SUARA NTB Sabtu, 22 Juni 2013
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 7
Perubahan Iklim Investasi Harus Dikembangkan MESKI pemerintah menyiapkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, selain jumlah anggaran yang sangat minim, Rp 150.000 per Kepala Keluarga (KK), yang tak mendapat perhatian serius adalah efek lain yang mengajarkan masyarakat untuk manja. Pemerintah pusat boleh saja mengetok keputusan itu, tetapi di Provinsi NTB diharapkan dengan bantuan tersebut akan menjadi semangat untuk memacu kreativitas mengembangkan diri masyarakat. Setidaknya penumbuhkembangan wirausaha kecil setingkat Pedagang Kaki Lima (PKL). Pelaku usaha, sekaligus Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, Ir. Ma‘sum Sarnyoto mengatakan, investasi harus dikembangkan. Tetapi investasi yang tidak kaku pada besaran nilainya. Bahkan pedagang kecilpun sejatinya menjadi investasi paling besar di NTB. “Kita harus lebih kreatif sekarang. Dengan mengandalkan BLSM kemudian menjadikan masyarakat manja, bahkan secara nasional kita sulit berkembang dibanding negara-negara lainnya, taruh saja Malaysia dan Cina. Ini yang perlu terus dicarikan solusi di Provinsi NTB,” terangnya. Menurut dia, penataan PKL harus terus difokuskan karena investasi daerah ini menjadi investasi yang tak ada matinya. Bayangkan saja, dalam sehari sudah berapa keuntungan yang bisa dihasilkan, meski kecil tetapi frekuensinya relatif stabil. Lain halnya dengan investasi yang bernilai besar, ukuran manfaatnya sebenarnya tidak bisa dirasakan langsung. Tetapi memerlukan waktu yang lama, minimalnya lima tahun untuk mengetahui untung dan rugi dan pembagian hasilnya. Kedua model investasi ini harus berjalan berbarengan untuk diperhatikan. Khusus pada pengembangan pedagang kecil, semua pihak memiliki andil. Pemerintah daerah berkewenangan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan secara terus menerus. Demikian pula untuk permodalannya, perlu keseriusan pihak perbankan dalam menyalurkan pinjaman lunak. Jangan sampai, pascakenaikan BBM nanti, justru semakin mengerdilkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan, dengan bertambahnya beban dan biaya hidup. Meski sebenarnya program penumbuhan 100.000 Wira Usaha Baru (WUB) sudah dilaksanakan. Tetapi jumlah yang tertuang masih dalam bentuk catatan. Implementasi di lapangan harusnya dipantau, yang diibaratkan tanaman yang sudah ditanam, bertunaskah, atau sebaliknya. (bul)
Ma‘sum Sarnyoto
Pemprov Tawarkan Tanaman Alternatif Pengganti Tembakau Mataram (Suara NTB) Perubahan iklim tahun ini menyebabkan penanaman tembakau virginia Lombok tidak serempak. Supaya tidak mengalami kerugian, petani diharapkan menanam tanaman alternatif karena musim hujan tahun ini lebih panjang dari tahun sebelumnya. Untuk itu, Pemprov NTB menawarkan 150 percontohan komoditas alternatif yang tak kalah ekonomis dari tanaman tembakau pada daerah-daerah sentra tembakau di Pulau Lombok. Demikian dikatakan Sekretaris Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan NTB, Dr. H. Mashur, MS di Mataram, Jumat (21/6) kemarin. “Persoalan tembakau ini sekarang adanya perubahan iklim, hujan lebih bany-
ak dari tahun-tahun sebelumnya. Inilah yang ditakutkan oleh petani tembakau. Kami di Bakorluh sekarang mengantisipasi ini dengan membuat 150 percontohan komoditas alternatif selain tembakau ketika kondisi
cuaca seperti ini,” ujarnya. Ia menyebutkan 150 percontohan komoditas alternatif tersebut tersebar di empat kabupaten yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Utara. Tempat percontohan
pada daerah sentra tembakau tersebut tersebar di 150 desa, 15 kecamatan dan empat kabupaten di Pulau Lombok. “Mudah-mudahan dari percontohan ini akan keluar, misalnya petani menanam melon menjadi salah satu alternatif, hasilnya berapa. Artinya petani tidak memaksa diri dalam kondisi seperti ini menanam tembakau,” harapnya. Menurutnya, tidak semua daerah sentra tembakau bisa ditanami tanaman alternatif seperti melon. Teta-
pi disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, seperti Lombok Utara yang cocok dengan kacang tanah, palawija dan lainnya. Dikatakan, komoditas hortikultura dinilai cukup menguntungkan dari sisi ekonomis karena waktunya singkat dan pendapatan yang diperoleh cukup tinggi. “Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Nanti petani yang memilih mana yang menguntungkan dirinya, itulah yang akan ditanam,” tandasnya. (nas)
Pemkab Lotim Waspadai Dampak Kenaikan BBM Selong (Suara NTB) Dibalik rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sejumlah dampak buruk kemungkinan terjadi. Menyadari hal itu, Pemkab Lombok Timur (Lotim) memandang perlu upaya antisipatif mewaspadai dampak kenaikan harga BBM itu. Demikian ungkap Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy dalam acara sosialisasi kenaikan harga BBM di Kantor Bupati, Jumat (21/6) kemarin. “Perlu antisipasi dampak pelaksanaan kegiatan kenaikan BBM,” ucapnya. Saat terjadi kenaikan, dimisalkan pukul 00.00 Wita semalam, akan banyak dampak turunan yang diyakini akan terjadi. Antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan banyak antrean. Bupati meminta, aparat keamanan melakukan pengamanan antrean masyarakat agar antrean bisa berjalan tertib. “Tidak menutup kemungkinan akan ada nyerobot. Langkah pengamanan ini menjadi prioritas,” ujarnya. Seluruh Camat yang di daerahnya ada SPBU, Kecamatan Terara, Masbagik, Aik-
Ekonomi Pembangunan H.M. Aminullah menerangkan, kebijakan kenaikan harga BBM tahun ini sudah menjadi keharusan. Kebutuhan terhadap BBM terus bertambah seiring pertambahan penduduk. Ditambahkan, pemerintah dibebani subsidi untuk BBM ini sebesar Rp 251 triliun. Pengurangan subsidi untuk BBM oleh pemerintah akan dialihkan ke arah yang jauh lebih memberdayakan masyarakat. Pasalnya, BBM bersubsidi ini sebagian besarnya hanya dinikmati orang-orang kaya.
(Suara NTB/rus)
PASAR - Aktivitas jual beli di Pasar Apitaik Kecamatan Pringgabaya Lotim. mel, Labuhan Haji, Selong, Wasanaba, Sakra dan Pringgabaya harus berkoordinasi
dengan aparat keamanan untuk pengamanan. Hal lainnya yang harus
diantisipasi, lanjut Bupati kenaikan harga sembako di pasar. Asisten II Bidang
Perbup Tarif Angkutan Mengenai tarif angkutan jajaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim tengah mempersiapkan draf Peraturan Bupati (Perbup) tarif angkutan yang baru pascakenaikan BBM ini. Hal ini disampaikan Kadishubkominfo Lotim, H. Syarif Waliyullah. Ia menuturkan, saat ini para sopir angkutan ternyata sudah sudah ada yang menaikkan harga dari Rp 2.600 menjadi Rp 3.000 untuk angkutan umum perkotaan. Rp 2.600 itu kataya merupakan kesepakatan terakhir. (rus)
(Suara NTB/bul)
Peringatan Harkopnas Ke-66 akan Dihadiri Presiden Mataram (Suara NTB) Kementerian Koperasi dan UKM RI sudah mengajukan jadwal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri langsung pelaksanaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) di Provinsi NTB. Sekretaris Negara (Setneg) pun menyatakan masih menunggu kepastian orang nomor satu di Indonesia akan hadir 12 Juli mendatang. Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi N T B , Hendro Karti-
ko, M. Si., menyebutkan, dalam rangka kesiapan pelaksanaan peringatan Harkopnas ke 66 ini, sudah dilakukan komunikasi antara Pemprov NTB, Setneg dan seluruh panitia pelaksana dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Presiden diupayakan hadir karena kegiatan tersebut melibatkan seluruh provinsi di Indonesia dan beberapa Kementerian terkait. Hendro pun menyebut, Harkopnas akan menjadi semangat dalam pengembangan koperasi di NTB. “Surat Menteri ke Presiden sudah masuk, peninjauan lokasi oleh Setneg juga sudah selesai. Tinggal beberapa hari jelang hari H sudah pasti ada jawaban,” katanya. Ribuan peserta dari daerah lain akan hadir Hendro Kartiko
pada kegiatan tahunan ini. Bahkan beberapa daerah, DKI, Yogyakarta dan daerah lain sudah menyiapkan utusan dalam jumlah banyak. Dalam kesempatan tersebut, Hendro mengupayakan akan memberi manfaat kepada pelaku UMKM. Khususnya yang bergerak di bidang kerajinan, souvenir dan kebutuhankebutuhan lainnya. “Sebelum kegiatan puncak ada kegiatan Expo. Disana akan dilibatkan banyak pelaku UMKM dan dapat memberi keuntungan yang besar dengan kehadiran para tamu,” katanya. Efek domino yang paling diperhitungkan adalah, pelaku jasa kuliner, perhotelan dan transportasi. Apalagi momennya bertepatan dengan pelaksanaan bulan ramadhan. Komunikasipun sudah dilakukan, dengan pengurus kopera-
si di kabupaten/kota, karena yang bertangungjawab terhadap UMKM yang ada di daerah adalah masing-masing dinas di daerah terkait. (bul)
JUAL TANAH JUALTANAHLOKASIKUTA25 JUTA/ARE LUAS 27ARE HUB. 0817361613
DIREKTORI BISNIS SUARA NTB EMAS & MUTIARA
LAUNDRY
EKSPEDISI
BATIK
ACCESORIES
FINANCE
(Suara NTB/bul)
Dampak Kenaikan BBM bagi Pengusaha Hotel
Berat Sesuaikan Tarif, Pangkas Jumlah Karyawan Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan pengusaha. Bagaimana tidak, harga kebutuhan pokok sudah pasti naik. Belum lagi biaya operasional yang semakin meningkat sudah menjadi hal lazim, khususnya di bidang perhotelan. PENGUSAHA perhotelan sudah menghitung pembengkakan biaya, begitu pemerintah menetapkan harga baru untuk BBM subsidi. Tetapi tidak serta merta akan menaikkan langsung tarif hotel. General Manager Hotel Lombok Raya, I. Gusti Lanang Patra, sekaligus Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB menyebutkan, meski pemerintah menaikkan harga BBM, namun sulit bagi pengusaha perhotelan untuk menaikkan tarif. Apalagi mengikuti persentase kenaikan harga BBM sebesar 45 persen. Biaya operasional naik, sudah menjadi hal yang mutlak. Bahkan akan mempengaruhi gaji karyawan. “Kita pengusaha hotel tidak bisa menyesuaikan tarif langsung. Bisa-bisa kamar akan kosong apalagi disaat persaingan usaha cukup ketat sekarang,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (21/6). Bisnis hotel, lanjutnya, ada atau tidak ada tamu, biaya yang dikeluarkan tetap sama. Antara lain untuk membayar tagihan rekening listrik, pa-
jak, gaji karyawan, PDAM. Meskipun jumlah kunjungan terus meningkat, tetapi masih belum sebanding dengan hotel yang terus menjamur di Mataram. Meskipun ia mengomandoi langsung PHRI, tetapi tidak serta merta kenaikan tarif hotel menjadi pembahasan. Mengingat, naik atau tidaknya tarif hotel ini, tergantung pada kebijakan dan manajemen pengusaha hotel terkait. Disaat persaingan antarhotel sudah berat, kenaikan BBM jelas menambah beban. Jika pemilik hotel memberlakukan tarif baru, maka pasar secara tidak langsung akan menjadi peradilan. “Jangan dikira wisatawan dikesankan memiliki uang banyak untuk sewa hotel, mereka juga tetap cari yang paling murah dengan layanan bagus. Kalau kita naikkan tarif, bisabisa kamar yang kita sewakan tidak ada yang menempati,” terangnya. Mungkin, langkah yang akan diambil adalah memperkecil tim kerja, memperpadat kerja karyawan, dengan kualitas layanan yang terbaik. Bahkan pemangkasan
Dari Hal. 1 TRUSS
(Suara NTB/bul)
SANGGAR SENAM
ADVERTISING
(Suara NTB/bul)
I. Gusti Lanang Patra
Gede Gunanta
pegawai bisa saja dilakukan pihak hotel. Kenaikan BBM setidaknya menjadi barometer untuk meningkatkan kualitas layanan dalam menghadapi persiangan pasar saat ini. Pemilik Hotel Bidari, Gede Gunanta pun berpandangan sama. Pihaknya akan mengiringi kenaikan harga BBM dengan memberlakukan tarif baru. Meskipun hal ini akan mempengaruhi tingkat kunjungan hotel. Saat ini saja, ketersediaan jumlah kamar hotel masih belum sebanding dengan tingkat hunian kamar. Kondisi ini menjadi polemik. Disatu sisi, tidak mungkin karyawan akan menjadi korban. Yang paling ideal, keuntungan hotel bisa
diperkecil, meskipun saat tingkat hunian kamar relatif belum berkembang pesat. Pengusaha perhotelan menurutnya harus introspeksi diri untuk semakin giat melakukan promosi guna menyerap kunjungan ke hotel lebih besar. “Sekarang kita berada pada situasi yang sulit, kalau dinaikkan tarif, tamu bisa berpindah, tidak menaikkan tarif keuntungan harus diperkecil,” katanya. Oleh karenanya, tidak saja pengusaha hotel yang terus giat untuk melakukan promosi, tetapi Pemda tetap memiliki kewajiban untuk menjual hotel-hotel yang ada di NTB di tengah pelaksanaan program andalan di bidang pariwisata. (bul)
JUAL MOBIL
TRAVEL
PELATIHAN
HOTEL
PETS SHOP