C M Y K
4
HARIAN SURYA
PAGE 04
Politik
SURYA, MINGGU, 13 DESEMBER 2009
OM ong POLitik
PEMBANGUNAN NASIONAL Wapres Boediono (kiri) dihadapan para menteri Kabinet Bersatu II dan para gubernur, wali kota serta bupati menjelaskan pencapaian pembangunan prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di PRJ Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/12). Bila tidak ada hambatan berarti maka pembangunan Indonesia akan mampu bersaing terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara.
Saya berharap teman-teman Golkar bersikap dewasa, tidak emosional. — Agung Laksono, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, menanggapi perseteruan yang mengarah pribadi antara Menkeu Sri Mulyani dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Jakarta, Sabtu (12/12).
Kilas Politik Sidoarjo Buka Pendaftaran Panwas SIDOARJO - KPU Kabupaten Sidoarjo membuka pendaftaran panitia pengawas (Panwas) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sidoarjo 2010. Ketua KPU Sidoarjo Anshori mengatakan, pendaftaran tersebut akan dimulai pada pekan depan hingga lima hari kerja. “Untuk yang pertama akan dipilih tiga orang yang nantinya akan dipilih untuk menjadi Panwas Kabupaten,” katanya, Sabtu (12/12). Ia mengemukakan, setelah Panwas Kabupaten Sidoarjo terbentuk barulah akan membentuk panwas tingkat kecamatan. Ia mengatakan, untuk Pilkada Kabupaten Sidoarjo putaran pertama direncanakan akan dilaksanakan pada pekan ke empat bulan Juli 2010 atau sebelum Ramadan. Pilihan waktu tersebut, kata dia, dipilih karena dua pekan setelah itu adalah awal bulan Ramadan. “Kami ingin saat Ramadan, Sidoarjo steril dari hiruk pikuk kampanye. Biar bisa khusuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan,” ujarnya. Ia menjelaskan, jika putaran kedua diperlukan, dia menjamin bahwa hal tersebut dilakukan sebelum masa jabatan bupati periode ini berakhir. “Pemungutan suara diperkirakan setelah Idul Fitri dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat,” katanya. Ia juga berharap pada Pilkada kali ini seluruh warga Sidoarjo bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Selain itu, kata dia, dengan menentukan pilihannya pada Pilkada ini, berarti ikut menentukan jalannya roda pemerintahan Kabupaten Sidoarjo lima tahun mendatang. ■ ant
Guruh Diminta Tidak Catut Mega JAKARTA - Guruh Soekarnoputra diminta tidak mencantut nama kakaknya sendiri yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat melakukan gerilya ke daerah dalam rangka mencari dukungan pencalonan ketua umum di Kongres April 2010. “Ibu Mega tidak pernah memberikan restu kepada siapapun sebagai calon ketua umum dan silakan kalau ada kader yang sripo mau maju. Tapi jaTjahjo Kumolo ngan bawa-bawa nama Ibu Mega atau mengatakan Ibu Mega tidak maju lagi,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Politik Tjahjo Kumolo kepada, Sabtu (12/12) Guruh yang juga Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan DPP PDIP tersebut dalam berkal-kali menyatakan Megawati tidak mau lagi dicalonkan sebagai ketua umum. Bahkan ia mengklaim, niatnya untuk memimpin partai berlambang banteng moncong putih tersebut karena dorongan dan restu dari Megawati. Pernyataan Guruh itu disampaikan diantaranya ketika bertemu dengan para DPC di Jateng, Bali, dan terakhir di Jatim pekan lalu. Tjahjo mengungkapkan, Megawati merupakan kader yang selalu konsisten dan tunduk kepada konstitusi partai. Semua keputusan partai akan selalu dilaksanakannya, termasuk bila kongres yang merupakan forum tertinggi partai memberinya mandat untuk memimpin kembali. “Yang menetapkan dan memilih Ibu Mega sebagai ketua umum PDI Perjuangan adalah kongres dan Ibu Mega selalu taat kepada keputusan kongres.” jelas Tjahjo. Tjahjo meminta kepada siapapun kader yang ingin mencalonkan diri agar menaati mekanisme pencalonan yang sudah diatur. “Semua ada mekanismenya dalam kongres dan Ibu Mega menyerahkan semua keputusan pada kongres dan keputusan kongres adalah amanat anggota partai tertinggi,” tegas Tjahjo. ■ ian/dtc
Sulit, Anggota KPU Ikut Pilkada SEMARANG - Seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus bisa menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan diberhentikan dari KPU. “Bukan bukti mengundurkan diri, akan tetapi diberhentikan,” kata Ida Budhiati, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (12/12). Hal itu dikatakan Ida Budhiati di sela acara pemutaran film dan diskusi untuk mengajak individu tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan di Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur. Ida mengatakan, aturan kewajiban menunjukkan bukti diberhentikan tersebut terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tertanggal 3 Desember 2009. “Peraturan KPU tersebut keluar untuk menjaga netralitas dan integritas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu,” katanya. Ia menjelaskan, sejumah alasan anggota KPU diberhentikan di antaranya karena meninggal dunia, tidak memenuhi syarat lagi, dan mengundurkan diri (tidak memenuhi persyaratan karena kesehatan disertai surat keterangan dokter). Tidak memenuhi syarat tersebut, lanjut Ida, karena anggota KPU itu tidak lagi memenuhi syarat usia dan pendidikan. Ida menambahkan, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat tersebut ditentukan oleh Dewan Kehormatan KPU. Bukti diberhentikan tersebut untuk KPU kabupaten/kota diserahkan ke KPU provinsi, sedangkan KPU provinsi yang ingin maju dalam pilkada menyerahkan bukti pemberhentian diri ke KPU pusat. Di Kota Semarang, sempat beredar informasi bahwa Ketua KPU Kota Semarang Hakim Junaedi bermaksud mencalonkan diri serta dicalonkan oleh partai politik untuk maju dalam Pilkada Kota Semarang 2010. Junaedi kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak akan maju dalam Pilkada Kota Semarang 2010 dan akan memfokuskan diri di Pilkada Kota Semarang 2010. ■ ant
antara/saptono
Hatta Sewa Fokker Deklarasi Calon Ketua Umum PAN BATAM - SURYA KANDIDAT Ketua Umum PAN Hatta Rajasa rela mengeluarkan dana besar untuk menyewa pesawat khusus trans wisata tipe Fokker-100 saat menggelar acara deklarasi pencalonan yang dipusatkan di Batam, Sabtu (12/12) malam. Pesawat yang biasa digunakan rombongan pejabat besar ini disewa untuk mengangkut rombongan Hatta dari Jakarta. “Pesawat ini lebih nyaman dibanding jenis Fokker lainnya. Makanya sering dipakai para menteri dan pejabat tinggi lainnya,” kata crew trans wisata yang tidak mau disebutkan namanya. Sejumlah petinggi PAN ikut dalam rombongan Menko Perekonomian ini. Di antaranya Sekjen PAN Zulkifli Hasan yang juga Menteri Kehutanan dan Patrialis Akbar yang men-
kumHAM. Ada juga Ketua DPP PAN Asman Abnur, Ketua Komisi V DPR Taufik Kurniawan, serta AM Fatwa dari unsur MPP. Hatta Rajasa menyatakan, kedatangannya ke Batam atas undangan DPW dan DPD (kota/kabupaten) PAN seSumatera, dengan label acara silaturahmi. Namun inti di Hotel Panorama Regency adalah deklarasi pencalonan Ketua DPP PAN. “Saya diundang oleh DPW dan DPD se-Sumatera. Tentu saja nanti saya akan mendengarkan masukan dan
saran-saran dari teman-teman DPW dan DPD,” jelasnya. Ditanya kesiapannya maju menggantikan Ketua Umum Soetrisno Bachir, Hatta menjawab tegas. “Insya Allah, saya siap,” tegasnya. Bagi Hatta, kongres yang rencananya digelar di Batam Januari mendatang ini merupakan kesempatan kali kedua untuk menduduki kursi tertinggi PAN. Sebelumnya mantan Sekjen PAN tersebut pernah menjadi kandidat kuat dalam kongres di Semarang 2005 silam. Namun Hatta yang kala itu menjabat Menteri Perhubungan tersebut memutuskan mundur pada detik-detik menjelang pemilihan. Keseriusan Hatta untuk menggantikan kursi Soetrisno Bachir juga tercermin dari meriahnya spanduk dan umbul-umbul penyambutan Hatta Rajasa. Spanduk dan baliho terpasang rata di Kota
Batam, lebih-lebih di jalanjalan menuju Hotel Panorama Regency, tempat digelarnya deklarasi. Beberapa spanduk yang terpajang di sepanjang jalan antara lain, ‘selamat datang saudaraku M Hatta Rajasa sebagai Ketum PAN 2010-2015, ‘rombongan PAN Sumatera Utara mendukung penuh Hatta Rajasa jadi Ketua umum PAN, dan ‘selamat datang M Hatta Rajasa dalam deklarasi calon Ketua Umum PAN. Rencana acara serupa akan digelar di Kalimatan dan Bali. Khusus di Bali, deklarasi bukan hanya diikuti DPD-DPD di pulai dewata tersebut, tapi diperluas untuk semua pendukung Hatta di Indonesia Timur. Dari Bali, acara unjuk dukungan akan diteruskan untuk para pendukungnya di Pulau Jawa.
Amien Rais Absen Sementara itu, Ketua MPP DPP PAN Amien Rais ternyata tidak hadir dalam acara deklarasi pencalonan Hatta Rajasa sebagai kandidat Ketua
Umum PAN 2010-2015 yang dihadiri oleh para Ketua DPD dan DPW PAN se-Sumatera itu. Sampai acara dimulai pukul 21.00 WIB, dari unsur MPP PAN yang hadir hanya AM Fatwa, selain Hatta Rajasa. Sementara dari unsur DPP PAN Hadir antara lain, Sekjen DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua DPP PAN Patrialis Akbar, Ketua FPAN DPR Asman Abnur, Ketua Komisi V DPR Taufik Kurniawan, Anggota BPK Rijal Djalil dan pengurus DPP PAN lainnya. Tim Sukses Hatta, Putrajaya Husin menilai ketidakhadiran Amien dalam acara deklarasi ini sudah tepat. Sebagai tokoh nasional dan bapak bangsa, memang sebaiknya Amien netral dan tidak memihak siapa pun termasuk menghadiri acara deklarasi kandidat. “Saya kira sudah benar beliau tidak datang. Itu menunjukkan beliau milik kita semua. Saya kira tidak hadir di sini dan acara deklarasi kandidat siapa pun,” kata Putra kepada di Batam, Sabtu (12/ 12). ■ dtc/ian
Ketua FKB Incar Garda Bangsa Syura PKB Tidak Kompak SURABAYA - SURYA Empat kandidat siap berebut kursi ketua DKW Garda Bangsa dalam muswil luar biasa (Muswilub) yang akan digelar bulan ini. Satu satu pengincar adalah Zaini Nasiruddin, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jatim. “Memang ada dorongan dari sejumlah DKC (Garda Bangsa Kota/Kabupaten). Tapi saya masih perlu menimbang dan konsultasi dengan teman-teman, utamanya menyangkut pembagian peran sesama kader,” jelas Zaini, Sabtu (12/12). Zaini mengaku dorongan sejumlah cabang muncul karena dirinya dinilai tahu betul sejarah dan misi pendirian Garda Bangsa. Maklum, ia termasuk yang ikut membidani lahirnya Garda Bangsa Jatim. Malah sampai sekarang, ia tetap tercatat sebagai Wakil Ketua (Caretaker) Garda Bangsa Jatim, sekalipun di kepengurusan DPW PKB Jatim juga menjabat wakil sekretaris. Dukungan awal Zaini diperkirakan berasal dari Malang Raya, yang merupakan daerah asal Zaini. Bahkan Zaini juga masih tercatat sebagai Sekretaris Garda Bangsa Kota Malang. Tiga rival Zaini tidak bisa dipandang enteng. Thoriqul Haq, misalnya. Anggota DPRD Jatim ini punya modal sebagai sekretaris caretaker Garda Bang-
sa Jatim. Ia juga memiliki modal komunikasi lebih kuat dengan pimpinan DKN Garda Bangsa. Ini karena Thoriq menyandang status sekjen DPP PKB. “Waktu reses (DPRD Jatim) ke daerah, beberapa cabang minta saya maju. Saya jawab, prinsipnya siap, bila dianggap bisa memaksimalkan peran Garda Bangsa. Tapi saya kira, masih ada lagi kandidat yang akan muncul dan peluangnya juga sama-sama terbuka,” kata Thoriq. Modal dukungan awal Thoriq berasal dari cabang-cabang di daerah tapal kuda, daerah yang menjadi basis konstituen Thoriq menjadi anggota DPRD Jatim. Dua kandidat lainnya yang sudah muncul adalah Abdul Haris dan Ka’bil Mubarok. Keduanya sama-sama menjadi wakil Ketua Garda Bangsa Jatim. Keduanya mendapat dukungan dari sejumlah daerah, yang menginginkan figur yang bisa mengurus Garda Bangsa seratus persen, tanpa terganggu kesibukan lain. “Komunikasi dengan teman-teman daerah terus saya lakukan. Beberapa daerah saya rasakan sangat respek. Namun peta dukungan secara riil saya kira masih menunggu hingga menjelang hari H nanti,” jelas Ka’bil Mubarok. Mantan caleg DPRD Jatim ini disebut-sebut memiliki basis dukungan di Surabaya, Sidoarjo dan daerah pantura. ■ ian
JAKARTA - SURYA Wakil Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lily Khadijah Wahid menegaskan, pernyataan Sekretaris Dewan Syuro PKB Andi Muawiyah yang dimuat di beberapa media massa dinilai pemutarbalikan fakta dari hasil Rakornas Dewan Syura PKB. Dia menilai, pernyataan itu bertentangan dengan hasil rapat konsultasi nasional Dewan Syura DPP PKB pekan lalu. “Saya selaku Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKB menyayangkan sikap dan perilaku Andi Muawiyah selaku Sekretaris Dewan Syura yang telah memutarbalikkan fakta hanya semata-mata memenuhi keinginan serta kepentingan orang per orang semata,” kata Lily Wahid melalui keterangan pers, Sabtu (12/12). Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Andi merupakan bentuk manipulasi yang sangat naïf karena bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lokasi/forum Rapat Konsultasi Nasional (Rakornas) di Hotel Bintang, Jakarta Pusat. “Sebuah tindakan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang Sekretaris Syura yang seharusnya justru menjunjung tinggi harkat dan martabat Dewan Syura, bukan malah sebaliknya,” ujar adik kandung KH Abdurrahman Wahid ini.
Dalam pernyataannya, Andi menjelaskan bahwa Rakornas Dewan Syura menghasilkan tiga keputusan. Pertama, jajaran Dewan Syura di seluruh daerah harus bekerja optimal mendukung Dewan Tanfidz sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewewenangannya. Kedua, Dewa Syura diminta mengajak seluruh potensi politik nahdliyin untuk kembali membesarkan dan membangun kembali PKB. Ketiga, untuk memenangkan pemilu dan pemilu pilkada, PKB akan menata ulang struktur serta menggelar terobosan organisasi di setiap tingkatan disesuaikan dengan kebutuhan politik masing-masing daerah. “Sebaliknya, dalam Rakornas tersebut, sama sekali tidak ada keputusan seperti yang disampaikan oleh Andi Muawiyah Muarly tersebut. Hal itu bisa dilihat dalam dokumen rapat yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syura DPP PKB,” imbuh anggota Komisi I DPR ini. Rakornas merupakan sebuah proses dan fakta politik yang disaksikan oleh 60 utusan dari jajaran Ketua dan Sekrtaris Dewan Syura DPW PKB seIndonesia sehingga produk dan arah kebijakan yang dihasilkan pun semata-mata mengacu pada kepentingan partai. ■ viv
Supriyadi Pimpin Golkar Bondowoso
surya/izi hartono
PANJI GOLKAR - Mantan Ketua DPD II Partai Golkar Bondowoso H Misnan menyerahkan Bendera Panji Golkar kepada pimpinan Musda, Sabtu (12/12).
BONDOWOSO - SURYA Meski sempat diwarnai protes, Musda Partai Golkar Bondowoso berlangsung sangat lancar. H Supriyadi akhirnya terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Bondowoso setelah rivalnya Eko Wisno Wahyudi memilih tidak maju saat pencalonan, Sabtu (12/12). Pimpinan sidang sebenarnya sudah menunggu sekitar 30 menit untuk memberikan kesempatan kepada Eko Wisno Wahyudi atau kader lainnya yang ingin mencalonkan diri. Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan ternyata yang mencalonkan diri hanya H Supriyadi. Karena didukung oleh mayoritas PK, H Supriyadi akhirnya dinyatakan terpilih secara aklamasi. “Tidak ada calon lain yang mendaftarkan diri. Karena didukung PK 50 persen plus satu atau lebih, Pak Supriyadi dinyatakan terpilih secara aklamasi,” kata Edi Budi Prabowo, Wakil Ketua DPD Partai
Golkar Jatim yang juga koordinator daerah Tapal Kuda. DPD II Partai Golkar Bondowoso merupakan DPD Golkar kota/kabupaten ketiga yang ketuanya terpilih secara aklamasi. Ketua DPD II Golkar Surabaya Adies Kadir Mappong dan Ketua DPD Golkar Tuban Haeny Relawati sebelumnya juga terpilih secara aklamasi. Meski hanya ada satu kandidat, namun jalannya pemilihan ketua DPD Golkar tetap dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur oleh partai. “Tidak alasan untuk tidak dilanjutkan, karena semua tahapan telah dilalui,” ujar Supriyadi yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD setempat. Supriyandi membantah, kalau pelaksanaan Musda DPD Gokar yang diselenggarakan itu sebenarnya telah dikondisikan sebelum musda digelar. Setelah dinyatakan terpilih menjadi ketua yang baru, dia berjanji siap menampung kembali kader partai yang te-
C M Y K
lah dinonaktifkan dari partai. “Kita lihat saja proses hukumnya dulu, tapi yang pasti kami siap menampung mereka semuanya demi kebesaran Partai Golkar,” tegasnya. Dalam sesi sebelumnya, Musda ke-VIII DPD Golkar Bondowoso yang diselenggarakan di kantor DPD Golkar setempat itu sempat diwarnai protes dari beberapa Pimpinan Kecamatan (PK). Mereka mempertanyakan lima PK yang dinonaktifkan oleh Mantan Ketua DPD Gokar Bondowoso H Misnan sebelum pelaksanaan Musda tersebut. “Saya minta pimpinan sidang agar lima PK yang diberhentikan serta Plt sama-sama tidak memiliki hak suara dalam pemilihan ketua DPD. Dengan demikian Musda kali ini tidak cacat hukum,” tandas Karyadi, salah seorang peserta Musda. Lima PK yang dinonaktifkan itu di antaranya, PK Maesan, Tegal Ampel, Tenggarang, Telogosari dan Tamanan. ■ st6/dos
HARIAN SURYA
PAGE 04