2
inter-nas
SABTU, 20 OKTOBER 2012
surya.co.id | surabaya.tribunnews.com
Indahnya Burj Khalifa Diselimuti Kabut Tebal
FENOMENA ALAM - Kabut asap tebal menutupi bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa di Dubai. Ini merupakan keindahan alam yang terjadi hanya di saat tertentu jelang matahari terbit, akibat perbedaan temperatur tinggi dan kelembaban, ditambah turunnya suhu udara di malam hari.
DUBAI, SURYA - Memiliki tinggi 828 meter membuat Burj Khalifa yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab, dikenal sebagai bangunan tertinggi di dunia. Namun, bagaimana bila kabut tebal menyelimuti Burj Khalifa? Yang terlihat adalah pemandangan menakjubkan. Burj Khalifa tertangkap kamera tetap menjulang tinggi di atas kabut, mengungguli gedung-gedung tinggi disekitarnya. Sejumlah foto diambil fotografer asal Jerman, Bjoern Lauen, yang ingin melihat Burj Khalifa saat matahari terbit. Ia memotret dari salah satu gedung tinggi di Pusat Bisnis Dubai. “Ini Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia di jantung kota Dubai, saat diselimuti awan dan kabut putih tebal,” kata Lauen dilansir Daily Mail, Jumat (19/10). Fenomena ini merupakan keindahan alam hanya muncul di saat tertentu di pagi hari, dan hanya bisa dinikmati dari lokasi yang tinggi di atas awan. “Dalam be-
berapa jam selama beberapa hari dalam setahun, kabut tebal dan rendah menyelimuti Dubai, satu dari tujuh emirat milik Uni Emirat Arab,” lanjutnya. Kabut mulai terbentuk semalaman akibat perbedaan temperatur tinggi dan kelembaban selama seharian, ditambah turunnya suhu udara di malam hari. Ditambahkan Lauen, ini merupakan pertanda lamanya perubahan musim, dari musim panas mencapai di atas 50 derajat Celcius menjadi lebih dingin dan sejuk selama musim dingin. Selama beberapa jam, pusat kota Dubai plus Burj Khalifa tertutup “selimut” berwarna putih. Gedung-gedung, jalanan dan lahan konstruksi menghilang dan digantikan “gambar” yang impresif dan menarik ini. Burj Khalifa memiliki 160 lantai. Selain gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa juga menjadi bangunan yang berdiri bebas tertinggi di dunia. (mail/tis)
dailymail
Sulit Hentikan Kasus Simulator ■ Tapi Polri Bantah Perlambat Serahkan Kasus ke KPK JAKARTA, SURYA - Instruksi Presiden SBY agar kasus korupsi simulator SIM segera diserahkan ke KPK sepertinya terkendala. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan Polri sulit menghentikan penyidikan kasus ini. Menurut Boy, upaya Polri menghentikan penyidikan kasus ini harus sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. "Di situ ada penjelasan mengenai penghentian proses penyidikan, seperti bukan tindak pidana, tidak memenuhi unsur pidana, tersangka meninggal dunia," kata Boy di Mabes Polri, Jumat (19/10). Dalam pasal 109 KUHP, tak ada satu pun yang memungkinkan Polri mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Ada tiga hal bisa membuat SP3 dikeluarkan, yakni bukan kasus pidana, tidak memenuhi unsur dipersangkakan, dan batal demi hukum, di antaranya karena kasus kedaluwarsa, sudah diputus dalam perkara sama,
dan tersangka meninggal dunia. "Kami lebih bagus menunggu, karena akan disampaikan surat resmi Polri ke KPK," ujar Boy. Permintaan penghentian penyidikan kasus ini datang dari KPK, Kamis (18/10). Surat ini sebagai balasan surat Kabareskrim Polri Komjen Sutarman kepada KPK, Rabu (17/10). Surat Sutarman berisi kesediaan Polri menyerahkan kasus ke KPK. Surat-menyurat ini tindak lanjut dari perintah Presiden SBY 8 Oktober agar Polri menyerahkan kasus simulator ke KPK. Gara-gara kasus ini, hubungan Polri-KPK memanas. KPK lebih awal menetapkan empat tersangka, yaitu bekas Gubernur Akademi Polisi Irjen Djoko Susilo, pejabat pembuat komitmen Brigjen Didik Purnomo, Dirut PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto, dan Dirut PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang. Bareskrim menyusul menetapkan lima tersangka, tiga di antaranya sama dengan tersangka KPK. Dua lagi Kombes Teddy Rusmawan dan Kompol Legimo.
Wakapolri Komjen Nanan Sukarna, Jumat (19/10), membantah Polri mempersulit penyerahan kasus simulator ke KPK. Dikatakan, dalam proses penyerahan kasus, Polri mempertimbangkan beberapa aspek, seperti hukum acara pidana dan administrasi yang tidak melanggar. "Jangan sampai salah dalam melaksanakan, nanti malah digugat," ujar dia. KPK membenarkan telah melayangkan surat petunjuk penyerahan berkas kasus simulator ke Polri, 18 Oktober 2012. Namun, KPK membantah isi surat itu permintaan SP3. "Isi surat kami bahwa kasus harus diserahkan sesuai Pasal 50 ayat 3 dan 4 UU Nomor 30/2002 tentang KPK," ujar juru bicara KPK Johan Budi, Jumat (19/10). Johan mengatakan pasal itu mengatur, bila KPK melakukan penyidikan maka kegiatan penyidikan dari lembaga penegak hukum lain harus berhenti. "Justru Polri mengacu pada Pasal 109 KUHAP (tentang SP3). Tapi ini masih proses pembicaraan," katanya.(tribunnews/tem)
8 Jam Diperiksa, Rusli Bantah Fee JAKARTA, SURYA - Gubernur Riau Rusli Zainal selama delapan jam diperiksa KPK terkait Perda No 6 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan PON XVIII Riau. "Saya hanya memberikan penjelasan saja. Tak banyak pertanyaannya," kata Rusli di Gedung KPK, Jumat (19/10). Dia membantah menerima fee terkait pembahasan Perda. "Tak ada itu," ujar Ketua Golkar Riau ini. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, Rusli diperiksa terkait dua kasus. Pertama, penyelidikan kasus Perda No 6 dan persidangan main stadium untuk PON Riau. Kedua, penyelidikan di Kabupaten Pelalawan terkait izin usaha pengelolaan hutan. Dalam kasus PON, KPK menetapkan 7 anggota DPRD Riau sebagai tersangka yakni Adrian Ali, Abubakar Sidiq, Tengku Muhazza, Syarif Hidayat, M Rum Zein, Zulfan Heri, Rukman Asyardi. Dua tersangka lain pembahasan anggaran pada revisi perda yakni Wakil Ketua DPRD Riau Taufan Andoso dan mantan Kadispora Lukman Abbas.(vvn/tribunnews)
Keterlibatan Andi Tetap Didalami ■ Dalam Kasus Hambalang JAKARTA, SURYA - Kendati mencuat indikasi adanya intervensi dalam proses audit investigasi proyek Hambalang, Bogor, sehingga nama Menpora Andi Mallarangeng dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana hilang, KPK tak mau cepat mempercayainya. "Sampai hari ini (kemarin) audit belum selesai, tidak tahu apakah ada intervensi atau enggak. Saya tak yakin ada intervensi, yang pasti tentang Hambalang, hanya auditor negara yang bisa menghitung," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantor KPK Jakarta, Jumat (19/10). Johan menegaskan, untuk mengusut dugaan korupsi di balik megaproyek Hambalang, KPK tidak berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melainkan adanya laporan masuk ke KPK dan ditemukann dua alat bukti cukup. KPK meminta BPK melakukan audit investigasi, sejak meningkatkan penanganan kasus Hambalang ke tahap penyidikan seiring penetapan Dedi Kusdinar, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sebagai tersangka.
kapanlagi.com
ANDI MALLARANGENG "Jadi, bukan berarti kalau tidak ada nama X dalam penyelidikan, maka X tidak dapat menjadi tersangka," kata Johan. Sebelumnya, Anggota BPK Taufiequrachman Ruki memberi pernyataan kontroversial. Ia mengungkap adanya dugaan intervensi ketika nama Menpora Andi Mallarangeng dan beberapa korporasi yang menerima aliran dana tak ada dalam hasil akhir laporan. Padahal, dalam pemeriksaan awal BPK, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi dan sejumlah
perusahaan kontraktor. Perusahaan yang menurut Ruki terlibat dalam proyek Hambalang, antara lain, PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari, Athiyyah, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjabat komisaris. Selain itu, menurut Ruki, dana awal proyek mengalir ke berbagai pihak. Namun, dalam beberapa jam kemudian, Ruki membantah adanya intervensi dalam proses audit BPK. Ia menyatakan, hasil akhir perlu diperbaiki dan audit belum selesai. Soal hilangnya nama Menpora dalam audit BPK, Ruki enggan menjelaskan. KPK tetap menelusuri indikasi keterlibatan sejumlah pihak dalam dugaan korupsi pembangunan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang. Di antaranya, mendalami dugaan keterlibatan Menpora Andi sebagai pengguna anggaran (PA) di Kemenpora. Menurut Johan, KPK tetap menerapkan ketentuan baku dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, yakni terpenuhinya dua alat bukti. Audit investigasi BPK hanya digunakan menentukan kerugian negara.(tribunnews)
Gusar Propaganda, Korut Ancam Serang Korsel PYONGYANG, SURYA - Militer Korea Utara (Korut) mengancam akan menyerang Korea Selatan (Korsel) pekan depan dengan serangan tanpa ampun. Ancaman ini menyusul rencana pembelot Korut yang kini tinggal di Korsel, untuk membagikan selebaran propaganda melalui balon-balon yang terbang di atas wilayah perbatasan kedua negara, Senin (22/10). “Begitu ada gerakan kecil menyebar selebaran, serangan militer tanpa ampun akan dilakukan tanpa peringatan,” ujar Angkatan Bersenjata Korut (KPA) dalam pernyataan kepada Kantor Berita Pusat Korea, dilansir Telegraph, Jumat (19/10). Para pembelot akan menyebar selebaran di perbatasan dekat kota Paju, 60 km utara Seoul, pukul 11.30, Senin (22/10). Ditegaskan KPA, warga yang
tinggal di sekitar tempat penyebaran selebaran harus dievakuasi. “Wilayah sekitar akan menjadi target penembakan. KPA tak pernah omong kosong,” tandas pernyataan itu. Pembelot Korut dan aktivis Korsel secara teratur menyebarkan balon yang membawa selebaran mengkritik pemimpin Korut. Pemerintah Korsel dituding mendukung aktivitas ini, namun mereka membantahnya. Kelompok yang merencanakan penyebaran, Pejuang Untuk Kebebasan Korut (FFNK) mengaku ancaman itu tak akan menyurutkan niat mereka. “Kami tak pernah takut. Kami tetap melakukan sesuai rencana,” kata Ketua FFNK Park Sang-hak. Ketegangan kedua negara meningkat sejak rudal Korut menewaskan dua marinir dan dua warga sipil di Pulau Yeonpye-
ong di Laut Kuning, 2010. Korsel juga menyalahkan Pyongyang atas tenggelamnya kapal perang menewaskan 46 pelaut Korsel di
tahun sama. Sehari sebelumnya, Presiden Korsel Lee Myung-bak melakukan kunjungan mengejutkan ke pulau tersebut.(tel/ap/tis)
HARIAN PAGI
Staf Redaksi: Satwika Rumeksa, Farhan Effendi, Tri Yulianto, D Wahjoe Harjanto, Trihatmaningsih, Tri Dayaning Reviati, Eko Supriyanto, Hariyanto, Tri Mulyono, Tutug Pamorkaton, Wahyudi Hari Widodo, Endah Imawati,Yuli Akhmada, M Rudy Hartono, Ahmad Pramudito, Anas Miftahudin, Joko Hari Nugroho, Wiwit Purwanto, Suyanto, Deddy Sukma, Habiburrohman, Titis Jatipermata, Fatkhul Alami, Doso Priyanto, Dyan Rekohadi, Sri Handi Lestari, Marta Nurfaidah, Dwi Pramesti, Sugiharto, Musahadah, Mujib Anwar, Hadi Santoso, Sudharma Wahyu Adiwijaya, Iksan Fauzi, Ahmad Zaimul Haq, Aji Bramastra, Nuraini Faiq; Ilustrator: Rendra Kurniawan, Akhmad Yusuf Marzuki; Perwajahan: Teguh Wahyudi, Edy Minto Prasaro, Agus Susanto, Haryoto.
Pemimpin Umum : H Herman Darmo Pemimpin Redaksi : Sunarko Manajer Liputan : Sigit Sugiharto Manajer Produksi : Adi Sasono Sekretaris Redaksi : P Sujarwanto
General Manager Business: Agus Nugroho ; Manager Iklan: Prasetyo ; Marcomm: M Taufiq Zuhdi; Biro/Perwakilan: Malang: Hesti Kristanti, Wahyu Nurdiyanto, Eko Nurcahyo, Sylvianita Widyawati, Alamat: Jl Sultan Agung No. 4, Malang. Telepon: (0341) 360201 Fax: (0341) 360204. Iklan: fax (0341) 360204, Sirkulasi (0341) 360203, Kediri: Didik Mashudi, Amru Muis, Alamat: Jl Banjaran Gg I/ 131, Kediri, Tlp (0354) 686933, Gresik: Adi Agus Santoso, Mojokerto: Imam Hidayat, Jakarta: Kistyarini, Ravianto Alamat: Jl Palmerah Selatan 12 Tlp (021) 5483008, Fax: (021) 5495360 Kantor Pusat: Jl Rungkut Industri III No 68 & 70 Surabaya 60293 Telepon: (031) 8419000, Fax Redaksi: (031) 8414024 Alamat Surat: PO BOX 110 SBS 60400 Surabaya Penerbit: PT Antar Surya Media, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No.202/SK/MENPEN/ SIUPP/A.7/1986 Tanggal 28 Juni 1986. Percetakan: PT Antar Surya Jaya. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Tarif Iklan: Iklan taktis min 2 baris–mak 10 baris (1 baris Rp 30.000); Iklan display/umum (hitam putih) Rp 28.000/mmk, Iklan display/umum (warna) Rp 37.500/mmk; Iklan duka cita Rp 4.000/mmk; Iklan mendesak/duka cita untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 17.00 WIB. Bagian Iklan: Jl Rungkut Industri III No 68 & 70 Surabaya 60293, Telepon: (031) 841 9000, Fax: (031) 8470000 dan (031) 8470500. Manager Iklan Jakarta: Christina MS Indiarti; Alamat: Gedung Iklan Kompas Gramedia, Jl Palmerah Selatan No.15 Jakarta. Telepon (021) 53679599 Ext.6009, Fax (021) 53699150. Bagian Sirkulasi (Langganan): Gedung Kompas Gramedia Jl. Jemur Sari No. 64 Surabaya, Telepon: (031) 8479555 (Pelanggan/Pengaduan), (031) 8483939, 8483500 (Bagian Sirkulasi) Fax: (031)8479595 - 8478753. Harga Langganan Rp 29.000/bulan, Rekening: BCA Cabang Darmo, Rek 088-3990380; Bank BNI Cabang Pemuda, Rek. 0290-11969-3 (untuk iklan); Bank Mandiri Cabang Rungkut, Rek 141-00-1071877-3 (untuk sirkulasi) atas nama PT Antar Surya Media. Surya Online: http://www.surya.co.id E-Mail: redaksi@surya.co.id
SEMUA WARTAWAN SURYA DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah dimuat di Harian Surya dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari Harian Surya.
join facebook.com/suryaonline
follow @portalsurya