur Ahrie Sonta. ■ mif