SUARA NTB Kamis, 28 Februari 2013
Demokrat Tantang Anas Buktikan Ucapannya Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, menantang mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, membuktikan perkataannya tentang aliran uang proyek Hambalang dari mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Kepada satu televisi nasional pada Selasa malam (26/2), Anas menyebut pertemuan NazaruddindenganKetuaDewanPembinaPartaiDemokratSusiloBambang Yudhoyono di Cikeas dan mengakumengetahuialiranuang (ant/bali post) proyek Hambalang dari NazMax Sopacua aruddin. “Pada waktu itu, Anas jadi panglimanya. Ada M Nazaruddin. Dia tahu lah segalanya,” kata Max di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Rabu kemarin. “Pak Anas tahu atau tidak, yang penting sekarang ini, harus dibuktikan dulu. Kalau ada datanya, serahkan saja,” kata tambah dia. Bukti-bukti yang dimiliki Anas, lanjut dia, harus diserahkan kepada penegak hukum supaya bisa ditindaklanjuti. “Perlu pembuktian untuk jadi acuan, untuk ditindaklanjuti,” kata Max. Kemarin, KPK juga telah mulai memeriksa saksi untuk kasus penerimaan hadiah terkait proyek pembangunan pusat olahraga di HambalangdengantersangkamantanKetuaUmumPartaiDemokrat,Anas Urbaningrum. “Ignatius Mulyono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AU (Anas Urbaningrum),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Rabu kemarin. Ignatius Mulyono adalah anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat yang disebut-sebut menjadi perantara pengurusan sertifikat tanah untuk pusat olahraga Hambalang. Ignatius tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB dan mengatakan tidak membawa bukti baru. “Biasa saja, seperti kemarin, tidak ada yang baru, kita lihat saja nanti,” katanya. Mantan Ketua Divisi Pembinaan Organisasi Partai Demokrat itu kembali membantah keterlibatannya dalam pengurusan sertifikat tanah untuk proyek Hambalang. “Saya tidak mengurus sertifikat, ini saya membawa surat keputusan pemberian hak kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru kemudian diproses menjadi sertifikat, tapi saya tidak tahu siapa yang memproses sertifikat tanah itu,” jelasnya. Pada pemeriksaaan November 2012 di KPK, Ignatius menjelaskan bahwa ia hanya menyampaikan surat keputusan Hak Guna Pakai tanah Hambalang dari Sekretaris Utama BPN, Managam Manurung, kepada Anas dan mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Menurut dia, Anas Urbaningrum meminta dia untuk mengambil sertifikat tanah milik Kementerian Pemuda dan Olahraga di BPN. Menurut hasil audit BPK, Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai tertanggal 6 Januari 2010 bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang. Padahal, persyaratan berupa surat pelepasan hak dari pemegang hak sebelumnya diduga palsu. (ant/bali post)
Perampok Tewaskan Dua Orang di Ciracas Ditangkap Jakarta (Suara NTB) Petugas Kepolisian Resor Metropolitan (Polrestro) Jakarta Timur menangkap perampok kendaraan bermotor yang diduga menembak dua orang korban hingga tewas di daerah Ciracas. “Polisi telah menangkap tiga orang yang diduga terlibat perampokan dan masih mencari pelaku lainnya,” kata Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Putut Eko Bayuseno di Jakarta, Rabu. Irjen Putut Eko Bayuseno mengatakan satu pelaku ditangkap warga, sedangkan dua tersang(ant/bali post) Putut Eko Bayuseno ka lainnya diringkus polisi di lokasi berbeda. Mantan Kapolda Jawa Barat tersebut menyatakan, jumlah pelaku yang beraksi di Ciracas sebanyak dua orang, namun petugas menemukan indikasi kelompok tersebut memiliki banyak jaringan. Bahkan kerap beraksi di lokasi lain dengan membawa senjata tajam dan senjata api. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Toni Harmanto mengungkapkan dua pelaku yang telah ditangkap petugas, yakni T dan R di wilayah Bekasi, Jawa Barat, sedangkan tersangka DS diciduk warga. Kombes Toni menambahkan, petugas belum pernah menangkap tersangka T dan R, namun keduanya tercatat kerap melakukan aksi kejahatan. Sebelumnya, tersangka DS bersama seorang temannya menggasak sepeda motor bernomor polisi B-3399-TGL milik Kriston Hutagalung di depan rumahnya Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (24/ 2) sekitar pukul 03.30 WIB. Korban Kriston berteriak “maling” saat memergoki tersangka DS akan mengambil sepeda motor, sehingga teman DS yang membawa senjata api melepaskan tembakan. Adapun DS yang membawa senjata tajam menyabetkannya ke beberapa warga yang berupaya mengejar para tersangka. Akibat kejadian tersebut, Kriston (17) dan Jamhari (30) tewas, sedangkan lima orang lainnya mengalami luka, yakni Histon hutagalung, Norma (52), Yogi Hutagalung (18), Toriq (penjaga warung internet) dan Setiawan. (ant/bali post)
Tim SAR Lanjutkan Pencarian Mahasiswa IPB Bogor (Suara NTB) Tim SAR gabungan pada Rabu melanjutkan upaya pencarian mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang hanyut di Sungai Ciliwung yang ada di Kelurahan Bantarjati Kaum, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Tim Delta Brimob Kelapa Dua menyelam dan menyisir daerah aliran sungai serta memasang jaring di sejumlah titik untuk menemukan mahasiswa program diploma Analisis Kimia IPB bernama Adit Wijaya Putra (21) yang dilaporkan jatuh dan hanyut di sungai saat mengambil sampel Selasa (26/2) lalu. “Pemasanganjaringsudahdilakukansejakmalamkemarindisejumlah titik, di dekat tempat kejadian, dan beberapa tempat lainnya,” kata Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kota Bogor, Djaya, yang juga tergabung dalam tim SAR. Hingga pukul 11.00 WIB, jasad korban belumditemukan.Regupenyelamatmasihmelakukanpencarian.Warga juga memadati lokasi kejadian untuk menyaksikan proses pencarian. Orang tua korban juga sudah datang dari Lampung pada sejak Selasa malam dan menunggu hasil evakuasi putra mereka. Berdasarkan informasi di lapangan, Didik Wijaya diketahui hanyut sekitar pukul 05.00 WIB. “Infonya sedang ambil sampel air, terpeleset dan jatuh ke sungai,” kata Komandan Regu Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Djaya. Djaya mengatakan belum mengetahui pasti kronologi kejadian karena pihak mahasiswa enggan memberikan keterangan. Informasi yang berkembang di masyarakat mahasiswa tersebut tengah melakukan penelitian pengambilan sampel air. “Tahunya itu mahasiswa berdua, satu laki-laki dan satu laginya perempuan. Yang hanyut itu laki-laki,” kata Djaya. Tim SAR gabungan Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Brimob Kedung Halang, telah turun ke lokasi melakukan pencarian dengan menggunakan perahu dan alat selam. Pencarian sudah dilakukan sejak informasi jatuhnya korban. Tim SAR melakukan pencarian dengan cara penyusuran sungai, penyisiran dan penyekatan di sejumlah titik mulai dari lokasi jatuh hingga ke arah hilir sejauh sepuluh kilometer. (ant/bali post)
SUARA NUSANTARA
Halaman 11
Kasus Korupsi PON
KPK Periksa Kader Golkar Pekanbaru (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadualkan pemeriksaan Faisal Aswan, seorang kader Partai Golkar juga terpidana kasus korupsi PON ke XVIII 2012 untuk menguatkan status tersangka Gubernur Riau HM Rusli Zainal. “Hari ini dijadualkan pemeriksaan untuk terpidana M Faisal Aswan,” kata penyidik KPK yang enggan disebut namanya, Rabu pagi. Faisal Aswan sebelumnya divonis bersalah dan terbukti oleh Majelis Hakum pada Pengadilan Tipikor Pekanbaru telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Kader Golkar yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau ini dijatuhi hukuman empat tahun penjara subsider denda Rp200 juta dan dua bulan kurungan penjara. “Untuk saat ini, Faisal diperiksa sebagai saksi guna menguatkan status tersangka RZ (Rusli Zainal),” kata penyidik.
Juru Bicara KPK Johan Budi dihubungi per telepon juga mengatakan, Faisal Aswan diperiksa memang untuk kasus korupsi atas rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) No.6 tahun 2010 tentang Pengikatakan Tahun Jamak Pembangunan Arena Menembak Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau. “Selain di (Faisal) penyidik juga menjadualkan sejumlah saksi lainnya untuk kasus yang sama,” kata dia. Informasi sejumlah sumber menyebutkan, Faisal Aswan merupakan salah satu orang terdekat Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Faisal sebelumnya juga sempat menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indo-
nesia (KNPI) Provinsi Riau yang banyak berperan atas penyelenggaraan PON ke XVIII 2012. Kader Golkar ini ditetapkan tersangka setelah tertangkap tangan oleh KPK bersama barang bukti uang tunai senilai Rp 900 juta yang diduga merupakan uang lelah para legislator Riau atas pengesahan revisi Perda tentang PON Riau. KPK juga mencurigai satu unit rumah probadi Gubernur Riau HM Rusli Zainal yang berada di Jalan Utama, Pekanbaru, merupakan hadiah kontraktor rekanan pengerja proyek Stadion Utama. “Kami sudah menggeledah rumah tersebut dan hasilnya cukup mencurigakan,” kata Ketua Tim Penyidik KPK, Kristian,
di Pekanbaru, Rabu pagi. Penyidik KPK tidak menapik adanya kecurigaan rumah pribadi tersebut merupakan “hadiah” yang diberikan pihak rekanan pengerja proyek Stadion Utama PON Riau. “Tidak menutup kemungkinan, dan kecurigaan ke arah sana tentu ada,” kata penyidik. Pantauan di lapangan, rumah pribadi Rusli Zainal yang berlokasi di Jalan Utama, Pekanbaru tersebut tampak megah bertekstur menawan dengan ukiran batik khas melayu pada setiap dinding luar dan bingkai plafonnya. Rumah tersebut juga memiliki halaman yang cukup luas dengan dikelilingi oleh pagar setinggi lebih dari 1,5 meter. Informasi warga, rumah yang telah mencapai kesiapan 90 persen tersebut belum dihuni oleh Rusli ataupun keluarga Gubernur Riau. “Rumah ini kami tahu milik gubernur,
paling mewah di daerah ini,” kata Jusman, seorang warga yang tinggal tidak jauh dari rumah mewah itu. Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya menyatakan, KPK bakal menyita rumah-rumah Gubernur Riau HM Rusli Zainal jika terbukti atau diduga merupakan aset hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi. “Namun saat ini kami masih mendata aset dan kekayaan tersangka RZ dan tentunya akan dilakukan penyitaan kalau itu diduga hasil kejahatan korupsi,” katanya. Dia menjelaskan, penelusuran aset kekayaan Rusli Zainal, tersangka kasus dugaan korupsi kehutanan dan korupsi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII 2012, dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga terkait, khususnya dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (ant/bali post)
Komisioner Komnas HAM Minta Maaf Kepada TNI
(ant/bali post)
RAPAT TIMWAS CENTURY - Tiga pimpinan KPK Abraham Samad (tengah), Busyro Muqoddas (kanan) dan Zulkarnain (kiri) bersiap mengikuti pertemuan dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/ 2). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda diantaranya perkembangan proses penyidikan pasca ditetapkannya BM dan SF sebagai tersangka Kasus Bank Century dan rencana pemeriksaan saksi-saksi.
KPK Segera Periksa Sri Mulyani Terkait Century Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera memeriksa mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, soal dugaan korupsi dalam pengucuran bantuan dana Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. “Deputi Pemeriksaan (KPK) telah minta tanda tangan (surat pemeriksaan) untuk memeriksa Sri Mulyani,” kata Ketua KPK, Abraham Samad, di Jakarta, Rabu kemarin. Abraham Samad mengatakan sampai sekarang belum ada kendala yang menghambat rencana KPK memeriksa Sri Mulyani, yang sekarang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan berkantor di Amerika Serikat (AS). “Sejauh ini belum ada kendala, jika ada kendala segera kami sampaikan (ke timwas kasus Bank Century). Insya Allah pemeriksaan (Sri Mulyani) segera dapat dilakukan (di AS),” ujar dia. Sebelumnya Abraham menjelaskan, lambatnya penyidikan kasus Bank Century terjadi karena beberapa kendala seperti kurangn-
ya jumlah penyidik dan validasi banyak dokumen yang membutuhkan waktu lama. KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Sri Mulyani sebelumnya. Saat itu dia memberikan keterangan tentang tugas dan kewenangan dirinya selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam proses penanganan kasus Bank Century. KPK juga telah memeriksa anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani soal kasus korupsi Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. “Diperiksa untuk tersangka BM (Budi Mulya),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Selasa (26/2). Firdaus Djaelani menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2008. KPK telah menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi
Mulya sebagai tersangka dalam kasus Bank Century pada 7 Desember 2012. Sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan Bank Indonesia Siti Chodijah Fajriah dianggap sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus tersebut. Pemberian pinjaman ke Bank Century bermula saat bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas pada Oktober 2008. Manajemen Century mengirim surat kepada Bank Indonesia pada 30 Oktober 2008 untuk meminta fasilitas repo aset senilai Rp 1 triliun. Bank Century mendapatkan fasilitas FPJP meski sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Century menunjukkan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut dan menduga ada yang sengaja mengotak-atik aturan supaya Century mendapat fasilitas bantuan. (ant/bali post)
124 Warga Myanmar Terdampar di Aceh Utara
(ant/bali post)
TERDAMPAR - Sejumlah warga Myanmar yang terdampar mendapatkan pakaian dan minuman pasca ditolong warga di sebuah pondok di Desa Cot Trueng, Muara Batu, Aceh Utara, Aceh, Selasa (26/2) malam. Banda Aceh (Suara NTB) Sebanyak 124 warga Myanmar pada Selasa (26/2) sekitar pukul 21.30 WIB terdampar di pantai Desa Cot Trueng
Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Along (23) salah seorang pengungsi asal Myanmar ke-
pada wartawan, Rabu mengatakan mereka berangkat dari negaranya pada 19 Februari 2013 dengan menggunakan kapal nelayan berukuran sekitar 10 X 4 meter. “Kami pergi dari Myanmar untuk menyelamatkan diri, kami ingin hidup tenang,” kata Along. Ia mengatakan saat berangkat dari negaranya, mereka berjumlah 132 orang, namun dalam perjalanan delapan diantaranya meninggal dunia. Saat baru tiba di daratan, sebanyak 124 warga Myanmar diantaranya dua anakanak dan enam wanita itu ditempatkan pada sebuah bangunan di tepi pantai. Selanjutnya dipindahkan ke Masjid Desa Cot Trueng dengan pengawasan petugas keamanan dan imigrasi. Seluruh warga Myanmar itu telah mendapatkan bantuan tanggap darurat sepeti makanan, pakaian dan pengobatan dari tim kesehatan pelabuhan Kreung Geukuh. (ant/bali post)
Jakarta (Suara NTB) Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada TNI soal pernyataannya yang dianggap melukai keluarga besar TNI. “Momentum saya dalam memberikan pernyataan tidak tepat karena keluarga besar TNI sedang berduka. Oleh karena itu, saya menyampaikan langsung permohonan maaf,” kata Natalius sebelum melakukan pertemuan tertutup dengan Panglima TNI Laksamana, TNI Agus Suhartono, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu kemarin. Ia mengatakan, pernyataannya bahwa prajurit TNI tengah tidur dan nongkrong sebelum terjadi penembakan di Puncak Jaya sebenarnya ditujukan untuk mengingatkan prajurit TNI yang bertugas di daerah konflik untuk meningkatkan kewaspadaan. Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul, mengatakan keluarga TNI sudah menerima permohonan maaf dari komisioner Komnas HAM tersebut. “Permohonan maaf diterima,” kata Iskandar, yang sebelumnya mengecam pernyataan Natalius yang disampaikan saat keluarga TNI berduka karena kehilangan delapan prajurit yang sedang bertugas di Papua. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana TNI Iskandar Sitompul, menegaskan Natalius Pigai harus minta maaf secara nasional atas pernyataannya tentang penembakan delapan prajurit TNI di Papua. Tuntutan TNI itu, katanya, menimbulkan keresahan di berbagai kalangan. “Bayangkan, keluarga mereka ditinggal ke tempat penugasan berbulan-bulan dan bahkan bilangan tahun, kok masih dibilang seperti itu,” katanya. Markas Besar TNI, kata Sitompul, di sisi lain juga menjamin tidak akan membalas dendam atas kematian delapan personelnya. TNI, katanya, sangat menyayangkan pernyataan terbuka anggota Komisi Nasional HAM itu, Natalius Pigai, sesaat setelah terjadi penyerbuan dan penembakan berujung kematian delapan personel TNI AD dan empat warga sipil, Jumat (22/2). Pigai, sebelumnya menyatakan kepada pers, “Para anggota TNI yang menjadi korban
penembakan kelompok sipil bersenjata di Papua karena lalai menjalankan tugas. Sisanya pada tidur dan nongkrong, wajar ditembak.” Keberadaan dan penugasan personel TNI AD di Papua, kata Sitompul, secara umum terbagi menjadi penugasan di daerah rawan dan kewilayahan. Personel Batalion Infantri 753/Arga Viratama yang diserang di Distrik Sinak, Papua, pada pukul 08.30 WIT Jumat (22/ 2), dalam status Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-PNG Markas Besar TNI. Sedangkan tujuh personel TNI AD yang tewas dalam perjalanan menuju bandar udara untuk mengambil logistik, merupakan anggota komando teritorial setempat, bertanggung jawab pada Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih. Secara keseluruhan, delapan personel TNI AD dan empat warga sipil tewas. Korban luka tembak serius meliputi dua perwira TNI AD, dua perwira TNI AU, plus seorang warga sipil yang saat ini dalam keadaan kritis. Mereka adalah Sersan Satu Ramadhan, Sersan Satu M Udin, Sersan Satu Frans Hera, Prajurit Satu Mustofa, Prajurit Satu Ebi Juliana, Prajurit Kepala Jojon Wihardjo, dan Prajurit Kepala Wemprit Tamahihu. Semuanya anggota Komando Rayon Militer dari Komando Distrik Militer 1714/Puncak Jaya, yang diserang pada pukul 10.30 WIT dalam perjalanan mereka ke Bandara Sinak, Papua. Saat diserang di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, itu mereka tidak bersenjata sebagaimana empat warga sipil, yaitu Yohanis Palimbong, Markus Cavin, Uly, dan Rudy. Seorang warga sipil lain, Yohanis Djoni, terluka dan saat ini kritis. Sejam sebelumnya, para pukul 09.30 WIT, penyerangan bersenjata juga terjadi di Pos Tinggi Nambut, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-PNG Markas Besar TNI, yang saat ini berasal dari Batalion Infantri 753/Arga Viratama. Komandan pos di Distrik Tingginambut itu, Letnan Satu Infantri Reza, terluka tembak. Sedangkan anggotanya, Prajurit Satu Wahyu Prabowo, tewas di tempat. Reza selamat sebagaimana rekannya, Letnan Satu Infantri Yohanis Djoni. (ant/ bali post)
(ant/bali post)
KORBAN PENEMBAKAN – Duka kelurga dan kerabat Almarhum Sertu Muhammad Udin saat pemakaman di Jatim, Senin (25/2).